Mengenal Peran dan Urgensi Data dalam Pembangunan Desa

Jakarta (22/12) – Sekretariat Lokadaya menyelenggarakan webinar bertajuk Ungkit Desa Lewat Data secara daring pada Selasa (22/12). Sekitar 52 partisipan hadir pada ruang materi dan diskusi Zoom Meeting. Acara ini dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti pemberian bantuan dan penanganan Covid-19 pada masyarakat desa yang tidak tepat sasaran karena kekurangan dan akurasi data yang minim, webinar ini bertujuan untuk membantu melihat peran data dalam pembangunan desa.

Nurul Purnamasari dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber pertama mengatakan bahwa data menjadi isu krusial pada pembangunan desa. Data yang tidak ter-update menyebabkan perencanaan desa lebih banyak menjurus dengan “katanya”. Sehingga pembangunan desa pun menjadi tidak maksimal dan tepat guna.

Maka membangun data serta pembaruannya yang dilakukan secara rutin dan berkala menjadi penting sebagai dasar pengambilan keputusan perangkat desa dalam merencanakan pembangunan desa ke depan. “Mengapa kita mendorong data? Untuk membuat perencanaan di awal tahun depan,” kata Nurul.

Nurul juga menekankan soal transparansi dan akurasi pengambilan keputusan desa dalam kaitannya dengan data berbasis digital. “Ketika sudah masuk ke dunia digital, apapun keputusan di desa, para warga desa yang merantau ke luar daerah desa tersebut juga bisa mengetahui situasi, kondisi, serta perkembangan desa,” tambahnya.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah mind-set masyarakat desa tentang data yang rumit. Yudistira Soeherman, narasumber lain dari Perkumpulan Desa Lestari, mengatakan data tidak selalu soal membangun sistem yang rumit.

“Banyak sekali yang terjebak dengan pemikiran bahwa data itu sistem IT. Kita harus memberikan pemahaman kepada desa bahwa data bukan melulu soal membangun sistem. Bahkan mengoperasikan excel itu jadi bagian dari produksi data,” kata Yudistira.

Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber ketiga pada webinar ini menyebutkan bahwa desa memiliki kedaulatan atas data. Menurutnya, desa harus punya kemampuan sendiri untuk mengambil, mengelola, dan memanfaatkan data.

“Ketika desa punya kedaulatan data, maka desa punya posisi tawar,” ucap Eko.

Usai pemberian materi, beberapa peserta menyampaikan pertanyaan seputar kedaulatan data hingga menggiring data agar bisa digunakan oleh desa. Diskusi pun semakin aktif ketika membahas keterkaitan data dengan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa.

Webinar Ungkit Desa Lewat Data mendapat respon positif dari partisipan. Adanya webinar ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta kesadaran tentang pentingnya data bagi desa dalam pembangunan yang tepat menuju desa mandiri. (LA)

Bimtek Duta Digital, Langkah Awal Wujudkan Desa Cerdas yang Berkelanjutan

Jakarta (15/12) – Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Duta Digital terpilih Tahun 2021. Sebanyak 48 peserta dari 18 kabupaten di Indonesia serta 10 peserta dari PPJF, PPDSM, P3MD Kementerian Desa dan Balai Latihan Masyarakat (BLM) mengikuti kegiatan ini selama tujuh hari pada Selasa hingga Senin (14-20/12) di REDTOP Hotel & Convention Center, Jakarta.

Kegiatan Bimtek diselenggarakan dalam rangka melaksanakan kegiatan Desa Cerdas (Smart Village). Selain itu, juga sebagai bekal kepada Duta Digital melaksanakan tugas dan tanggung jawab di wilayah desa di kabupaten masing-masing.

Menurut Dahri Iskandar, Duta Digital dari Kabupaten Kampar, duta merupakan sosok yang dianggap cerdas dan terdepan. Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar hadir pada Rabu (15/12) malam.

Abdul Halim Iskandar yang biasa disapa Gus Menteri mengatakan 48 Duta Digital nantinya akan bertugas di lima desa di kabupaten masing-masing. Dirinya mengingatkan supaya para duta untuk berkomitmen meningkatkan kesejahteraan desa. “Duta Digital tetap ingat bahwa tujuan program pembangunan desa tetaplah untuk kesejahteraan warga,” katanya.

Gus Menteri juga menekankan pelaksanaan Desa Cerdas tidak berhenti sampai program tersebut selesai, melainkan berkelanjutan. “Jangan sampai ketika program selesai, kecerdasannya hilang. Itu jangan sampai terjadi. Saya berharap disiapkan betul sehingga (Desa Cerdas) bisa berjalan sampai kapanpun,” ujar Gus Menteri.

Untuk mencapai Desa Cerdas yang berkelanjutan, para peserta Bimtek belajar dan melakukan diskusi terkait konsep Desa Cerdas, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pilar Desa Cerdas, dan Desain Berbasis Pengguna. Selain itu Duta Digital juga melakukan praktik fasilitasi Desa Cerdas.

Perkumpulan Desa Lestari sebagai salah satu mitra turut memfasilitasi para peserta Bimtek. Nurul Purnamasari dan Eko Sujatmo sebagai fasilitator memberikan materi serta memulai diskusi tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam hubungannya dengan Desa Cerdas.

Ni Putu Khrinia Suandari, peserta Bimtek dari Balai Latihan Masyarakat Denpasar, mengaku sangat terkesan dengan fasilitator dan materi-materi yang disajikan pada rangkaian Bimtek ini.

“Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dari segi pengisi dan materi. Dan, keren-keren banget buat saya. Itu beyond expectation saya. Saya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan pemateri semenyenangkan ini,” kata Nia.

Nia berharap teman-teman peserta Bimtek, terutama Duta Digital, memiliki komitmen untuk mewujudkan pembangunan desa melalui program Desa Cerdas. Terlebih, menurutnya, sebagian besar Duta Digital telah memiliki pengalaman terjun ke masyarakat sebelumnya. Sehingga besar harapan Nia bisa menerapkan materi, diskusi, dan praktik yang dilakukan pada Bimtek di lapangan dan berkelanjutan.

“Teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang didapat sekarang, mempraktikannya nanti ketika memang sudah terjun ke lapangan. Jadi memang terwujudnya Desa Cerdas ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya ingin semuanya berjalan sustainable.” Tutup Nia. (LA)

Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan BUMDes melalui Pelatihan Dasar

Kudus (13/11) – Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes secara tatap muka setelah melakukan pelatihan secara daring pada April hingga Mei lalu. Kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu hingga Minggu, yaitu 13-14, 20-21, dan 27-28 November 2021. Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes ini didukung oleh Djarum Foundation.

Pelatihan ini diikuti sekitar 84 peserta dari 14 desa di Kabupaten Kudus, diantaranya Desa Colo, Desa Wonosuco, Desa Margorejo, dan Desa Gondoarum. Kegiatan yang diselenggarakan di Wisma Karyawan Djarum berlokasi di Kecamatan Jati, Kudus bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang BUMDes serta keterampilan teknis dalam mengelola BUMDes.

“Kami melatih para pengelola BUMDes agar mereka semakin memiliki skill dan kapasitas dalam menjalankan dan mengembangkan unit usahanya,” kata Vice Program Director Bakti Sosial Djarum Achmad Budiharto saat pembukaan pelatihan.

Menurut Bupati Kudus Hartopo, BUMDes memiliki potensi strategis dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang professional untuk melakukan kegiatan manajerial BUMDes.

“Sudah barang tentu pendirian dan pengelolaan BUMDes optimal jika dikelola manajemen yang professional. Tinggal bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia manajerial dan juga rencana-rencana yang akan diterapkan dalam BUMDes,” ujar Hartopo.

Selama enam hari, para peserta mengikuti pelatihan dengan berbagai metode seperti paparan materi seputar potensi desa, jenis usaha, model bisnis rencana keuangan dan analisis kelayakan usaha. Selain tanya jawab dengan narasumber, review materi, praktik, hingga konsultasi dan pembuatan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Metode-metode ini lebih beragam dan dinilai lebih efektif daripada pelatihan berbasis online sebelumnya karena tidak terbatas ruang sehingga bisa melakukan komunikasi interpersonal dengan lebih baik.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes ini, salah satunya melalui teken regulasi. “Kementerian Desa terus bekerja untuk menjadikan BUMDes sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa dan konsolidator ekonomi warga,” ucapnya melalui video rekaman.

Budi berharap berkembangnya BUMDes bisa memajukan ekonomi desa dan memberikan kesejahteraan bagi masyaratkatnya. Senada dengan Budi, Hartopo menaruh harapan pada BUMDes agar bisa merevitalisasi ekonomi pasca Covid-19 di Kabupaten Kudus. (LA)

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik

Yogyakarta (24/10) – Kelompok Studi tentang Desa (KESA) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta mengadakan diskusi publik pada Minggu (24/10). Sekitar 25 peserta mengikuti kegiatan diskusi yang bertema Pandemi, Kerentanan Sosial, dan Solidaritas.

Diskusi publik ini diadakan di Pusat Pastoral Mahasiswa DIY untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) KESA yang ke-7. Kepala Desa KESA Heery Kabut mengatakan ulang tahun KESA menjadi salah satu momen untuk menyadari bahwa orientasi KESA yaitu pada desa, terlebih di saat situasi masih dalam pandemic Covid-19.

“Secara langsung dan tidak langsung, pandemi Covid-19 berdampak pada desa. Itu kita sebut kerentanan sosial yang memliki resiko sosial,” kata Heery.

Hal itu dibenarkan oleh Dosen STPMD “APMD” Mohamad Firdaus. Menurutnya Covid-19 membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan seperi ekonomi dan sosial. “Adanya Covid-19 menciptakan kerentanan sosial. Kerentanan sendiri artinya sesuatu yang merugikan karena kondisi yang ditentukan oleh faktor atau proses fisik, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kelemahan masyarakat terhadap dampak bahaya,” katanya.

Firdaus mengelempokkan desa berdasarkan kondisi dan dampak selama pandemi Covid-19. Pertama, desa terpapar dan terdampak; kedua, desa tidak terpapar dan terdampak; dan ketiga, desa tidak terpapar dan tidak terdampak.

Desa yang terpapar dan terdampak Covid-19 biasanya berada di lingkungan padat penduduk sehingga resiko terpapar dan terdampaknya besar. Desa yang tidak terpapar dan terdampak menunjukkan tidak ada kasus terkonfirmasi Covid-19 tetapi turut merasakan dampak pandemi, terutama di sektor ekonomi dan sosial. Desa yang sama sekali tidak terpapar dan terdampak adalah desa-desa yang lokasinya terpencil dengan jumlah penduduk yang relative sedikit.

Untuk menanggulangi kerentanan desa akibat terdampak pandemi Covid-19, Pegiat Perkumpulan Desa Lestari Nurul Purnamasari mengatakan penggunaan dana desa dan perencanaan berbasis data menjadi salah satu solusi. Namun ada tantangan yang perlu dihadapi yaitu belum banyak desa yang memanfaatkan data potensi dan masyarakat desa belum cukup sadar tentang pentingnya teknologi.

“Sebenarnya desa punya banyak potensi tapi tidak punya datanya. Saat wabah Covid-19 ini juga menyadarkan bahwa desa memerlukan perkembangan teknologi,” ujar Nurul.

Diskusi publik yang berlangsung pada sore hari itu semakin ramai. Beberapa peserta terlihat antusias dan aktif bertanya terkait kondisi desa terdampak pandemi Covid-19 serta penanganannya kepada Firdaus dan Nurul selaku pembicara. Beberapa peserta lain juga menyampaikan pendapat dan membagikan pengalaman desanya di dalam forum.

Heery berharap adanya diskusi publik ini peserta bisa memaknai dan menyelami cara pikir dan pandang terhadap desa sebagai wilayah yang mengalami kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19. (LA)

Balai Benih Ikan Anambas Raih UMKM Terbaik dalam Forum Kapasitas Nasional 2021

Jakarta (21-22/10) – Balai Benih Ikan (BBI) Anambas berhasil masuk ke dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terbaik pada Forum Kapasitas Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS). Kegiatan yang merupakan rangkaian dari International Convention ini diadakan pada Kamis-Jumat (21-22/10) di Jakarta Convention Center.

BBI Anambas menjadi salah satu partisipan dari berbagai UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sebelas perusahan minyak dan gas (migas). BBI Anambas sendiri merupakan lembaga dampingan Medco E&P Natuna Ltd yang bekerja sama dengan Perkumpulan Desa Lestari, yang berfokus pada pengembangan budidaya ikan kerapu berkelanjutan.

Ketua pengurus BBI Anambas Azianto menyampaikan bahwa perkembangan BBI Anambas saat ini terbilang cukup baik. “BBI Anambas telah mampu mendistribusikan benih ikan kerapu di nelayan budidaya di wilayah Anambas,” katanya.

Lebih lanjut, Azianto menambahkan BBI Anambas melakukan inovasi dengan melakukan pembenihan mandiri ikan kerapu secara berkelanjutan.

Sebelumnya, sebaran benih ikan kerapu BBI Anambas telah menjangkau 178 nelayan di wilayah Kepulauan Anambas. Ada berbagai jenis ikan kerapu yang dibudidaya, antara lain kerapu macan, kerapu cantang, kerapu cantik, kerapu bebek, kerapu batik, dan kerapu kertang.

Selain itu penjualan ikan kerapu di Kepulauan Anambas telah mencapai pasar luar negeri karena lokasinya yang strategis. Hongkong menjadi salah satu negara yang mengambil suplai ikan kerapu dari wilayah Anambas.

Kepala SKKMIGAS Dwi Soetjipto berharap BBI Anambas bisa melakukan kegiatan operasional secara mandiri dan berkelanjutan sehingga meraih kesuksesan.

Perolehan penghargaan sebagai salah satu UMKM terbaik di Forum Kapasitas Nasional 2021 merupakan awal yang baik bagi BBI Anambas untuk melakukan pengembangan dan inovasi. Manajer Program Penguatan Kapasitas BBI Anambas dari Perkumpulan Desa Lestari Aan Mujibur Rohman yakin bahwa nantinya BBI Anambas mampu tumbuh berkembang dan maju melalui usaha budidaya kerapu.

“Harapannya BBI Anambas bisa mengangkat kesejahteraan lapisan bawah masyarakat, terutama yang hidup bergantung pada sumber daya perairan atau laut Kepulauan Anambas,” ujar Aan. (LA)

Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas

Bogor (11/10) – Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal Transmigrasi BPIDDTT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengadakan Workshop Penyusunan Modul Tata Kelola Desa Cerdas. Sebanyak tiga belas orang dari berbagai stakeholder mengikuti kegiatan ini di Horison Icon Hotel Bogor, Jawa Barat.

Workshop ini merupakan kegiatan lanjutan dari program Desa Cerdas oleh Kementerian Desa yang bekerja sama dengan beberapa organisasi sebagai mitra. Penyusunan modul pada tahapan awal bertujuan untuk menyusun materi peningkatan kapasitas Duta Digital, Kader Digital, dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

Menurut Dosen Tetap Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Robiatul Adawiyah, koneksi internet menjadi penting untuk mengaplikasikan program Desa Cerdas. Hal ini dia sampaikan saat pemberian materi tentang Panduan Menyusun Silabus pada Senin (11/10). “Kalau digital yang paling penting koneksi internet di desa. Sebagus apapun modul yang disusun, kalau lokasi desa tidak terjangkau jaringan internet akan menjadi kendala,” kata Robiatul.

Modul sebagai panduan pelaksanaan program Desa Cerdas perlu dibuat sebagai pendekatan pelatihan yang menghubungkan hard skill dan soft skill dalam materi pembelajaran. Lebih lanjut, Robiatul mengatakan bahwa pelatihan yang selaras antara hasil pembelajaran dan metode penyajian yang sesuai dengan keragaman peserta pelatihan.

Ada empat judul modul yang telah direncanakan sebagai panduan menjalankan program Desa Cerdas, salah satunya Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa untuk Desa Cerdas. Pada penyusunan modul tersebut, Kementerian Desa dibantu oleh dua mitra Desa Cerdas, yaitu Yayasan Penabulu dan Perkumpulan Desa Lestari.

Sebelumnya, Yayasan Penabulu dan Perkumpulan Desa Lestari telah menyusun beberapa modul. Deputi Direktur Badan Pelaksana Riset Institut Yayasan Penabulu Setyo Dwi Herwanto berpendapat bahwa konten modul jauh lebih penting daripada bentuk dan sebutannya. “Apapun bentuknya, yang penting modul bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas duta digital dan kader digital,” kata Setyo.

Sementara Direktur Perkumpulan Desa Lestari Nurul Purnamasari menekankan pada modul yang berkelanjutan. “Dari pengamatan saya, bahwa apapun namanya itu (re: modul) tidak berhenti untuk menjadi bahan pelatihan tetapi panduan panjang untuk Desa Cerdas. Sehingga bisa dipakai kapan saja, dan bisa dipakai desa-desa yang belum menjadi lokus Desa Cerdas,” ucapnya.

Koordinator Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa Sumarwoto berharap penyusunan modul bisa mewakili pilar-pilar Desa Cerdas yang meliputi mobilitas cerdas, tata kelola cerdas, ekonomi cerdas, masyarakat cerdas, hidup cerdas, dan lingkungan cerdas.

“Harapannya enam pilar Desa Cerdas bisa setidaknya terwakili dengan penyusunan modul,” kata Sumarwoto. (LA)

Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas

Bogor (22-23/9) – Sebanyak 40 orang mengikuti Workshop Jejaring Kemitraan Desa Cerdas. Kegiatan tersebut diselenggarakan hari pada Rabu-Kamis, 22-23 September 2021 di Bigland Sentul Hotel & Convention, Bogor, Jawa Barat oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Desa Cerdas merupakan salah satu program Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mendukung pemanfaatan teknologi secara efektif dalam pengembangan solusi prioritas pengembangan desa di Indonesia. Ada lima kegiatan pada program Desa Cerdas, antara lain Jejaring Desa Cerdas, Duta Digital, Peningkatan Kapasitas, Pengembangan Ruang Komunitas Digital, dan Monitoring dan Evaluasi.

Menurut Koordinator Kreativitas dan Inovasi Kementerian Desa Berlian Anugraheni, dukungan dan kerja kolaborasi penting untuk dilakukan. “Untuk mendukung implementasi Desa Cerdas atau Smart Village, diperlukan dukungan dan kerja kolaborasi antar para pihak yang konsen pada pengembangan teknologi informasi dan desa,” kata Berlian.

Menyikapi hal ini, Kementerian Desa mengundang beberapa organisasi untuk menjadi mitra. Organisasi-organisasi mitra tersebut yaitu Yayasan Penabulu, Perkumpulan Desa Lestari, Kolla Education, dan Semut Nusantara.

Workshop yang berlangsung selama dua hari ini diawali dengan pemaparan dan diskusi terkait ruang lingkup kerja sama masing-masing mitra beserta diskusi terkait sumber daya eksisting yang bisa diimplementasikan selama program Desa Cerdas berlangsung. Keempatnya berfokus pada pemanfaatan platform digital dan penyusunan modul untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat desa.

“Kita berharap dengan adanya platform ini akan lebih luas wawasan dari masyarakat desa. Tidak hanya di lingkungan saja tetapi juga antar lingkungan lain yang setema,” ungkap Setyo Dwi Herwanto, Deputi Direktur Badan Pelaksana Riset Institut Yayasan Penabulu, saat menjelaskan terkait platform digital yang telah menjadi sumber daya eksisting organisasi tersebut.

Pada kegiatan hari kedua, workshop dilaksanakan secara hybrid. Beberapa pemateri dan undangan hadir secara virtual melalui Zoom Meeting. Materi pertama tentang peningkatan kapasitas pelayanan digital pemerintahan oleh Koordinator Pelayanan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama secara offline.

Tranformasi digital pada pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif, dan meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi informasi yang terintegrasi. Tranformasi digital ini meliputi transformasi pada pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien, dan efiisensi kebijakan publik.

Hasyim menekankan jangan sampai adanya pelayanan digital menyusahkan pengguna, yang kemudian dikonsepkan sebagai citizen centric. “Konsep citizen centric itu sangat penting agar layanan publik bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah,” ucapnya.

Selain Hasyim, turut hadir beberapa pembicara yang menyampaikan materi secara daring, diantaranya Koordinator Penyelenggara Penelitian di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Peralatan dan Penyelenggara Informatika Riza Azmi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Informatika Balitbang SDM Hedi Idris, dan Koordinator Literasi Digital Rizki Ameliah.

Usai penyampaian materi, peserta tampak aktif mengajukan pertanyaan pada pemateri. Pertanyaan yang disampaikan seputar smart village dan skema stimulant untuk local champion hingga duta digital. Pada sesi terakhir, para mitra menandatangi surat perjanjian kerja sama program Desa Cerdas. Kerja sama ini diharapkan bisa mendukung pemanfaatan teknologi digital di desa-desa di Indonesia. (LA)

Aktif Kembali, Balai Benih Ikan Anambas dapat Banyak Dukungan

Anambas (7/9) – Balai Benih Ikan (BBI) Anambas merupakan salah satu Balai Benih Ikan yang di inisiasi oleh kelompok nelayan budidaya kerapu yang terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Palmatak, Kepulauan Riau. BBI Anambas telah berjalan selama hampir 10 tahun dengan keanggotanya dari kelompok nelayan budidaya kerapu di Kepulauan Anambas. Sepanjang perjalanannnya, BBI Anambas sempat mengalami kekosongan aktivitas karena pandemi Covid-19 yang berdampak pada usaha budidaya dan pembenihan ikan kerapu menjadi kurang maksimal.

Kondisi tersebut sangat disayangkan, terlebih Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan yang sangat besar—salah satunya ikan kerapu. Maka Medco E&P Natuna Ltd menginisiasi pendampingan budidaya ikan kerapu di BBI Anambas. Pada program pendampingan kali ini, Medco bekerja sama dengan Perkumpulan Desa Lestari untuk fokus membangun sistem pemijahan ikan kerapu yang berkelanjutan di tahun pertama.

Program berjudul Membangun Pemijahan Kerapu yang Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas ini dimulai sejak September 2021. Pada bulan pertama, Medco bersama Perkumpulan Desa Lestari melakukan asesmen pada BBI Anambas. Tujuannya untuk mengumpulkan berbagai informasi kembali meliputi kondisi pengelolaan organisasi BBI, kondisi infrastruktur BBI dan indukan kerapu. Selain itu asesmen juga bertujuan untuk mensinkronisasi rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan, rencana pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan ikan, dan rencana teknis unit perbenihan.

Program pendampingan oleh Medco dan Perkumpulan Desa Lestari ini mendapat berbagai respon dari stakeholder lokal. Pihak Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam memberikan respon positif terhadap program ini. “Tanjung Pinang harusnya menjadi pasarnya dari BBI Anambas andai program BBI berjalan. Masalahnya setelah sekian lama pasif, maka konsekuensinya kita harus bergerak dari awal lagi,” kata Beny saat ditemui di kantor BPBL di Batam.

Kepala Desa Candi Suparman turut menerima dengan terbuka dan senang hati dengan berjalannya BBI kembali setelah selama ini nelayan kesulitan mencari bibit kerapu sehingga membeli dari luar.

“Pihak pemerintah desa berharap BBI kelas dengan usaha yang dibangun mampu memberikan kontribusi besar kepada nelayan di Desa Candi dan sekitar, seperti memberikan bantuan atau pinjaman bibit, memberikan pengetahuan bagaimana proses budidaya kerapu yang baik,” kata Suparman.

Aziyanto atau akrab disapa Bang Ian, sangat mengapresiasi berjalannya pendamingan BBI kembali. “Saya berharap BBI mampu melakukan pemijahan sendiri dan tidak tergantung dari supply luar yang selama ini dilakukan dari Batam. Kedepannya Desa Lestari bisa terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang dulu pernah terlibat dalam pembangunan BBI sehingga tidak ada yang putus informasi tentang BBI,” ujarnya.

Dukungan dari berbagai pihak terhadap BBI Anambas ini menjadi modal awal yang cukup baik bagi Medco dan Perkumpulan Desa Lestari menjalankan program peningkatan kapasitas pemijahan ikan kerapu yang berkelanjutan. Adanya program ini menjadi harapan bagi BBI Anambas agar bisa mengoptimalkan pengembangan budidaya ikan kerapu. (LA)

Desa Harus Miliki Kebijakan yang Lindungi Kesehatan Warganya

Bengkayang (30/6) – Sebanyak 37 peserta dari 10 desa dampingan PKMD Serukam mengikuti Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa pada Senin-Rabu, 28-30 Juni 2021. Kegiatan tersebut diadakan di Hotel Jovan, Bengkayang, Kalimantan Barat.

Pelatihan ini merupakan bentuk kontribusi PKMD Bethesda Serukam kepada desa-desa dampingan di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak, dalam mendukung dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa di bidang kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun peraturan. Direktur PKMD Bethesda Serukam, Nikolaus, berharap agar peserta pelatihan mampu menghasilkan rumusan awal peraturan desa tentang kesehatan masyarakat yang holistik dan berkelanjutan bagi masing-masing desa asal peserta.

Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang, Dodorikus AP, menyampaikan materi tentang kebijakan desa. Dodorikus memaparkan peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang desa, diantaranya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Selanjutnya, Nurul Purnamasari dan Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari secara bergiliran menyampaikan materi tentang teknik penyusunan peraturan desa. Penyampaian materi oleh Nurul dan Eko dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting karena situasi pandemi yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk hadir secara langsug di Bengkayang.

“Ingat definisi desa, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang kemudian itu menjadi entitas yang ada di suatu wilayah,” kata Eko.

Eko juga menyebut pada dasarnya penyusunan peraturan desa harus dilandasi tiga hal penting yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai konsiderannya. Kemudian Eko mengaitkan landasan-landasan tersebut dengan membedah contoh Peraturan Desa Goa Boma supaya para peserta bisa dapat lebih mudah memahami.

Meski penyampaian materi dilakukan secara daring, kegiatan pelatihan berjalan cukup lancar, komunikatif, dan gembira. Peserta terlihat aktif bertanya seputar materi dan implementasi penyusunan peraturan desa.

Para peserta pun melakukan praktik menyusun rencana peraturan desa untuk desa mereka masing-masing. Ada dua isu strategis yang menjadi perhatian para peserta perwakilan desa, yaitu kesehatan dan lingkungan. Peserta pelatihan mengaku adanya Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa ini membangun semangat mereka untuk merencanakan dan menyusun peraturan desa. “Pertemuan kita dua hari ini sangat mengedukasi sekali buat kita semua. Ada hal-hal yang belum kita ketahui. Kita pun diberi materi yang luar biasa. Itu jadi semangat buat kami menyusun perdes di desa masing-masing,” ujar Amdan, Kepala Desa Goa Boma. (LA)

Indonesia Miliki Sumber Daya Filantropi untuk Bangun Desa

Jakarta (17/6) – Sebanyak 107 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Webinar bertema Menggalang Sumber Daya dan Kemitraan untuk Membangun Desa pada Kamis (17/6) siang. Webinar tersebut diselenggarakan Penabulu Foundation dalam program Co-Evolve yang didukung European Union melalui Zoom Meetings.

Tino Yosepyn yang mewakili pengelola program Co-Evolve menyampaikan bahwa webinar tersebut bertujuan sebagai momentum bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat berbagi pengalaman dalam membangun kolaborasi antar pihak untuk pemberdayaan desa.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin dan Ketua Perkumpulan Desa Lestari Nurul Purnamasari menjadi narasumber pada acara webinar kali ini. Webinar selama dua jam dipandu oleh Sri Purwani.

Filantropi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan menyumbang, berbagi dan bersedekah dengan sesama. Hamid menjelaskan filantropi memiliki sumber daya untuk membangun desa. Dirinya menyebut Indonesia memiliki potensi dan realisasi filantropi yang besar. “Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia,” katanya.

Lebih lanjut, Hamid menyebut pembangunan desa menjadi prioritas filantropi. Ada beberapa alasan, diantaranya potensi dan kultur filantropi di desa cukup kuat dan bisa digerakkan untuk pembangunan desa; desa memiliki sumber daya yang bisa jadi nilai tambah dalam bermitra, alokasi anggaran pembangunan desa cukup besar; dan program pengembangan desa menjadi produk atau program yang banyak disukai dan didukung mitra dan donatur.

Hamid menekankan pentingnya pengemasan dan penawaran program yang menarik supaya kegiatan filantropi di desa dapat berjalan sesuai rencana. “Kita berkomunikasi tidak hanya sebagai peminta sumbangan tapi sebagai entrepreneur,” ucap Hamid.

Nurul berbagi pengalaman Perkumpulan Desa Lestari selama melakukan kolaborasi dengan CSR perusahaan sebagai salah satu kegiatan filantropi antara NGO dengan perusahaan. Nurul mengaku beberapa kolaborasi yang telah dilakukan berawal dari komunikasi personal yang diformalkan menjadi komunikasi antar lembaga.

“Ketika semuanya berawal dari komunikasi personal, ada beberapa kawan dari perusahaan yang kemudian mengecek dari website. Sehingga publikasi menjadi penting untuk bisa mendapat energi dari perusahaan,” jelasnya.

Perkumpulan Desa Lestari melakukan refleksi untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi, diantaranya nilai organisasi, kebutuhan komunitas, dan tujuan CSR perusahaan yang sinkron; komunitas atau masyarakat adalah subjek sementara PDL dan CSR perusahaan adalah mitra komunitas dalam mencapai tujuan; publikasi kegiatan dan cerita perubahan program; dan menjaga komunikasi antar lembaga secara formal dan informal.

Usai pemaparan materi, Sri Purwani selaku moderator membuka sesi tanya jawab. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terutama tentang strategi berleasi dengan perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa dan prioritas pembangunan desa.

Acara Webinar Menggalang Sumber Daya dan Kemitraan untuk Membangun Desa mendapat respon positif para peserta. Tidak sedikit pertanyaan dari mereka yang berkembang menjadi diskusi interaktif dalam fitur chat room maupun secara langsung kepada narasumber. Peserta berharap topik-topik tentang pemberdayaan desa dapat menjadi bahasan dalam webinar selanjutnya. (LA)