Peserta menganalisis rantai usaha untuk pengembangan unit usaha BUM Desa menggunakan metode Value Chain Development (VCD).

Yogyakarta (22/04) – Keberadaan BUM Desa di setiap desa akan menjadi salah satu revolusi keuangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Semangat BUM Desa adalah mewirausahakan APB Desa.

Dalam Permendesa No. 4 tahun 2017 tentang Prioritas Program Kementerian Desa PDTT yang menyebutkan jika program fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan prioritas dan ujung tombak Kementerian Desa PDTT. Maka tidak heran jika Pemerintah mendorong lahirnya BUM Desa di sebagai pemicu munculnya aktivitas ekonomi yang lebih besar lagi di desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Namun, dalam mengembangkan BUM Desa, desa-desa menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Setidaknya ada empat tantangan bagi desa yaitu masih lemahnya tata kelola BUM Desa yang belum memiliki standar yang disepakati, belum optimalnya kapasitas pengelola harian BUM Desa, belum optimalnya asistensi lembaga supra desa dalam mendampingi BUM Desa, dan minimnya pengakuan, dukungan, dan perlindungan terhadap BUM Desa dari masyarakat, maupun lembaga supra desa.

Untuk membantu Desa menjawab tantangan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa, Penabulu, bekerjasama dengan Learn! dan Desa Lestari, menyelenggarakan “Pelatihan Pengembangan BUM Desa”. Pelatihan terselenggara pada tanggal 17-21 April 2017 di Yogyakarta dan diikuti oleh 13 orang yang berasal dari Konawe Selatan, Buton Utara, Jombang, Magelang, Yogyakarta, dan Salatiga. Selama lima hari, pelatihan dipandu oleh Budi Susilo dan menghadirkan Ahmad Rofik, Agung Banardono, Roy Martfianto, dan Bahrun Wardoyo sebagai narasumber. Pelatihan digelar dengan dua metode belajar, yaitu belajar dan diskusi di kelas serta kunjungan lapangan ke “BUM Desa Dlingo Giritama” yang berada di Desa Dlingo, Kabupaten Bantul.

Dalam pengembangan BUM Desa, seringkali tidak melalui analisis rantai usaha yang berakibat usaha yang dikembangkan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau bahkan berisiko mematikan UMKM yang sudah berkembang di desa. Selain itu, BUM Desa diharapkan memiliki tanggung jawab pada pelestarian lingkungan. 

“BUM Desa tidak perlu menjalankan seluruh potensi usaha desa. Jangan sampai BUM Desa tidak bisa menjalankannya, dan mematikan UMKM yang sudah berkembang. Bahkan BUMDesa harus turut melestarikan lingkungan,” ujar Agung Banardono, saat menjelaskan mengenai analisis pengembangan usaha menggunakan Value Chain Development (VCD).

Dalam kunjungan lapangan ke Desa Dlingo, peserta pelatihan mendengarkan paparan dari Kepala Desa Dlingo dan Ketua Pengelola BUM Desa. Selain itu, peserta pelatihan juga melakukan diskusi dengan pengelola harian DesaMart. Peserta pelatihan sekaligus melihat dari dekat bagaimana DesaMart yang merupakan unit usaha “BUM Desa Dlingo Giritama” dipilih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hasil kunjungan lapangan, peserta menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan, serta dukungan stakeholder yang dihadapi Desa Dlingo dalam mengembangkan BUM Desa.

Secara umum, dari amatan peserta pelatihan mengungkapkan kepemimpinan Kepala Desa berkontribusi besar dalam pembentukan BUM Desa. Dalam mengembangkan BUM Desa, diperlukan kepemimpinan yang inovatif dan terbuka pada untuk suksesnya pembangunan desa.

“Desa harus punya daya tarik yang membuat masyarakatnya tertarik membangun desanya. Hal itu bisa terwujud kalau pemerintah desa dengan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik. Dan ini tantangan besar kami di sana (Buton Utara),” ujar LD. Yamin, peserta dari Desa Labuan Bajo, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. (NP)