Panduan & Modul

Panduan & Modul

Panduan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa mensyaratkan adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra desa), dan lain-lain. Dalam proses pembangunan desa, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan agar arah pembangunan desa tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Unduh Buku Panduan

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi indonesia akan ditopang oleh tiga pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

Unduh Panduan

Menulis sebagai suatu aktivitas yang dapat dilakukan setiap orang. Seseorang berminat dalam bidang menulis biasanya memang memiliki rekam jejak minat dengan aktivitas membaca. Sebaliknya, bagi seorang yang tidak memiliki kegemaran membaca, rasanya mustahil bisa menyajikan tulisan yang dapat dibaca orang lain.

Tulisan singkat panduan ini sama sekali tidak memberikan harapan palsu, hanya dengan membaca dari catatan pengalaman pendek penulis, Anda langsung dapat membuat tulisan yang indah dan enak dibaca. Pasalnya, menulis dengan baik sangat perlu diimbangi dengan aktivitas pendukung lainnya, seperti observasi/pengamatan masalah atau tema yang hendak ditulis, menguasai persoalan, mendapatkan sumber referensi yang kaya, serta harus membiasakannya secara terus menerus.

Unduh Panduan

Spesifikasi penyajian peta desa disusun dengan maksud memberikan panduan dan acuan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam tahapan penyajian pembuatan Peta Desa. Ketersediaan informasi geospasial hingga tingkat desa diperlukan untuk mendukung progam pembangunan nasional. Peta Desa dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dengan tingkat kedetilan informasi tingkat desa. Pembuatan Peta Desa dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tata cara yang disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Spesifikasi penyajian peta desa merupakan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pembuatan Peta Desa. Norma Pembuatan Peta Desa adalah sebagai berikut:

  1. Pembuatan Peta Desa merupakan upaya untuk menyediakan Peta Desa yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan nasional;
  2. Pembuatan Peta Desa dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengikuti tata cara dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh kementerian/lembaga yang berwenang;
  3. Pembuatan/penyusunan Peta Desa adalah kegiatan pengolahan dan penyajian data dengan mengikuti prosedur operasional standard penyelenggaraan Pembuatan Peta Desa, seperti disebutkan dalam lampiran spesifikasi teknis ini;
  4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembuatan/penyusunan dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial atau pihak lain atas nama Badan;
  5. Pembinaan kegiatan penyelenggaraan Pembuatan Peta Desa dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial/K/L terkait atau dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pembinaan tersebut;
  6. Hasil kegiatan pembuatan/penyusunan Peta Desa diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial nasional.

Peninjauan Spesifikasi penyajian peta desa dilakukan secara berkala berdasarkan perkembangan teknologi dan metodologi pemetaan yang telah melalui pengujian terlebih dahulu.

Unduh Panduan

Harapan Kedepan

Percepatan Pemetaan Batas Desa/Peta Desa

  1. Menyediakan peta desa skala besar yang berkualitas untuk seluruh wilayah desa di Indonesia
  2. Percepatan dalam menyediakan standar pembuatan peta desa yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan peta desa sebagai acuan nasional
  3. Memperluas keterlibatan K/L/P dan Masyarakat dalam Pemetaan Desa melalui skema participatory mapping sebanyak 74754 Desa dan 8430 Kelurahan dengan 7160 Kecamatan di (98 Kota/ 416 Kabupaten/ 34 Provinsi

Percepatan Penyusunan SID Berbasis Spasial

  1. Perlu penyusunan standar data spasial dan non spasial dari SKPD yang akan mendukung SID
  2. Perlunya sosialisasi standar tipe data ke SKPD dan Desa yang akan mendukung SID
  3. Perlu dilakukan normalisasi data di database untuk menghindari redundancy data
  4. Perlu peningkatan kapasitas bandwidth dan storage server untuk menampung peningkatan besaran data
  5. Perlu mengoptimalkan simpul jaringan kabupaten/ kota di jawa tengah terutama dalam sharing data, sehingga data tidak harus selalu ada di database SID
  6. Perlu memanfaatkan teknologi mobile/ gadget untuk mempermudah model pelaporan

Unduh Panduan

Modul

Modul Training of Facilitator (ToF) Pendamping Anak dalam Proses Musrenbangdes merupakan alternatif bagi para pendamping kelompok anak untuk menemukan cara-cara kreatif bagaimana memfasilitasi anak dan menyiapkan anak-anak untuk terlibat dalam proses ‘Musrenbangdes. Sebagai pendamping anak di desa, diperlukan pengetahuan serta keterampilan dalam menciptakan kegiatan yang menarik sekaligus menggali potensi anak. Modul ini dapat menjadi satu pedoman kursus singkat yang menolong kita untuk menjadi fasilitator yang baik bagi anak-anak dan mempersiapkan mereka menjadi bagian dari masyarakat yang peka dan tanggap akan keadaan lingkungan mereka.

Modul yang lahir dari pengalaman WVI ADP Sigi dan Yayasan Penabulu bertujuan agar dapat menjadi pegangan dalam rangka peningkatan keterampilan bagi pendamping anak dan anak di Indonesia; khususnya di Kabupaten Sigi. Harapannya modul ini dapat membantu mereka untuk semakin gigih memperjuangkan isu-isu penting bagi mereka. Kami percaya bahwa merekalah yang akan menjadi sumber daya kunci bagi perubahan sosial di komunitas – masyarakat.

 

Unduh Modul

Modul Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes ini mencoba menghadirkan kelompok khusus yang selama ini terdapat di desa, tetapi sangat jarang dipandang sebagai kelompok penting yang perlu diikutsertakan dalam tahapan dan proses perencanaan pembangunan yakni anak-anak. Pelibatan secara khusus anak-anak dalam proses Musrenbangdes ini selain mengacu pada UU No 6/2014 tentang desa juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No.36/1990 dan juga UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak terutama pasal 10 dan 14 tentang jaminan dari negara dan pemerintah terhadap anak agar dapat mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Secara khusus, modul ini hadir untuk mendukung Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang menjadi mitra 9 desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang ramah anak. Melalui mekanisme partisipasi, anak dapat mengambil manfaat dari keputusan yang telah mereka ambil berdasarkan pemahaman mereka. Inilah yang disebut dengan “keutuhan hidup anak”.

Unduh Modul