Ratusan warga Desa Giripanggung Kecamatan Tepus, Gunungkidul, mendapat pengarahan menjelang pencairan modal pinjaman usaha dari UPK Mekar Sari Kecamatan Tepus di balai desa setempat, Jumat (6/7).

Gunungkidul (07/07) – Ratusan warga masyarakat Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DIY, tersenyum lebar. Setelah merayakan suka cita hari Idul Fitri, langsung mendapat gelontoran bantuan modal usaha pemerintah untuk memacu usaha perekonomian keluarga. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mekar Sari, Kecamatan Tepus Gunungkidul, menggelontorkan pinjaman modal bagi pelaku usaha ekonomi produktif sebesar Rp513,5 juta. Warga tampak sumringah menyambut hari pencairan pinjaman modal usaha dipusatkan di Balai Desa Guripanggung, Tepus, Jumat (6/7) kemarin.

“Alhamdulillah mas. Bagi kami orang desa, pinjaman sudah termasuk berkah rezeki yang kami syukuri,” kata seorang perempuan tercatat sebagai penerima manfaat.

Bu War, demikian ia dipanggil, mengaku pinjaman yang diterima Rp4 juta dari pengajuan Rp5 juta cukup membantu mewujudkan rencana usaha ternak kambing. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk membeli beberapa ekor kambing dan ayam serta biaya pemeliharaan agar dapat menopang penghasilan suami dari bertani, yang kadang harus merangkap buruh bangunan untuk memenuhui kebutuhan ekonomi keluarga.

“Apalagi ini kan tahun ajaran pelajaran baru bagi anak-anak. Kami lagi butuh biaya besar untuk mempertahankan usaha dan biaya melanjutkan sekolah anak,” ujar penerima lain ditemui disela antrean pencairan pinjamannya sebesar Rp3juta.

Memelihara ternak, bagi masyarakat desa di Kabupaten Gunungkidul memang menjadi salah satu rumus dalam membangun benteng ekonomi keluarga. Kendati perhitungan usaha terbilang cukup rumit, ternak seperti sapi dan kambing menjadi salah satu bentuk lain dari menabung. Pakan ternak bisa didapatkan sembari aktitivas bertani, sapi atau kambing sewaktu-waktu bisa dijual untuk mengejar kebutuhan mendesak. “Tapi kalau musim kemarau seperti ini pakan sudah mulai sulit,” ujarnya.

Senada diungkapkan penerima pinjaman yang lain, bernama Mbok Yem. Jelang lebaran lalu, seekor sapi peliharaan ibu tiga anak ini sudah dijual dan mendapatkan keuntungan. Hasil penjualan tidak semua dinikmati tetapi dibelikan anakan yang ukurannya lebih kecil. Adapun sisanya bisa untuk merayakan lebaran bersama keluarga. “Tinggal seekor pedet (anak sapi) dan mau tambah dua ekor anakan kambing lagi agar hari kurban nanti bisa jual dan dapat untung lagi,” ungkap Mbok Yem dibenarkan penerima lain yang juga pedagang warung kelontong.

Ketua UPK Merak Sari, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Dwi Asnuri, menjelaskan, program pinjaman usaha bagi warga Desa Giripanggung seperti halnya seluruh UPK Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Akses modal pinjaman usaha juga menyasar desa-desa yang lain dalam satu kecamatan untuk tujuan mempermudah akses modal usaha dan mendorong usaha masyarakat dapat tumbuh serta berjalan pesat.

Menurut Dwi, sistem pengembalian dilakukan setiap bulan dan diberlakukan adanya pengembalian bagi kelompok yang tertib dan disiplin sampai seluruh pinjaman lunas. Ia menyatakan, program ini melalui proses verifikasi usaha dan analisis petugas sebelum diputuskan untuk realisasi tahap pencairan. Khusus untuk penerima manfaat program UPK Tepus ini ada sebanyak Rp513,5 juta nilai pinjaman digelontorkan untuk masyarakat berbagai bidang usaha, dari pertanian, peternakan, perdagangan warung kelontong, pedagang bakso soto, usaha rias, olahan makanan, perajin tempe, dan ragam usaha lainnya.   

Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Giripanggung, Suyadi, menyatakan, usaha pertanian warganya memang mayoritas dipadukan dengan usaha peternakan. Hal itu sudah menjadi pola hidup masyarakat petani tradisional yang sampai sekarang masih berjalan di desanya. Limbah dari panen hasil produksi pertanian warga petani merupakan stok pakan bagi ternak peliharaan. Suyadi mengistilahkan, 90 persen warga petani di desanya tidak hanya panen hasil palawija saja tetapi limbahnya jadi panen untuk pakan ternak. Inilah yang membuat biaya pemeliharaan sapi atau kambing di Gunungkidul lebih terjangkau.

Dalam kesempatan membuka kegiatan pencairan pinjaman warga kemarin, Suyadi berpesan agar warga penerima bantuan berhati-hati dalam mengelola uang yang diterima. Ia mengingatkan, uang yang diterima dari UPK Mekar Sari, bukanlah pemberian secara cuma-cuma, melainkan pinjaman usaha atau utangan. Ia mengatakan, modal usaha tidak dikelola dengan baik untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif hanya akan membawa musibah bagi peronomian keluarga.

Pria yang tengah fokus merancang badan usaha desa Giripanggung menambahkan, budaya konsumtif, seperti ngutang untuk keperluan membeli kebutuhan yang tidak produktif harus dijauhi warga desa. Terlebih, imbuh Yadi, saat ini era teknologi gadget sudah merambah desa hendaknya mempertimbangkan ulang dan tetap fokus pinjaman untuk menguatan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, keseriusan pemerintah desa mendukung warga untuk meningkatkan aktivitas pertaniannya disinggung Suyadi. Salah satunya, rencana membentuk badan usaha milik desa (BUM Desa) dengan penyediaan alat pertanian seperti traktor. Melalui BUM Desa yang kepengurusannya akan dibentuk dan bekerja sama dengan kelompok tani (poktan) dusun-dusun di desa Giripanggung, masyarakat dapat menggunakan traktor untuk meningkatkan produksi pertanian. Diakui Suyadi, selama ini warga petani Giripanggung setiap memerlukan alat bajak harus mendatangkan dari luar Gunungkidul. seperti Klaten dengan sewa Rp800.000 per hari untuk luas lahan 4.000 meter. Harapannya, setelah terbentuknya BUM Desa dapat menjawab kebutuhan produksi tanam bagi petani yang lebih mudah dan murah.

“Ini komitmen desa untuk menjawab kebutuhan warga petani, karena memang 90 persen warga desa Giripanggung adalah petani,” ujarnya mewanti-wanti agar manajemen ekonomi keluarga tani perlu mulai ditata dengan baik.

Tim Desa Lestari, sebagai mitra pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Giripanggung turut menyaksikan langsung mencairan pinjaman modal usaha dari UPK  senilai Rp 513,5 juta tersebut. Tim Desa lestari, Endro Guntoro menilai, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksaan program penguatan modal usaha rakyat ini. Pertama, pemahaman bersama yakni program permodal usaha digelontorkan pemerintah adalah pinjaman, yang secara otomatis merubah derajat ekonomi warga masyarakat. Dari semula (mungkin-red) menjalankan usaha tanpa memiliki hutang atau pinjaman, menjadi berstatus mempunyai utang atau pinjaman.

“Hendaklah ini perlu diperhatikan semua pihak termasuk pemerintah desa dan UPK sendiri untuk tidak sekadar melakukan pengawasan ketertiban administrasi dan teknis pembayaran, tetapi turut terlibat memperkuat ketrampilan tata manajemen keluarga petani melalui pendampingan yang lebih efektif,” katanya.

Kedua, resiko disebabkan dari program pinjaman pemerintah. Hendaknya resiko ini mulai ikut dipikirkan secara bersama termasuk pemerintah. Endro menyebut, resiko dimaksud tidak hanya menyangkut kemungkinan terjadi kemacetan dalam sistem pembayaran angsuran setiap bulan bagi warga petani, tetapi keterlibatan menangani resiko yang timbul dari sebab program yang dibuat, salah satunya pembangun mentalitas warga masyarakat dalam melawan budaya konsumtif ditengah gempuran teknologi baru dan munculnya kebutuhan-kebutuhan baru. Ketiga, adalah mengukur pencapaian tingkat berkembangnya usaha-usaha masyarakat yang menerima manfaat program pemerintah.

Endro mengharapkan, program UPK dari sumber sisa-sisa aset program PNPM yang sudah dihentikan pemerintah ini dapat melaksanakan ketiga hal penting tersebut, sehingga program tidak sekadar melatih ketrampilan rakyat berhutang dalam membangun usaha. “Pendampingan usaha bagi kelompok dan pelaku usaha mandiri desa perlu dilakukan baik desa, pemerintah, khususnya UPK sendiri,” pungkasnya. (HHW)