Masyarakat Indonesia sedang menuju perubahan relasi, khususnya relasi antara pemerintah (Negara) dan masyarakat. Perubahan ini mengandung unsur penguatan peran aktif warga; khususnya peran warga desa dalam pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain, demokrasi yang diprakarsai oleh warga semakin menguat seiring dengan tumbuhnya aneka institusi atau lembaga penopang demokrasi di tingkat akar rumput, yaitu pedesaan.

Banyak institusi atau lembaga penopang demokrasi muncul di tengah masyarakat berbentuk kelompok-kelompok petani, pemakai air, kepemudaan, perempuan, pembinaan anak usia dini, peduli lingkungan, lembaga permusyawaratan masyarakat, dan lain-lain. Kemunculan institusi atau lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bergesernya formasi bentuk pemerintahan yang sentralistik menuju kekuatan yang semakin mendekat dengan warga desa. Warga mulai bersemangat dalam memberikan aspirasi dan bertanggung jawab atas kehidupan di wilayah mereka. Proses pergeseran ini menunjukan lembaga perwakilan warga dan pemerintah bukan lagi menjadi satu-satunya penentu kebijakan publik tetapi peran aktif dan partisipasi warga desalah yang mulai menjadi sistem untuk pengambilan keputusan, pemantau, dan penilai kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan bagi warga desa.

Pada konteks penentu kebijakan publik yang termanifes melalui peraturan-peraturan, peran aktif dan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan (governance) dipahami sebagai bentuk inisiatif untuk melakukan pengorganisasian diri dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan publik. Pengambilan keputusan dan berbagai kebijakan publik memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat desa. Berlakunya UU Desa dan UU Pemerintah Daerah, bentuk dan praktek peran aktif dan partisipasi warga desa tampak pada:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kabupaten;

2. Pemantauan warga terhadap praktek pelayanan publik;

3. Keterlibatan warga dalam pemantauan anggaran pembangunan;

4. Kampanye untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab bagi kepentingan warga.

Pada tataran implementasi, peran serta dan partisipasi warga tercermin dalam pembagunan pedesaan. Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan terlaksana melalaui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa  terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Alur Perencanaan Kebijakan Pembangunan Desa.

Berdasarkan UU Desa, alokasi Dana Desa telah disalurkan langsung dari APBN bagi pembiayaan pembangunan desa sejak 2015, disamping DAU, DAK, ADD dan PAD yang telah menjadi penerimaan desa selama ini. Adanya alokasi Dana Desa  telah sedikit banyak mengubah siklus perencanaan pembangunan desa, dan terutama mengubah pola pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

Seluruh rangkaian kegiatan pembangunan sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tampak nyata dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan. Pada arena inilah masyarakat terlibat dalam berbagai peran melalui institusi-institusi warga untuk menyuarakan dan memberikan masukan sebelum kebijakan atau peraturan itu sah dan berlaku secara resmi.