Didik Purwandanu – Responsive Government Coordinator of KOMPAK

Malang (16/05) – Sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik terus mendapat perhatian serius pemerintah. Salah satu bukti tersebut, pos anggaran ketiga sektor tersebut terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Diperlukan perencanaan dan pelaksaan yang lebih baik dan kemampuan aparatur yang mendukung.

Pernyataan tersebut diungkapkan Responsive Government Coordinator  of KOMPAK, Didik Purwandanu, mengawali dimulainya Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapastitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan di Malang, mulai Senin (15/5).

Menurut Didik, pelatihan tata kelola keuangan menadi fokus KOMPAK dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memantapan tata kelola pemerintahan yang dapat menekan tingkat kebocoran, tata kelola keuangan yang bersih dan transparan, akuntabel serta kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin. Berbekal kemampuan yang dimiliki, KOMPAK menggandeng Penabulu memilih spot level pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Wajah APBN dan APBD dengan pos anggaran yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya itu hendaknya disusul dengan menumbuhkan kapasitas sumber daya manusia yang cakap dalam pengelolaan keuangan,” kata Didik.

Menurutnya, kegiatan uji coba pelatihan sebagai bagian dari bentuk investasi sumber daya manusia yang tidak dapat dirasakan dalam waktu pendek. Bentuk investasi ini baru akan terasakan untuk waktu beberapa tahun ke depan. Dibutuhkan instrumen berupa silabus atau kurikulum untuk menjalin percepatan terwujudnya tata kelola keuangan umum yang dapat ditularkan lebih luas untuk mendukung pelayanan publik yang baik.

Pentingnya memiliki perhatian peningkatan kapasitas di level kecamatan mendapat sambutan positif Kepala Subdit Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah, Deski Wijaya. Pasalnya, selama ini Pemerintah Pusat hanya dapat menjangkau tingkat daerah. Itupun, lanjut Deski, belum semua kabupaten terjangkau upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah. Tercatat, dari 542 daerah ada 400 daerah yang menjadi target sasaran program peningkatan kapasitas tata kelola keuangan daerah Kementerian Keuangan RI. Hal itu belum dapat maksimal dilakukan karena keterbatasan yang ada baru mampu menjangkau 200 daerah.

“Kami bertekad untuk 200 daerah lain nanti bisa terjangkau untuk tahun 2017 ini,” kata Deski sembari mengapresiasi Pemprov Jatim yang selangkah lebih maju dengan membentuk laborat keuangan daerah.

Deski juga menyatakan, e-learning dipandang cukup juga efektif untuk mencapai target meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan, khususnya penyediaan modul bimbingan teknis. Ia menambahkan, selama ini ada tiga metode pelatihan yang tempuh yakni Knowladge Share untuk tingkat daerah, Bimtek Eksekutif untuk level bendahara umum daerah, dan Bimtek Reguler untuk SKPD dan BLUD.

Uji Coba Pelatihan bertempat di Ibis Style Hotel Malang diselenggarakan KOMPAK dan Penabulu, bekerja sama dengan Kemenkeu, diikuti 75 peserta perwakilan lima kabupaten di Provinsi Jatim meliputi, Kabupaten Malang, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, dan Bondowoso. Selain ragam materi yang relevan untuk mendorong kebijakan tata kelola keuangan, kegiatan uji coba akan menemukan silabus pengajaran atau kurikulum, modul pelatihan, dan aplikasi portabel yang siap pakai untuk pelatihan di tingkat kecamatan, puskesmas, SD dan SMP. Kurikulum, modul pelatihan, dan aplikasi portabel akan diujicobakan selama pelatihan dengan mendapatkan masukan untuk desain pelaksanaan pelatihan selanjutnya. (ETG)