Skip to content

Kolaborasi Dengan Sektor Wisata

Djarum Foundation (Beritagar / Lokadata)
28 October 2021
ESR Division of PT Astra Internasional Tbk
28 October 2021
Djarum Foundation (Beritagar)
28 September 2021

Kolaborasi Dengan Pemerintah K/L

Badan Restorasi Gambut (BRG)
28 October 2021
Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Madura
28 October 2021

Kolaborasi Dengan OMS

Perkumpulan Jaringan Nelayan (JaLA)
28 October 2021
Perkumpulan Paluma Nusantara
28 October 2021
JUMP! Foundation
28 October 2021

Institusi Pemberdayaan Masyarakat Asli dan Pedesaan (IDRAP)

Institusi Pemberdayaan Masyarakat Asli dan Pedesaan (IDRAP) merupakan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat pedesaan terhadap pembangunan. Organisasi ini berdiri pada 1999 karena kondisi masyarakat Buton Utara yang dilimpahi sumber daya alam tetapi masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan terisolasi. Meski sudah berdiri lama, IDRAP baru terdaftar resmi sebagai organisasi nirlaba dan nonpemerintah pada 2003.

IDRAP bertujuan memberikan kontribusi, baik langsung maupun tak langsung, dalam pembangunan masyarakat asli dan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tenggara secara mandiri dan berkelanjutan. IDRAP mempunyai empat mandat utama, yaitu mengembangkan kapasitas masyarakat, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendapatan, serta melestarikan lingkungan hidup.

Lahirnya UU Desa menjadi momen penting bagi desa untuk berbenah menuju kemandirian. IDRAP berpandangan adanya UU Desa mengubah pendekatan dari karitatif menjadi pemberdayaan. Langkah awal untuk mewujudkan kemandirian tersebut adalah menyusun sistem perencanaan desa, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes), dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPBDes) secara partisipatif sebagai dokumen yang memuat arah pembangunan desa.

IDRAP bersama Perkumpulan Desa Lestari melakukan kolaborasi berbagai kegiatan dalam suatu program, yaitu Promosi Implementasi UU Desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pemerintah desa hingga kabupaten. Tujuan lainnya adalah mendorong terbangunnya kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah dalam memperkuat tata pemerintahan yang baik di desa-desa di wilayah kerja IDRAP.

Berlokasi di Kendari, program ini berjalan selama 2 tahun dengan menyasar Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pegiat kelompok masyarakat desa.
Ada sekitar 20 kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas yang dilakukan selama Program Promosi Impementasi UU Desa berjalan, diantaranya Pelatihan Konsultatif Penyusunan Pembangunan Desa, Pelatihan Peran Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Penguatan Kapasitas Kelembagaan Rukun Tetangga dalam Perencanaan Pembangunan Desa, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan LPMD.

Program kolaborasi ini berhasil meraih beberapa capaian. Penerima manfaat program mampu memahami dan menyusun RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes; kelompok perempuan dan kaum muda berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan desa; desa mitra program mampu melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel; dan terbangunnya radio komunitas sebagai media dialog warga dengan pemangku kebijakan.