Skip to content

Liputan

Pemutakhiran Data Desa Masih Perlu Ditingkatkan
20 June 2022
[SIARAN PERS] Dana Abadi LSM: Menciptakan Lingkungan Pendukung untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal
01 June 2022
Perkumpulan Desa Lestari Membuka Rekrutmen Staf Baru
24 May 2022

Cerita Perubahan

Strategi Baru BBI Anambas Memasarkan Kerapu
23 April 2022
Inovasi Pemijahan Indukan Ikan Kerapu di BBI Anambas
10 April 2022
Desa Lestari dan Lokadata Dampingi 4 BUMDes di Kudus
21 February 2022

Pemutakhiran Data Desa Masih Perlu Ditingkatkan

Eko Sujatmo, Hendra, mahasiswa KKN PWBI, dan partisipan lainnya di ruang sosialisasi pemutakhiran data SDGs desa (sumber: dokumentasi PWBI)

Deli Serdang (17/6) – Mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (PWBI) mengadakan sosialisasi tentang strategi tata kelola desa untuk pemutakhiran data SDGs secara daring. Sosialisasi diselenggarakan pada Jumat (17/6) melalui Zoom Meetings. Sebanyak 26 partisipan termasuk Desa Siponjot dan Desa Timbang Jaya sebagai mitra desa dan desa binaan PWBI terlihat bergabung pada ruang pertemuan yang tersedia.

Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan dari program KKN PWBI yang perlu dilakukan. Menurut Eric Christopher, mahasiswa pelaksana KKN, proses pemutakhiran data SDGs desa saat ini belum terlaksana baik sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah desa. Christopher menilai desa masih kurang dalam menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah desa belum membuat program kegiatan berdasarkan data-data yang ada.

“Akan lebih baik lagi pemerintah desa mendapatkan sosialisasi tentang strategi tata kelola desa untuk pemutakhiran SDGs langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi, pemerintah desa bisa memiliki ‘bekal’ dalam hal ini,” terang Christopher.

Maka pihak penyelenggara pun mengundang Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber sosialisasi ini. Eko menjelaskan bahwa kedaulatan data bagi desa itu adalah bagaimana desa bisa mengumpulkan, memiliki, menganalisis, dan menggunakan data untuk desa sendiri.

“Pada 2021 akhir desa melakukan pendataan besar-besaran dengan adanya pendataan SDGs desa. Tetapi sebelumnya desa sudah memiliki banyak data yang terkumpul, seperti Prodeskel, Profil Desa, Sistem Informasi Desa,” kata Eko.

Eko menekankan praktik baik pendataan desa harus dilakukan oleh penduduk desa sendiri, partisipatif, objektif, dan berjenjang. Setelah melakukan pendataan di tingkat rumah tangga, surveyor melakukan verifikasi di tingkat Rukun Tetangga (RT) sebelum nantinya dikumpulkan ke dusun. Pengumpulan berjenjang bertujuan mengurangi potensi ketidaksesuaian data.

Sosialisasi yang memberikan lebih banyak waktu untuk berdiskusi membuat kegiatan menjadi lebih menarik karena terjadi komunikasi dua arah antara partisipan dan narasumber. Partisipan terlihat antusias dengan memberikan pertanyaan seputar data desa dan penggunannya.

Usai kegiatan sosialisasi, kelompok KKN mahasiswa PWBI berencana membuat pelatihan pemutakhiran data SDGs desa yang menyasar pada perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, atau admin desa dan penamping desa.

Christopher berharap pemerintah desa ataupun relawan yang menghimpun data SDGs desa dapat melaksanakan pemutakhiran data dengan baik dan serius. Penghimpunan data SDGs memang memerlukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.

“Saya juga berharap desa-desa partisipan yang mengikuti sosialisasi bisa bertambah wawasannya terkait pentingnya data desa dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Selain itu, data SDGs bisa dihimpun dengan baik, serius, dan valid. Sehingga desa bisa maju dan pembangunan yang dilakukan tepat sasaran.” Tutupnya. (LA)