Kendari (01/03) – LPMD, lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang hingga kini minim peran sebaga pemberdaya masyarakat. Ironis, ketika sebuah lembaga dibentuk, memiliki anggota, tetapi hanya sebagai pelengkap yang tidak diberi peran dan kewenangan.

Para pengurus LPMD yang berkumpul di Graha Carita Kendari untuk mengikuti pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan LPMD yang diselenggarakan IDRAP bekerjasama dengan Yayasan Penabulu. Kegiatan tersebut berlangsung pada 25 Februari – 1 Maret 2017, diikuti 36 orang dari 23 desa mitra IDRAP yang tersebar di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Buton Utara, Muna, dan Muno Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan dipandu oleh Sri Purwani, fasilitator dari Yayasan Penabulu, yang menekankan proses penggalian informasi dari peserta sebagai narasumber yang langsung bersinggungan dengan permasalahan desa. Selama pelatihan, peserta mendapat materi tentang pemahaman UU Desa hingga pada tugas utama LPMD, yakni membuat perencanaan partisipatif yang dilakukan melalui metode penggalian gagasan kelompok-kelompok masyarakat dalam praktik lapangan.

Bahaludin, Direktur IDRAP, menegaskan bahwa melalui kegiatan diharapkan peran LPMD semakin meningkat. “Dari pelatihan ini, LPMD semakin paham mengenai tugas dan kewenangannya, agar sebagai lembaga pemberdayaan dan mitra strategis pemerintah desa, LPMD mampu terlibat untuk mewujudkan desa yang partisipatif dan dialogis,” kata Bahaludin, saat membuka kegiatan pelatihan.

Pelatihan berlangsung dengan metode partisipatif, suatu metode yang menurut sebagian besar peserta merupakan hal baru.  Harman dari Desa Andinete memberi apresiasi atas pelatihan ini, “Sebagai anggota LPMD, baru setelah mengikuti pelatihan ini saya tahu apa peran dan fungsi saya, terutama untuk menggali gagasan atas usulan-usulan kebutuhan masyarakat yang bisa dimusyawarahkan melalui mekanisme Musyawarah Desa / Musdes maupun Musrenbangdes.” Hal senada juga disampaikan oleh Sabaria, anggota LPMD dari Desa Wamorapa, yang merasa sangat senang dengan banyaknya pembelajaran yang diperoleh, juga dikarenakan proses pelatihan menggunakan cara yang sangat mudah dipahami dan komunikatif.

Berdasarkan cerita pengalaman dari para pengurus LPMD,  selama ini LPMD sebagai lembaga yang hanya mengamini apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah desa, bahkan banyak diantara mereka yang tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut akibat proses pembentukan LPMD yang hanya melalui penunjukkan oleh kepala desa. Kondisi di lapangan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 bahwa proses pembentukan LPMD dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dan pembentukannya diperkuat dengan terbitnya peraturan desa. (FSP)