Desa Cerdas

Kondisi desa terhadap akses teknologi masih belum setara dengan akses di wilayah perkotaan. Sehingga kemampuan masyarakat untuk mengembangkan layanan dasar, ekonomi lokal, serta akses ke lapangan kurang solutif dan inovatif.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama Perkumpulan Desa Lestari sebagai salah satu mitra strategis berkolaborasi melaksanakan program Desa Cerdas. Tujuannya agar transformasi pemanfaatan teknologi digital dalam upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.

Ada enam pilar Desa Cerdas yang mendukung capaian SDG’s Desa: Mobilitas Cerdas, Tata Kelola Cerdas, Masyarakat Cerdas, Lingkungan Cerdas, Hidup Cerdas, dan Ekonomi Cerdas. Untuk mencapai enam pilar itu, desa-desa di 18 kabupaten di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali akan didampingi oleh Duta Digital dan kader-kader digital. Dengan begitu, masyarakat desa akan mampu mengidentifikasi berbagai solusi yang inovatif untuk mengembangkan layanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, akses ke lapanagna kerja lebih baik, serta pemanfaatan teknologi lainnya; membuka peluang untuk dapat melakukan kolaborasi langsung dengan berbagai pihak, serta membuka akses masyarakat sehingga mendorong peluang kesetaraan dan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Program Desa Cerdas berjalan sejak September 2021 hingga September 2024. Selama tiga tahun, Kementerian Desa bersama Perkumpulan Desa Lestari dan mitra strategis lainnya berkomitmen memberikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Duta Digital serta mendukung kegiatan lainnya.

Responsible and Sustainable Palm Oil Plantation in Indonesia

Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, produksi minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia mencapai 47 juta ton pada 2019—yang menjadikan Indonesia negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Angka tersebut merupakan kontribusi produksi dari perkebunan kelapa sawit industri dan petani kelapa sawit mandiri.

Sayangnya kualitas produk hasil perkebunan kelapa sawit mandiri cenderung tidak sebaik petani yang bermitra dengan perusahaan. Sehingga menyebabkan ketimpangan antarpetani kelapa sawit. Para petani mandiri membutuhkan wadah dan system yang mampu membantu perbaikan kualitas produk serta akses pasar sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Pemerintah desa menjadi salah satu pihak yang memiliki wewenang pengelolaan dilematika perkebunan kelapa sawit di desa.

Penabulu Foundation bersama Perkumpulan Desa Lestari pun menginisiasi sebuah program, yaitu Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan (RESBOUND) di tiga desa model dari dua kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Kecamatan Semitau dan Kecamatan Suhaid. Tujuannya untuk memperkuat dialog kemitraan multi-pemangku kepentingan yang tersedia untuk berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan pedesaan yang layak bagi petani kecil dan pekerja di perkebunan kelapa sawit besar.

Selama lima bulan, kedua kecamatan tersebut mengikui berbagai kegiatan seperti penyusunan tools asesmen rantai nilai komoditas kelapa sawit, pengambilan data, dan pengembangan sistem.

Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) menjadi salah satu alat bantu yang ditawarkan bagi perangkat desa. SAID juga dapat mendukung pengambilan keputusan perangkat desa sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa.

Luaran yang diharapkan pada program ini adalah adanya Peta Rantai Pasok dan Rantai Nilai Komoditas Kelapa Sawit di desa model; kapasitas pemerintah desa dan kelompok petani kelapa sawit mandiri mengenai system data desa terintegrasi meningkat; dan adanya Purwarupa Sistem Data Informasi di desa model.

Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan BUMDes melalui Pelatihan Dasar

Kudus (13/11) – Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes secara tatap muka setelah melakukan pelatihan secara daring pada April hingga Mei lalu. Kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu hingga Minggu, yaitu 13-14, 20-21, dan 27-28 November 2021. Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes ini didukung oleh Djarum Foundation.

Pelatihan ini diikuti sekitar 84 peserta dari 14 desa di Kabupaten Kudus, diantaranya Desa Colo, Desa Wonosuco, Desa Margorejo, dan Desa Gondoarum. Kegiatan yang diselenggarakan di Wisma Karyawan Djarum berlokasi di Kecamatan Jati, Kudus bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang BUMDes serta keterampilan teknis dalam mengelola BUMDes.

“Kami melatih para pengelola BUMDes agar mereka semakin memiliki skill dan kapasitas dalam menjalankan dan mengembangkan unit usahanya,” kata Vice Program Director Bakti Sosial Djarum Achmad Budiharto saat pembukaan pelatihan.

Menurut Bupati Kudus Hartopo, BUMDes memiliki potensi strategis dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang professional untuk melakukan kegiatan manajerial BUMDes.

“Sudah barang tentu pendirian dan pengelolaan BUMDes optimal jika dikelola manajemen yang professional. Tinggal bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia manajerial dan juga rencana-rencana yang akan diterapkan dalam BUMDes,” ujar Hartopo.

Selama enam hari, para peserta mengikuti pelatihan dengan berbagai metode seperti paparan materi seputar potensi desa, jenis usaha, model bisnis rencana keuangan dan analisis kelayakan usaha. Selain tanya jawab dengan narasumber, review materi, praktik, hingga konsultasi dan pembuatan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Metode-metode ini lebih beragam dan dinilai lebih efektif daripada pelatihan berbasis online sebelumnya karena tidak terbatas ruang sehingga bisa melakukan komunikasi interpersonal dengan lebih baik.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes ini, salah satunya melalui teken regulasi. “Kementerian Desa terus bekerja untuk menjadikan BUMDes sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa dan konsolidator ekonomi warga,” ucapnya melalui video rekaman.

Budi berharap berkembangnya BUMDes bisa memajukan ekonomi desa dan memberikan kesejahteraan bagi masyaratkatnya. Senada dengan Budi, Hartopo menaruh harapan pada BUMDes agar bisa merevitalisasi ekonomi pasca Covid-19 di Kabupaten Kudus. (LA)