Deli Serdang (17/6) – Mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (PWBI) mengadakan sosialisasi tentang strategi tata kelola desa untuk pemutakhiran data SDGs secara daring. Sosialisasi diselenggarakan pada Jumat (17/6) melalui Zoom Meetings. Sebanyak 26 partisipan termasuk Desa Siponjot dan Desa Timbang Jaya sebagai mitra desa dan desa binaan PWBI terlihat bergabung pada ruang pertemuan yang tersedia.

Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan dari program KKN PWBI yang perlu dilakukan. Menurut Eric Christopher, mahasiswa pelaksana KKN, proses pemutakhiran data SDGs desa saat ini belum terlaksana baik sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah desa. Christopher menilai desa masih kurang dalam menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah desa belum membuat program kegiatan berdasarkan data-data yang ada.

“Akan lebih baik lagi pemerintah desa mendapatkan sosialisasi tentang strategi tata kelola desa untuk pemutakhiran SDGs langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi, pemerintah desa bisa memiliki ‘bekal’ dalam hal ini,” terang Christopher.

Maka pihak penyelenggara pun mengundang Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber sosialisasi ini. Eko menjelaskan bahwa kedaulatan data bagi desa itu adalah bagaimana desa bisa mengumpulkan, memiliki, menganalisis, dan menggunakan data untuk desa sendiri.

“Pada 2021 akhir desa melakukan pendataan besar-besaran dengan adanya pendataan SDGs desa. Tetapi sebelumnya desa sudah memiliki banyak data yang terkumpul, seperti Prodeskel, Profil Desa, Sistem Informasi Desa,” kata Eko.

Eko menekankan praktik baik pendataan desa harus dilakukan oleh penduduk desa sendiri, partisipatif, objektif, dan berjenjang. Setelah melakukan pendataan di tingkat rumah tangga, surveyor melakukan verifikasi di tingkat Rukun Tetangga (RT) sebelum nantinya dikumpulkan ke dusun. Pengumpulan berjenjang bertujuan mengurangi potensi ketidaksesuaian data.

Sosialisasi yang memberikan lebih banyak waktu untuk berdiskusi membuat kegiatan menjadi lebih menarik karena terjadi komunikasi dua arah antara partisipan dan narasumber. Partisipan terlihat antusias dengan memberikan pertanyaan seputar data desa dan penggunannya.

Usai kegiatan sosialisasi, kelompok KKN mahasiswa PWBI berencana membuat pelatihan pemutakhiran data SDGs desa yang menyasar pada perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, atau admin desa dan penamping desa.

Christopher berharap pemerintah desa ataupun relawan yang menghimpun data SDGs desa dapat melaksanakan pemutakhiran data dengan baik dan serius. Penghimpunan data SDGs memang memerlukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.

“Saya juga berharap desa-desa partisipan yang mengikuti sosialisasi bisa bertambah wawasannya terkait pentingnya data desa dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Selain itu, data SDGs bisa dihimpun dengan baik, serius, dan valid. Sehingga desa bisa maju dan pembangunan yang dilakukan tepat sasaran.” Tutupnya. (LA)

Pandemi Covid-19 memperbesar tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia, tidak hanya di sektor kesehatan namun juga kesejahteraan warga. Sementara pada sisi lain, Indonesia juga berambisi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) sekaligus menjadi negara maju di 2045.

Tantangan dan ambisi tersebut membutuhkan kerja keras semua aktor pembangunan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sejarah panjang munculnya LSM di Indonesia dan kontribusinya terhadap pembangunan, termasuk kontribusinya menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengakuan atas kerja dan kontribusi LSM termasuk di tingkat lokal harus diperkuat, salah satunya dengan menciptakan lingkungan pendukung pendanaan LSM melalui Dana Abadi LSM.

Dana Abadi LSM merupakan dukungan pendanaan bagi LSM di Indonesia termasuk di tingkat lokal yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui dana ini, LSM akan memiliki opsi yang lebih banyak untuk dapat menjalankan kerja-kerjanya dan membantu mewujudkan prioritas pembangunan pemerintah baik pusat dan daerah.

Bambang Teguh Karyanto, Direktur LSDP SD Inpress Jember menyatakan, untuk mewujudkan adanya dana abadi dibutuhkan aturan kebijakan yang akan menjadi pijakan pelaksanaan Dana Abadi LSM, misalnya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Bagi kami LSM yang ada di daerah, jika Dana Abadi LSM ini terwujud pasti akan sangat membantu bukan hanya bagi LSM di daerah namun juga pembangunan di daerah tersebut, imbuh Bambang.

Dina Mariana, Direktur Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta berpendapat, untuk menjalankan kerja-kerjanya, LSM di daerah memiliki tantangan berat. Terlebih selama ini pendanaan LSM di Indonesia sebagian besar bergantung pada lembaga donor, sementara sebagian besar LSM di daerah memiliki kapasitas yang terbatas untuk dapat mengakses pendanaan dari lembaga donor karena persyaratan yang berat dipenuhi oleh LSM Lokal tanpa afirmasi. Karenanya inisiatif untuk mewujudkan Dana Abadi LSM harus didukung oleh semua pihak terutama pemerintah, ujar Dina.

Senada dengan Dina, Triawan Umbu Uli Mehakati, Sekretaris Yayasan KOPPESDA Sumba menyatakan, memang terdapat beberapa pendanaan yang saat ini disediakan oleh pemerintah seperti Swakelola Tipe III. Namun untuk mendapatkannya tidak mudah. Selain informasinya tidak mencukupi, persyaratan yang dibutuhkan cukup banyak, tambah Umbu.

Riswati, Direktur Flower Banda Aceh berpendapat, pemerintah Indonesia harus bisa mewujudkan dana abadi ini. Terlebih Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah dan sudah memiliki Indonesia Aid yang akan membantu negara-negara lain termasuk LSMnya. Jika pemerintah Indonesia sudah punya instrumen untuk membantu LSM di negara lain, mengapa untuk LSM di Indonesia pemerintah belum menyediakan? ujar Riswati.

Mulyadi Prayitno, Direktur Pelaksana YKPM Makasar berpendapat, saat ini adalah kesempatan yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Dana Abadi LSM. Bukan hanya karena kontribusi LSM terhadap pembangunan selama ini, namun juga karena Indonesia dipercaya untuk memimpin Forum G20. Melalui Dana Abadi LSM menjadi sinyal kuat posisi pemerintah Indonesia terhadap LSM sebagai sektor ketiga pembangunan yang turut berkontribusi terhadap pelaksanaan dan pencapaian pembangunan. Kualitas demokrasi akan meningkat, karena Dana Abadi LSM diharapkan dapat menjadikan demokrasi di Indonesia dinikmati oleh semua warga.

Dina Mariana menambahkan, jika pemerintah telah mengeluarkan Perpres Dana Abadi LSM, perlu dilakukan verifikasi terhadap LSM yang berhak mengakses dana tersebut agar tepat sasaran. Tata kelola dan mekanisme dana abadi juga harus aksesibel, inklusif dan partisipatif agar seluruh LSM yang terverifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dukungan pendanaan dari dana abadi ini, pungkas Dina.

 

Jakarta, 1 Juni 2022

Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM

Indonesia untuk Kemanusiaan, INFID, Institut Kapal Perempuan, Konsil LSM, Prakarsa, Remdec Swaprakarsa, Transparansi Internasional, Yayasan Penabulu

Perkumpulan Desa Lestari sedang mencari Staf Program untuk mendampingi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berlokasi kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bagi yang berminat dan memenuhi kualifikasi, silakan unggah berkas pendaftaran di sini.

Jakarta (19/5) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Diseminasi Praktik Cerdas Hasil Kerja Sama Mitra di Dalam dan Luar Negeri pada Kamis (19/5). Kegiatan yang penyelenggaraannya secara hybrid ini ini merupakan bagian dari Kerja Sama Fair 2022 bertempat di Grand Sahid Jaya Jakarta. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari para pihak, baik dalam maupun luar negeri tentang mekanisme kemitraan dan hasil kerjasama yang telah terbangun selama ini.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar membuka acara ini dengan memberi pengarahan tentang pentingnya kerja sama daerah dengan organisasi-organisasi luar negeri dan kerja sama daerah dengan BUMN dalam negeri, serta kerja sama daerah dengan berbagai daerah lain di Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan pleno dan diskusi sebagai wadah bertukar informasi terkait hasil-hasil pencapaian kerjasama yang telah dilakukan oleh lembaga partisipan.

Sebelumnya Suhajar bersama jajarannya mengunjungi tiap booth kerja sama yang dipamerkan. Tiap booth mempresentasikan secara singkat hasil capaian dari kerja sama yang telah dilakukan. ICCO Cooperation dan Penabulu Foundation sebagai partisipan expo menjelaskan keberhasilan kerjasama mereka, khususnya pada program RESBOUND.

ICCO Cooperation selaku organisasi nonprofit luar negeri melakukan kerja sama dengan mitra dalam negeri, yaitu Penabulu Foundation, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Perkumpulan Desa Lestari. Praktik baik yang di sampaikan oleh ICCO Cooperation beserta mitra dalam negerinya yaitu produk-produk pengetahuan dalam bentuk buku, modul dan platform digital yang telah tercipta sebagai hasil kerjasama mereka. Produk pengetahuan yang dipamerkan, antara lain modul-modul praktik baik, Sistem ketertelusuran produk (DAKOTA), Sistem Administrasi dan Informasi Desa, Sistem pengelolaan keuangan organisasi masyarakat sipil (QUILL), Sistem pengelolaan dana hibah (GRASS), dan produk lainnya.

“Kami bersama tiga desa model di Kabupaten Kapuas Hulu berhasil membangun sistem profil potensi desa yang tidak bergantung pada internet sebagai acuan data pembangunan desa. Kami juga berhasil menyediakan data potensi kelapa sawit mendiri untuk membantu desa mendorong akses pasar petani,” ungkap Yudistira Soeheman dari Perkumpulan Desa Lestari.

Kegiatan Diseminasi Praktik Cerdas Hasil Kerja Sama Mitra ini juga bertujuan menyebarluaskan dan memperkenalkan praktik cerdas yang terbangun dari hasil kerja sama berbagai pemangku kepentingan. Kerjasama fair memfasilitasi praktik baik yang dilakukan oleh berbagai kerjasama dari dalam dan luar negeri untuk memamerkan hasil praktik baiknya melalui booth expo.

Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama (Fasker) Kemendagri Heri Roni berharap acara ini mampu memberikan motivasi, wawasan, referensi, dan gambaran sebagai rujukan untuk menghadapi tantangan pembangunan di daerah. “Diseminasi diharapkan dapat sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan upaya sinergitas potensi-potensi kerja sama untuk mendorong pertukaran pengetahuan berbagai pihak yang hadir serta menawarkan kesempatan bagi pemangku kepentingan terkait berminat untuk mengadopsi praktik cerdas yang terwujud.” Tutupnya. (YS)

Anambas (23/4) – Lembaga Kerapu Nasional (LKN) mengunjungi ke kantor Balai Benih Ikan (BBI) Anambas pada Sabtu (23/4). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkenalkan diri sebagai lembaga swasta yang baru bergerak di bidang pembenihan dan budidaya ikan kerapu. Tidak hanya itu, LKN ingin menjalin kerja sama dengan BBI Anambas.

Sama seperti BBI Anambas, LKN juga melakukan pembenihan kerapu. Hanya saja jenis kerapu yang dibudidayakan berbeda. LKN membudidayakan ikan kerapu jenis sunuk sementara BBI Anambas melakukan pembenihan terhadap ikan kerapu macan. Secara teori dan proses pembenihan yang dilakukan terdapat kesamaan. Perbedaan terletak pada teknis budidaya saja.

Pada kunjungan tersebut, LKN dan BBI Anambas juga melakukan diskusi singkat terkait pengalaman dan pengetahuan terkait pembenihan dan budidaya yang dilakukan. LKN sebagai lembaga baru yang berjalan di bidang pembenihan ikan kerapu masih perlu banyak belajar dan mengambil ilmu pembenihan dari BBI Anambas yang telah lama menjalankan program pembenihan ikan kerapu.

Ketua BBI Anambas Azianto membuka lebar kesempatan, baik belajar maupun kerja sama dengan pihak manapun, termasuk LKN. “Silakan semua kelompok ataupun perorangan yang ingin mulai belajar atau sekadar berdiskusi terkait budidaya ikan kerapu untuk berkunjung ke BBI Anambas. BBI dengan senang hati menyambut semua pihak yang ingin belajar pembenihan,” ucapnya.

Saat ini LKN masih melakukan berbagai percobaan dan inovasi untuk mendapat standar operasional prosedur yang tepat dalam pembenihan, terutama pada kegiatan kultur dan perawatan pakan alami. LKN meminta beberapa sampel alga dan rotifera dari BBI Anambas sebagai pembanding dengan alga dan rotifer yang mereka kembangkan.

BBI Anambas berharap keberadaan LKN dapat saling menguntungkan dan membantu secara rutin, berbagi pengetahuan dan pengalaman pembenihan. Hal serupa juga disampaikan oleh pendiri LKN Lukman Hartono.

“Saya harap BBI Anambas dan LKN dapat bekerja sama daling mendukung untuk kegiatan pembenihan ikan kerapu, baik dari pemeliharaan larva hingga pemeliharaan pakan alami.” Kata Lukman. (AMR)

Yogyakarta (10/4) – Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para Kader Digital dari desa lokus program Desa Cerdas. Kegiatan ini berlangsung selama satu minggu, pada Jumat sampai Kamis (8-14/4) di tiga region, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Untuk Region Yogyakarta diadakan di Hotel Sagan Heritage.

Co-fasilitator Bimtek Zainal Abidin melihat masih banyak peserta yang belum begitu paham mengenai kondisi desa masing-masing. Menurut Zainal yang juga Duta Digital dari Desa Sidorejo, Situbondo, hal itu disebabkan latar belakang peserta yang beragam.

“Karena latar belakang peserta bermacam-macam. Ada dari perangkat desa dan non-perangkat desa. Terkait pemahaman kondisi desa, perencanaan pembangunan desa, dokumen pembangunan desa, banyak yang belum kenal,” katanya.

Fasilitator dari Perkumpulan Desa Lestari, Nurul Purnamasari mengatakan nantinya Kader Digital akan banyak berinteraksi dengan desa karena nantinya berkantor di desa. Maka, mereka perlu aktif di desa masing-masing.

“Kader Digital akan membaur dengan masyarakat, (Kader Digital) harus tahu banyak hal yang terjadi di desa. (karena) Singgungan Desa Cerdas banyak sekali, tidak harus soal digitalisasi saja. Maka mereka perlu aktif di berbagai aktivitas kemasyarakatan di desa, baik dalam kegiatan maupun proses perencanaan,” terang Nurul pada Bimtek hari ketiga, Minggu (10/4).

Nurul juga mengingatkan pada Kader Digital untuk aware dengan dokumen-dokumen desa karena mereka bisa mengusulkan program desa dan melakukan pengawasan di masa depan. “Kader Digital akan sering berinteraksi dengan desa. Selain mengusulkan kegiatan, Kader Digital perlu ikut proses pengawasan,” katanya.

Kegiatan Bimtek ini diadakan sebagai peningkatan kapasitas Kader Digital dalam rangka pelaksanaan program Desa Cerdas. Kader Digital Zulvina Octyaningsih menilai sejauh ini pelatihan Bimtek berjalan lancar meski di tengah kondisi puasa Ramadhan. Menurutnya, materi yang disampaikan juga bagus dan rinci, serta penyampaian oleh fasilitator cukup baik.

Zulvina berharap ilmu dan wawasan yang telah diperoleh selama Bimtek bisa diimplementasikan dengan baik. “Harapan saya dan Duta Digital bisa melaksanakan program ini dengan baik, memaksimalkan apa yang ada di desa, serta membuat kemajuan-kemajuan yang lebih baik dengan saling bersinergi,” Ujar Zulvina.

Zainal juga berharap Kader Digital memahami kondisi, program, hingga dokumen-dokumen desa. “Kader Digital bisa paham apa yang terjadi di desa, mulai dari penyusunan program desa dalam APBDes, perencanaan di RPJMDes dan RKB, agar kegiatan-kegiatan Desa Cerdas ini bisa dimasukkan ke dalam proses perencanaan pembangunan kemudian dieksekusi hingga berhasil dan sukses.” tutupnya.

Bimtek ini merupakan pembekalan kepada Kader Digital dari 350 desa, yang berasal dari 18 kabupaten, diadakan dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan serentak secara luring di Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Sedangkan gelombang kedua dilaksanakan secara daring pada 18-22 April 2022. Kegiatan ini bagian dari implementasi Desa Cerdas tahun pertama. (LA)

EKSISTENSI jagung titi, pangan lokal khas Lamaholot (wilayah yang terdiri atas pulau Lembata, Solor, Adonara, Larantuka dan Alor), terancam punah.

Pasalnya, pengembangan jagung jenis hibrida yang semakin masif oleh pemerintah, menggerus eksistensi pangan lokal dari bahan jagung (pulut, nama jagung lokal biasa disebut).

“Kita harus perangi jagung hibrida ini. Saya menduga Hibrida adalah kebijakan pro kapitalis. Kondisi ini diperparah juga dengan pemakaian Pupuk dan pestisida. Banyak tanaman akan hilang,” ujar Direktur LSM Barakat, Benediktus Bedil, Rabu (23/3/2022) di Lewoleba.

Ia menandaskan, pemerintah, eksekutif maupun legislatif hanya memiliki project oriented yang juga mengancam kearifan lokal.

“Dulu kita tidak mengenal stunting. Orang Lamaholot perawakannya tinggi besar. Tetapi generasi sekarang banyak kena stunting. Ini pengaruh pola makan yang bergeser,” ungkap Benediktus Bedil.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memerangi penggunaan bibit hibrida dengan cara apapun.

“Pola tanam, konsumsi dan kehidupan yang menjadi warisan nenek moyang harus dikembalikan,” ujar Benediktus Bedil.

Sementara itu, Kor Sakeng, aktivis LSM lainnya, menandaskan, ada pola sentralistik benih tanaman pangan yang digerakkan kaum kapitalis yang didukung oleh Pemerintah.

“Ada perbedaan kerangka  berpikir antara mengembalikan pola konsumsi warisan nenek moyang, berbeda dengan kerangka berpikir kaum kapitalis. Praktek sentralistik benih tanaman pangan ini harus segera diakhiri,” ujar Kor Sakeng. (OL-13)

Penulis Artikel: Alexander P. Taum
Diterbitkan oleh Media Indonesia pada Rabu, 23 Maret 2022 dengan tautan asli https://m.mediaindonesia.com/nusantara/480126/hibrida-ancam-eksistensi-jagung-lokal-di-lamaholot

ROTE NDAO, VICTORYNEWS – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Yapeka) bersama mitra Perkumpulan Desa Lestari, melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di 2 dari 3 desa dampingan Yapeka di Kabupaten Rote Ndao.

Kegiatan FGD di tersebut dilaksanakan di SD Inpres Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya (RBD), Sabtu (20/03/2022), menghadirkan aparat desa dan kelompok masyarakat Desa Sakubatun dan Fuafuni.

Kepala Desa Fuafuni Nithanel Pandie mengatakan, dalam FGD yang dilaksanakan tersebut pendamping Yapeka menjelaskan tentang perubahan iklim yang berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat, khususnya kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan ekosistem wilayah pesisir.

“Diskusi hari ini, terkait ada kendala yang dihadapi masyarakat di desa. Kami susah informasikan kepada pihak Yapeka terkait masalah yang dihadapi petani dan nelayan,” katanya.

Beberapa masukan yang sudah diberikan kepada Yapeka dan mitra Perkumpulan Desa Lestari terkait perubahan iklim, yakni nelayan membutuhkan perahu 1-2 GWT, petani butuh pompa air untuk melaksanakan kegiatan usaha masing-masing.

Dikatakannya, selama ini pemerintah desa dari Dana Desa yang terbatas sudah berusaha untuk memberikan bantuan tetapi sangat sedikit karena Dana Desa harus dialokasikan bagi kebutuhan lainnya.

“Kami sangat bersyukur karena setelah mendengar keluhan tersebut, pihak Yapeka akan mengusahakan membantu petani dan nelayan,” katanya.

Kesulitan Air Bersih

Nithanel Pandie berharap apa yang sudah disampaikan dalam FGD ini kiranya bisa diupayakan oleh Yapeka dan Perkumpulan Desa Lestari, untuk membantu masyarakat 2 desa ini untuk bisa bertahan dalam masa sulit akibat Covid-19 dan perubahan iklim yang saat ini melanda Indonesia, termasuk Rote Ndao.

“Kami yakin Yapeka didukung mitra lainnya bisa membantu masyarakat dampingannya karena Yapeka sendiri sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya, frezeer, spininet, packaging, tali dan benih unggul, dan pelatihan budidaya rumput bagi warga Dusun Nusamanuk,” ujarnya.

Kepala Desa Sakubatun Jermias Mbori mengatakan, selain bantuan untuk nelayan dan petani di desa tersebut, kebutuhan air bersih merupakan masalah utama yang diusulkan kepada Yapeka dan mitra strategisnya.

Menurutnya, ada dua dusun di desa tersebut yang keslutin air bersih saat musim kemarau, yakni Dusun Lutukok dan Nggauk sekitar kurang lebih 100 KK.

“Walaupun Desa Sakubatun ini baru didatangi, namun kami berharap Yapeka yang sudah membantu desa tetangga Fuafuni, bisa membantu kesulitan air bersih yang dialami warga Desa Sakubatun,” tutupnya.

Partisipasi Masyarakat

Yudistira, dari Perkumpulan Desa Lestari menjelaskan, pihaknya sebagai mitra menaruh kepedulian pada desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan pembangunan desa.

Menurutnya, yang menjadi prioritas utama Perkumpulan Desa Lestari adalah melaksanakan program-program penguatan kapasitas di desa.

Perkumpulan Desa Lestari, kata Yudistira, menekankan pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat, serta berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.

“Perkumpulan Desa Lestari berupaya selama ini telah berperan dalam tindakan strategis tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa,” katanya. ***

 

Penulis Artikel: Frangky Johannis

Diterbitkan oleh Victory News Rote Ndao pada Minggu, 20 Maret 2022 dengan tautan asli https://rotendao.victorynews.id/rote-ndao/pr-3423001527/yapeka-dan-perkumpulan-desa-lestari-gelar-fgd-dengan-petani-dan-nelayan-desa-sakubatun-dan-fuafuni