Perkumpulan Jaringan Nelayan (JaLA)

Perkumpulan Jaringan Nelayan (JaLA) adalah organisasi masyarakat sipil yang berdiri pada 30 Juli 2010. Berdirinya JaLA dilatarbelakangi oleh keberadaan sumberdaya laut yang melimpah di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebagian besar penduduk di kampung tersebut mengandalkan potensi perikanan untuk keberlangsungan hidup. Sehingga mayoritas mata pencahariannya adalah menjadi nelayan. Masyarakat Kampung Tanjung Batu berlomba-lomba menangkap ikan sebanyak mungkin untuk dijual agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pola pikir tersebut memunculkan kegelisahan bahwa suatu saat nanti potensi sumber daya perikanan di Kampung Tanjung Batu menipis bahkan habis.

Kehadiran JaLA menjadi wadah bagi para nelayan di Kampung Tanjung Batu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti aturan pada praktik destructive fishing yang belum jelas dan aturan mengenai pengelolaan kawasan tangkap.

JaLA memiliki visi mewujudkan pelestarian ekosistem laut dan mangrove untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai dan nelayan Tanjung Batu. Salah satu upaya yang dilakukan JaLA untuk mewujudkan visi tersebut adalah mengadakan suatu program “Pelestarian Hutan Mangrove Kampung Tanjung Batu melalui Skema Kemitraan”. Program ini hadir karena Desa (Kampung) Tanjung Batu merupakan salah satu kampung dengan kawasan mangrove seluas ± 1.841,44 hektar. Kawasan mangrove di sana berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari gempuran ombak dan gelombang, juga sebagai sumber perekonomian masyarakat dari hasil perikanan dan pariwasata alam bahari.

Ada potensi ancaman dari pemegang ijin sawit dan HPH akan memperluas usaha. Hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kawasan hutan mangrove (APL Clean Clear) seluas ± 201,77 hektar. Untuk menjaga kawasan mangrove tatap terjaga keberadaannya dan diakui oleh pemegang izin (HPH dan HGU), maka Perkumpulan Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan program Pelestarian Hutan Mangrove Kampung Tanjung Batu melalui Skema Kemitraan.

Program Pelestarian Hutan Mangrove Kampung Tanjung Batu melalui Skema Kemitraan bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati hutan, spesies, dan ekosistem yang langka dan terancam punah, jasa ekosistem daerah aliran sungai, konektivitas antar zona ekologi hutan, dan koridor hutan yang memiliki manfaat terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, pada tingkatan global, nasional, dan lokal. Selain itu, tujuan lainnya untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan.

Selama tiga tahun (2018 – 2021), beberapa kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan di Kampung Tanjung Batu. Hasilnya kualitas pengelolaan mangrove di kampung Tanjung Batu untuk melindungi ±1.841,44 hektar mangrove di Tanjung Batu melalui skema kemitraan antara masyarakat dengan pelaku usaha pemegang ijin konsesi meningkat, kelembagaan yang memiliki kapasitas yang memadai dan efektif dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove Kampung Tanjung Batu menguat, dan Pendapatan Asli Kampung Tanjung Batu meningkat.

Perkumpulan Paluma Nusantara

Perkumpulan Paluma Nusantara adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Lembaga ini merupakan implementor program Membangun Ketangguhan di Indonesia.

JUMP! Foundation

JUMP! Foundation merupakan organisasi masyarakat sipil internasional yang berpusat di Thailand, Republik Rakyat Tiongkok dan Kanada. Organisasi tersebut memiliki visi ingin menciptakan sebuah dunia di mana individu memiliki kekuatan untuk mewujudkan hasrat dan potensi yang mereka miliki.
JUMP! Foundation berfokus untuk memberikan inspirasi melalui pengalaman transformasional, memberdayakan individu dengan keterampilan dan sumber daya untuk menciptakan dampak positif, dan melibatkan individu dengan komunitas lokal dan global. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, JUMP! Foundation menjalankan program dan kegiatan berbasis masyarakat, kreativitas, pembelajaran, keberlanjutan, integritas, dan kewirausahaan sosial.

Beberapa program JUMP! Foundation dilakukan secara kolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari. Pada 2017-2018, kedua organisasi tersebut menjalankan program Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Kaum Muda Desa. Tujuannya untuk mengembangkan kewirausahaan sosial bagi kaum muda di Kecamatan Nglipar, Gunungkidul.

Program ini dilatarbelakangi dengan fenomena sebagian besar anak muda di desa memutuskan untuk bekerja di kota atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, Hongkong, dan Korea Selatan. Hal tersebut bisa terjadi karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, lahan kering, kepemilikan lahan yang berkurang, dan modal yang tidak mencukupi untuk berwirausaha.

Di sisi lain, pemerintah belum mempunyai rencana dan tindakan sistematis bagi kaum muda untuk mendapatkan akses lapangan kerja di bidang pertanian dan sector usaha lainnya. Adanya akses tersebut mampu berkontribusi pada ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Gunungkidul.

Selama satu tahun JUMP! Foundation bersama Perkumpulan Desa Lestari menyelenggarakan dua kegiatan, yaitu Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Kaum Muda Desa dan pendampingan untuk dua kelompok muda dalam mengembangkan inisiasi kewirausahaan.

Program ini menyasar pada pengurus dan anggota Karang Taruna Kecamatan Nglipar dan berhasil mendirikan usaha pembuatan tusuk sate dengan memanfaatkan potensi tanaman bambu. Tidak hanya itu, para pemuda karang taruna juga mengembangkan model hidropinik sebagai bentuk pertanian modern.

JUMP! Foundation kembali berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari pada 2020 untuk mengadakan program baru, yaitu Yogyakarta Leadership and Entrepreneurship for Youth 2020. Program ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan kaum muda dalam pembangunan desa.

Berlokasi di Desa Pagerharjo dan Desa Hargomulyo, Kabupaten Kulon Progo, kegiatan ini menyasar pada pengurus dan anggota karang taruna desa-desa setempat. Kegiatan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan serta pendampingan dalam mengembangkan inisiasi kewirausahaan dilakukan agar pemuda di Desa Pagerharjo dan Desa Hargomulyo berdaya dan terlibat membangun desa.

Pada akhir program, karang taruna Desa Pagerharjo dan Desa Pagermulyo berhasil mendirikan usaha pengolahan gula kelapa dan mengembangkan rest area di kawasan lintas Provinsi DIY-Jawa Tengah jalur Kulon Progo sisi utara.

WWF Program Hulu Mahakam

World Wide Fund for nature (WWF) mulai berkiprah di Indonesia sejak tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional. Awalnya WWF Indonesia melakukan penelitian populasi Badak Jawa yang nyaris punah di Ujung Kulon. Pada 1006, WWF resmi menyandang status yayasan dan menjadi entitas legal yang berbadan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Profesor Emil Salim, Pia Alisjahbana, dan Harun Al Rasjid (alm) menjadi pendorong berdirinya Yayasan WWF Indonesia. Mereka menempatkan Yayasan WWF Indonesia sebagai organisasi nasional dalam jaringan global WWF yang memiliki Dewan Penyantun sendiri, independen, dan fleksibel dalam penggalangan dana dan pengembangan program.

Yayasan WWF Indonesia bekerja di landsekap Hulu Mahakam sejak tahun 2007 dalam payung program Heart of Borneo (HoB) dan pembangunan ekonomi hijau. Kegiatan WWF yang mencakup dua kabupaten itu dikenal sebagai Program Lansekap Hulu Mahakam.

WWF Hulu Mahakam Landscape melakukan beberapa kegiatan, diantaranya mempromosikan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan kampung berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas dan penyadaran. Promosi demi promosi dilakukan karena kualitas sumberdaya manusia pada stakeholder yang terkait dengan pembangunan desa minim. Pemerintah Mahakam Ulu juga kekurangan jumlah sumberdaya manusia yang jauh dari jumlah ideal serta kondisi sarana prasarana infrastruktur yang masih sangat terbatas.

Melihat kondisi tersebut, WWF Hulu Mahakam Landscape bersama Dinas PMK, Tim Pendamping Desa P3MD, dan Perkumpulan Desa Lestari menyusun buku panduan rencana pembangunan kampung. Selama enam bulan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kepala Desa se-Kabupaten Mahakam Ulu, Tenaga Ahli, dan Pendamping Desa membedah draft PTO yang telah disusun, melakukan review dan evaluasi hasil ujicoba pelaksanaan PTO yang telah dilakukan di beberapa kampung, membahas kemungkinan materi lainnya yang dianggap dan perlu ada dalam Buku Panduan, dan menggali serta menyepakati komitmen lanjutan dari para pihak yang berkepentingan terkait tahapan berikutnya. Pada akhir program, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki Buku Panduan Pembangunan Kampung.

Saemaul Globalization Foundation (SGF)

Saemaul Globalization Foundation (SGF) adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Berdirinya SGF dilatarbelakangi oleh seruan Saemaul Undong oleh mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee setelah menjadikan desa-desa di Provinsi Gyeongsangbuk-do sebagai desa model yang melakukan perubahan mendasar dalam pembangunan desa. Sejak saat itu, Provinsi Gyeongsangbuk-do menjadi tempat kelahiran Saemaul Undong.

SGF merupakan lembaga yang mendorong dan mendukung replikasi dari gerakan Saemaul Undong ke negaa-negara berkembang di Afrika dan Asia. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, mengembangkan masyarakat sipil lokal, mengatas perpecahan dan konflik di antara kelompok dan kelas sosial di antara masyarakat sipil desa, serta mewarisi dan melestarikan tradisi masyarakat. SGF berupaya mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, seimbang, dan lestari berbasis kemampuan dan sumber daya desa dengan semangat ketekunan, kerja keras, kemandirian, dan gotong royong sehingga mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.

 

Kesamaan nilai, tujuan, dan latar belakang SGF dengan Perkumpulan Desa Lestari pun menciptakan sebuah kolaborasi program Pengembangan Model Desa Lestari dalam Konsep Saemaul Undong. Program tersebut bertujuan mendorong pemberdayaan desa, membantu menciptakan masa depan desa, dan mewujudkan kemakmuran dalam implementasi dan pelaksanaan UU Desa di tiga desa di DIY, yaitu Desa Sumbermulyo di Kabupaten Bantul dan Desa Ponjong & Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul.

Program yang berjalan selama 2,5 tahun (Oktober 2015 – Maret 2018) menyasar kepada Pemerintah Desa Sumbermulyo, Ponjong, dan Bleberan serta pegiat kelompok masyarakat desa di tiga desa itu. Ada lebih dari 25 kegiatan yang meliputi pelatihan peningkatan dan penguatan kapasitas, workshop, dan lomba.

Setelah program Pengembangan Model Desa Lestari dalam Konsep Saemaul Undong selesai, tata kelola dan kelembagaan pemerintah desa menguat, terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pembangunan desa; kondisi lingkungan dan infrastruktur desa meningkat; perekonomian masyarakat desa dengan berkembangnya BUMDes menguat, kapasitas dan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan desa secara mandiri dan swadaya meningkat; transparansi dan akuntabilitas pengelolaan adminsitrasi dan keuangan desa menguat; pemanfaatan sumber data lingkungan alam desa secara berkelanjutan meningkat; kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat—terutama kelompok perempuan dan pemuda meningkat; dan seni, tradisi, dan budaya desa berkembang.

Wahana Visi Indonesia (WVI)

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat paling rentan. Pelayanan dilakukan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender.

WVI telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak sejak 1998. Salah satu harapannya yaitu menjadikan desa yang ramah anak. Harapan itu sesuai dengan spirit yang ada dalam UU Desa, yaitu desa berdaya dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan mengupayakan keberpihakan pasa semua elemen masyarakat—termasuk perempuan dan anak-anak.
Kasus kekerasan terhadap anak yang semakin banyak di masa kini menjadi momen bagi Pemerintah Desa untuk menata dan mengatur desa dengan konsep perencanaan tata kelola desa yang berpihak pada kelompok rentan. Dengan begitu, dapat terwujud desa yang demokratis, mandiri, partisipatif dimana hak-hak setiap kelompok masyarakat (dalam hal ini anak) dapat dihargai.

Melindungi setiap hak anak dari berbagai perlakuan yang tidak diharapkan menjadi penting. Maka diperlukan regulasi yang dapat melindungi hak-hak anak. Regulasi (dalam hal ini adalah peraturan desa) yang baik adalah regulasi yang berdasarkan atas partisipasi semua komponen di dalam masyarakat desa. Sehingga peraturan desa yang dibuat tersebut menjadi aturan masyarakat desa yang dapat dihormati dan dijalankan oleh semua pihak di desa tersebut.

WVI berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari menyelenggarakan Program Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Hak Anak pada September 2015 dan Juni 2016. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dalam bentuk pelatihan untuk penyusunan peraturan desa dalam konteks perlindungan dan penghormatan pada hak anak.

Program ini diadakan di Kabupaten Sambas dan Kubu Raya di Kalimantan Barat dengan sasaran staf WVI Region Kalimantan Barat dan apparatus desa di kabupaten tersebut. Ada dua kegiatan besar yang dilakukan, yaitu ToF Penyusunan Peraturan Desa Ramah Anak pada September 2015 dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Hak Anak pada Juni 2016.

Program tersebut memperoleh beberapa capaian: peningkatan pemahaman pemangku program di WVI Region Kalimantan Barat mengenai dasar hukum dan konsideran penyusunan Peraturan Desa Berbasis Anak dan peningkatan pemahaman apparatus desa di wilayah kerja WVI Region Kalimantan Barat tentang perlunya kebijakan desa yang melindungi hak anak.

Pada 2016 – 2017, WVI berkolaborasi lagi dengan Perkumpulan Desa Lestari untuk mengadakan Penguatan Kapasitas Co-Fasilitator Anak dalam Musrenbangdes dan Kelas Partisipasi Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes. Program ini diselenggarakan di Sigi, Sulawesi Tengah selama enam bulan. Menyasar pada perwakilan penggerak masyarakat mitra WVI ADP Sigi, program ini berhasil menyusun dua modul, yaitu Modul Training of Facilitator (ToF) Pendamping Anak dalam Proses Musrenbangdes dan modul Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes.

Institusi Pemberdayaan Masyarakat Asli dan Pedesaan (IDRAP)

Institusi Pemberdayaan Masyarakat Asli dan Pedesaan (IDRAP) merupakan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat pedesaan terhadap pembangunan. Organisasi ini berdiri pada 1999 karena kondisi masyarakat Buton Utara yang dilimpahi sumber daya alam tetapi masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan terisolasi. Meski sudah berdiri lama, IDRAP baru terdaftar resmi sebagai organisasi nirlaba dan nonpemerintah pada 2003.

IDRAP bertujuan memberikan kontribusi, baik langsung maupun tak langsung, dalam pembangunan masyarakat asli dan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tenggara secara mandiri dan berkelanjutan. IDRAP mempunyai empat mandat utama, yaitu mengembangkan kapasitas masyarakat, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendapatan, serta melestarikan lingkungan hidup.

Lahirnya UU Desa menjadi momen penting bagi desa untuk berbenah menuju kemandirian. IDRAP berpandangan adanya UU Desa mengubah pendekatan dari karitatif menjadi pemberdayaan. Langkah awal untuk mewujudkan kemandirian tersebut adalah menyusun sistem perencanaan desa, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes), dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPBDes) secara partisipatif sebagai dokumen yang memuat arah pembangunan desa.

IDRAP bersama Perkumpulan Desa Lestari melakukan kolaborasi berbagai kegiatan dalam suatu program, yaitu Promosi Implementasi UU Desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pemerintah desa hingga kabupaten. Tujuan lainnya adalah mendorong terbangunnya kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah dalam memperkuat tata pemerintahan yang baik di desa-desa di wilayah kerja IDRAP.

Berlokasi di Kendari, program ini berjalan selama 2 tahun dengan menyasar Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pegiat kelompok masyarakat desa.
Ada sekitar 20 kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas yang dilakukan selama Program Promosi Impementasi UU Desa berjalan, diantaranya Pelatihan Konsultatif Penyusunan Pembangunan Desa, Pelatihan Peran Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Penguatan Kapasitas Kelembagaan Rukun Tetangga dalam Perencanaan Pembangunan Desa, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan LPMD.

Program kolaborasi ini berhasil meraih beberapa capaian. Penerima manfaat program mampu memahami dan menyusun RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes; kelompok perempuan dan kaum muda berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan desa; desa mitra program mampu melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel; dan terbangunnya radio komunitas sebagai media dialog warga dengan pemangku kebijakan.