Masyarakat Disabel di Desa Rejosari mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui Musyawarah Desa Tematik.

(Gunungkidul, 25/07) – Kelompok rentan yakni perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan desa yang selama ini termarjinalkan. Pembangunan desa seharusnya inklusif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Aspirasi kelompok perempuan, anak-anak, serta warga disabel mesti diakomodasi secara baik ke dalam rencana pembangunan desa. Pembangunan desa harus didorong menjadi jawaban akan kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan proses pembangunan desa kelompok rentan harus diberi ruang untuk terlibat aktif menyampaikan aspirasi, salah satunya dengan menyelenggarakan forum musyawarah tematik. Hal ini yang sudah terlaksana di Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.

Pada Selasa (24/07) Pemerintah Desa Rejosari menyelenggarakan musyawarah desa tematik yang melibatkan perempuan, anak-anak dan penyandang difabilitas ini merupakan forum musyawarah yang secara khusus diselenggarakan untuk mengagregasi kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan desa di Desa Rejosari. Hal ini sesuai dengan semangat inklusi sosial dan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dalam perencanaan dan proses pembangunan desa.

“Melalui musyawarah (desa) ini Pemerintah Desa Rejosari dapat mendengar aspirasi kelompok rentan yaitu kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam RKPDes, sehingga nantinya RKPDes bisa menjawab kebutuhan masyarakat kelompok rentan. Dari sisi masyarakat kelompok rentan, musdes tematik ini tentu merupakan ruang yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perencanaan dan proses pembangunan Desa Rejosari. Jadi musyawarah ini sangat berguna baik bagi pemerintah desa maupun bagi kelompok rentan”, ujar Paliyo, S.Pd., Kepala Desa Rejosari.

Musyawarah tematik yang diselenggarakan Pemerintah Desa Rejosari merupakan implementasi dari Pasal 11 Peraturan Desa Rejosari nomor 5 tahun 2018 tentang Partisipasi Kelompok Rentan Dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa musyawarah desa tematik diselenggarakan sebagai bagian penting dari upaya untuk memastikan kuantitas dan kualitas partisipasi anggota masyarakat kelompok rentan dalam perencanaan dan pembangunan Desa Rejosari.

Proses musyawarah tematik berlangsung cukup alot. Peserta musyawarah dibagi ke dalam tiga komisi yakni Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Komisi A membahas usulan terkait Pemerintahan Desa, Komisi B membahas usulan terkait sosial dan budaya, serta Komisi C yang membahas usulan tentang pembangunan ekonomi. Aspirasi-aspirasi kelompok rentan dalam setiap komisi kemudian disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Desa Rejosari untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.

Para peserta yang merupakan anggota kelompok rentan tampak antusias mengikuti kegiatan musyawarah ini. Mereka menilai bahwa musyawarah tematik merupakan forum yang sangat penting bagi mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan desa. “Musyawarah tematik ini sangat bagus untuk kami kelompok rentan terutama penyandang disabilitas. Sebab, dengan musyawarah tematik ini kami bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kami secara langsung kepada pemerintah desa, sehingga program pembangunan yang ada di Rejosari ini juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan kami. Ini adalah salah satu bentuk bahwa pembangunan desa tidak membeda-bedakan masyarakat terutama kami yang penyandang disabel,” ungkap salah satu anggota kelompok rentan yang turut hadir sebagai peserta dalam musyawarah tersebut.

Sebagai salah satu LSM yang konsen pada isu-isu pembangunan desa terutama pada isu tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang inklusif, Desa Lestari turut hadir dalam musyawarah tematik ini. Kehadiran Desa Lestari sendiri dalam rangka kerjasama program Ketangguhan Indonesia untuk Memadukan Inklusi dan Manajemen Risiko dalam Pembangunan Perdesaan antara Desa Lestari, PALUMA, dan Arbeiter Samariter Bund (ASB). Kolaborasi tiga lembaga ini berkomitmen mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, sehingga proses perencanaan dan pembangunan desa dapat menjawab kebutuhan masyarakat kelompok rentan yang ada di desa-desa. (YS)