Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Pelatihan dan Magang Tata Kelola Desa bagi Staf IDRAP

Peserta magang tata kelola desa bersama fasilitator dari Penabulu (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (2/11) – Sempat tertunda karena serbuan kabut asap di Sulawesi Tenggara, kegiatan pelatihan dan magang staf IDRAP akhirnya dapat diadakan pada 27-31 Oktober 2015 di Yogyakarta. Pelatihan yang masih dalam kerangka penguatan tata kelola desa, diikuti oleh enam staf IDRAP dan empat staf Penabulu yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa.

Pelatihan selama lima hari dipandu Sri Purwani yang memfasilitasi mengenai alur perencanaan pembangunan desa dan teknik fasilitasi, serta Farhan dan Rizky Dwi Rahmanto yang memandu materi keuangan desa.

Untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan, Sri sebagai fasilitator utama memandu partisipan dengan menggambarkan sketsa desa, kalender musim, dan struktur kelembagaan desa. “Proses ini bertujuan untuk mengenali mitra kerja di desa dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan kerjasama,” jelasnya.

Kegiatan belajar semakin lengkap dengan studi lapangan di Desa Panggungharjo. Desa Panggungharjo yang menjadi juara pertama Lomba Desa Nasional 2014 dianggap memenuhi syarat sebagai tempat belajar tata kelola pemerintah desa dan keberadaan BUMDes Kupas. Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi menjelaskan bahwa pemerintah desa berusaha aktif menginformasikan hal-hal tentang pelayanan desa kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan.

“Desa adalah perwujudan dari Negara yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, maka perangkat desa harus menjadi pelayan masyarakat dengan kualitas pelayanan prima. Perangkat desa bukan pegawai yang dilayani,” tegas Wahyudi ketika menerangkan situasi tata kelola Desa Panggungharjo. Demikian pula dengan keberadaan BUMDes Kupas yang saat ini fokus dalam usaha pengelolaan sampah desa, dengan memperhitungkan produksi sampah yang tinggi menjadi peluang usaha untuk menggerakkan perekonomian desa.

Pada studi lapangan, para partisipan secara langsung berdiskusi dengan perangkat Desa Panggungharjo dan pengelola BUMDes Kupas. Partisipan mengaku mendapat pelajaran berharga dari Desa Panggungharjo. “Lingkungan disini (Panggungharjo, red.) sangat bersih dan rapi. Saya tidak temukan sampah dan puntung rokok bertebaran di sekitar balai desa. Selain itu, kami salut perangkat desa masih melayani sampai sore,” ujar Fudin, staf IDRAP.

Pada sesi keuangan desa, partisipan dipandu Farhan dan Rizky mengenal detil-detil yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa, regulasi yang berkaitan dengan keuangan desa, dan aplikasi SIAP Desa. Pada pengertian keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aturan mengenai tata kelola keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 untuk menggantikan aturan lama. Pada regulasi baru ini, terdapat perubahan nomor rekening dan sistem pelaporan. Berdasarkan hasil diskusi bersama, terungkap jika berlakunya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ternyata belum dipahami sepenuhnya oleh pemerintah desa. Maka untuk membantu mempermudah proses pelaporan keuangan desa agar sesuai dengan UU Desa, Penabulu menggandeng Reksta sebagai mitra dalam mengembangkan aplikasi keuangan desa yang diberi nama SIAP Desa.

Pada aplikasi SIAP Desa, pemerintah desa akan dimudahkan dalam perencanaan dan pelaporan anggaran karena dalam aplikasi sudah menggunakan format yang sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Proses input data lebih mudah dengan hasil yang akan terhubung langsung ke format pelaporan baik pelaporan semester ataupun tahunan. Rizky menuturkan jika dalam pengisian tiap-tiap transaksi anggaran harus benar dan teliti, karena bila terjadi kesalahan akan berdampak pada pelaporan keuangan desa.

Menutup seluruh sesi pelatihan, Ani memberi sedikit pemahaman mengenai teknik fasilitasi yang dibutuhkan partisipan ketika melakukan pendampingan desa. Seorang fasilitator harus jujur, menjelaskan dengan logika, memiliki semangat dan kedekatan emosional dengan masyarakat yang didampingi, serta mampu menggerakkan dan menyatukan emosi masyarakat yang didampingi. (BKS)