Deputi Edikasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restrorasi Gambut (BRG) RI, Myrna A Safitri, disela mengunjungi pameran produk usaha kreatif masyarakat gambut di Jambore Masyarakat Gambut, Banjar, Kalsel, 28-30 April 2018.

(Banjar – 29/04) Sisa waktu satu tahun Pemerintahan Joko Widodo dibutuhkan langkah berbagai pihak untuk  menyelesaikan pekerjaan restorasi gambut di Indonesia yang belum tuntas. Salah satunya, menyangkut perlindungan produk usaha masyarakat di daerah gambut.

Pernyataan itu ditegaskan Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, Myrna A Safitri. Ia mengaku, masih banyak pekerjaan soal gambut yang harus dikejar pemerintah saat ini. “Salah satunya soal perlindungan produk usaha. Belum dirasakan belum sepenuhnya,” kata Myrna ditemui Desa Lestari disela mengunjungi pameran produk usaha masyarakat gambut di hari kedua Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Kiram Park, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 29 April 2018.

Menurut Myrna, perlindungan usaha rakyat di tujuh provinsi daerah gambut Indonesia perlu diwujudkan secara lebih optimal agar semakin terbangun keyakinan masyarakat atas produk usahanya yang dihasilkan. Produk usaha masyarakat daerah gambut perlu didorong dalam berbagai kebijakan strategis pemerintah baik dari memperkuat dan meningkatkan ketrampilan masyarakat melestarikan lahan gambut, hingga meningkatkan produk hasil usaha yang harus berbersaing di pasar nasional maupun global. Selain masalah perlindungan, Myrna menyebutkan langkah restorasi lahan gambut dilakukan pemerintah belum dipandang menyeluruh. Langkah restorasi masih terbatas di lahan konsensi. Pemerintahan perlu didorong agar restorasi dapat berjalan lebih terarah. 

Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Banjar, Kalsel diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa kawasan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar. Jambore menjadi ruang efektif bagi masyarakat gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Pemerintah Desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat bertukar berbagai pengalaman. Myrna menyebut, jambore kedua sejak digelar tahun 2016 di Jambi ini, sebagai ajang diskusi dan mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha yang ditekankan untuk menyeimbangkan tata kelola perlindungan lahan gambut di tujuh provinsi.

Selama jambore berlangsung disampaikan paparan kunci masalah utama yang dihadapi masyarakat. Paparan tentang tiga masalah utama dihadapi, mulai dari restorasi gambut dan pembangunan daerah, penguatan hak dan pemberdayaan desa gambut, serta prospek bisnis produk gambut dari beberapa narasumber yang kompeten. 

Berbagai cara telah ditempuh BRG RI untuk melestarikan gambut Indonesia ini. Bahkan, imbuh Myrna, untuk regio Kalimatan, BRG menggandeng tokoh agama untuk ikut mau terlibat memberikan edukasi melalui jalur keagamaan. Tercatat ada 100 dai yang sudah terlatih dan diberikan panduan materi gambur agar khotbah ibadah Jumat turut terlibat menyampaikan pesan pesan restorasi gambut. “Kami ingin menjaga kelestarian alam gambut termasuk bentuk dari ibadah,” imbuhnya.

Gubernur Kalimantan Selatan, Sobhirin Noor, dalam sambutan pembukaan jambore memastikan Pemerintah Provinsi Kalsel beserta masyarakat Kalsel menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan retorasi gambut. Ia menyatakan, kesiapan daerah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan BRG dan Pemerintah Jokowi dalam program pelestarian gambut. Ia menyadari, subyek dari persoalan gambut Indoensia adalah rakyat.

“Sehingga kebijakan daerah perlu selaras dengan pemerintah pusat termasuk dengan BRG dalam restorasi dan tata kelola wilayah gambut untuk tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat wilayah gambut,” kata gubernur, yang akrab dipanggil Paman Birin, dengan lantang seraya memaparkan optimistis terhadap kerja-kerja pemerintah dibawah Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi adalah pemerintahan yang sah dan konstisusional. Tidak tidak boleh ada yang mengganggu kerja Pak Jokowi. Kami rakyat di Kalsel siap untuk bersinergi dengan pusat,” kata Paman langsung disambut tepuk tangan peserta. Ia mengajak peserta peserta yang rata-rata menjadi pegiat kelestarian desa gambut untuk makin mempererat koordinasi pemerintah serta menjallin kerjasama antar desa antar provinsi bersama BRG.

Yayasan Penabulu dan Desa Lestari tak melewatkan kegiatan jambore tingkat nasional ini dengan  menerjunkan sejumlah pegiat desa sebagai pemateri dalam kegiatan tenda berbagai sebagai ruang peserta tujuh provinsi mendiskusikan berbagai persoalan maupun topik praktis. Topik diskusi tenda, mulai dari akses pendanaan pokmas dan BUMDes desa gambut, strategi nilai tambah jual kerajinan gambut, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut, teknologi pupuk organik dan rekayasa lahan. Salah satu yang tak kalah menarik adalah topik strategi membangun promosi produk gambut. Yayasan Penabulu, Desa Lestari dan Upacaya turut memeriahkan pameran produk usaha masyarakat gambut. (etg)