Desa Harus Miliki Kebijakan yang Lindungi Kesehatan Warganya

Peserta Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa memaparkan rencana peraturan desa. (sumber: dokumentasi PKMD Serukam)

Bengkayang (30/6) – Sebanyak 37 peserta dari 10 desa dampingan PKMD Serukam mengikuti Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa pada Senin-Rabu, 28-30 Juni 2021. Kegiatan tersebut diadakan di Hotel Jovan, Bengkayang, Kalimantan Barat.

Pelatihan ini merupakan bentuk kontribusi PKMD Bethesda Serukam kepada desa-desa dampingan di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak, dalam mendukung dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa di bidang kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun peraturan. Direktur PKMD Bethesda Serukam, Nikolaus, berharap agar peserta pelatihan mampu menghasilkan rumusan awal peraturan desa tentang kesehatan masyarakat yang holistik dan berkelanjutan bagi masing-masing desa asal peserta.

Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang, Dodorikus AP, menyampaikan materi tentang kebijakan desa. Dodorikus memaparkan peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang desa, diantaranya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Selanjutnya, Nurul Purnamasari dan Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari secara bergiliran menyampaikan materi tentang teknik penyusunan peraturan desa. Penyampaian materi oleh Nurul dan Eko dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting karena situasi pandemi yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk hadir secara langsug di Bengkayang.

“Ingat definisi desa, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang kemudian itu menjadi entitas yang ada di suatu wilayah,” kata Eko.

Eko juga menyebut pada dasarnya penyusunan peraturan desa harus dilandasi tiga hal penting yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai konsiderannya. Kemudian Eko mengaitkan landasan-landasan tersebut dengan membedah contoh Peraturan Desa Goa Boma supaya para peserta bisa dapat lebih mudah memahami.

Meski penyampaian materi dilakukan secara daring, kegiatan pelatihan berjalan cukup lancar, komunikatif, dan gembira. Peserta terlihat aktif bertanya seputar materi dan implementasi penyusunan peraturan desa.

Para peserta pun melakukan praktik menyusun rencana peraturan desa untuk desa mereka masing-masing. Ada dua isu strategis yang menjadi perhatian para peserta perwakilan desa, yaitu kesehatan dan lingkungan. Peserta pelatihan mengaku adanya Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa ini membangun semangat mereka untuk merencanakan dan menyusun peraturan desa. “Pertemuan kita dua hari ini sangat mengedukasi sekali buat kita semua. Ada hal-hal yang belum kita ketahui. Kita pun diberi materi yang luar biasa. Itu jadi semangat buat kami menyusun perdes di desa masing-masing,” ujar Amdan, Kepala Desa Goa Boma. (LA)