Desa Harus Miliki Kebijakan yang Lindungi Kesehatan Warganya

Bengkayang (30/6) – Sebanyak 37 peserta dari 10 desa dampingan PKMD Serukam mengikuti Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa pada Senin-Rabu, 28-30 Juni 2021. Kegiatan tersebut diadakan di Hotel Jovan, Bengkayang, Kalimantan Barat.

Pelatihan ini merupakan bentuk kontribusi PKMD Bethesda Serukam kepada desa-desa dampingan di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak, dalam mendukung dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa di bidang kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun peraturan. Direktur PKMD Bethesda Serukam, Nikolaus, berharap agar peserta pelatihan mampu menghasilkan rumusan awal peraturan desa tentang kesehatan masyarakat yang holistik dan berkelanjutan bagi masing-masing desa asal peserta.

Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang, Dodorikus AP, menyampaikan materi tentang kebijakan desa. Dodorikus memaparkan peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang desa, diantaranya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Selanjutnya, Nurul Purnamasari dan Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari secara bergiliran menyampaikan materi tentang teknik penyusunan peraturan desa. Penyampaian materi oleh Nurul dan Eko dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting karena situasi pandemi yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk hadir secara langsug di Bengkayang.

“Ingat definisi desa, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang kemudian itu menjadi entitas yang ada di suatu wilayah,” kata Eko.

Eko juga menyebut pada dasarnya penyusunan peraturan desa harus dilandasi tiga hal penting yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai konsiderannya. Kemudian Eko mengaitkan landasan-landasan tersebut dengan membedah contoh Peraturan Desa Goa Boma supaya para peserta bisa dapat lebih mudah memahami.

Meski penyampaian materi dilakukan secara daring, kegiatan pelatihan berjalan cukup lancar, komunikatif, dan gembira. Peserta terlihat aktif bertanya seputar materi dan implementasi penyusunan peraturan desa.

Para peserta pun melakukan praktik menyusun rencana peraturan desa untuk desa mereka masing-masing. Ada dua isu strategis yang menjadi perhatian para peserta perwakilan desa, yaitu kesehatan dan lingkungan. Peserta pelatihan mengaku adanya Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa ini membangun semangat mereka untuk merencanakan dan menyusun peraturan desa. “Pertemuan kita dua hari ini sangat mengedukasi sekali buat kita semua. Ada hal-hal yang belum kita ketahui. Kita pun diberi materi yang luar biasa. Itu jadi semangat buat kami menyusun perdes di desa masing-masing,” ujar Amdan, Kepala Desa Goa Boma. (LA)

Program Promosi Implementasi UU Desa

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki harapan dapat meningkatkan peran aktif desa untuk menjalankan dan memperkuat hak otonomi yang selama ini dimiliki dalam mewujudkan cita-cita desa yang sejahtera, mandiri, dan demokratis.

Langkah awal untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah menyusun sistem perencanaan desa, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes), dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPBDes) secara partisipatif sebagai dokumen yang memuat arah pembangunan desa.

Perkumpulan Desa Lestari hadir dengan Program Promosi Implementasi UU Desa di Kendari. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam tata pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah desa hingga kabupaten. Selain itu juga mendorong terbangunnya kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah dalam memperkuat tata pemerintahan yang baik di desa-desa wilayah.

Selama dua tahun (4 Agustus 2015 – 30 Juni 2017), Perkumpulan Desa Lestari dan IDRAP melakukan berbagai pelatihan, diantaranya Pelatihan Konsultatif Penyusunan Rencana Pembangunan Desa, Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa bagi Mitra IDRAP, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pengembangan Radio Komunitas.

Serangkaian pelatihan yang menyasar kepada kepala desa, perangkat desa, pengurus BPD, dan pegiat kelompok masyarakat desa sebagai penerima manfaat mampu meningkatkan pemahaman serta kemampuan menyusun RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes. Selain itu, partisipasi kelompok perempuan dan kaum muda menjadi aktif dalam merencanakan pembangunan desa. Desa mitra program mampu melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Program ini juga berhasil membangun radio komunitas sebagai media dialog warga dengan pemangku kebijakan.

Pelestarian Hutan Mangrove Kampung Tanjung Batu melalui Skema Kemitraan

Desa (Kampung) Tanjung Batu yang terletak di Kecamatan Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur, merupakan salah satu kampung dengan kawasan mangrove seluas ± 1.841,44 hektar. Kawasan mangrove di sana berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari gempuran ombak dan gelombang, juga sebagai sumber perekonomian masyarakat dari hasil perikanan dan pariwasata alam bahari.

Ada potensi ancaman dari pemegang ijin sawit dan HPH akan memperluas usaha. Hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kawasan hutan mangrove (APL Clean Clear) seluas ± 201,77 hektar. Untuk menjaga kawasan mangrove tatap terjaga keberadaannya dan diakui oleh pemegang izin (HPH dan HGU), maka Perkumpulan Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan program Pelestarian Hutan Mangrove Kampung Tanjung Batu melalui Skema Kemitraan.

Tujuannya untuk melindungi keanekaragaman hayati hutan, spesies, dan ekosistem yang langka dan terancam punah, jasa ekosistem daerah aliran sungai, konektivitas antar zona ekologi hutan, dan koridor hutan yang memiliki manfaat terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, pada tingkatan global, nasional, dan lokal. Tujuan lainnya yaitu meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan.

Berbagai kegiatan yang menyasar pada Perangkat Desa Tanjung Batu, pengelola kawasan wisata mangrove, pengelola BUMDes, perusahaan sawit yang beroperasi di Desa Tanjung Batu dilakukan selama tiga tahun (Agustus 2018 – Juli 2021). Beberapa kegiatannya antara lain Pelatihan Penyusunan Rencana Usaha Pengembangan Wisata berbasis Mangrove dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Kampung (Perkam).

Usai program, kualitas pengelolaan mangrove di Kampung Tanjung Batu untuk melindungi ±1.841,44 hektar mangrove melalui skema kemitraan antara masyarakat dan pelaku usaha pemegang izin konsesi meningkat. Lalu kelembagaan yang memiliki kapasitas memadai dan efektif dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove ikut menguat. Kedua hasil itu juga diikuti dengan meningkatkan Pendapatan Asli Kampung Tanjung Batu.

Indonesia Miliki Sumber Daya Filantropi untuk Bangun Desa

Jakarta (17/6) – Sebanyak 107 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Webinar bertema Menggalang Sumber Daya dan Kemitraan untuk Membangun Desa pada Kamis (17/6) siang. Webinar tersebut diselenggarakan Penabulu Foundation dalam program Co-Evolve yang didukung European Union melalui Zoom Meetings.

Tino Yosepyn yang mewakili pengelola program Co-Evolve menyampaikan bahwa webinar tersebut bertujuan sebagai momentum bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat berbagi pengalaman dalam membangun kolaborasi antar pihak untuk pemberdayaan desa.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin dan Ketua Perkumpulan Desa Lestari Nurul Purnamasari menjadi narasumber pada acara webinar kali ini. Webinar selama dua jam dipandu oleh Sri Purwani.

Filantropi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan menyumbang, berbagi dan bersedekah dengan sesama. Hamid menjelaskan filantropi memiliki sumber daya untuk membangun desa. Dirinya menyebut Indonesia memiliki potensi dan realisasi filantropi yang besar. “Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia,” katanya.

Lebih lanjut, Hamid menyebut pembangunan desa menjadi prioritas filantropi. Ada beberapa alasan, diantaranya potensi dan kultur filantropi di desa cukup kuat dan bisa digerakkan untuk pembangunan desa; desa memiliki sumber daya yang bisa jadi nilai tambah dalam bermitra, alokasi anggaran pembangunan desa cukup besar; dan program pengembangan desa menjadi produk atau program yang banyak disukai dan didukung mitra dan donatur.

Hamid menekankan pentingnya pengemasan dan penawaran program yang menarik supaya kegiatan filantropi di desa dapat berjalan sesuai rencana. “Kita berkomunikasi tidak hanya sebagai peminta sumbangan tapi sebagai entrepreneur,” ucap Hamid.

Nurul berbagi pengalaman Perkumpulan Desa Lestari selama melakukan kolaborasi dengan CSR perusahaan sebagai salah satu kegiatan filantropi antara NGO dengan perusahaan. Nurul mengaku beberapa kolaborasi yang telah dilakukan berawal dari komunikasi personal yang diformalkan menjadi komunikasi antar lembaga.

“Ketika semuanya berawal dari komunikasi personal, ada beberapa kawan dari perusahaan yang kemudian mengecek dari website. Sehingga publikasi menjadi penting untuk bisa mendapat energi dari perusahaan,” jelasnya.

Perkumpulan Desa Lestari melakukan refleksi untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi, diantaranya nilai organisasi, kebutuhan komunitas, dan tujuan CSR perusahaan yang sinkron; komunitas atau masyarakat adalah subjek sementara PDL dan CSR perusahaan adalah mitra komunitas dalam mencapai tujuan; publikasi kegiatan dan cerita perubahan program; dan menjaga komunikasi antar lembaga secara formal dan informal.

Usai pemaparan materi, Sri Purwani selaku moderator membuka sesi tanya jawab. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terutama tentang strategi berleasi dengan perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa dan prioritas pembangunan desa.

Acara Webinar Menggalang Sumber Daya dan Kemitraan untuk Membangun Desa mendapat respon positif para peserta. Tidak sedikit pertanyaan dari mereka yang berkembang menjadi diskusi interaktif dalam fitur chat room maupun secara langsung kepada narasumber. Peserta berharap topik-topik tentang pemberdayaan desa dapat menjadi bahasan dalam webinar selanjutnya. (LA)

Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan memperkuat perekonomian di desa. Harapannya keberadaan BUMDes bisa membuka lapangan kerja, memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuoaten Kudus mengidentifikasi bahwa sebagian besar pengelola BUMDes belum memiliki kompetensi mengelola bisnis serta engalami kesulitan menyusun analisa kelayakan usaha.

Melihat kondisi tersebut, CSR PT Djarum Tbk (Lokadata) bersama Dinas PMD Kabupaten Kudus, dan Perkumpulan Desa Lestari menyelenggarakan Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus pada Maret – Mei 2021 secara virtual mengingat Indonesia masih dalam situasi pandemic Covid-19. Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dan pengelola BUMDes sebagai sasaran.

Peserta mendapat materi seputar pengelolaan BUMDes serta fasilitas untuk berkonsultasi terkait BUMDes yang ada di desa masing-masing. Hasilnya, peserta dapat menyusun draft rencana usaha BUMDes.

Pelatihan Pengembangan BUMDes di Kawasan Desa Peduli Gambut

Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendesa) No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin menguatkan inisiasi pendirian lembaga perekonomian desa, dalam hal ini direpresentasikan oleh BUMDes sebagai salah satu prioritas pembangunan desa.

Desa Peduli Gambut yang digagas Badan Restorasi Gambut (BRG) turut menyelaraskan pembangunan desa, termasuk pemberdayaan ekonomi desa. Desa-desa yang berada di kawasan gambut memiliki potensi dalam mengembangkan lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, namun memiliki keterbatasan dalam optimalisasi potensi desa.

Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kawasan Desa Peduli Gambut. Selama empat minggu (11 September – 7 Oktober 2017), Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pengelola BUMDes di 75 desa dampingan BRG di tiga region (Sumatera, Kalimantan, dan Papua) mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat di desa-desa yang berada di kawasan gambut.

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan, pemahaman peserta tentang urgensi pendirian BUMDes meningkat. Selain itu, kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam mengenali potensi desa di kawasan restorasi gambut turut meningkat. Kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun rencana usaha dan pelaporan keuangan BUMDes juga menguat.