Djarum Foundation (Beritagar / Lokadata)

PT Djarum merupakan induk dari Djarum Group, yaitu perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia. Selain bisnis rokok, Djarum Group memiliki unit bisnis lain seperti bank (BCA), elektronik (Polytron), perkebunan (HPI Argo), e-commerce (Blibli.com), agen perjalanan travel (Tiket.com), media komunikasi (Mola TV), makanan dan minuman (Yuzu, Permen Fox’s, dan Crunch), produk susu (MilkLife), kopi (Delizio Caffino dan Kopi Tubruk Gadjah), dan media (Lokadata, sebelumnya bernama Beritagar).
Djarum Foundation sebagai organisasi nirlaba bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam sebagai upaya memajukan Indonesia melalui Bakti Sosial Djarum Foundation. Salah satunya yaitu meningkatkan pembangunan desa di sekitar kantor pusat PT Djarum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peningkatan pembangunan desa yang dilakukan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan perekonomian desa. Pendirian BUMDes dipilih karena sejalan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Potensi sumber daya desa merupakan modal dalam mengembangkan BUMDes. Potensi-potensi itu perlu dioptimalkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan usaha yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Beritagar (sekarang bernama Lokadata) dan Perkumpulan Desa Lestari berkolaborasi melakukan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas Pengelola BUMDes dan Pendamping Profesional Desa Kabupaten Kudus sebagai upaya pengembangan potensi beberapa desa. Tujuannya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di desa-desa penerima manfaat program dengan meningkatkan pemahaman tentang potensi pembangunan ekonomi desa; meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes terkait identifikasi potensi usaha, pemilihan jenis usaha, dan menyusun dokumen perencanaan unit usaha BUMDes; dan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam mengimplementasikan visi, misi, dan program BUMDes secara berkelanjutan berbasis studi kasus keberhasilan BUMDes lain.

Sebanyak 16 desa menjadi lokasi sasaran dengan masing-masing desa diikuti oleh lima orang. Desa sasaran meliputi antara lain Desa Rahtawu, Desa Garung Lor, Desa Glagah Kulon, Desa Megawon, Desa Terban, Desa Jati Kulon, Desa Lambangan, Desa Karangworo, Desa Wonosuco, Desa Kauman, Desa Ploso, Desa Sidomulyo, Desa Colo, Desa Nganguk, Desa Berugenjang, dan Desa Mijen, yang merupakan benefisieris program.

Ada dua kegiatan besar yang dilakukan dalam kolaborasi ini, yaitu asesmen pada desa mitra program untuk melakukan analisis kebutuhan peningkatan kapasitas dan pendekatan dalam pengembangan usaha BUMDes dan Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi desa mitra program berdasarkan kebutuhan hasil dan asesmen.

Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan Pendamping Profesional dilakukan melalui seminar dan pelatihan sebanyak tiga seri. Seri pertama berjudul Semiloka Mengungkit Inovasi dan Potensi Desa untuk Membangun Ekonomi Perdesaan memberikan pemahaman tentang potensi pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes. Pelatihan seri kedua bertujuan agar pengelola BUMDes paham menyusun rencana usaha dengan tahap identifikasi potensi desa, mengenal rantai nilai bisnis, melakukan analisis dalam menentukan produk usaha dengan SWOT, penyusunan BMC (Business Model Canvas) serta menyusun perencanaan bisnis yang disertai dengan simulasi dan proyeksi modal BUMDes. Pada pelatihan seri terakhir, peserta dilatih mengelola BUMDes agar mampu merancang usaha BUMDes sebagai tindak lanjut praktis dari keikutsertaan para peserta pelatihan—dalam hal ini mengimplementasikan visi, misi, dan program BUMDes.

Kedua kegiatan besar itu menghasilkan beberapa capaian, antara lain Dokumen Hasil Asesmen kebutuhan peningkatan kapasitas dan pendekatan pengembangan usaha BUMDes, pemahaman pemerintah desa akan potensi pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes, dan kemampuan pengelola BUMDes melakukan identifikasi potensi desa dan pemilihan jenis usaha BUMDes berbasis identifikasi potensi. Selain itu, pengelola BUMDes mampu menyusun dokumen perencanaan unit usaha BUMDes, dan visi, misi, program, dan kegiatan BUMDes sebagai upaya keberlanjutan kelembagaan BUMDes.

Lokadata kembali berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari menyusun materi E-Learning Pelatihan BUMDes pada 2020. Penyusunan materi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penguatan kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus masih sangat besar namun pandemi Covid-19 menjadikan rencana penguatan kapasitas kepada pengelola BUMDes tertunda akibat penerapan protocol kesehatan dan larang berkumpul dalam ruangan tertutup. Selama enam bulan, Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari berhasil menyusun 12 materi E-Learning Pelatihan BUMDes dan 3 serial Webinar Pengembangan Ekonomi Desa.

Pada 2021, Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus secara daring dengan menyasar 30 orang pengelola BUMDes dan lima orang pendamping lokal di enam desa: Desa Glagah Kulon, Desa Karangampel, Desa Kajar, Desa Jekulo, Desa Janggalan, dan Desa Rejosari.

Hasilnya peserta penerima manfaat program dapat memahami terkait kelembagaan BUMDes melalui PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes; mampu melakukan identifikasi potensi desa; mampu memilih jenis usaha berdasarkan potensi dan urgensi desa; mampu menyusun Business Model Canvas (BMC); mampu menyusun strategi pemasaran usaha BUMDes berbasis Digital Marketing BUMDes; mampu menyusun perencanaan keuangan usaha dan menentukan cara menganalisis kelayakan usaha BUMDes pada aspek keuangan; dan mampu melakukan penatausahaan (catatan transaksi keuangan) dan proses pelaporan keuangan BUMDes.

Perkumpulan Jaringan Nelayan (JaLA)

Perkumpulan Jaringan Nelayan (JaLA) adalah organisasi masyarakat sipil yang berdiri pada 30 Juli 2010. Berdirinya JaLA dilatarbelakangi oleh keberadaan sumberdaya laut yang melimpah di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebagian besar penduduk di kampung tersebut mengandalkan potensi perikanan untuk keberlangsungan hidup. Sehingga mayoritas mata pencahariannya adalah menjadi nelayan. Masyarakat Kampung Tanjung Batu berlomba-lomba menangkap ikan sebanyak mungkin untuk dijual agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pola pikir tersebut memunculkan kegelisahan bahwa suatu saat nanti potensi sumber daya perikanan di Kampung Tanjung Batu menipis bahkan habis.

Kehadiran JaLA menjadi wadah bagi para nelayan di Kampung Tanjung Batu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti aturan pada praktik destructive fishing yang belum jelas dan aturan mengenai pengelolaan kawasan tangkap.

JaLA memiliki visi mewujudkan pelestarian ekosistem laut dan mangrove untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai dan nelayan Tanjung Batu. Salah satu upaya yang dilakukan JaLA untuk mewujudkan visi tersebut adalah mengadakan suatu program “Pelestarian Hutan Mangrove Kampung Tanjung Batu melalui Skema Kemitraan”. Program ini hadir karena Desa (Kampung) Tanjung Batu merupakan salah satu kampung dengan kawasan mangrove seluas ± 1.841,44 hektar. Kawasan mangrove di sana berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari gempuran ombak dan gelombang, juga sebagai sumber perekonomian masyarakat dari hasil perikanan dan pariwasata alam bahari.

Ada potensi ancaman dari pemegang ijin sawit dan HPH akan memperluas usaha. Hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kawasan hutan mangrove (APL Clean Clear) seluas ± 201,77 hektar. Untuk menjaga kawasan mangrove tatap terjaga keberadaannya dan diakui oleh pemegang izin (HPH dan HGU), maka Perkumpulan Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan program Pelestarian Hutan Mangrove Kampung Tanjung Batu melalui Skema Kemitraan.

Program Pelestarian Hutan Mangrove Kampung Tanjung Batu melalui Skema Kemitraan bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati hutan, spesies, dan ekosistem yang langka dan terancam punah, jasa ekosistem daerah aliran sungai, konektivitas antar zona ekologi hutan, dan koridor hutan yang memiliki manfaat terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, pada tingkatan global, nasional, dan lokal. Selain itu, tujuan lainnya untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan.

Selama tiga tahun (2018 – 2021), beberapa kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan di Kampung Tanjung Batu. Hasilnya kualitas pengelolaan mangrove di kampung Tanjung Batu untuk melindungi ±1.841,44 hektar mangrove di Tanjung Batu melalui skema kemitraan antara masyarakat dengan pelaku usaha pemegang ijin konsesi meningkat, kelembagaan yang memiliki kapasitas yang memadai dan efektif dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove Kampung Tanjung Batu menguat, dan Pendapatan Asli Kampung Tanjung Batu meningkat.

Perkumpulan Paluma Nusantara

Perkumpulan Paluma Nusantara adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Lembaga ini merupakan implementor program Membangun Ketangguhan di Indonesia.

ESR Division of PT Astra Internasional Tbk

Astra International Tbk. merupakan perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Astra International Tbk bergerak dibidang perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Astra memiliki anak perusahaan yang bergerak di bisnis perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

Pada Public Contribution Roadmap, Astra memiliki suatu keunikan dalam melaksanakan program kontribusi sosial yang berkelanjutan (corporate social responsibility/CSR) berkelanjutan dengan pengelolaan yang dijalankan secara profesional. Koordinasi dan pelaksanaan program CSR Astra dilakukan secara berjenjang, yaitu di tingkat kantor pusat oleh Divisi Environmental and Social Responsibility (ESR), di tingkat perusahaan oleh tiap-tiap unit bisnis serta melalui sembilan yayasan yang secara mandiri dan berkesinambungan mengelola penyaluran kontribusi Grup Astra. Salah satu pendorong yang melatar belakangi berdirinya ESR Division adalah komitmen manajemen PT Astra International Tbk yang ingin menjadikan Astra Group sebagai Good Governance Corporation, serta diperkuat dengan dikeluarkannya EHS Corporate Policy oleh Director in Charge danChief Corporate Environment, Health and Safety yang intinya akan membawa Astra Group menjadi GREEN COMPANY.

Salah satu program ESR Division PT Astra Internasional Tbk adalah Kampung Berseri Astra Menuju Desa Sejahtera (KBA-DS). Program ini merupakan kolaborasi ESR Division bersama Perkumpulan Desa Lestari.
Secara umum, program KBA-DS dilatarbelakangi oleh potensi sumberdaya alam yang melimpah tetapi kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumberdaya alam terkait masih belum maksimal. Selain itu, jangkauan pasar hasil sumberdaya alam juga belum luas.

Kehadiran program KBA-DS oleh ESR Division PT Astra International Tbk dan Perkumpulan Desa Lestari menjadi kesempatan bagi desa-desa sasaran untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang menjadi komoditas unggulan.

Pelaksanaan KBS-DS dilakukan sebanyak dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada April 2018 – Maret 2019 dan gelombang kedua pada Agustus 2019 – Agustus 2020 di beberapa lokasi. Program ini melibatkan beberapa instansi, antara lain Pemerintah Kecamatan Long Pahangai, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Universitas Udayana, Dinas Petanian, Dinas Perkebunan, Perusda/BUMDA Tabanan, Pemerintah Kecamatan Pupuan & Selemadeg Barat, dan BP3K.

Pada gelombang pertama, pelaksanaan KBA-DS dilakukan di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu untuk memberdayakan petani serta mengembangkan komoditas unggulan berupa kakao. Tidak hanya di Long Pahangai, KBA-DS juga menjangkau Kecamatan Pupuan di Kabupaten Tabanan untuk memberdayakan petani dan mengembangkan bambu tabah sebagai komoditas unggulan.
Berbagai kegiatan pelatihan teknis, pengelolaan, dan pengembangan serta penguatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pemasaran (dalam hal ini petani kakao dan bambu tabah) dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan KBA-DS gelombang pertama. Hasilnya, kelembangaan kelompok pengelola usaha berbasis komoditas unggulan desa meningkat, produk unggulan desa dan inovasi tepat guna turut berkembang.

Potensi kopi menjadi fokus pada KBA-DS gelombang kedua. Pelaksanaannya dilakukan di 38 desa mitra di Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat di Kabupaten Tabanan. Sama seperti pada KBA-DS gelombang pertama, pada gelombang ini pun kegiatan pelatihan menyasar petani kopi di desa mitra. Berbagai kegiatan pengembangan dan pengelolaan dilakukan. Pada akhir program, jumlah off-taker (konsumen) komoditas kopi meningkat, BUMDes Bersama di Kecamatan Pupuan terbentuk, dan berhasil menciptakan produk turunan dari kopi sebagai komoditas unggulan desa.

JUMP! Foundation

JUMP! Foundation merupakan organisasi masyarakat sipil internasional yang berpusat di Thailand, Republik Rakyat Tiongkok dan Kanada. Organisasi tersebut memiliki visi ingin menciptakan sebuah dunia di mana individu memiliki kekuatan untuk mewujudkan hasrat dan potensi yang mereka miliki.
JUMP! Foundation berfokus untuk memberikan inspirasi melalui pengalaman transformasional, memberdayakan individu dengan keterampilan dan sumber daya untuk menciptakan dampak positif, dan melibatkan individu dengan komunitas lokal dan global. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, JUMP! Foundation menjalankan program dan kegiatan berbasis masyarakat, kreativitas, pembelajaran, keberlanjutan, integritas, dan kewirausahaan sosial.

Beberapa program JUMP! Foundation dilakukan secara kolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari. Pada 2017-2018, kedua organisasi tersebut menjalankan program Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Kaum Muda Desa. Tujuannya untuk mengembangkan kewirausahaan sosial bagi kaum muda di Kecamatan Nglipar, Gunungkidul.

Program ini dilatarbelakangi dengan fenomena sebagian besar anak muda di desa memutuskan untuk bekerja di kota atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, Hongkong, dan Korea Selatan. Hal tersebut bisa terjadi karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, lahan kering, kepemilikan lahan yang berkurang, dan modal yang tidak mencukupi untuk berwirausaha.

Di sisi lain, pemerintah belum mempunyai rencana dan tindakan sistematis bagi kaum muda untuk mendapatkan akses lapangan kerja di bidang pertanian dan sector usaha lainnya. Adanya akses tersebut mampu berkontribusi pada ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Gunungkidul.

Selama satu tahun JUMP! Foundation bersama Perkumpulan Desa Lestari menyelenggarakan dua kegiatan, yaitu Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Kaum Muda Desa dan pendampingan untuk dua kelompok muda dalam mengembangkan inisiasi kewirausahaan.

Program ini menyasar pada pengurus dan anggota Karang Taruna Kecamatan Nglipar dan berhasil mendirikan usaha pembuatan tusuk sate dengan memanfaatkan potensi tanaman bambu. Tidak hanya itu, para pemuda karang taruna juga mengembangkan model hidropinik sebagai bentuk pertanian modern.

JUMP! Foundation kembali berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari pada 2020 untuk mengadakan program baru, yaitu Yogyakarta Leadership and Entrepreneurship for Youth 2020. Program ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan kaum muda dalam pembangunan desa.

Berlokasi di Desa Pagerharjo dan Desa Hargomulyo, Kabupaten Kulon Progo, kegiatan ini menyasar pada pengurus dan anggota karang taruna desa-desa setempat. Kegiatan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan serta pendampingan dalam mengembangkan inisiasi kewirausahaan dilakukan agar pemuda di Desa Pagerharjo dan Desa Hargomulyo berdaya dan terlibat membangun desa.

Pada akhir program, karang taruna Desa Pagerharjo dan Desa Pagermulyo berhasil mendirikan usaha pengolahan gula kelapa dan mengembangkan rest area di kawasan lintas Provinsi DIY-Jawa Tengah jalur Kulon Progo sisi utara.

WWF Program Hulu Mahakam

World Wide Fund for nature (WWF) mulai berkiprah di Indonesia sejak tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional. Awalnya WWF Indonesia melakukan penelitian populasi Badak Jawa yang nyaris punah di Ujung Kulon. Pada 1006, WWF resmi menyandang status yayasan dan menjadi entitas legal yang berbadan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Profesor Emil Salim, Pia Alisjahbana, dan Harun Al Rasjid (alm) menjadi pendorong berdirinya Yayasan WWF Indonesia. Mereka menempatkan Yayasan WWF Indonesia sebagai organisasi nasional dalam jaringan global WWF yang memiliki Dewan Penyantun sendiri, independen, dan fleksibel dalam penggalangan dana dan pengembangan program.

Yayasan WWF Indonesia bekerja di landsekap Hulu Mahakam sejak tahun 2007 dalam payung program Heart of Borneo (HoB) dan pembangunan ekonomi hijau. Kegiatan WWF yang mencakup dua kabupaten itu dikenal sebagai Program Lansekap Hulu Mahakam.

WWF Hulu Mahakam Landscape melakukan beberapa kegiatan, diantaranya mempromosikan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan kampung berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas dan penyadaran. Promosi demi promosi dilakukan karena kualitas sumberdaya manusia pada stakeholder yang terkait dengan pembangunan desa minim. Pemerintah Mahakam Ulu juga kekurangan jumlah sumberdaya manusia yang jauh dari jumlah ideal serta kondisi sarana prasarana infrastruktur yang masih sangat terbatas.

Melihat kondisi tersebut, WWF Hulu Mahakam Landscape bersama Dinas PMK, Tim Pendamping Desa P3MD, dan Perkumpulan Desa Lestari menyusun buku panduan rencana pembangunan kampung. Selama enam bulan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kepala Desa se-Kabupaten Mahakam Ulu, Tenaga Ahli, dan Pendamping Desa membedah draft PTO yang telah disusun, melakukan review dan evaluasi hasil ujicoba pelaksanaan PTO yang telah dilakukan di beberapa kampung, membahas kemungkinan materi lainnya yang dianggap dan perlu ada dalam Buku Panduan, dan menggali serta menyepakati komitmen lanjutan dari para pihak yang berkepentingan terkait tahapan berikutnya. Pada akhir program, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki Buku Panduan Pembangunan Kampung.

Badan Restorasi Gambut (BRG)

Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan lembaga nonstruktural yang berdiri berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (yang kemudian diperbaharui melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove). Dengan begitu, Badan Restorasi Gambut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdirinya BRG juga tidak lepas dari kondisi gambut di Indonesia. Indonesia memiliki lahan gambut seluas 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan negara Indonesia. Adanya kegiatan manusia seperti pembukaan hutan dan drainase untuk pertanian—khususnya perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kerusakan parah pada lahan gambut. Rusaknya lahan gambut menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang sangat besar.

Kehadiran Badan Restorasi Gambut menjadi harapan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan konversi, melindungi lahan gambut yang ada, serta melakukan restorasi lahan yang sudah terkikis. BRG memiliki beberapa tugas, antara lain memberikan fasilitas terhadap percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di area restorasi gambut. Selain itu BRG bertugas melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi target.

Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, BRG tidak bisa lepas dari peran aktif masyarakat sekitar di wilayah restorasi gambut. Merekalah yang paling merasakan dampak langsung dari kerusakan gambut. Maka peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat desa-desa terdampak menjadi penting—baik kapasitas untuk melakukan kerja-kerja restorasi gambut maupun kapasitas terkait pemberdayaan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berkaitan dengan itu, Badan Restorasi Gambut berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan dua program, yaitu “Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian BUMDes” dan “Pelatihan Pengembangan BUMDes di Kawasan Desa Peduli Gambut”.

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian BUMDes diadakan selama lima hari pada 6-10 Desember 2016 di Pulau Pisang. Tujuannya untuk mendorong peningkatan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat di desa-desa yang berada di kawasan gambut.

Pada program pertama ini, BRG dan Perkumpulan Desa Lestari menyasar pada perangkat desa, kelompok masyarakat dan pelaku usaha desa sebagai penerima manfaat. Usai pelatihan, pemahaman perangkat desa dan kelompok masyarakat tentang tata cara inisiasi BUMDes meningkat. Pemahaman perangkat desa dalam penyusunan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes pun turut meningkat.
Program kedua BRG bersama Perkumpulan Desa Lestari diselenggarakan selama empat minggu pada bulan September-Oktober 2017. Berbagai pelatihan untuk mengembangkan BUMDes dilakukan untuk mendorong peningkatan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat di 75 desa yang berada di kawasan gambut region Papua, Sumatera, dan Kalimantan.

Kepala desa, perangkat desa, dan pengelola BUMDes sebagai penerima manfaat mampu memahami urgensi pendirian BUMDes. Kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengenali potensi desa di kawasan restorasi gambut ikut meningkat. Terakhir, kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun rencana usaha dan pelaporan keuangan BUMDes menjadi kuat.

Saemaul Globalization Foundation (SGF)

Saemaul Globalization Foundation (SGF) adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Berdirinya SGF dilatarbelakangi oleh seruan Saemaul Undong oleh mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee setelah menjadikan desa-desa di Provinsi Gyeongsangbuk-do sebagai desa model yang melakukan perubahan mendasar dalam pembangunan desa. Sejak saat itu, Provinsi Gyeongsangbuk-do menjadi tempat kelahiran Saemaul Undong.

SGF merupakan lembaga yang mendorong dan mendukung replikasi dari gerakan Saemaul Undong ke negaa-negara berkembang di Afrika dan Asia. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, mengembangkan masyarakat sipil lokal, mengatas perpecahan dan konflik di antara kelompok dan kelas sosial di antara masyarakat sipil desa, serta mewarisi dan melestarikan tradisi masyarakat. SGF berupaya mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, seimbang, dan lestari berbasis kemampuan dan sumber daya desa dengan semangat ketekunan, kerja keras, kemandirian, dan gotong royong sehingga mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.

 

Kesamaan nilai, tujuan, dan latar belakang SGF dengan Perkumpulan Desa Lestari pun menciptakan sebuah kolaborasi program Pengembangan Model Desa Lestari dalam Konsep Saemaul Undong. Program tersebut bertujuan mendorong pemberdayaan desa, membantu menciptakan masa depan desa, dan mewujudkan kemakmuran dalam implementasi dan pelaksanaan UU Desa di tiga desa di DIY, yaitu Desa Sumbermulyo di Kabupaten Bantul dan Desa Ponjong & Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul.

Program yang berjalan selama 2,5 tahun (Oktober 2015 – Maret 2018) menyasar kepada Pemerintah Desa Sumbermulyo, Ponjong, dan Bleberan serta pegiat kelompok masyarakat desa di tiga desa itu. Ada lebih dari 25 kegiatan yang meliputi pelatihan peningkatan dan penguatan kapasitas, workshop, dan lomba.

Setelah program Pengembangan Model Desa Lestari dalam Konsep Saemaul Undong selesai, tata kelola dan kelembagaan pemerintah desa menguat, terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pembangunan desa; kondisi lingkungan dan infrastruktur desa meningkat; perekonomian masyarakat desa dengan berkembangnya BUMDes menguat, kapasitas dan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan desa secara mandiri dan swadaya meningkat; transparansi dan akuntabilitas pengelolaan adminsitrasi dan keuangan desa menguat; pemanfaatan sumber data lingkungan alam desa secara berkelanjutan meningkat; kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat—terutama kelompok perempuan dan pemuda meningkat; dan seni, tradisi, dan budaya desa berkembang.

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Madura

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa merupakan unit staf daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah desa mengenai tata kelola desa yang baik, salah satunya pengelolaan keuangan desa. Pada konteks ini, dokumen RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes menjadi acuan penilaian kinerja pemerintah desa sekaligus bagian penilaian akuntabilitas. Ketiga dokumen utama perencanaan pembangunan desa dan dokumen pendukung lainnya menjadi referensi pada saat inspeksi pemeriksanaan laporan keuangan desa.

Melihat kondisi tersebut, peningkatan kapasitas Pemerintah Desa perlu dilakukan untuk mendukung penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes yang partisipatif berdasarkan karakter desa dan kebutuhan masyarakat desa. Penyusunan perencanaan program dan anggaran yang baik akan memberikan arah program kerja Pemerintah Desa menjadi lebih terstruktur, tertata, dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan desa.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sistem Keuangan Desa. Bimtek diadakan sebanyak dua gelombang selama bulan November-Desember 2015.

Setelah Bimtek selesai, pemahaman Desa dan Perangkat Desa dalam proses merumuskan gagasan dari masyarakat, terutama dalam mekanisme penyusunan sebuah perencanaan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat yang menjadi bagian programasi RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes. Kepala Desa dan Perangkat Desa memahami dan mampu mengantisipasi potensi korupsi penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa melalui tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu Kepala Desa dan Perangkat Desa mengetahui system keuangan desa dan model laporan pertanggungjawaban yang benar.

Wahana Visi Indonesia (WVI)

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat paling rentan. Pelayanan dilakukan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender.

WVI telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak sejak 1998. Salah satu harapannya yaitu menjadikan desa yang ramah anak. Harapan itu sesuai dengan spirit yang ada dalam UU Desa, yaitu desa berdaya dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan mengupayakan keberpihakan pasa semua elemen masyarakat—termasuk perempuan dan anak-anak.
Kasus kekerasan terhadap anak yang semakin banyak di masa kini menjadi momen bagi Pemerintah Desa untuk menata dan mengatur desa dengan konsep perencanaan tata kelola desa yang berpihak pada kelompok rentan. Dengan begitu, dapat terwujud desa yang demokratis, mandiri, partisipatif dimana hak-hak setiap kelompok masyarakat (dalam hal ini anak) dapat dihargai.

Melindungi setiap hak anak dari berbagai perlakuan yang tidak diharapkan menjadi penting. Maka diperlukan regulasi yang dapat melindungi hak-hak anak. Regulasi (dalam hal ini adalah peraturan desa) yang baik adalah regulasi yang berdasarkan atas partisipasi semua komponen di dalam masyarakat desa. Sehingga peraturan desa yang dibuat tersebut menjadi aturan masyarakat desa yang dapat dihormati dan dijalankan oleh semua pihak di desa tersebut.

WVI berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari menyelenggarakan Program Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Hak Anak pada September 2015 dan Juni 2016. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dalam bentuk pelatihan untuk penyusunan peraturan desa dalam konteks perlindungan dan penghormatan pada hak anak.

Program ini diadakan di Kabupaten Sambas dan Kubu Raya di Kalimantan Barat dengan sasaran staf WVI Region Kalimantan Barat dan apparatus desa di kabupaten tersebut. Ada dua kegiatan besar yang dilakukan, yaitu ToF Penyusunan Peraturan Desa Ramah Anak pada September 2015 dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Hak Anak pada Juni 2016.

Program tersebut memperoleh beberapa capaian: peningkatan pemahaman pemangku program di WVI Region Kalimantan Barat mengenai dasar hukum dan konsideran penyusunan Peraturan Desa Berbasis Anak dan peningkatan pemahaman apparatus desa di wilayah kerja WVI Region Kalimantan Barat tentang perlunya kebijakan desa yang melindungi hak anak.

Pada 2016 – 2017, WVI berkolaborasi lagi dengan Perkumpulan Desa Lestari untuk mengadakan Penguatan Kapasitas Co-Fasilitator Anak dalam Musrenbangdes dan Kelas Partisipasi Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes. Program ini diselenggarakan di Sigi, Sulawesi Tengah selama enam bulan. Menyasar pada perwakilan penggerak masyarakat mitra WVI ADP Sigi, program ini berhasil menyusun dua modul, yaitu Modul Training of Facilitator (ToF) Pendamping Anak dalam Proses Musrenbangdes dan modul Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes.