Pemetaan Potensi Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR)

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) merupakan kawasan pelestarian alam seluas 181.090 hektar. Wilayah TNBBBR terbagi menjadi dua, yaitu 70.500 hektar di Provinsi Kalimantan Barat dan 110.590 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi sekaligus menjadi kawasan perlindungan flora dan fauna seperti Bunga Raflesia, Kuau Kerdil Kalimantan, Katak Capacuya, dan Burung Enggang.

Terdapat masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar Taman Nasional. Mereka mempunyai ragam adat budaya dalam aspek peradaban—termasuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Mayoritas mata pencaharian penduduk di daerah sekitar (daerah penyangga) Taman Nasional yaitu bertani ladang. Mereka juga memiliki pendapatan tambahan dari pemanfaatan kayu di hutan, pemanfataan HHBK, pertambangan emas, jasa transportasi, dan perdagangan.

Persepsi masyarakat daerah penyangga terhadap keberadaan Taman Nasional dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam disekitarnya. Secara langsung ketersediaan sumber daya alam itu mempunyai pla hubungan dengan sumber mata pencaharian masyarakat.

Permasalahan muncul ketika mayoritas masyarakat di daerah penyangga tidak memahami apapun tentang status, peraturan atau kebijakan yang mengikat pada kawasan hutan. Selain itu tata batas antara wilayah Taman Nasional dengan desa penyangga yang belum jelas. Hal ini pun menjadi peluang gangguan bagi Taman Nasional, seperti perambahan, penebangan luar, dan perburuan yang masih terjadi di kawasan TNBBBR. Gangguan-gangguan yang terjadi berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan.

Yayasan ASRI (Alam Sehat Lestari) bersama Perkumpulan Desa Lestari menginisasi program pemetaan potensi mata pencaharian masyarakat penyangga Taman Nasional Bukit Bakat Bukit Raya (TNBBBR) berbasis sumber daya desa yang berkelanjutan. Tujuannya untuk menyediakan pilihan mata pencaharian alternative guna menekan laju deforestasi dan degradasi kawasan TNBBBR.

Program ini berjalan sejak 30 November hingga 31 Desember 2021. Selama satu bulan, Yayasan ASRI dan Perkumpulan Desa Lestari memetakan mata pencaharian masyarakat desa penyangga, mengidentifikasi potensi sumber daya alam sebagai mata pencaharian alternative masyarakat, serta melakukan identifikasi peraturan pendukung dalam menunjang mata pencaharian masyarakat menggunakan beberapa metode, antara lain focus group discussion (FGD), wawancara, dan observasi lapangan. Pemetaan ini dilakukan di dua desa di Kecamatan Menukung, Melawi, Kalimantan Barat: Desa Mawang Mentatai dan Desa Nusa Poring.

Program ini menghasilkan berbagai dokumen pemetaan mata pencaharian, diantaranya data jenis dan jumlah usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa penyangga, data jumlah usaha yang berhasil dan usaha yang gagal dari seluruh jumlah usaha yang pernah dikerjakan oleh masyarakat di kedua desa, dan data sumber bahan baku yang diperlukan dalam mengelola usaha yang dilakukan oleh masyarakat di kedua desa tersebut.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang mengurus pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai delapan unit kerja, salah satunya Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI). BPI bertugas melaksanakan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Pusdaing) merupakan salah satu unit organisasi BPI. Pusdaing mempunyai tugas melaksanakan pengembangan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Pusdaing BPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menginisiasi suatu program bernama Desa Cerdas. Program ini berkolaborasi dengan beberapa mitra strategis, salah satunya Perkumpulan Desa Lestari.

Latar belakang program Desa Cerdas adalah akses teknologi di perdesaan masih belum merata sehingga menyebabkan kondisi tersebut tidak setara dengan daerah perkotaan yang memiliki akses teknologi lebih maju. Kesenjangan ini mengakibatkan kemampuan masyarakat mengembangkan layanan dasar, ekonomi lokal, serta akses ke lapangan menjadi kurang solutif dan inovatif.

Desa Cerdas bertujuan mewujudkan transformasi pemanfaatan teknologi digital dalam upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini berjalan sejak September 2021 sampai September 2024. Program Desa Cerdas menyasar pada 350 desa di 18 Kabupaten di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Tiap kabupaten memiliki Duta Digital yang membantu Kader Digital memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program Desa Cerdas yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan desa.

Pusat Daya Saing BPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama mitra strategis telah menyusun modul yang digunakan oleh Duta Digital dan Kader Digital dan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Duta Digital.

Perkumpulan Desa Lestari dan mitra strategis lainnya berkomitmen mendukung berbagai kegiatan Pusat Daya Saing BPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan program Desa Cerdas.

Mengenal Peran dan Urgensi Data dalam Pembangunan Desa

Jakarta (22/12) – Sekretariat Lokadaya menyelenggarakan webinar bertajuk Ungkit Desa Lewat Data secara daring pada Selasa (22/12). Sekitar 52 partisipan hadir pada ruang materi dan diskusi Zoom Meeting. Acara ini dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti pemberian bantuan dan penanganan Covid-19 pada masyarakat desa yang tidak tepat sasaran karena kekurangan dan akurasi data yang minim, webinar ini bertujuan untuk membantu melihat peran data dalam pembangunan desa.

Nurul Purnamasari dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber pertama mengatakan bahwa data menjadi isu krusial pada pembangunan desa. Data yang tidak ter-update menyebabkan perencanaan desa lebih banyak menjurus dengan “katanya”. Sehingga pembangunan desa pun menjadi tidak maksimal dan tepat guna.

Maka membangun data serta pembaruannya yang dilakukan secara rutin dan berkala menjadi penting sebagai dasar pengambilan keputusan perangkat desa dalam merencanakan pembangunan desa ke depan. “Mengapa kita mendorong data? Untuk membuat perencanaan di awal tahun depan,” kata Nurul.

Nurul juga menekankan soal transparansi dan akurasi pengambilan keputusan desa dalam kaitannya dengan data berbasis digital. “Ketika sudah masuk ke dunia digital, apapun keputusan di desa, para warga desa yang merantau ke luar daerah desa tersebut juga bisa mengetahui situasi, kondisi, serta perkembangan desa,” tambahnya.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah mind-set masyarakat desa tentang data yang rumit. Yudistira Soeherman, narasumber lain dari Perkumpulan Desa Lestari, mengatakan data tidak selalu soal membangun sistem yang rumit.

“Banyak sekali yang terjebak dengan pemikiran bahwa data itu sistem IT. Kita harus memberikan pemahaman kepada desa bahwa data bukan melulu soal membangun sistem. Bahkan mengoperasikan excel itu jadi bagian dari produksi data,” kata Yudistira.

Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber ketiga pada webinar ini menyebutkan bahwa desa memiliki kedaulatan atas data. Menurutnya, desa harus punya kemampuan sendiri untuk mengambil, mengelola, dan memanfaatkan data.

“Ketika desa punya kedaulatan data, maka desa punya posisi tawar,” ucap Eko.

Usai pemberian materi, beberapa peserta menyampaikan pertanyaan seputar kedaulatan data hingga menggiring data agar bisa digunakan oleh desa. Diskusi pun semakin aktif ketika membahas keterkaitan data dengan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa.

Webinar Ungkit Desa Lewat Data mendapat respon positif dari partisipan. Adanya webinar ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta kesadaran tentang pentingnya data bagi desa dalam pembangunan yang tepat menuju desa mandiri. (LA)

Bimtek Duta Digital, Langkah Awal Wujudkan Desa Cerdas yang Berkelanjutan

Jakarta (15/12) – Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Duta Digital terpilih Tahun 2021. Sebanyak 48 peserta dari 18 kabupaten di Indonesia serta 10 peserta dari PPJF, PPDSM, P3MD Kementerian Desa dan Balai Latihan Masyarakat (BLM) mengikuti kegiatan ini selama tujuh hari pada Selasa hingga Senin (14-20/12) di REDTOP Hotel & Convention Center, Jakarta.

Kegiatan Bimtek diselenggarakan dalam rangka melaksanakan kegiatan Desa Cerdas (Smart Village). Selain itu, juga sebagai bekal kepada Duta Digital melaksanakan tugas dan tanggung jawab di wilayah desa di kabupaten masing-masing.

Menurut Dahri Iskandar, Duta Digital dari Kabupaten Kampar, duta merupakan sosok yang dianggap cerdas dan terdepan. Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar hadir pada Rabu (15/12) malam.

Abdul Halim Iskandar yang biasa disapa Gus Menteri mengatakan 48 Duta Digital nantinya akan bertugas di lima desa di kabupaten masing-masing. Dirinya mengingatkan supaya para duta untuk berkomitmen meningkatkan kesejahteraan desa. “Duta Digital tetap ingat bahwa tujuan program pembangunan desa tetaplah untuk kesejahteraan warga,” katanya.

Gus Menteri juga menekankan pelaksanaan Desa Cerdas tidak berhenti sampai program tersebut selesai, melainkan berkelanjutan. “Jangan sampai ketika program selesai, kecerdasannya hilang. Itu jangan sampai terjadi. Saya berharap disiapkan betul sehingga (Desa Cerdas) bisa berjalan sampai kapanpun,” ujar Gus Menteri.

Untuk mencapai Desa Cerdas yang berkelanjutan, para peserta Bimtek belajar dan melakukan diskusi terkait konsep Desa Cerdas, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pilar Desa Cerdas, dan Desain Berbasis Pengguna. Selain itu Duta Digital juga melakukan praktik fasilitasi Desa Cerdas.

Perkumpulan Desa Lestari sebagai salah satu mitra turut memfasilitasi para peserta Bimtek. Nurul Purnamasari dan Eko Sujatmo sebagai fasilitator memberikan materi serta memulai diskusi tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam hubungannya dengan Desa Cerdas.

Ni Putu Khrinia Suandari, peserta Bimtek dari Balai Latihan Masyarakat Denpasar, mengaku sangat terkesan dengan fasilitator dan materi-materi yang disajikan pada rangkaian Bimtek ini.

“Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dari segi pengisi dan materi. Dan, keren-keren banget buat saya. Itu beyond expectation saya. Saya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan pemateri semenyenangkan ini,” kata Nia.

Nia berharap teman-teman peserta Bimtek, terutama Duta Digital, memiliki komitmen untuk mewujudkan pembangunan desa melalui program Desa Cerdas. Terlebih, menurutnya, sebagian besar Duta Digital telah memiliki pengalaman terjun ke masyarakat sebelumnya. Sehingga besar harapan Nia bisa menerapkan materi, diskusi, dan praktik yang dilakukan pada Bimtek di lapangan dan berkelanjutan.

“Teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang didapat sekarang, mempraktikannya nanti ketika memang sudah terjun ke lapangan. Jadi memang terwujudnya Desa Cerdas ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya ingin semuanya berjalan sustainable.” Tutup Nia. (LA)

Pelatihan BUMDes Kudus Tingkatkan Kapasitas Pengelola

Pelatihan peningkatan dan penguatan kapasitas BUMDes oleh Djarum Foundation telah dilakukan sejak 2019. Per akhir 2021, Djarum Foundation memberikan pelatihan kepada 32 desa di Kabupaten Kudus selama tiga tahun terakhir bersama Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata.

Penyelenggaraan berbagai pelatihan ini dilatarbelakangi potensi sumber daya yang ada di desa-desa Kudus. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata, ada 45 BUMDes yang berdiri di Kabupaten Kudus dengan rincian 41 BUMDes berstatus dasar selebihnya BUMDes berstatus tumbuh. Kondisi desa-desa tersebut membutuhkan peningkatan kapasitas.

“Pelatihan ini dirancang untuk membekali para peserta pelatihan yang notabene adalah tim perumus atau tim persiapan pendirian BUMDes dan para pengurus BUMDes agar mampu mendirikan BUMDes serta memiliki rencana usaha yang direncanakan secara matang,” kata Koordinator Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes Kudus Semester II Tahun 2021 Eko Sujatmo.

Sebelum melakukan pelatihan semester ini, Eko bersama tim dari Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata melakukan asesmen kepada 14 desa yang berhasil lolos seleksi administrasi. Mayoritas desa berencana mendirikan usaha pengelolaan sampah dan air bersih, selebihnya pengelolaan wisata desa.

Kendati demikian tantangan pun tidak bisa dihindari. “Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan pengurus yang kurang fokus karena memiliki pekerjaan lain. Selain itu dukungan modal dari desa masih fokus pada penanganan Covid-19,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, mengadakan pelatihan penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes menjadi penting. Sejak pelatihan daring pada April-Mei lalu, Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata sudah berkeinginan mengadakan pelatihan secara tatap muka karena membawa lebih banyak benefit, diantaranya komunikasi lebih efektif, ketersediaan waktu lebih longgar, minim distraksi informasi, dan mampu membangun hubungan emosional antara fasilitator dan peserta.

Pelatihan yang diadakan secara tatap muka di bulan November ini menjadi momentum yang sangat tepat karena desa-desa akan mendirikan dan mengembangkan BUMDes. Selama enam hari, para peserta mengikuti pelatihan di Wisma Karyawan Djarum Kudus. Peserta nampak’ antusias pada pelatihan kali ini. “Meskipun dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, mereka bisa mengikuti (kegiatan) tepat waktu,” kata Eko.

Eko juga mengatakan mereka ingin pendampingan sebagai lanjutan dari pelatihan. Bahkan beberapa desa sudah merencanakan pelatihan yang akan dilakukan oleh desa sendiri karena merasa belum cukup sehingga memerlukan materi tambahan.

Usai pelatihan, peserta mulai melakukan sosialisasi, pembuatan SK Tim Perumus dan menyelesaikan rencana bisnisnya. Selanjutnya tim Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata melakukan penilaian terhadap 14 desa peserta. Nantinya akan dipilih minimal empat desa untuk mengikuti pendampingan yang dimulai pada Januari 2022.

Vice Program Director Bakti Sosial Djarum Foundation Achmad Budiharto berharap pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes ini bisa meningkatkan skill dan kapasitas dalam menjalankan dan mengembangkan unit usaha di masing-masing desa. “Agar ekonomi desa makin maju dan sejahtera dengan berkembangnya usaha BUMDes.” kata Budi.

Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan BUMDes melalui Pelatihan Dasar

Kudus (13/11) – Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes secara tatap muka setelah melakukan pelatihan secara daring pada April hingga Mei lalu. Kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu hingga Minggu, yaitu 13-14, 20-21, dan 27-28 November 2021. Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes ini didukung oleh Djarum Foundation.

Pelatihan ini diikuti sekitar 84 peserta dari 14 desa di Kabupaten Kudus, diantaranya Desa Colo, Desa Wonosuco, Desa Margorejo, dan Desa Gondoarum. Kegiatan yang diselenggarakan di Wisma Karyawan Djarum berlokasi di Kecamatan Jati, Kudus bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang BUMDes serta keterampilan teknis dalam mengelola BUMDes.

“Kami melatih para pengelola BUMDes agar mereka semakin memiliki skill dan kapasitas dalam menjalankan dan mengembangkan unit usahanya,” kata Vice Program Director Bakti Sosial Djarum Achmad Budiharto saat pembukaan pelatihan.

Menurut Bupati Kudus Hartopo, BUMDes memiliki potensi strategis dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang professional untuk melakukan kegiatan manajerial BUMDes.

“Sudah barang tentu pendirian dan pengelolaan BUMDes optimal jika dikelola manajemen yang professional. Tinggal bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia manajerial dan juga rencana-rencana yang akan diterapkan dalam BUMDes,” ujar Hartopo.

Selama enam hari, para peserta mengikuti pelatihan dengan berbagai metode seperti paparan materi seputar potensi desa, jenis usaha, model bisnis rencana keuangan dan analisis kelayakan usaha. Selain tanya jawab dengan narasumber, review materi, praktik, hingga konsultasi dan pembuatan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Metode-metode ini lebih beragam dan dinilai lebih efektif daripada pelatihan berbasis online sebelumnya karena tidak terbatas ruang sehingga bisa melakukan komunikasi interpersonal dengan lebih baik.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes ini, salah satunya melalui teken regulasi. “Kementerian Desa terus bekerja untuk menjadikan BUMDes sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa dan konsolidator ekonomi warga,” ucapnya melalui video rekaman.

Budi berharap berkembangnya BUMDes bisa memajukan ekonomi desa dan memberikan kesejahteraan bagi masyaratkatnya. Senada dengan Budi, Hartopo menaruh harapan pada BUMDes agar bisa merevitalisasi ekonomi pasca Covid-19 di Kabupaten Kudus. (LA)

Balai Benih Ikan Anambas Raih UMKM Terbaik dalam Forum Kapasitas Nasional 2021

Jakarta (21-22/10) – Balai Benih Ikan (BBI) Anambas berhasil masuk ke dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terbaik pada Forum Kapasitas Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS). Kegiatan yang merupakan rangkaian dari International Convention ini diadakan pada Kamis-Jumat (21-22/10) di Jakarta Convention Center.

BBI Anambas menjadi salah satu partisipan dari berbagai UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sebelas perusahan minyak dan gas (migas). BBI Anambas sendiri merupakan lembaga dampingan Medco E&P Natuna Ltd yang bekerja sama dengan Perkumpulan Desa Lestari, yang berfokus pada pengembangan budidaya ikan kerapu berkelanjutan.

Ketua pengurus BBI Anambas Azianto menyampaikan bahwa perkembangan BBI Anambas saat ini terbilang cukup baik. “BBI Anambas telah mampu mendistribusikan benih ikan kerapu di nelayan budidaya di wilayah Anambas,” katanya.

Lebih lanjut, Azianto menambahkan BBI Anambas melakukan inovasi dengan melakukan pembenihan mandiri ikan kerapu secara berkelanjutan.

Sebelumnya, sebaran benih ikan kerapu BBI Anambas telah menjangkau 178 nelayan di wilayah Kepulauan Anambas. Ada berbagai jenis ikan kerapu yang dibudidaya, antara lain kerapu macan, kerapu cantang, kerapu cantik, kerapu bebek, kerapu batik, dan kerapu kertang.

Selain itu penjualan ikan kerapu di Kepulauan Anambas telah mencapai pasar luar negeri karena lokasinya yang strategis. Hongkong menjadi salah satu negara yang mengambil suplai ikan kerapu dari wilayah Anambas.

Kepala SKKMIGAS Dwi Soetjipto berharap BBI Anambas bisa melakukan kegiatan operasional secara mandiri dan berkelanjutan sehingga meraih kesuksesan.

Perolehan penghargaan sebagai salah satu UMKM terbaik di Forum Kapasitas Nasional 2021 merupakan awal yang baik bagi BBI Anambas untuk melakukan pengembangan dan inovasi. Manajer Program Penguatan Kapasitas BBI Anambas dari Perkumpulan Desa Lestari Aan Mujibur Rohman yakin bahwa nantinya BBI Anambas mampu tumbuh berkembang dan maju melalui usaha budidaya kerapu.

“Harapannya BBI Anambas bisa mengangkat kesejahteraan lapisan bawah masyarakat, terutama yang hidup bergantung pada sumber daya perairan atau laut Kepulauan Anambas,” ujar Aan. (LA)