Praktik penggalian aspirasi dan gagasan dari kelompok nelayan di Desa Lambangi. Hasil dari penggalian gagasan tersebut ditindaklanjuti dalam analisis dan praktik penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan desa.
Praktik penggalian aspirasi dan gagasan dari kelompok nelayan di Desa Lambangi. Hasil dari penggalian gagasan tersebut ditindaklanjuti dalam analisis dan praktik penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan desa.

Kendari (07/12) – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga di tingkat desa yang seharusnya berperan mengawasi kinerja pemerintah desa dan membuat produk hukum desa inisiatif. Namun bagi desa-desa di Sulawesi Tenggara sebagian besar belum menjalankan perannya secara optimal. Hal ini terungkap dari sebagian pengurus BPD di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Muna.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Yayasan IDRAP yang kemudian menyelenggarakan kembali pelatihan guna meningkatkan kapasitas lembaga BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Pelatihan tersebut diselenggarakan pada 3-7 Desember 2016 dan difasilitasi Sri Purwani dari Yayasan Penabulu.

“Sampai saat ini kami belum pernah diberi pembekalan secara rinci terkait dengan ketugasan kami sebagai lembaga legislasi, apalagi dilatih untuk melakukan proses penggalian gagasan di masyarakat dan pembuatan Peraturan Desa, belum pernah sama sekali. Kami pernah diajak untuk studi banding di salah satu kabupaten di Jawa Timur, dari hasil studi banding tersebut kami diberi satu bendel diktat yang tebal, tapi isinya belum kami baca, terlalu tebal buat kami,“ ungkap Zainal, Anggota BPD Desa Andinete, dalam penggalian kebutuhan pelatihan.

Pengalaman Zainal pun di-amini oleh sebagian besar peserta. Bahkan ada peserta yang menyatakan jika mereka seringkali tidak tahu menahu tentang anggaran pembangunan desa karena jarang sekali dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa. Para peserta menyebutnya BPD tinggal terima jadi, karena semua dikerjakan oleh Kepala Desa. Terlebih kantor desa tidak dioptimalkan untuk pelayanan dan menjalankan tugas perangkat desa dan lembaga-lembaga desa, sehingga komunikasi yang terjadi tidak terorganisir.
Dalam waktu lima hari, peserta diberi asupan materi antara lain tentang pemetaan kondisi BPD di masing-masing desa, penggalian aspirasi warga, regulasi yang mengatur keberadaan BPD, penyusunan peraturan desa, serta studi lapangan. Agar pelatihan tidak membosankan, kegiatan belajar dilakukan secara partisipatif. Peserta tidak hanya menerima materi, namun terlibat dalam diskusi-diskusi dan praktik peraturan desa.

“Pelatihan seperti ini baru pertama kali saya ikuti, dan sangat bermanfaat bagi kami, maka mohon kami diikutkan dalam pelatihan-pelatihan lain yang dsiselenggarakan oleh IDRAP dan Penabulu. Kami ingin maju dan mengerti bagaimana membangun desa secara benar,” pernyataan Harudin, Anggota BPD dari Desa Andinete ketika menyampaikan kesan dalam mengikuti pelatihan.

Para peserta pelatihan kembali ke desa masing-masing dengan harapan untuk mewujudkan perubahan. Bahkan peserta dari Kabupaten Konawe Selatan akan membentuk asosiasi BPD agar semakin banyak tokoh lokal yang terlibat dalam proses desa membangun. Perlu disadari jika peran BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa serta penyusunan regulasi di tingkat desa yang sesuai dengan hasil penggalian gagasan di tingkat masyarakat. (FSP)