Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang mengurus pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai delapan unit kerja, salah satunya Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI). BPI bertugas melaksanakan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Pusdaing) merupakan salah satu unit organisasi BPI. Pusdaing mempunyai tugas melaksanakan pengembangan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Pusdaing BPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menginisiasi suatu program bernama Desa Cerdas. Program ini berkolaborasi dengan beberapa mitra strategis, salah satunya Perkumpulan Desa Lestari.

Latar belakang program Desa Cerdas adalah akses teknologi di perdesaan masih belum merata sehingga menyebabkan kondisi tersebut tidak setara dengan daerah perkotaan yang memiliki akses teknologi lebih maju. Kesenjangan ini mengakibatkan kemampuan masyarakat mengembangkan layanan dasar, ekonomi lokal, serta akses ke lapangan menjadi kurang solutif dan inovatif.

Desa Cerdas bertujuan mewujudkan transformasi pemanfaatan teknologi digital dalam upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini berjalan sejak September 2021 sampai September 2024. Program Desa Cerdas menyasar pada 350 desa di 18 Kabupaten di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Tiap kabupaten memiliki Duta Digital yang membantu Kader Digital memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program Desa Cerdas yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan desa.

Pusat Daya Saing BPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama mitra strategis telah menyusun modul yang digunakan oleh Duta Digital dan Kader Digital dan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Duta Digital.

Perkumpulan Desa Lestari dan mitra strategis lainnya berkomitmen mendukung berbagai kegiatan Pusat Daya Saing BPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan program Desa Cerdas.

Badan Restorasi Gambut (BRG)

Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan lembaga nonstruktural yang berdiri berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (yang kemudian diperbaharui melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove). Dengan begitu, Badan Restorasi Gambut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdirinya BRG juga tidak lepas dari kondisi gambut di Indonesia. Indonesia memiliki lahan gambut seluas 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan negara Indonesia. Adanya kegiatan manusia seperti pembukaan hutan dan drainase untuk pertanian—khususnya perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kerusakan parah pada lahan gambut. Rusaknya lahan gambut menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang sangat besar.

Kehadiran Badan Restorasi Gambut menjadi harapan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan konversi, melindungi lahan gambut yang ada, serta melakukan restorasi lahan yang sudah terkikis. BRG memiliki beberapa tugas, antara lain memberikan fasilitas terhadap percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di area restorasi gambut. Selain itu BRG bertugas melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi target.

Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, BRG tidak bisa lepas dari peran aktif masyarakat sekitar di wilayah restorasi gambut. Merekalah yang paling merasakan dampak langsung dari kerusakan gambut. Maka peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat desa-desa terdampak menjadi penting—baik kapasitas untuk melakukan kerja-kerja restorasi gambut maupun kapasitas terkait pemberdayaan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berkaitan dengan itu, Badan Restorasi Gambut berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan dua program, yaitu “Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian BUMDes” dan “Pelatihan Pengembangan BUMDes di Kawasan Desa Peduli Gambut”.

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian BUMDes diadakan selama lima hari pada 6-10 Desember 2016 di Pulau Pisang. Tujuannya untuk mendorong peningkatan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat di desa-desa yang berada di kawasan gambut.

Pada program pertama ini, BRG dan Perkumpulan Desa Lestari menyasar pada perangkat desa, kelompok masyarakat dan pelaku usaha desa sebagai penerima manfaat. Usai pelatihan, pemahaman perangkat desa dan kelompok masyarakat tentang tata cara inisiasi BUMDes meningkat. Pemahaman perangkat desa dalam penyusunan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes pun turut meningkat.
Program kedua BRG bersama Perkumpulan Desa Lestari diselenggarakan selama empat minggu pada bulan September-Oktober 2017. Berbagai pelatihan untuk mengembangkan BUMDes dilakukan untuk mendorong peningkatan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat di 75 desa yang berada di kawasan gambut region Papua, Sumatera, dan Kalimantan.

Kepala desa, perangkat desa, dan pengelola BUMDes sebagai penerima manfaat mampu memahami urgensi pendirian BUMDes. Kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengenali potensi desa di kawasan restorasi gambut ikut meningkat. Terakhir, kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun rencana usaha dan pelaporan keuangan BUMDes menjadi kuat.

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Madura

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa merupakan unit staf daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah desa mengenai tata kelola desa yang baik, salah satunya pengelolaan keuangan desa. Pada konteks ini, dokumen RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes menjadi acuan penilaian kinerja pemerintah desa sekaligus bagian penilaian akuntabilitas. Ketiga dokumen utama perencanaan pembangunan desa dan dokumen pendukung lainnya menjadi referensi pada saat inspeksi pemeriksanaan laporan keuangan desa.

Melihat kondisi tersebut, peningkatan kapasitas Pemerintah Desa perlu dilakukan untuk mendukung penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes yang partisipatif berdasarkan karakter desa dan kebutuhan masyarakat desa. Penyusunan perencanaan program dan anggaran yang baik akan memberikan arah program kerja Pemerintah Desa menjadi lebih terstruktur, tertata, dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan desa.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sistem Keuangan Desa. Bimtek diadakan sebanyak dua gelombang selama bulan November-Desember 2015.

Setelah Bimtek selesai, pemahaman Desa dan Perangkat Desa dalam proses merumuskan gagasan dari masyarakat, terutama dalam mekanisme penyusunan sebuah perencanaan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat yang menjadi bagian programasi RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes. Kepala Desa dan Perangkat Desa memahami dan mampu mengantisipasi potensi korupsi penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa melalui tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu Kepala Desa dan Perangkat Desa mengetahui system keuangan desa dan model laporan pertanggungjawaban yang benar.