Pemutakhiran Data Desa Masih Perlu Ditingkatkan

Deli Serdang (17/6) – Mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (PWBI) mengadakan sosialisasi tentang strategi tata kelola desa untuk pemutakhiran data SDGs secara daring. Sosialisasi diselenggarakan pada Jumat (17/6) melalui Zoom Meetings. Sebanyak 26 partisipan termasuk Desa Siponjot dan Desa Timbang Jaya sebagai mitra desa dan desa binaan PWBI terlihat bergabung pada ruang pertemuan yang tersedia.

Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan dari program KKN PWBI yang perlu dilakukan. Menurut Eric Christopher, mahasiswa pelaksana KKN, proses pemutakhiran data SDGs desa saat ini belum terlaksana baik sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah desa. Christopher menilai desa masih kurang dalam menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah desa belum membuat program kegiatan berdasarkan data-data yang ada.

“Akan lebih baik lagi pemerintah desa mendapatkan sosialisasi tentang strategi tata kelola desa untuk pemutakhiran SDGs langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi, pemerintah desa bisa memiliki ‘bekal’ dalam hal ini,” terang Christopher.

Maka pihak penyelenggara pun mengundang Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber sosialisasi ini. Eko menjelaskan bahwa kedaulatan data bagi desa itu adalah bagaimana desa bisa mengumpulkan, memiliki, menganalisis, dan menggunakan data untuk desa sendiri.

“Pada 2021 akhir desa melakukan pendataan besar-besaran dengan adanya pendataan SDGs desa. Tetapi sebelumnya desa sudah memiliki banyak data yang terkumpul, seperti Prodeskel, Profil Desa, Sistem Informasi Desa,” kata Eko.

Eko menekankan praktik baik pendataan desa harus dilakukan oleh penduduk desa sendiri, partisipatif, objektif, dan berjenjang. Setelah melakukan pendataan di tingkat rumah tangga, surveyor melakukan verifikasi di tingkat Rukun Tetangga (RT) sebelum nantinya dikumpulkan ke dusun. Pengumpulan berjenjang bertujuan mengurangi potensi ketidaksesuaian data.

Sosialisasi yang memberikan lebih banyak waktu untuk berdiskusi membuat kegiatan menjadi lebih menarik karena terjadi komunikasi dua arah antara partisipan dan narasumber. Partisipan terlihat antusias dengan memberikan pertanyaan seputar data desa dan penggunannya.

Usai kegiatan sosialisasi, kelompok KKN mahasiswa PWBI berencana membuat pelatihan pemutakhiran data SDGs desa yang menyasar pada perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, atau admin desa dan penamping desa.

Christopher berharap pemerintah desa ataupun relawan yang menghimpun data SDGs desa dapat melaksanakan pemutakhiran data dengan baik dan serius. Penghimpunan data SDGs memang memerlukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.

“Saya juga berharap desa-desa partisipan yang mengikuti sosialisasi bisa bertambah wawasannya terkait pentingnya data desa dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Selain itu, data SDGs bisa dihimpun dengan baik, serius, dan valid. Sehingga desa bisa maju dan pembangunan yang dilakukan tepat sasaran.” Tutupnya. (LA)

[SIARAN PERS] Dana Abadi LSM: Menciptakan Lingkungan Pendukung untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal

Pandemi Covid-19 memperbesar tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia, tidak hanya di sektor kesehatan namun juga kesejahteraan warga. Sementara pada sisi lain, Indonesia juga berambisi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) sekaligus menjadi negara maju di 2045.

Tantangan dan ambisi tersebut membutuhkan kerja keras semua aktor pembangunan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sejarah panjang munculnya LSM di Indonesia dan kontribusinya terhadap pembangunan, termasuk kontribusinya menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengakuan atas kerja dan kontribusi LSM termasuk di tingkat lokal harus diperkuat, salah satunya dengan menciptakan lingkungan pendukung pendanaan LSM melalui Dana Abadi LSM.

Dana Abadi LSM merupakan dukungan pendanaan bagi LSM di Indonesia termasuk di tingkat lokal yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui dana ini, LSM akan memiliki opsi yang lebih banyak untuk dapat menjalankan kerja-kerjanya dan membantu mewujudkan prioritas pembangunan pemerintah baik pusat dan daerah.

Bambang Teguh Karyanto, Direktur LSDP SD Inpress Jember menyatakan, untuk mewujudkan adanya dana abadi dibutuhkan aturan kebijakan yang akan menjadi pijakan pelaksanaan Dana Abadi LSM, misalnya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Bagi kami LSM yang ada di daerah, jika Dana Abadi LSM ini terwujud pasti akan sangat membantu bukan hanya bagi LSM di daerah namun juga pembangunan di daerah tersebut, imbuh Bambang.

Dina Mariana, Direktur Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta berpendapat, untuk menjalankan kerja-kerjanya, LSM di daerah memiliki tantangan berat. Terlebih selama ini pendanaan LSM di Indonesia sebagian besar bergantung pada lembaga donor, sementara sebagian besar LSM di daerah memiliki kapasitas yang terbatas untuk dapat mengakses pendanaan dari lembaga donor karena persyaratan yang berat dipenuhi oleh LSM Lokal tanpa afirmasi. Karenanya inisiatif untuk mewujudkan Dana Abadi LSM harus didukung oleh semua pihak terutama pemerintah, ujar Dina.

Senada dengan Dina, Triawan Umbu Uli Mehakati, Sekretaris Yayasan KOPPESDA Sumba menyatakan, memang terdapat beberapa pendanaan yang saat ini disediakan oleh pemerintah seperti Swakelola Tipe III. Namun untuk mendapatkannya tidak mudah. Selain informasinya tidak mencukupi, persyaratan yang dibutuhkan cukup banyak, tambah Umbu.

Riswati, Direktur Flower Banda Aceh berpendapat, pemerintah Indonesia harus bisa mewujudkan dana abadi ini. Terlebih Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah dan sudah memiliki Indonesia Aid yang akan membantu negara-negara lain termasuk LSMnya. Jika pemerintah Indonesia sudah punya instrumen untuk membantu LSM di negara lain, mengapa untuk LSM di Indonesia pemerintah belum menyediakan? ujar Riswati.

Mulyadi Prayitno, Direktur Pelaksana YKPM Makasar berpendapat, saat ini adalah kesempatan yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Dana Abadi LSM. Bukan hanya karena kontribusi LSM terhadap pembangunan selama ini, namun juga karena Indonesia dipercaya untuk memimpin Forum G20. Melalui Dana Abadi LSM menjadi sinyal kuat posisi pemerintah Indonesia terhadap LSM sebagai sektor ketiga pembangunan yang turut berkontribusi terhadap pelaksanaan dan pencapaian pembangunan. Kualitas demokrasi akan meningkat, karena Dana Abadi LSM diharapkan dapat menjadikan demokrasi di Indonesia dinikmati oleh semua warga.

Dina Mariana menambahkan, jika pemerintah telah mengeluarkan Perpres Dana Abadi LSM, perlu dilakukan verifikasi terhadap LSM yang berhak mengakses dana tersebut agar tepat sasaran. Tata kelola dan mekanisme dana abadi juga harus aksesibel, inklusif dan partisipatif agar seluruh LSM yang terverifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dukungan pendanaan dari dana abadi ini, pungkas Dina.

 

Jakarta, 1 Juni 2022

Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM

Indonesia untuk Kemanusiaan, INFID, Institut Kapal Perempuan, Konsil LSM, Prakarsa, Remdec Swaprakarsa, Transparansi Internasional, Yayasan Penabulu