Badan Restorasi Gambut (BRG)

Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan lembaga nonstruktural yang berdiri berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (yang kemudian diperbaharui melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove). Dengan begitu, Badan Restorasi Gambut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdirinya BRG juga tidak lepas dari kondisi gambut di Indonesia. Indonesia memiliki lahan gambut seluas 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan negara Indonesia. Adanya kegiatan manusia seperti pembukaan hutan dan drainase untuk pertanian—khususnya perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kerusakan parah pada lahan gambut. Rusaknya lahan gambut menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang sangat besar.

Kehadiran Badan Restorasi Gambut menjadi harapan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan konversi, melindungi lahan gambut yang ada, serta melakukan restorasi lahan yang sudah terkikis. BRG memiliki beberapa tugas, antara lain memberikan fasilitas terhadap percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di area restorasi gambut. Selain itu BRG bertugas melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi target.

Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, BRG tidak bisa lepas dari peran aktif masyarakat sekitar di wilayah restorasi gambut. Merekalah yang paling merasakan dampak langsung dari kerusakan gambut. Maka peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat desa-desa terdampak menjadi penting—baik kapasitas untuk melakukan kerja-kerja restorasi gambut maupun kapasitas terkait pemberdayaan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berkaitan dengan itu, Badan Restorasi Gambut berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan dua program, yaitu “Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian BUMDes” dan “Pelatihan Pengembangan BUMDes di Kawasan Desa Peduli Gambut”.

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian BUMDes diadakan selama lima hari pada 6-10 Desember 2016 di Pulau Pisang. Tujuannya untuk mendorong peningkatan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat di desa-desa yang berada di kawasan gambut.

Pada program pertama ini, BRG dan Perkumpulan Desa Lestari menyasar pada perangkat desa, kelompok masyarakat dan pelaku usaha desa sebagai penerima manfaat. Usai pelatihan, pemahaman perangkat desa dan kelompok masyarakat tentang tata cara inisiasi BUMDes meningkat. Pemahaman perangkat desa dalam penyusunan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes pun turut meningkat.
Program kedua BRG bersama Perkumpulan Desa Lestari diselenggarakan selama empat minggu pada bulan September-Oktober 2017. Berbagai pelatihan untuk mengembangkan BUMDes dilakukan untuk mendorong peningkatan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat di 75 desa yang berada di kawasan gambut region Papua, Sumatera, dan Kalimantan.

Kepala desa, perangkat desa, dan pengelola BUMDes sebagai penerima manfaat mampu memahami urgensi pendirian BUMDes. Kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengenali potensi desa di kawasan restorasi gambut ikut meningkat. Terakhir, kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun rencana usaha dan pelaporan keuangan BUMDes menjadi kuat.

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Madura

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa merupakan unit staf daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah desa mengenai tata kelola desa yang baik, salah satunya pengelolaan keuangan desa. Pada konteks ini, dokumen RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes menjadi acuan penilaian kinerja pemerintah desa sekaligus bagian penilaian akuntabilitas. Ketiga dokumen utama perencanaan pembangunan desa dan dokumen pendukung lainnya menjadi referensi pada saat inspeksi pemeriksanaan laporan keuangan desa.

Melihat kondisi tersebut, peningkatan kapasitas Pemerintah Desa perlu dilakukan untuk mendukung penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes yang partisipatif berdasarkan karakter desa dan kebutuhan masyarakat desa. Penyusunan perencanaan program dan anggaran yang baik akan memberikan arah program kerja Pemerintah Desa menjadi lebih terstruktur, tertata, dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan desa.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bagian Pemerintahan Desa berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sistem Keuangan Desa. Bimtek diadakan sebanyak dua gelombang selama bulan November-Desember 2015.

Setelah Bimtek selesai, pemahaman Desa dan Perangkat Desa dalam proses merumuskan gagasan dari masyarakat, terutama dalam mekanisme penyusunan sebuah perencanaan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat yang menjadi bagian programasi RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes. Kepala Desa dan Perangkat Desa memahami dan mampu mengantisipasi potensi korupsi penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa melalui tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu Kepala Desa dan Perangkat Desa mengetahui system keuangan desa dan model laporan pertanggungjawaban yang benar.