Diskusi kelompok Desa Katimpun dalam Pelatihan Pengembangan BUM Desa bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Kalimantan, 2-7 Oktober 2017.

Banjarbaru (06/10) – Berada di kawasan gambut dengan wilayah sungai tak menghalangi masyarakat Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, untuk berpikir kreatif. Moda transportasi masyarakat selama ini memanfaatkan sumber alam sungai ditangkap secara cerdas sebagai peluang bagi pemerintah desa sebagai salah satu usaha sektor transportasi umum yang tepat guna. Peluang tersebut telah ditangkap pegiat Desa Katimpun untuk memperkuat perencanaan usaha Badan Usaha Milik Desa atau (BUM Desa).

Pembahasan rencana usaha jasa angkutan umum tersebut dibarengi dengan adanya kebutuhan akan transportasi masyarakat setempat yang harus terjawab dengan analisa usaha didalamnya telah  disiapkan strategi usaha untuk menghindari terjadinya kerugian usaha. Perencanaan usaha ini mengemuka dalam Pelatihan Pengembangan BUM Desa bagi Desa-desa di Kawasan Konservasi Gambut Region Kalimantan.

“Sampai saat itu belum ada transportasi reguler sehingga masyarakat statusnya sewa atau carter sehingga memang jadi mahal. Peluang ini salah satu yang kami tangkap perlu adanya transportasi reguler jalur air,” kata Adna, Perangkat Desa Katimpun dalam diskusi kelompok desa di sela pelatihan.

Beberapa pegiat Desa Katimpun lainnya membenarkan sistem sewa speed boat dirasa cukup mahal untuk mobilitas masyarakat Desa Katimpun. Kondisi ini memperlambat akses warga ke kecamatan dan pasar-pasar induk. Dicontohkan untuk bisa berpergian ke kecamatan saja setiap warga harus menyiapkan biaya Rp 150.000 untuk sekali jalan yang ditempuh kurang dari satu jam. Desa Katimpun berencana menyiapkan boat yang beroperasi secara reguler dengan harga yang relatif lebih murah yakni Rp 50.000 per orang.

“Kalau transportasi reguler nanti bisa kami wujudkan warga akan dimudahkan dan dimurahkan. Bisa cukup membantu dan berhemat Rp100.000 untuk sekali jalan,” ujar peserta pengurus Bumdes Katimpun.

Mansyur Hidayatullah, fasilitator Desa Katimpun dari Badan Restorasi Gambut (BRG), menambahkan, akses desa ke kecamatan dan pasar induk selama ini menjadi jantung perekonomian rakyat paling menentukan, baik untuk jalur permasaran dan keluar masuk perdagangan produk-produk, akses pendidikan, dan intensitas kegiatan koordinasi desa dengan kecamatan. Ia mengatakan, upaya mewujudkan gagasan transportasi jalur air di Desa Katimpun ini sudah menjadi pemikiran awal desa. Melalui pelatihan usaha ini perhitungan dan analisis usaha lebih ditajamkan dengan kebutuhan penyertaan modal desa Rp50 juta untuk satu alat transportasi berkapasitas angkut 30 orang.

“Melalui pelatihan ini kami juga mengkaji biaya operasional untuk melihat kemungkinan laba dan rugi. Minimal darif dasar Rp 50.000 per orang untuk nanti mulai beroperasi. Ini cukup membantu askses masyarakat dan desa,” jelas fasilitator desa Katimpun.

Ada banyak peluang usaha yang akan mulai dikerjakan Desa Katimpun sebagai bentuk layanan masyarakat selain usaha transportasi air, salah satunya optimalisasi pengelolaan listrik tenaga surya yang sudah berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Mansyur mendetailkan analisis program desa berpijar melalui pengelolaan jaringan listrik tenaga surya yang telah dimanfaatkan 140 rumah warga Katimpun, namun belum terkelola dengan maksimal.

Menurutnya, sumber listrik tenaga surya ini masih memungkinkan untuk dioptimalkan tidak hanya untuk setiap rumah, akan tetapi menjangkau setiap kepala keluarga. Selama ini, lanjut Mansyur, warga Desa Katimpun beriuran Rp 30.000 per rumah untuk operasional dan perawatan tenaga listrik. Kebutuhan listrik ini belum bisa berjalan optimal dan masih terbatas jam operasional. Tidak setiap jam ada jaringan listrik yang bisa dimikmati sehingga BUM Desa nanti perlu mengupayakan optimalisasi jaringan dan operasional tenaga surya.

Ia melanjutkan, BUM Desa dapat hadir menjawab kebutuhan listrik baik dari sisi penambahan kapasitas daya kWH, penambahan peralatan, hingga tata pengelolaan pelanggan.

“Kebutuhan listrik ini cukup urgen untuk menunjang ekonomi keluarga di desa melalui kegiatan home industri kelompok ukmk yang ada. Banyak produksi rumah tangga dihasilkan seperti pengolahan makanan produk perikanan wilayah gambut juga produk kreatif lain masyarakat desa wilayah gambut,” katanya.

Asumsi Mansyur, hasil iuran pelanggan Rp 30.000 per rumah terkumpul Rp 4,2juta. Analisa perincian keuangan yakni 50 persen dari Rp 4,2juta atau Rp 2.1juta sebagai pendapatan BUM Desa, adapun 50 persen lain diperuntukkan membiayai petugas operator, perawatan atau pemeliharaan, dan membayar petugas penagih setiap bulannya. “Perhitungan kami masih bisa jalan sesuai target optimalisasi jaringan dan menaikkan dayanya,” tambahnya seraya menyampaikan perlunya persetujuan pemerintah desa dan dukungan masyarakat Katimpun.

Pelatihan Pengembangan BUM Desa bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut yang berlangsung di Banjarbaru diselenggarakan pada 2-7 Oktober 2017, dihelat oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) bekerjasama dengan Yayasan Penabulu dan Desa Lestari. Selama pelatihan, peserta dan fasilitator mulai menggali potensi desa hingga tata kelola keuangan bumdes diberikan narasumber dari Penabulu untuk keberlangsungan gambut.

Pelatihan selama sepekan itu menekankan pentingnya kesadaran untuk ikut melestarian lahan gambut sebagai modal berjalannya pembangunan desa dan terwujudnya kesejahteraan melalui implementasi dari UU Desa. Sebelumnya, pelatihan serupa juga dilaksanakan BRG untuk Region Sumatera yang meliputi desa-desa kawasan gambut di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan bertempat di Palembang dan Region Papua untuk desa-desa dari Merauke. (ETG)