Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Ahli Ilmu Pemerintahan: Indonesia Harus Kembangkan Politik Pengetahuan untuk Hadapi Revolusi Industri 4.0

Ahli Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Profesor Purwo Santoso (tengah) (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (4/7) – Manusia telah menulis sejarahnya dengan berbagai perubahan mendasar yang mereka buat. Sejarah manusia adalah perubahan yang sarat akselerasi dan transformatif. Manusia melakukan aneka perubahan transformatif agar  bisa tiba pada suatu tatanan dunia ideal yang didambakan. Akselerasi yang dilakukan untuk mencapai tatanan ideal tersebut.

Pada konteks sejarah manusia yang penuh dengan perubahan tersebut, kini muncul Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0). RI 4.0 merupakan sebuah revolusi generasi keempat di bidang industri yang akan menjadi realitas baru dalam kehidupan manusia pada masa kini.

Menurut ekonom asal Jerman Klaus Schwab, RI 4.0 adalah revolusi teknologi digital yang mendorong sistem otomatisasi dalam semua aktivitas. Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi baru diantaranya (1) robot kecerdasan buatan (artificial intelligence robotic); (2)  teknologi  nano; (3) bioteknologi; (4) teknologi komputer kuantum; (5) blockchain  (seperti bitcoin); (6) teknologi berbasis internet; dan (7) printer 3D. Menurut Schwab RI 4.0 akan mengubah hidup manusia dengan adanya sistem otomatisasi. Revolusi ini menyajikan peluang sekaligus tantangan.

Menurut ahli Ilmu Pemerintahan UGM Profesor Purwo Santoso, RI 4.0 merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. RI 4.0 akan menciptakan disrupsi kehidupan masyarakat Indonesia. Maka, revolusi ini harus dihadapi dengan sebuah desain strategi yang tepat yang harus dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Profesor Purwo menjelaskan bahwa di tengah gelombang RI 4.0 yang akan mendisrupsi kehidupan masyarakat Indonesia, negara perlu memiliki strategi berupa politik pengetahuan.

“RI 4.0 harus dihadapi dengan strategi politik pengetahuan yang baik oleh negara dan masyarakat Indonesia. Sesungguhnya RI 4.0 merupakan era persaingan pengetahuan negara-negara besar/maju yang mengandalkan kemampuan akseleratif berpikir manusia dan teknologi canggih yang bekerja dengan sistem otomatisasi tingkat tinggi,” ungkapnya.

Politik pengetahuan yang dimaksudkannya berupa kecerdasan kolektif negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Kecerdasan kolektif ini harus bertransformasi secara fundamental menjadi watak dari negara dan masyarakat Indonesia. Hal ini berkenaan dengan tradisi pendidikan yang dikembangkan terutama oleh negara-negara maju/industri. Di tengah kenyataan RI 4.0 saat ini, negara-negara maju/industri sudah menerapkan tradisi pendidikan mereka sebagai tradisi menguasai negara-negara lain.

Indonesia perlu menghidupkan kecerdasan kolektif bangsa untuk menghadapi tradisi pendidikan. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menghidupkan kecerdasan kolektif. Ini merupakan poin penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk strategi politik pengetahuan negara. Lebih lanjut, Profesor Purwo menegaskan apabila hal ini tidak segera dilakukan oleh negara, maka RI 4.0 benar-benar akan menciptakan disrupi Indonesia dan menjadikan negara ini sebagai objek RI 4.0 bagi keuntungan negara-negara maju atau industri. (YS)