Wahyudi Anggoro Hadi, Kepala Desa Panggungharjo, menegaskan tidak ada ampun bagi rentenir di desanya.

Bantul (10/06) – Maraknya usaha pribadi atau kelompok melipatgandakan uang melalui modus pinjaman uang untuk masyarakat desa menjadi perangkap menuju kemiskinan. Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY, memiliki kebijakan melawan rentenir yang layak diapresiasi sebagai bentuk kehadiran desa menjawab persoalan nyata rakyat miskin desa.

Program kebijakan melawan rentenir Desa Panggungharjo ini sudah berjalan melalui pembetukan lembaga baru desa bernama Bank Pancasila yang secara khusus menjadi implementasi dan perwujudan nilai keadilan sosial bagi masyarakat yang dipimpin.  “Program Bank Pancasila kami ini secara khusus hadir untuk menjawab persoalan nyata masyarakat yang menjadi korban jerat rentenir. Desa harus bisa berbuat atas persoalan itu,” kata Wahyudi Anggoro Hadi, Kepala Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, disela mengadakan focus group discussion, Kamis (8/6) lalu.

Menurutnya, Bank Pancasila, digagas memiliki peran penting menyelamatkan perekonomian keluarga yang tercengkeram pihak rentenir dengan tiga skema. Pertama, aspek hukum, dimana desa menjadi backup perlindungan dan jalan keluar bagi korban rentenir baik menghadapi persoalan pidana, perdata atau sampai penyelesaian dengan cara adat dan musyawarah. Kedua, pengalihan, yakni desa mengambil alih beban hutang ke pihak rentenir dengan negosiasi ulang guna mendapatkan perhitungan secara wajar. Ketiga, pembinaan manajemen ekonomi keluarga, yakni desa turun tangan dalam pendampingan ekonomi keluarga para korban seperti melatih tata kelola perekonomian dan keuangan keluarga.

Wahyudi mengatakan, Bank Pancasila di Desa Panggungharjo saat ini tengah melayani warganya sebanyak 40 kepala keluarga yang terjerat hutang pihak rentenir dengan nilai pinjaman yang variatif. Kondisi modal usaha 40 KK tersebut cukup beragam. Rata-rata aset kekayaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan tanggungjawabnya. Usaha produktif yang menjadi andalan sumber kehidupan pun sudah terpuruk. “Spirit dari program ini yang akan kami bagikan ke desa lain supaya lebih banyak desa yang mampu mengatasi masalah yang sama,” ujar kades yang berkantor Jl. KH. Ali Maksum, Panggungharjo, Sewon, Bantul dan dikenal sukses mengelola bank sampah.

Tidak hanya Bank Pancasila, di FGD yang diikuti perwakilan desa, LSM, perguruan tinggi, kementerian dan lembaga pemerintah, Kepala Desa Panggungharjo ini juga memaparkan strategi penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih dan mengedepankan gerakan anti korupsi. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih niscaya tidak akan dapat terwujud jika diawali dari proses politik yang kotor. Salah satunya, proses demokrasi dalam pemilihan kades harus dijaga kualitasnya. Wahyudi mengingatkan, permainan kotor membeli suara pemilih bagi calon kades yang terpilih dapat dipastikan tidak akan mampu membawa perubahan mewujudkan desa sebagai makmur dan sejahtera.

Demikian pula dengan janji politik memberi sesuatu pada pemilih yang tidak masuk hanya akan menjadi jurang yang dalam keterpurukan desa ditengah menjadi garda depan perwujudan pembangunan. Wahyudi membagi pengalaman dirinya memenangkan Pilkades Panggungharjo 2012 silam dengan biaya politik kurang dari 80 juta rupiah. Menurutnya, tidak ada sepeserpun uang yang keluar untuk membeli suara pemilih. Biaya politik diperuntukkan Wahyudi membiayai kebutuhan konsolidasi, sosialisasi, dan publikasi. 

Ia mengajak seluruh masyarakat drsa yang hendak menyelenggarakan pilkades harus cerdas menentukan pilihannya dengan mengabaikan cara kotor permainan uang, tetapi adu program dengan kemampuan dan strategi pencapaian. Wahyudi berpesan, penghasilan tetap dan tambahan untuk Kades harus menjadi pertimbangan matang warga masyarakat untuk menemukan pemimpin desa yang bersih. Dirinya mengingatkan, seperti Desa Panggungharjo saja dalam sebulan kades hanya mendapatkan 3,5 juta rupiah, tidak lebih.

“Esensinya permainan uang harus ditolak warga. Harus berani menolak tawaran uang atau barang. Kalau menang karena menghabiskan biaya besar sampai ratusan juta bahkan miliaran, tentu itu sudah tidak masuk akal. Justru dimungkinkan setelah memimpin bisa hanya main-main anggaran desa,” kata Wahyudi.

FGD yang diselenggarakan jejaring Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) di Desa Panggungharjo, Sewon Bantul, DIY, mengusung tema “Menelisik Terobosan Desa Panggungharjo: Politik Bersih, Good Governance, dan Dorongan Pemdes pada Peningkatan Keberdayaan Warga” di Panggungharjo, Sewon Bantul, 8 Juni 2017.

Beberapa narasumber yang menghangatkan diskusi adalah Wahyudi Anggoro Hadi selaku Kepala Desa Panggungharjo, Hanibal Hamidi selaku Direktur Pelayanan Sosial Dasar, serta Ditjen PPMD, Kemendesa dan PDTT, A. Bahruddin.

Masing-masing narasumber mengupas strategi dan taktik pemenangkan pemilihan kades tanpa politik uang, pengenalan terobosan pemerintah desa terkait jaring pengaman sosial warga dan dukungan sektor finansial bagi warga desa, dan elaborasi kebutuhan dukungan dari Kemendesa untuk Panggungharjo. (ETG)