Desa Lestari dan Lokadata Dampingi 4 BUMDes di Kudus

Pengembangan potensi perekomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jadi salah satu upaya untuk membangun desa. BUMDes juga bisa menjadi wadah bersama bagi masyarakat desa dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif.

PT Djarum melalui Lokadata bersama Perkumpulan Desa Lestari berkomitmen melakukan pendampingan bagi beberapa BUMDes di Kabupaten Kudus. Pada semester kedua tahun 2021, keduanya melakukan pendampingan di empat desa, yaitu Desa Karangampel, Dea Janggalan, Desa Jati Kulon, dan Desa Gulang.

Koordinator Program Pendampingan BUMDes Kudus Semester II Tahun 2021 Eko Sujatmo menyatakan ada beberapa pertimbangan sebelum akhirnya memilih mendampingi keempat desa itu.

“Desa Karangampel dan Janggalan dipilih berdasarkan hasil penilaian pelatihan online peningkatan kapasitas pengurus BUMDes pada April 2021 lalu. Sedangkan dua desa lainnya, yaitu Desa Jati Kulon dan Desa Gulang merupakan desa yang dipilih oleh Lokadata berdasarkan hasil asesmen pada bulan September 2021,” jelas Eko.

BUMDes di tiap desa mempunyai kondisi yang berbeda. BUMDes Karisma di Desa Karangampel telah memiliki kepengurusan lengkap. BUMDes ini juga sudah menjalankan tiga usaha jasa: penitipan sepeda motor, usaha pelayanan air bersih (Pamsimas), dan pengelolaan sampah. Pengurus BUMDes juga sudah membuat catatan sederhana atas kegiatan usaha yang dijalankan.

Pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha di Desa Jati Kulon (sumber: dokumentasi lembaga)

BUMDes Jenggolo Makmur di Desa Janggalan sudah mempunyai kepengurusan lengkap, rencana usaha dan analisis kelayakan usaha pengelolaan dan pengolahan sampah. Namun, rencana usaha itu belum berjalan per Oktober 2021 karena BUMDes Jenggolo Makmur belum mendapat penyertaan modal dari desa.

Desa Jati Kulon sudah mendirikan BUMDes sejak 2017 dan telah menjalankan usaha pengelolaan sampah. Meski begitu, BUMDes bernama BUMDes Sumber Pangan Sejati ini belum ada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDes Sumber Pangan Sejati melakukan restrukturisasi organisasi dan revitalisasi BUMDes pada Oktober 2021.

Desa Gulang menjadi satu-satunya desa dampingan yang belum mendirikan BUMDes. Menurut Tenaga Ahli Kabupaten Kudus wilayah Mejobo, desa ini berencana mendirikan BUMDes. Desa Gulang berkomitmen mendirikan BUMDes dan siap didampingi selama proses pendirian sejak November 2021 hingga April 2022 mendatang.

Meski memiliki kondisi yang berbeda, tetapi sebagian BUMDes di desa dampingan memiliki permasalahan yang sama, yaitu belum ada perencanaan matang dan analisis kelayakan usaha. Selain itu, dari sisi manajemen BUMDes belum mempunyai standar operasional prosedur, program kerja, laporan persemester, dan laporan pertanggungjawaban.

(sumber: dokumentasi lembaga)

Tim Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari melakukan berbagai kegiatan pendampingan di empat desa tersebut sejak Oktober 2021. Beberapa hambatan harus dilewati, seperti relasi antara pemerintah desa dengan pengurus BUMDes yang kurang harmonis dan kegiatan pemerintah desa di akhir dan awal tahun yang banyak.

BUMDes dampingan telah berhasil memperoleh beberapa capaian. Empat BUMDes desa dampingan berhasil memverifikasi nama dan menyusun dokumen program kerja tahun 2022. “Draft Perdes AD, draft Perkades ART, dan draft BA Musdes dan dokumen kelayakan usaha juga sudah tersusun. Bahkan BUMDes Jenggolo Makmur Desa Janggalan sudah mendapat penyertaan modal dari desa pada Desember 2021 lalu.” Tambah Eko.

Pendampingan akan terus dilakukan sampai bulan Maret atau April 2022 mendatang. Eko berharap pemerintah desa, BPD, dan pengelola BUMDes saling bersinergi mendukung usaha BUMDes saat ini serta rencana pengembangan usaha ke depan.

“Semoga pengelola BUMDes konsisten mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat pendampingan.” tutupnya. (LA)

Perkumpulan Desa Lestari Beri Pembekalan KKN Mahasiswa PWBI

Deli Serdang (14/2) – Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (PWBI) mengadakan pembekalan KKN Tematik mengenai bagi mahasiswa. Kegiatan pembekalan diadakan pada Senin (14/2) secara daring melalui Zoom Meetings. Sebanyak enam mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Perpajakan, Manajemen Pemasaran Internasional, dan Agribisnis Hortikultura mengikuti pembekalan untuk mengikuti KKN Periode Semester Ganjil 2021/2022 pada Februari hingga Maret 2022.

Wakil Direktur I Bidang Akademik PWBI Aldon M.H.P. Sinaga mengatakan bahwa mengabdi pada bangsa bisa dimulai dari desa. Maka para mahasiswa yang hendak KKN perlu memiliki wawasan terkait desa, diantaranya regulasi, kewenangan desa, pembangunan desa, hingga sistem data desa.

Nurul Purnamasari dan Yudistira Soeherman dari Perkumpulan Desa Lestari menjadi narasumber pada pembekalan KKN ini. Baik Nurul maupun Yudistira menekankan kepada mahasiswa pentingnya berbaur dengan masyarakat desa setempat.

“Ketika masuk ke desa, tanggalkan identitas perguruan tinggi. Kalau mayoritas mata pencaharian masyarakat desa tersebut bertani dan berkebun, ikut turun ke sawah dan kebun. Kemudian mendengar cerita-cerita di warung kopi dan kedai makan juga bisa dilakukan. Dari situ bisa tahu informasi-informasi tentang desa,” terang Nurul.

Berbagai informasi desa yang terkumpul bisa digunakan sebagai bekal memetakan potensi desa. Menurut Nurul, pemetaan potensi desa perlu dilakukan, terutama oleh mahasiswa yang hendak melakukan KKN di desa agar apa yang akan dilakukan di desa lebih jelas.

“Dengan memetakan potensi desa, bisa mengenal kebutuhan dasar masyarakat, usaha atau produksi masyarakat. Jadi nanti bisa menentukan tujuan atau program yang akan dilakukan. Misalnya, membuat akun Instagram bagi usaha yang telah berjalan.” Katanya.

Harapannya mahasiswa di lapangan bisa mengkonsep dahulu karakter desa, potensi desa, hingga permasalahan yang ada sehingga bisa merumuskan dan membangun sistem tertentu. Selain itu data tersebut juga bisa digunakan sebagai dasar menciptakan inovasi, mendorong tata kelola pemerintahan atau pelayanan, atau mendorong penggunaan data atau perencanaan pembangunan berbasis data.

Menurut Yudistira, data bisa dibangun menggunakan teknologi yang sederhana, misal WhatsApp atau spreadsheet Excel. “Sistem informasi atau data lebih ke bagaimana relasi pemerintah desa dengan masyarakat desa, atau masyarakat di desa dengan pihak luar.” Kata Yudistira.

Beberapa mahasiswa terlihat aktif memberikan pertanyaan seputar pemetaan data hingga pendekatan yang bisa dilakukan dalam mengumpulkan data.

Pada pembelakan KKN ini, menurut Aldon, para narasumber memberikan pemaparan materi yang cukup banyak. “Di luar ekspektasi saya, (materi) sudah menjelaskan banyak hal tentang desa.” katanya.

Pembekalan KKN Tematik PWBI diharapkan bisa menyiapkan mahasiswa yang hendak terjun ke desa untuk langsung praktik sesuai dengan arahan. (LA)

Perkumpulan Desa Lestari Adakan Pelatihan Fasilitator

Bantul (2-4/2) – Perkumpulan Desa Lestari mengadakan in-house training fasilitator kepada 12 orang yang tergabung menjadi tim kerja. Kegiatan selama 3 hari ini dilaksanakan di Rumah Budaya Tembi, Sewon, Bantul pada Rabu-Jumat (2-4/2).

In-house training kali ini bertujuan meningkatkan kapasitas fasilitasi pada tim kerja Perkumpulan Desa Lestari, mengingat hampir sebagian besar aktivitas kerja lembaga tersebut memberikan fasilitas bagi desa-desa yang melakukan berbagai aktivitas seperti menyusun RPJMDes dan mendirikan BUMDes dalam rangka menuju desa mandiri. Keterampilan mengembangkan alat fasiliasi juga menjadi fokus pada in-house training agar kegiatan fasilitasi tidak hanya efektif tetapi juga menarik.

Nurul Purnamasari selaku Penanggungjawab Perkumpulan Desa Lestari mengaku telah merencanakan in-house training sejak dua tahun lalu. Namun situasi pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal 2020 membuat kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan di awal tahun 2022.

Tino Yosepyn, salah satu trainer, menyampaikan materi tentang dasar fasilitasi. “Fasilitasi adalah proses sadar dan sepenuh hati membantu (untuk) mempermudah seseorang atau kelompok agar mudah mencapai tujuannya dengan taat pada nilai-nilai partisipatif.” Jelasnya.

Pada dasarnya, lanjut Tino, fasilitator berperan memandu proses berjalannya diskusi pada satu forum yang hendak mencapai tujuan bersama secara musyawarah mufakat. Tino menekankan juga untuk menghindari pemungutan suara atau voting dalam mencapai tujuan. Voting menyebabkan adanya suara yang tidak didengar, dan hal itu sebisa mungkin tidak menjadi opsi dalam pengambilan keputusan bersama.

Budi Susilo sebagai trainer kedua menjelaskan tentang kuadran fasilitator dan desain proses fasilitasi sebagai design thinking yang perlu diterapkan oleh fasilitator. Tujuannya agar nantinya fasilitator bisa memfasilitasi forum diskusi di desa-desa dengan teknik yang tepat, efektif, dan tetap menarik.

Selain materi, trainer memberikan berbagai tugas kecil kepada peserta sebagai metode pelatihan, seperti menuliskan kompetensi fasilitator dan membuat slogan tentang fasilitator. Di hari terakhir, peserta pelatihan juga melakukan simulasi fasilitasi sebagai praktik akhir sebelum pelatihan selesai.

Nurul berharap adanya in-house training bisa meningkatkan kapasitas tim kerja dalam hal menjadi fasilitator serta “me-refresh” kemampuan bagi anggota yang sebelumnya telah melakukan fasilitasi di berbagai desa di Indonesia.

“Harapannya setelah pelatihan ini selesai, teman-teman bisa menjadi diri yang baru, dalam artian kemampuan fasilitasi meningkat dan kembali segar di ingatan bagi teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya.” Ucap Nurul. (LA)