Gunungkidul (23/03) – Pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan daerah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, perlu didorong agar berjalan seiring kebutuhan dan hak-hak anak. Upaya tersebut dilakukan Pemkab Gunungkidul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) dengan meningkatkan peran forum anak dari mulai tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Anak-anak terus didorong agar mau terlibat ditengah pembangunan di era partisipatif.

Kepala seksi Perlindungan Anak DP3AKBPMD Gunungkidul, Tomy Darlinanto, mengatakan, sejalan dengan komitmen mewujudkan kota layak anak, sampai dengan Maret 2018 ini tercatat sudah ada 60 desa membentuk Forum Anak. Keberadaan komunitas Forum Anak Desa ini perlu lebih dioptimalkan sebagai wadah anak-anak mewujudkan empat hak utama.

Tomy mengatakan, hak anak terdiri dari empat yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak Partisipasi. Keempatnya merupakan 31 jenis rangkuman hak anak-anak yang harus diwujudkan negara (pemerintah) yang telah menjadi amanatkan undang-undang untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

“Komitmen itu kami dorong tidak hanya untuk pembangunan level kabupaten. Kami juga mendorong agar desa ikut merubah wajahnya menjadi inklusif pada hak-hak anak,” kata Tomy yang dalam beberapa pekan dari desa ke desa di Gunungkidul untuk membentuk Forum Anak.

Ada dua pekerjaan besar bagi Tomy dan DP3AKBPMD Gunungkidul dalam  mengemban tugas mewujudkan kota layak anak. Selain mengajak seluruh pemangku kepentingan dari instansi pemerintahan mulai menciptakan layanan kebijakan pembangunan yang ramah anak, anak-anak berusia kurang dari 18 tahun didorong mau terlibat pembangunan desa dan kabupaten itu sendiri menurut tingkat kemampuan dan dan jenjang usia.

Masih menurut Tomy, pekerjaan tersebut membutuhkan proses panjang untuk dilihat hasil dan perubahannya.  Untuk beberapa desa, Tomy menggandeng Desa Lestari yang selama ini memang banyak berkiprah di sektor pembangunan masyarakat desa. Ia berharap, setelah layanan umum nanti mencakup kebutuhan ramah anak, penyusunan perencanaan arah kebijakan pemerintah, termasuk desa, turut mengakomodir pendapat dan hak-hak anak.

Angka Kasus Bertambah

Kendati telah mencanangkan kota layak anak tingkat madya, persoalan menyangkut hak-hak anak di Gunungkidul memang belum menunjukkan angka yang memuaskan. Melansir data Dinas Sosial Pemerintah DIY, jumlah anak Gunungkidul yang berhadapan dengan hukum hingga korban kekerasan mengalami peningkatan. Di tahun 2015 terdapat 7 anak dan meningkat drastis di tahun 2016 menjadi 21 anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlah kekerasan psikis anak tahun 2015 semula nihil, tetapi di tahun 2016 terdapat 5 anak. Tak kalah mencengangkan, angka kasus kekerasan seksual anak Gunungkidul tahun 2015 menimpa 11 anak, naik di tahun 2016 menjadi 59 anak.

Sejalan data diatas, angka putus sekolah anak Gunungkidul tergolong tinggi. Tahun 2015 putus sekolah jenjang SD sebanyak 12, jenjang SMP 58 anak, dan jenjang SLTA sebanyak 66 anak. Jumlah tersebut beriringan dengan naiknya jumlah anak Gunungkidul yang hidup di jalan pada tahun 2015 sebanyak 47 anak dan tahun 2016 bertambah menjadi 50 anak.

Tugas Bersama, Komitmen Bersama

Naiknya peristiwa menyangkut anak mendapat perhatian Perkumpulan Desa Lestari. Sebagai pihak yang digandeng Pemkab Gunungkidul, Desa Lestari menilai permasalahan tersebut menjadi tugas semua pihak. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa,  institusi pendidikan, dan utamanya keluarga harus terbentuk keterampilan menghadapi tantangan-tantangan perubahan zaman dan cepatnya laju pembangunan. Pembangunan dinilai Desa Lestari, perlu memperhatikan gajala-gejala yang mungkin akan muncul untuk dapat segera diantisipasi sejak dini. Salah satunya kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap anak dalam pemenuhan empat hak utama anak.

Semua pihak mampu mewujudkan terjaminnya hak-hak anak bukan hal yang ‘ngoyoworo’ (mengada-ada), karena Indonesia sebagai salah satu bangsa yang menyatakan diri berkomitmen melalui penandatanganan Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 2001, atas hasil sidang utama PBB 1989 silam. Dari komitmen tersebut, Pemerintah terus mewujudkan upaya perlindungan terhadap hak anak dengan produk undang-undang. Desa Lestari juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.

“Sejalan dengan pembanguan daerah dan implementasi UU tentang desa yang berjalan saat ini, melibatkan anak dari mulai perencanaan pembangunan sebenarnya menjadi keharusan. Tak terkecuali bagi pemerintah desa,” kata Budi Susilo, Ketua Perkumpulan Desa Lestari.

Hanya saja, Budi mengajak, mewujudkan desa atau kota layak anak jangan sampai terjebak pada anggapan hanya dengan telah melibatkan anak dalam forum-forum musywarah rencana pembangunan baik dusun, desa maupun daerah berarti sudah layak anak. Pembentukan lingkungan yang sehat, tata kelola kota, dan layanan umum perlu diwujudkan bersama-sama untuk memudahkan anak memperoleh ruang untuk mendapatkan hak-haknya.

Ada tiga desa dan dua kecamatan yang menjadi fokus kerja Dinas P3AKBP Gunungkidul dan Desa Lestari, yakni Forum Anak Desa Sidoharjo Tepus, Forum Anak Kecamatan Tepus, Forum Anak Desa Tileng, Forum Anak Kecamatan Wonosari, Forum Anak Desa Pulutan, dan Forum Anak Kabupaten Gunungkidul. (ETG)