Analisis Kelayakan Jadi Penentu Usaha BUMDes

Sleman (29/4) – Usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan mendorong perekonomian dan kemandirian desa. Perekonomian desa yang meningkat akan turut mendorong peningkatan ekonomi nasional.

“Secara filosofi, pemerintah atau negara menaruh harapan yang sangat besar bagi BUMDes untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional,” kata Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari saat membuka Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus pada Rabu (28/4).

BUMDes perlu melakukan serangkaian persiapan sebelum akhirnya menjalankan usaha. BUMDes juga perlu mengetahui apakah jenis usaha yang telah dipersiapkan layak atau tidak. Untuk mengetahui hal itu, BUMDes harus melakukan analisa kelayakan usaha.

Kelayakan usaha menjadi sangat penting, terlebih BUMDes yang baru akan merintis usaha. Mohamad Tamzil, narasumber pada kegiatan pelatihan, menyebut ada lima aspek studi kelayakan usaha: aspek hukum dan legalitas, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, dan aspek keuangan.

Pada kesempatan pelatihan ini, Tamzil membahas analisa kelayakan usaha di aspek keuangan karena dinilai sangat penting dan juga keterbatasan waktu. Menurut Tamzil, analisa keuangan dapat menjadi dasar penentu keputusan dan permodalan. Bagian yang paling penting adalah analisa keuangan menentukan apakah BUMDes bisa berjalan atau tidak.

Analisa keuangan juga menjadi dasar penentu strategi usaha yang efektif dan efisien. “Ini untuk mengetahui BUMDes bisa membawa keuntungan bagi desa atau tidak,” ujar Tamzil.

Ada delapan aspek yang harus diisi pada analisa keuangan, yaitu biaya investasi, biaya tetap, biaya produksi, estimasi produksi, proyeksi pendapatan, proyeksi laba-rugi, arus kas, dan kebutuhan modal tahun pertama.

Usai pemberian materi, peserta pelatihan dari lima desa di Kabupaten Kudus mengisi form analisis kelayakan usaha yang dipandu oleh Tamzil. Hasil awal pengisian menunjukkan sebagian besar usaha yang akan dirintis desa peserta mengalami kerugian karena biaya tetap dan biaya produksi terlalu tinggi sehingga perlu melakukan revisi. Namun yang terpenting para peserta memahami cara pengisian form analisis kelayakan usaha. Dengan begitu nantinya mereka bisa mengerjakan analisis kelayakan usaha secara mandiri.

Tedi, peserta dari Desa Janggalan menilai materi kelayakan usaha sangat bagus tetapi dirinya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami karena keterbatasan waktu. “Tapi ini menjadi kesempatan untuk kami belajar. Untuk kedepannya mengenai materi bisa lebih didetailkan lagi jadi kami bisa lebih paham,” ucapnya.

Eko menekankan bahwa keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan sejak awal bulan April hingga akhir tidak lepas dari niat peserta, tindak lanjut oleh peserta, dan aspek pendampingan. Harapannya, rangkaian Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus mampu membantu desa peserta merintis dan menjalankan usaha dengan baik dan maksimal. (LA)

Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes

Mohamad Tamzil menyampaikan materi tentang perencanaan dan penganggaran Modal BUMDes saat Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus melalui Zoom Meeting pada Selasa (27/4). (sumber: dokumentasi lembaga)

Sleman (28/4) – Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu cara untuk memajukan desa sehingga berdaya dan mandiri. Meski telah memiliki potensi dan kewenangan yang menjadi prasyarat menuju kemandirian, ada beberapa hal lain yang perlu dipersiapkan untuk mendirikan BUMDes, salah satunya merencanakan keuangan.

Perencanaan keuangan menjadi penentu keberhasilan BUMDes. Sehingga menjadi penting untuk dilakukan oleh pengurus untuk menyusun rencana keuangan supaya BUMDes dapat berjalan dan tidak mengalami kerugian.

“Ketika sudah membuat perencanaan keuangan, BUMDes sudah berjalan 50 persen,” ujar Mohamad Tamzil, narasumber pada Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus secara virtual pada Selasa (27/4).

Lebih lanjut, Tamzil menambahkan perencanaan dan penganggaran modal BUMDes dilakukan di saat yang sama seperti siklus keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Biasanya saat-saat yang tepat menyusun rencana keuangan pada bulan April hingga Mei.

Merencanakan keuangan BUMDes dapat meyakinkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat untuk menyertakan modal. Adanya rencana keuangan menciptakan kepercayaan bagi Pemdes dan masyarakat untuk menginvestasikan sejumlah uang di BUMDes terkait.

“Rencana keuangan juga harus mencantumkan rincian pengeluaran dan pemasukan ke dalam satu dokumen. Dengan adanya dokumen itu, memungkinkan BUMDes lebih berkembang karena trust masyarakat terbangun,” jelas Tamzil.

Dalam menyusun rencana keuangan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain kemampuan keuangan desa dan kemampuan penyertaan modal masyarakat dan siklus pengelolaan keuangan desa. Selain itu standar harga barang dan jasa, aset fisik desa, ketersediaan produk, dan harga jual produk masyarakat juga menjadi pertimbangan. Keenam aspek tersebut menjadi penting diperhatikan karena pada dasarnya tujuan mendorong BUMDes untuk mendorong perekonomian desa.

Pada kegiatan pelatihan, peserta tidak hanya mendapat materi melainkan juga melakukan simulasi pengisian dokumen rencana keuangan untuk jenis usaha yang telah dipilih pada pelatihan-pelatihan sebelumnya.

Yusrul Hana, peserta dari Desa Karangampel mengaku agak kelimpungan mengisi form rencana keuangan karena ada banyak komponen yang harus dianalisa. Meski begitu, dirinya mengaku materi tentang rencana keuangan ini sangat membantu.

“Materinya sangat bermanfaat bagi kami. Ini hal baru bagi saya dan pengurus karena kami bergelut di bidang akuntansi. Semuanya sangat membantu menganalisa usaha BUMDes kami di Karangampel,” kata Yusrul. (LA)

Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing

Yudistira Soeherman memberikan contoh merek yang baik pada Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus pada Rabu (21/4). (sumber: dokumentasi lembaga)

Sleman (22/4) – Kemajuan teknologi internet masa kini mempermudah masyarakat melakukan beragam kegiatan di berbagai aspek kehidupan, salah satunya kegiatan ekonomi. Selain praktis, teknologi dan internet juga memberikan beberapa manfaat lain seperti hemat waktu, biaya, cepat, dan jangkauan luas.

Kemudahan yang ditawarkan teknologi internet menjadi peluang besar bagi pelaku usaha, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melakukan kegiatan jual-beli. Apalagi di tengah situasi yang masih pandemi Covid-19 ini, teknologi dan internet membawa lebih banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat yang menimbulkan perubahan perilaku.

“Terjadi perubahan perilaku akibat dampak Covid-19 kemudian adanya teknologi internet. Yang tadinya berbelanja konvensional sekarang jadi online. Hal itu mendorong kebiasaan baru masyarakat dalam berbelanja yang lebih praktis,” kata Yudistira Soeherman, narasumber Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus pada Rabu (21/4) secara virtual.

Kegiatan jual-beli secara online membuka peluang pelaku usaha memasarkan produknya lebih luas. Tidak hanya menjangkau satu daerah tetapi bisa ke daerah-daerah lain. Agar dapat memanfaatkan internet untuk memasarkan produk, pelaku usaha harus mengenal ekosistem digital marketing.

Digital marketing adalah kegiatan promosi produk menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau konsumen. Digital marketing memberikan beberapa manfaat bagi pelaku usaha, diantaranya produk yang dipromosikan menjangkau konsumen lebih luas, efisiensi biaya promosi, dan meningkatkan omzet penjualan.

Lebih lanjut, Yudistira menjelaskan bahwa dalam digital marketing ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu merek, media sosial, konten, dan toko online.

Merek merupakan sebuah tanda produk atau jasa. Merek yang baik adalah merek yang mudah dibaca, diucapkan, dan tidak asing di telinga, singkat, khas, dan menarik.

Keberadaan media sosial serta jumlah penggunanya yang selalu bertambah menjadi peluang bagi pelaku usaha BUMDes memasarkan produknya. Beberapa keuntungan memanfaatkan media sosial sebagai media sosial antara lain meningkatkan nilai jual produk, hemat biaya dan efektif, dan memperluas dan mengembangkan target pemasaran.

Konten yang informatif dan menarik menjadi penting untuk menghias laman media sosial usaha yang sedang dilakukan. Sehingga calon konsumen atau konsumen yang hendak mencari tahu informasi terkait produk bisa memperoleh informasi dengan jelas.

Membuka toko online juga memungkinkan pelaku usaha BUMDes menjangkau wilayah yang luas sehingga lebih mudah mendapatkan konsumen baru. Adanya toko online juga lebih hemat dari segi waktu dan biaya serta dapat memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli.

Usai penyampaian materi, peserta pelatihan dari lima desa mengisi inventarisasi promosi pada form yang telah diberikan oleh pihak panitia. Hasilnya berupa perencanaan promosi dari beberapa produk yang akan atau sedang dikembangkan oleh BUMDes di Kabupaten Kudus.

Pelatihan tentang digital marketing ini disambut antusias oleh para peserta. Perwakilan dari Desa Janggalan mengaku materi ini sangat membantu untuk merintis usaha desa wisata di daerahnya. Harapannya, pelatihan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari ini bisa menjadi bekal bagi BUMDes di Kabupaten Kudus untuk menjalankan usahanya. (LA)

Menyiapkan Rencana Usaha BUMDes dengan BMC

Sleman (21/4) – Pada dasarnya desa telah memenuhi prasyarat untuk menuju kemandirian, yaitu kewenangan dan potensi atau aset. Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan desa yang mandiri.

Menjalankan BUMDes tidak sama dengan berdagang. Memang, kegiatan BUMDes merupakan transaksi jual-beli namun yang menjadi berbeda adalah adanya perencanaan. Hal itu disampaikan oleh Mohamad Tamzil, narasumber pada Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus.

“Ketika desa akan membangun BUMDes, mind set yang harus ditanamkan adalah berbisnis, bukan berdagang. Indikator yang membedakan adalah selalu menyiapkan dokumen rencana usaha atau business plan. Tapi kalau berdagang tidak memerlukan dokumen rencana usaha. Berbisnis tidak bisa seperti itu, harus ada perencanaan secara detail,” jelas Tamzil kepada peserta di ruang Zoom Meeting pada Selasa (20/4).

Business plan menjadi penting bagi BUMDes sebagai panduan operasional usaha. Dengan begitu, BUMDes tahu langkah dan cara apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan operasionalnya. Apabila business plan tidak ada, gerak BUMDes menjadi tidak terarah sehingga resiko kegagalan lebih besar.

Adanya business plan juga untuk menarik investor atau pemodal. Dalam hal BUMDes, pemerintah desalah yang menjadi investor. Ketika pemerintah desa menginvestasikan sebagian dananya kepada BUMDes, maka BUMDes harus membagikan sebagian keuntungan ke desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selanjutnya, Tamzil menjelaskan Business Model Canvas (BMC), sebuah alat untuk membantu memahami dan menemukan model bisnis dengan cara yang lebih praktis.

“Ada sembilan blok dalam BMC yang mewakili aspek penting dalam rencana bisnis menjadi langkah awal sebelum merancang business plan yang lebih detail,” ujarnya.

Sembilan blok BMC antara lain customers segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Semua blok tersebut harus diisi sedetail mungkin agar mempermudah BUMDes menjalankan usaha.

Tamzil memberikan contoh pada setiap blok BMC. Dia juga memberikan waktu bagi peserta mengisi form BMC tiap selesai memaparkan tiap blok. Metode tersebut membuat para peserta pelatihan dari lima desa di Kabupaten Kudus aktif bertanya hingga menciptakan diskusi yang interaktif.

“Pelatihan hari ini cukup mudah dipahami. Penjelasan langkah demi langkahnya cukup enak, alurnya cukup sederhana,” ucap Nanang, perwakilan dari Desa Rejosari.

Usai mengisi sembilan blok BMC, peserta mempresentasikan hasil pengisian form yang menghasilkan BMC untuk rencana usaha wisata edukasi dan religi dan pengelolaan air permukaan. Adanya BMC serta pelatihan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari diharapkan mampu mendorong beberapa desa di Kabupaten Kudus menjadi berdaya dan mandiri. (LA)

Jaga Kelestarian Hutan, Masyarakat Manfaatkan Potensi Desa

Seorang pemuda Desa Rantau Jaya Udik sedang memanen madu (sumber: dokumentasi lembaga)

Lampung (11/4) – Sebanyak 23 desa penyangga yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan hutan seperti air dan hasil hutan bukan kayu. Namun demi kepentingan ekonomi serta kurangnya kesadaran masyarakat, ada sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal di dalam wilayah hutan seperti menangkap burung dan membuka lahan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengancam kelestarian hutan tempat hidup tiga satwa utama yakni badak, gajah dan harimau.

Sebenarnya desa-desa di sekitar wilayah TNWK menyimpan berbagai macam potensi sumber daya alam. Dari sektor pertanian dan perkebunan desa sekitar TNWK dapat menghasilkan singkong, jagung, jahe dan pisang. Hasil pertanian itu pun dijual langsung oleh masyarakat kepada pedagang tanpa melalui proses pengolahan.

Kini, budidaya pertanian dan perkebunan warga mulai terancam dengan hadirnya gajah-gajah liar, babi hutan dan kera ekor panjang yang masuk ke lahan petani. “Yang kami lakukan selama ini hanya bisa mengusir gajah-gajah itu agar kembali masuk hutan,” ungkap Jito, salah seorang warga asal Pulau Jawa yang sudah lama menetap di Desa Rantau Jaya Udik kepada Perkumpulan Desa Lestari.

Jito yang rumahnya berbatasan langsung dengan TNWK membuka usaha budidaya lebah madu. Usaha ternak lebah madu dimulai sejak tahu adanya larangan mengolah lahan di kawasan hutan. Dirinya bersama beberapa pemuda dari dusun lainnya tergabung dalam satu kelompok budidaya madu. Kelompok tersebut mereka jadikan sebagai media belajar dan saling berbagi informasi. Ada dua jenis lebah yang dipelihara yaitu lebah lanceng dan lebah lulut. “Permintaan madu cukup tinggi, seberapapun pasti laku terjual dan kadang kami kekurangan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Labuhan Ratu VI Prayitno menyadari wilayah desanya yang berada di kawasan TNWK, selain melakukan upaya penyadaran masayarakat, pihaknya terus berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian warganya. Upaya yang dilakukan pemerintah desa mulai merintis usaha pariwisata dengan membangun ikon desa, kios desa serta pengembangan produk-produk berbasis potensi desanya. “Kami sering berkunjung ke Jawa, membeli barang-barang agar ditiru warga kami, dan ternyata bisa,” kata Prayitno yang juga Ketua Forum Rembug Desa-desa Penyangga (FRDP).

Ia menambahkan padat karya tunai dana desa digunakan untuk menanam pisang di lahan desa seluas satu hektar. Selain warga mendapatkan upah dari pekerjaan mengolah lahan dan menanam, Prayitno berharap kedepannya dapat menghasilkan secara ekonomi. Nantinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola unit-unit ekonomi yang mulai dirintis tersebut. “Kami butuh peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan usaha dan administrasi keuangannya,” ujar Prayitno.

Di tempat terpisah, Plt Kepala Balai TNWK Amri mengatakan TNWK telah membangun komitmen dengan 23 desa penyangga guna menjaga kelestarian hutan TNWK. Sebagai wujud dari komitmen itu, Balai TNWK bekerja sama dengan berbagai pihak seperti akademisi dan NGO untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Pihaknya mengaku memerlukan dukungan dari berbagai pihak mengingat banyaknya desa dan terbatasnya anggaran. Semakin menguatnya ekonomi masyarakat desa-desa penyangga diharapkan tidak ada lagi warga yang masuk ke hutan. “Masuk ke hutan itu sebenarnya mengancam keselamatan jiwanya dan tentu mengancam keberadaan satwa di dalamnya juga,” tutur Amri kepada Perkumpulan Desa Lestari saat ditemui di Hotel Batiqa Bandar Lampung pada Minggu (11/4).

Menurut Amri, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dana desanya untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Dana Desa tidak hanya dimanfaatkan untuk membangun gorong-gorong dan jalan desa. “Katakanlah yang 70 persen digunakan untuk pembangunan fisik, yang 30 persen dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (ES)

Kelestarian Hutan Konservasi di Lampung Butuh Komitmen Multipihak

Lampung (9/4) – Provinsi Lampung memiliki dua taman nasional, yakni Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Keduanya menyimpan kekayaan flora dan merupakan habitat tiga spesies kunci yang dilindungi: Badak Sumatera, Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Kelestarian hutan di kedua wilayah tersebut perlu dijaga oleh berbagai pihak karena keberadaannya yang memberikan manfaat jangka panjang mulai terancam.

Pada acara Ngobrol Pintar Hutan Konservasi di Pendopo Desa Labuhan Ratu V, Lampung Timur pada Jumat (9/4), Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo mengemukakan hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan aset yang sangat berharga, baik untuk kelestarian lingkungan hidup maupun pemanfaatannya sebagai objek wisata. Hutan TNWK menyimpan kekayaan flora dan fauna yang tak ternilai harganya, dan dapat dijadikan daya tarik wisata berdaya saing baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Maka, lanjut Dawam, sudah tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

“Dalam pengembangannya merupakan tugas lintas sektoral, mengingat pembangunan memerlukan keterpaduan program antar dinas, instansi maupun pihak swasta,“ kata Dawam.

Dawam mengaku masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan pada masing-masing kawasan konservasi. Aktivitas ilegal di dalam kawasan konservasi seperti kebakaran, pembalakan, penambangan, dan perburuan liar yang dipicu oleh tekanan ekonomi serta kesadaran masyarakat sekitar yang masih rendah.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan dukungan dari para pihak, termasuk pemerintah provinsi maupun pusat. “Kami selaku pemerintah daerah akan terus berupaya mendukung, upaya pemerintah pusat maupun provinsi untuk menjamin kelestarian dan kemanfaatan hutan konservasi,” tegas Dawam yang baru menjabat tersebut.

Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BTNBBS) Siti Muchsidah juga menyatakan TNBBS memiliki kekaayaan keanekaragaman hayati dan beberapa ancaman yang dihadapi. TNBBS mempunyai tiga spesies kunci yakni Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Badak Sumatera. Adanya penutupan lahan dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang berada di dalam kawasan sekitar taman nasional. “Keberadaan invasi tumbuhan larangan dan adanya aktivitas ilegal mengancam keberadaan ketiga spesies kunci,” ujarnya.

Siti menjelaskan BTNBBS tidak bisa bekerja sendiri tetapi butuh dukungan beberapa pihak untuk menjaga kelestariannya. BTNBBS perlu bekerja sama dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan yang merupakan desa-desa penyangga Taman Nasional. Para pihak diminta memberikan kontribusi, mengembangkan potensi-potensi pengembangan yang dimiliki masyarakat, serta membantu memecahkan beberapa persoalan yang dihadapi.

Masyarakat berkewajiban ikut mengamankan kawasan secara partisipatif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai TNBBS, diantaranya peningkatan ekonomi produktif melalui kerja sama pemanfaatan hasil hutan kayu sudah dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat bersama TNBBS. BTNBBS juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh kelompok masyarakat seperti pembangunan mikrohidro, ternak kambing dan sapi dan pelatihan-pelatihan.

”Masyarakat merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga tanpa diminta, secara tidak langsung akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat lain untuk ikut menjaga kelestarian taman nasional,” kata Siti.

Acara Ngobrol Pintar Hutan Konservasi yang dihadiri multipihak menghasilkan tiga rumusan penting. Pertama, adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah di tingkat kabupaten untuk memperkuat fungsi kawasan hutan konservasi di Lampung dalam menjaga secara utuh eksistensi kawasan TNBBS dan TNWK, yang mengemban fungsi sosial dan ekonomi jangka panjang dan menjamin kelestarian ekosistem kawasan, sebagai habitat satwa prioritas.

Kedua, adanya tindak lanjut pada pertemuan-pertemuan kecil bersama organisasi perangkat daerah di masing-masing kabupaten bersama para pihak,bagi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kawasan hutan konservasi di wilayah Provinsi Lampung

Terakhir, aksi konservasi Badak Sumatera dan satwa prioritas lainnya, beserta habitatnya yang dilakukan oleh BTNBBS dan BTNWK bersama para mitra melalui upaya penyelamatan Badak Sumatera dalam Rencana Aksi Darurat (RAD). (ES)

Antusiasme Peserta di Pelatihan BUMDes Kabupaten Kudus

Sleman (7/4) – Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus oleh PT Djarum bersama Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata hari ketiga masih diadakan secara daring. Pada sesi hari ini, peserta dari beberapa desa dan panti asuhan binaan bakti sosial Djarum mendapat materi tentang pemilihan jenis usaha.

Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai pemateri memaparkan tentang pemilihan jenis usaha. Sebagai pengantar, Eko menegaskan pentingnya memilih jenis usaha bagi BUMDes, terutama desa yang baru mulai merintis.

“Mengapa pemilihan usaha menjadi penting? Memilih kegiatan usaha bagi BUMDes itu sangat menentukan keberlajutan usahanya. Sekali salah memilih, maka kedepannya akan salah pula. Sehingga potensi kegagalan semakin besar,” kata Eko.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan seputar pemilihan jenis usaha, bagaimana menemukan ide usaha, kriteria ide usaha yang baik, serta pemilihan kegiatan usaha. Selain memberikan materi, beberapa kali Eko membuka kesempatan bagi peserta untuk bertanya atau memberikan tanggapan tentang pemilihan jenis usaha sebelum masuk ke ruang diskusi.

Pada sesi diskusi, peserta bersama beberapa fasilitator dari Perkumpulan Desa Lestari memetakan jenis usaha yang hendak dibangun di desa masing-masing. Diskusi berjalan cukup komunikatif antara fasilitator dan peserta.

Sebagian besar desa peserta berhasil memetakan beberapa jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Beberapa ide usaha tersebut antara lain budidaya bibit tanaman buah, usaha penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan jelantah, pengelolaan wisata, hingga pengelolaan dan pengembangan food court.  

Melihat proses pelatihan dan presentasi ide usaha oleh peserta, Vice President Bakti Djarum Foundation Achmad Budiharjo mengapresiasi semangat dan antusias mereka. “Antusiasme cukup bagus. Inisiatif dan keseriusan peserta patut diapresiasi. Apa yang dijelaskan Pak Eko juga cukup gamblang dan peserta didorong untuk aktif,” katanya.

Eko Sujatmo menjelaskan penentuan posisi BUMDes (sumber: dokumentasi lembaga)

Meski sempat terkendala teknis dan sinyal, peserta memberikan respon positif terhadap pelatihan ini. “Pelatihan hari ini menarik karena sebelumnya belum pernah belajar soal BUMDes tapi saya ingin tetap belajar karena ingin menjalankan BUMDes. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa belajar soal BUMDes,” kata Purnawirawan dari Desa Janggalan.

Lain halnya dengan Arif, peserta pelatihan dari Desa Jekulo. Dirinya mengaku justru lebih suka saat berdiskusi. “Tadi saya melihat lebih asyik ketika diskusi, dalam arti saat diskusi ada komunikasi dua arah. Sehingga kemungkinan mencari solusi lebih nyata. Tapi kalau kita lebih banyak mendengarkan, malah jadi blank,” ucapnya.

Meski begitu, beberapa peserta berharap kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus bisa dilakukan secara offline agar proses penyaluran informasi berjalan efektif dan efisien.

“Saya mengharapkan tahun berikutnya ada pelatihan offline. Sehingga bisa tatap muka dan ilmunya bisa langsung kena,” pungkas Muhammad Husnul dari Desa Karangampel. (LA)

Gangguan Sinyal Tak Padamkan Semangat Peserta Ikuti Pelatihan BUMDes

Sleman (6/4) – PT Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Melihat situasi masih dalam pandemi Covid-19, pelatihan yang diadakan pada Selasa (6/4) ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.

Pelatihan secara daring ini memang lebih ringkas namun juga harus menghadapi kendala seperti gangguan jaringan wifi dan sinyal dari mobile data. “Sangat susah untuk menerima dengan jelas karena terkendala sinyal, baik wifi maupun data,” kata Sidiq, perwakilan dari Desa Glagah Kulon.

Gangguan sinyal juga dirasakan oleh Desa Rejosari. Desa tersebut sempat mengalami kesulitan masuk ke room Zoom Meeting di awal sesi namun akirnya hal tersebut bisa teratasi.

Selain Glagah Kulon dan Rejosari, ada empat desa dan tiga panti asuhan binaan Djarum yang menjadi peserta pelatihan. Mereka dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A dengan sesi pelatihan pagi dan kelas B dengan sesi pelatihan siang. Lima desa lainnya antara lain Desa Karang Ampel, Kajar, Jekulo, dan Janggalan. Sedangkan panti asuhan binaan Djarum adalah Panti Asuhan Melati, Panti Asuhan Nurul Jannah, dan Panti Asuhan Darussalamah.

Pada sesi hari ini, fasilitator dari Perkumpulan Desa Lestari Eko Sujatmo memberikan materi tentang pemetaan potensi desa.

“Setiap desa sebenarnya sudah mempunyai prasyarat yang sama untuk menuju kemandirian desa. Yang pertama, kewenangan. Yang kedua, setiap desa pasti punya potensi atau aset yang bisa dimanfaatkan untuk pendayagunaan,” kata Eko.

Eko menyebutkan kemandirian desa bisa terwujud apabila ada kemauan masyarakat untuk memberdayakan potensi desa yang ada.

Selanjutnya, Eko menjabarkan lagi potensi desa yang meliputi peran BUMDes, definisi potensi serta kategoinya, pendekatan, hingga pemetaan potensi desa, sumber penghidupan desa, dan layanan dasar desa.

Setelah penyampaian materi, para peserta dibagi menjadi tiga room untuk mendiskusikan potensi di desa masing-masing bersama fasilitator dari Perkumpulan Desa Lestari.

Beberapa desa telah melakukan pemetaan dan menemukan potensi desanya masing-masing seperti sungai, mata air, pertanian, perkebunan, dan wisata religi.

Menurut perwakilan BUMDes Karang Ampel, meski terkendala sinyal dan jaringan, mereka tetap bersemangat mengikuti pelatihan sampai selesai. “Pelatihan kali ini sangat menarik dan bagus sekali Mas Eko memaparkan materinya. BUMDes sangat terbantu. Ada kendala sinyal atau teknis, tapi itu tidak mengurangi semangat kami dibalik keterbatasan untuk mengikuti pelatihan. Semoga kedepannya bisa lebih kompak lagi dan saling sharing desa masing-masing bagaimana kondisi desa,” ucapnya. (LA)

Enam Desa di Kudus Ikuti Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes secara Virtual

Sleman (5/4) – Sebanyak enam desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengikuti Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes. Kegiatan yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting ini diadakan pada Kamis (1/4) pukul 09.00-12.00 WIB.

Keenam desa yang menjadi peserta pelatihan yaitu Glagah Kulon, Karangampel, Kajar, Jekulo, Janggalan, dan Rejosari. Tidak hanya itu, Panti Asuhan Binaan Bakti Sosial Djarum juga turut menjadi peserta. Pelatihan ini difasilitasi oleh Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata bersama PT Djarum.

Rangkaian Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes yang diselenggarakan selama 1-29 April akan memberikan beberapa materi terkait BUMDes, antara lain kelembagaan BUMDes, pemetaan potensi dan jenis usaha, rencana usaha dan pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Materi-materi tersebut dirangkum menjadi empat modul yang diberikan secara bertahap.

Materi pelatihan di hari pertama adalah kelembagaan BUMDes yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Satuan Kerja P3MD Kabupaten Kudus M. Muntoha. Muntoha memberikan paparan materi melalui presentasi yang ditayangkan di layar room Zoom Meeting.

Muntoha menjelaskan latar belakang dan landasan hukum BUMDes yang kini memberlakukan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya, Muntoha memaparkan tujuan BUMDes. “Tujuan BUMDes ada empat, yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan inverstasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa; pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan mengembangkan ekosistem digital di desa,” kata Muntoha.

Selain itu, Muntoha juga menjelaskan beberapa hal lainnya, diantaranya fungsi BUMDes, syarat dan pertimbangan pendirian BUMDes, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes, hingga perangkat organisasi BUMDes.

Usai pemberian materi, Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai moderator pelatihan membuka sesi tanya jawab. Beberapa peserta pun mengajukan pertanyaan tetapi ada juga peserta yang memberikan tanggapan hingga meminta bantuan untuk pengurusan izin unit BUMDes di desanya.

Setelah itu, Eko memberikan tugas kelompok bagi para peserta. Tugas berupa identifikasi potensi desa dan jenis usaha masing-masing desa peserta. Eko pun menjelaskan file word dan excel sebagai sheet pengerjaan tugas supaya peserta bisa memahami apa saja yang harus dikerjakan dengan mudah.

Senior Manager Public Affair PT Djarum Purwono Nugroho berharap adanya pelatihan ini mampu membuat perwakilan dari masing-masing desa peserta Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Sehingga nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto berterima kasih serta memberikan apresiasi kepada Djarum, Lokadata, dan Perkumpulan Desa Lestari atas fasilitas pelatihan yang diberikan.

“Peningkatan kapasitas memang perlu dilakukan. Harapannya (peserta) bisa mengikuti pelatihan sampai selesai, dapat mengembangkan BUMDes di masing-masing desa,” ucap Adi.

Perwakilan dari BUMDes Karangampel menilai pelatihan hari pertama cukup bagus. “Materi sudah bagus. Pertanyaan yang muncul sudah terjawab,” katanya. (LA)