Myrna A. Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), seusai membuka Pelatihan Pengembangan BUM Desa bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Sumatra.

Banjarbaru (03/10) – Pemerintah RI menyatakan sebagian besar desa berada di wilayah gambut merupakan desa dengan kelas kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Untuk itu, diperlukan peran aktif berbagai pihak untuk terlibat dalam mendongkrak kelas desa agar pembangunan yang berjalan integrasi dengan naiknya indek desa membangun dan aspek kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami sudah menghitung keseluruhan ada 2,5 juta hektar areal gambut kita yang kondisinya rusak dan harus direstorasi. Di wilayah itu terdapat 1.205 desa dan kelurahan yang sebagian besar kelas desanya sangat tertinggal dan tertinggal didalamnya. Ini membuat prihatin,” kata Myrna Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam sambutannya sebelum secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bagi desa-desa kawasan restorasi gambut Region Kalimantan yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 2-7 Oktober 2017 lalu.

Menurut Myrna, membutuhkan kesadaran bersama agar mewujudkan kawasan gambut terjaga untuk keberlangsungan kehidupan kedepan. Dengan adanya UU Desa, peran pemerintah dan masyarakat desa menjadi cukup strategis untuk menjaga kelestarian gambut. Ada tiga sasaran ketahanan yang sekaligus harus dihidupkan bersama ditengah masyarakat di desa kawasan gambut, yakni  ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Ketiga ketahanan tersebut cukup menentukan kemajuan pembanguan dan perekonomian masyarakat di kawasan gambut. Program menyangkut gambut di level desa maupun pemerintah daerah hendaknya dapat membawa dampak positif naiknya Indeks Desa Membangun atau dikenal dengan IDM.

IDM merupakan alat ukur pemerintah untuk mengetahui perkembangan kelas-kelas setiap desa. Ada lima klasifikasi desa menurut pemerintah yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. “Kelas paling bawah desa sangat tertinggal. Diatasnya desa tertinggal,” ujar Myrna yang sebelumnya juga membuka kegiatan serupa untuk Regoin Sumatera.

BRG berkepentingan dalam upaya meningkatkan kelas desa-desa kawasan gambut tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak ingin ada desa wilayah gambut yang puluhan tahun menjadi model program kebijakan pembangunan pemerintah, mendapat pendampingan LSM, mendapat program donor yang besar, tetapi tidak ada kenaikan skor desa dan tidak mengubah IDM.

Di hadapan ratusan peserta pelatihan Desa Peduli Gambut perwakilan dari 36 desa dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, Myrna menyatakan pelatihan tidak lain karena membekali desa untuk semakin terampil mengelola kawasan gambut serta target menaikkan skor dan kelas desa masing-masing.

Program Pelatihan BUM Desa yang menjadi salah satu program Desa Peduli Gambut bukanlah proyek khusus, akan tetapi rajutan dari kegiatan pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Ada delapan pokok dalam setiap kegiatan perlindungan kawasan gambut, antara lain perencanaan desa yakni memastikan bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut yang baik bisa masuk ke dalam rencana kerja prioritas pemerintah desa. Ada tujuh provinsi yang digagas BRG melalui kegiatan lokakarya untuk melihat isu apa saja yang perlu masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tiap tahun dan tetap melibatkan Pemerintah Daerah setempat.

Pokok selanjutnya, pembentukan kawasan perdesaan. Myrna menyebut, sifat lahan gambut bukanlah dengan pendekatan administratif melainkan pendekatan lanskap yang perlu menggagas kelompok kawasan perdesaan gambut untuk melakukan kemungkinan adanya kerjasama antar desa dalam pemeliharaan gambut. “Kawasan gambut terkait erat dengan tata air yang tidak bisa dibatasi dengan wilayah administratif desa dan menuntut desa harus bekerjasama menata pengelolaan air agar lebih baik melalui kerjasama ekonomi desa,” katanya.

Selain dua hal tersebut, Myrna menyebutkan peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi desa juga cukup urgen. Desa hendaknya mampu mengenali potensi ekonominya seperti holtikulura buah, produk hasil hutan bukan kayu, dan lain-lain. Diakui Myrna, memang potensi ekonomi desa ini harus dikerjakan secara serius dan bersama-sama. Untuk itulah BUM Desa sangat diharapkan memberi dampak membangun perekonomian desa di kawasan gambut.

Keseriusan BRG untuk memberi perlindungan kawasan gambut cukup besar. BRG bekerjasama dengan Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencetak mediator untuk kepentingan membanti penanganan resolusi konflik lahan gambut. Konflik antar desa, konflik desa dengan pengusaha, yang tentang di kawasan gambut disiapkan tenaga mediator yang terdidik untuk mendampingi desa menyelesaikan persoalan atau konflik yang muncul, selain desa perlu memunculkan tenaga paralegal.

Paling akhir Deputi 3 BRG ini menyampaikan kepada peserta adalah optimisme produk-produk usaha desa yang dikerjakan secara serius. Pihak BRG pun tehrus mefasilitasi kegiatan  pelatihan kerajinan gambut. Ia mencontohkan, tikar dari bahan purun yang menjadi ciri khas dari Kalimantan Selatan cukup mengundang kreativitas baru untuk pembuatan produk baru seperti tas, sandal, dan bentuk yang lain. Myrna menceritakan adanya kabar baik dari panitia Konferensi Perubahan Iklim tingkat dunia yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Jerman, juga turut mengenalkan produk purun untuk tempat kartu nama yang akan dibagikan kepada seluruh peserta sebagai ruang mengenalkan potensi purun Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pelatihan Pengembangan BUM Desa bagi desa-desa kawasan restorasi gambut, BRG menggandeng Yayasan Penabulu dan Desa Lestari sebagai lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat sipil desa di sejumlah wilayah desa di Indonesia. Pelatihan untuk Region Kalimantan dipusatkan di Banjarbaru dengan peserta dari dari 36 desa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pelatihan yang sama juga dilaksanakan untuk Region Papua yang diselenggarakan di Merauke bagi 3 desa dampingan BRG pada 11-15 September 2017 dan Region Sumatera yang dipusatkan di Palembang, dengan peserta 36 desa dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan yang dihelat pada 25-30 September 2017.

Selama pelatihan, tim dari Yayasan Penabulu dan Desa Lestari menyampaikan beberapa materi mengenai regulasi desa yang berkaitan dengan BUM Desa, penatausahaan keuangan BUM Desa, perencanaan dan analisis usaha, serta pemasaran produk desa. Peserta dari setiap desa yang terdiri atas perangkat desa, BPD, pengelola BUM Desa, tokoh pegiat pemberdayaan desa, dan pendamping/fasilitator BRG menyusun rencana tindak lanjut untuk diperjuangkan bersama-sama pasca pelatihan di masing-masing desa.

Adi Sulistiono, pengurus BUM Desa Beringin Agung, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel, mengaku cukup terbantu kegiatan pelatihan untuk memetakan potensi desa secara tepat. “Analisa usaha yang paling kami perlukan untuk membidik jenis usaha desa secara akurat agar BUM Desa tidak sekadar berdiri tapi usahanya berjalan baik,” ungkap Adi seraya menilai pendampingan desa dari pihak BRG masih dibutuhkan

Senada dikatakan peserta pelatihan region Kalimantan. “Kami ingin pemerintah desa kami benar-benar menindaklanjuti apa yang menjadi rencana dan tindak lanjut tersusun selama pelatihan ini. Hasil dari pelatihan ini harus diimplementasikan di desa,” pungkas Zainal Anwar, salah satu perintis ekowisata Desa Dabong, Kuburaya, Kalbar. (ETG)