Pelaporan Keuangan Jadi Wewenang BUMDes

Sleman (6/5) – Rangkaian Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus telah memasuki hari terakhir pada Rabu (5/5) kemarin. Kegiatan yang diadakan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari ini dihadiri oleh lima desa dan satu panti asuhan binaan bakti sosial Djarum.

Pada pelatihan kemarin, Irena Nuraeni dari Perkumpulan Desa Lestari menyampaikan materi tentang pelaporan keuangan. Materi itu merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu penatausahaan keuangan. Pelaporan keuangan menjadi salah satu dari tiga kegiatan pengelolaan keuangan selain penatausahaan dan pembukuan.

Pelaporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Irena menyebut periode akuntansi bisa dihitung per bulan dan per tahun.

“Membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan merupakan wewenang pengurus BUMDes,” kata Irena. Menurutnya, dengan pengurus BUMDes membuat laporan keuangan seluruh unit setiap bulan bisa mengetahui posisi keuangan BUMDes.

Laporan keuangan bisa menjadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan, dan merupakan bentuk transparansi serta pertanggungjawaban para pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan. Melalui laporan keuangan juga bisa mengetahui kinerja pengurus BUMDes yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Irena menyebut adanya laporan keuangan dapat menimbulkan kepercayaan publik atas kinerja pengurus BUMDes. “BUMDes yang memang mau membuat dan terbuka dengan laporan keuangannya bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMDes. Laporan keuangan juga bisa digunakan untuk menarik investor baru,” jelasnya.

Pelaporan keuangan menjadi salah satu materi yang baru bagi peserta pelatihan. “Banyak ilmu baru yang didapatkan dan aplikasi-aplikasi baru yang membantu kami sehingga mempermudah kami dalam menganalisa usaha, membuat pertimbangan-pertimbangan usaha, membuat kas masuk dan kas keluar,” kata Firman Noor dari Desa Karangampel.

Yanto, peserta dari Desa Rejosari, mengaku adanya pelatihan ini sangat tepat sekali tetapi banyak terkendala karena masih dalam situasi pandemi Covid-19. “Mudah-mudahan ada kegiatan seperti ini lagi dan bisa bertatap muka,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Public Affair PT Djarum Purwono Nugroho berencana akan mengadakan pelatihan secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kemarin kami bersama tim Lokadata berdiskusi untuk melakukan pelatihan secara tatap muka bila tidak ada kenaikan kasus,” kata Purwono.

Rencana itu dibenarkan oleh Achmad Budiharto, Vice President Bakti Djarum Foundation. “Dengan membaiknya kondisi Covid-19, harapannya bisa mengadakan pelatihan tatap muka,” ujarnya. (LA)

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes

Irena Nuraeni memaparkan alur pengelolaan keuangan BUMDes pada Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus melalui Zoom Meeting pada Selasa (4/5). (sumber: dokumentasi lembaga)

Sleman (5/5) – Sebuah badan usaha pasti memerlukan atau bersinggungan dengan keuangan, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terlebih modal BUMDes berasal dari pihak lain, yaitu desa. Hal itu membuat BUMDes wajib mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Melihat kondisi itu, maka BUMDes perlu melakukan penatausahaan dengan membuat Catatan Transaksi Keuangan (CTK). Penatausahaan keuangan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu periode anggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Irena Nuraeni dari Perkumpulan Desa Lestari saat Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus secara virtual pada Selasa (4/5). Irena menilai melakukan pentausahaan keuangan sangat diperlukan.

“Penatausahaan yang tegas dan jelas akan meningkatkan efektivitas BUMDes,” katanya.

Ada beberapa prinsip sebagai dasar pengelolaan keuangan BUMDes yang tidak lepas dari prinsip keuangan desa, antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran.

Irena menyebut diperlukan idealisme dan komitmen yang tinggi dari pengurus dalam mengelola BUMDes agar penerapan keempat prinsip di atas. Sehingga BUMDes bisa berjalan sesuai dengan perencanaan.“Mengelola keuangan harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna sesuai kronologi transaksi dan bukti administratif,” ujar Irena.

Pada pelaksanaan penatausahaan keuangan, BUMDes membutuhkan beberapa buku catatan keuangan, yaitu buku catatan kas dan buku pembantu. Selain mencatat transaksi keuangan pada buku catatan, BUMDes juga perlu melakukan pendokumentasian bukti keuangan internal dan eksternal.

Peserta pelatihan dari Desa Rejosari mengaku tidak ada kesulitan. Sekretaris dan bendahara BUMDes di desanya sudah paham dengan cara pengisian CTH. “Alhamdulillah, tinggal improvisasi saja,” katanya.

Lain halnya dengan peserta dari Desa Rejosari, Firman Noor Riyadi dari Desa Karangampel menganggap format CTH yang dikirimkan oleh pihak penyelenggara untuk simulasi penatausahaan sangat membantu meski banyak komponen yang harus diisi dan pengisiannya melalui laptop. “CTH sangat membantu tapi kalau yang terbiasa memakai buku, pasti lebih memilih buku,” ucap Firman.

Adanya pelatihan penatausahaan keuangan yang diselenggarakan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari diharapkan bisa membantu BUMDes di beberapa desa di Kabupaten Kudus menjalankan unit usaha yang telah atau hendak dirintis. (LA)