Pemerintah Kampung Tanjung Batu Mulai Susun Perkam Mangrove

Memiliki ratusan hektar hutan mangrove yang indah tentu menjadi keunikan dan kebanggaan tersendiri bagi  masyarakat Kampung Tanjung Batu, Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur. Terlebih kampung tersebut ditumbuhi sekitar 42 jenis tumbuhan mangrove dan salah satunya merupakan jenis langka di dunia. Tak heran hutan mangrove Tanjung Batu kini mulai dilirik oleh wisatawan mancanegara sebagai destinasi wisata.

“Kampung Tanjung Batu berfungsi sebagai daerah penyangga wisata Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, dan Maratua, juga memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar. Utamanya perikanan, bahkan termasuk penghasil perikanan terbesar di Kabupaten Berau. Sebagian besar masyarakat tergantung pada hasil perikanan dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Sementara keberadaan potensi perikanan yang besar juga tergantung dari kelestarian ekosistem mangrove yang terjaga,” terang Jorjis, Kepala Kampung Tanjung Batu

Ia menegaskan ekosistem mangrove di Tanjung Batu secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat langsung yaitu sebagai penghasil sumberdaya perikanan. Masyarakat Kampung Tanjung Batu yang mempunyai usaha perikanan seperti penangkapan masih tergantung dengan keberadaan ekosistem mangrove karena mangrove adalah tempat berlindung dan mencari ikan. Ekosistem mangrove di Kampung Tanjung Batu terjaga agar dapat memberikan manfaat dan dapat berfungsi sebagai pelindung dari hempasan ombak dan abrasi pantai.

”Ekosistem mangrove yang lestari sebagai tempat pembesaran, sebagai tempat mencari makan bagi ikan, kepiting dan biota lainnya,” tegasnya.

Pemerintah Kampung Batu mulai menangkap potensi hutan mangrove menjadi kawasan ekowisata. Menurut Kepala Kampung Tanjung Batu, kawasan hutan mangrove Tanjung Batu merupakan Area Penggunaan Lain (APL). Saat ini kawasan tersebut sudah dibangun track sepanjang 1500 meter melalui program hibah LSM. Selain itu dibangun pula gedung Pusat Informasi Mangrove (PIM). Aset berupa track dan gedung PIM telah diserahkan ke Pemerintah Kampung. Ia memandang perlu ada kebijakan di tingkat desa untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Kebijakan tersebut akan terwujud dalam bentuk Peraturan Kampung (Perkam) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK).

Konsorsium Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari (PDL) bekerja sama dengan TFCA Kalimantan tengah menjalankan program di Tanjung Batu untuk mendukung kelestarian kawasan ekosistem mangrove Tanjung Batu. Dukungan tersebut berupa kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Kampung tentang mangrove. Kemudian, JALA akan melakukan kerja sama melalui skema kemitraan dengan perusahaan perkebunan yang wilayah kerjanya bersinggungan dengan kawasan mangrove. Sehingga upaya pelestarian mangrove akan menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Ketua BPK Tanjung Batu Pucaisyah mengatakan pihaknya telah memiliki rancangan Perkam tentang pengelolaan mangrove. Bahkan Pucaisyah mengaku sudah berkonsultasi ke Bagian Hukum Daerah. Namun, sampai saat ini BPK Tanjung Batu belum mendapat kesepakatan bersama dengan Kepala Kampung. 

Pucaisyah berharap rencangan Perkam tersebut dapat dijadikan rujukan regulasi setelah Perda turun. “Karena bagaimanapun juga Perkam yang kami susun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Perda. Apalagi kawasan yang akan kita kelola merupakan kawasan APL. Tentu kita tunggu Perda-nya,” kata Pucaisyah

Project Oficer TFCA Kalimantan Rian mengatakan saat ini Pemkab Berau sedang menyusun Perda perlindungan mangrove. Perda tersebut akan mengatur penataan dan penetepan kawasan mangrove pada Area Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan draft Perda, kawasan ekosistem mangrove  pada wilayah APL akan ditetapkan sebagai kawasan lindung, budidaya, dan pemanfaatan umum.

“Pemanfaatan ekowisata mangrove akan masuk pada kategori penetapan kawasan lindung,” katanya.

Rian menambahkan setidaknya ada empat hal penting yang seharusnya ada pada pengelolaan ekowisata. Pertama, tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kedua, melindungi dan melestarikan adat istiadat serta budaya lokal. Ketiga, selalu mau untuk menerima dan berbagi pengetahuan. Dan yang keempat, pengelolaan ekowisata harus mendatangkan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat.

Seiring dengan proses penyusunan Perda, Kampung Tanjung Batu juga dapat memulai menyusun Perkam tentang mangrove. “Karena sekarang masih tahap revisi, nanti setelah disahkan dan diundangkan dapat menjadi bahan rujukan  pembahasan Perkam,” pungkasnya. (ES)

Tingkatkan Pendapatan Asli, Kampung Tanjung Batu Mulai Kelola Aset

Berau (20/2) – Konsorsium Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari (PDL) menggelar Pelatihan Penyusunan Peraturan Kampung (Perkam) bagi Pemerintah Kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur. Pelatihan yang didukung TFCA Kalimantan ini berlangsung di Pendopo Kampung pada 18-20 Februari 2018 mendapat perhatian serius dari peserta.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tidak hanya memfasilitasi peserta berupa teknik penyusunan peraturan kampung. Kegiatan ini juga menyusun rancangan Perkam tentang pungutan dan pengelolaan mangrove. Materi dasar penyusunan Perkam diberikan sembari mengajak para peserta mengidentifikasi aset kampung.

Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari mengatakan bahwa setiap desa atau kampung pasti memiliki aset. Aset kampung dapat berasal dari kekayaan asli milik kampung, dapat juga kekayaan yang dibeli melalui beban APBDesa/Kampung. Aset kampung yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli kampung. Pemanfaatan aset kampung dapat dilakukan sendiri, kerja sama, maupun dipindahtangankan.

“Nantinya semua penerimaan yang berasal dari pungutan pemanfaatan aset kampung masuk dalam pendapatan asli kampung, direncanakan, digunakan, dicatat  dan dilaporkan secara transparan,” ujar Eko.

Kepala Kampung Tanjung Batu Jorjis memaparkan kampungnya memiliki banyak sekali aset. Hanya saja selama ini pemanfaatanya belum dapat menyumbang pendapatan asli desa. Sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018, kampung dapat melakukan pungutan terhadap pemanfaatan aset kampung guna meningkatkan PADesa. Nantinya pungutan yang didapat dari hasil pemanfaatan aset kampung akan digunakan untuk membiayai kegiatan kewenangan kampung, misalnya biaya pemeliharaan dan operasional. Selama ini biaya pemeliharaan dibebankan dari Alokasi Dana Kampung. Namun besarnya pungutan harus dikonsultasikan dengan masyarakat kampung karena merekalah yang nanti akan dibebani pungutan.

Lebih lanjut, Jorjis mengatakan setelah Perkam disepakati bersama BPK, Perkam masih akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Apalagi Perkam tentang pungutan kampung. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada evaluasi dari Bupati, maka peraturan kampung ini mulai berlaku. ”Tetapi jika ada evaluasi maka kami harus memperbaikinya,” tegas Jorjis

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Pucaisyah turut mengatakan penyusunan peraturan kampung harus dikonsultasikan kepada masyarakat dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan. Setelah disepakati bersama, Perkam masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

“BPK akan mengundang warga masyarakat untuk mensosialisasikan Perkam dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Kampung Tanjung Batu Mardani menjelaskan nantinya khusus untuk pengelolaan aset, ekowisata mangrove akan memberdayakan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Perkam tentang pungutan akan menjadi payung hukum bagi BUMK selaku pengelola wisata untuk memungut retribusi. Selama ini wisata mangrove dikelola oleh kelompok Pusat Informasi Mangrove (PIM) yang merupakan unit usaha BUMK. Namun, mereka belum berani memungut retribusi karena belum ada payung hukumnya.

“Setelah Perkam tentang pungutan mulai berlaku, pengelola wisata mangrove akan mempunyai payung hukum yang jelas. Besaran retribusi juga sudah ditentukan dalam Perkam,” jelas Mardani. (ES)

Bangun BUMK, Kampung Sumber Agung Berau Manfaatkan Rumput Laut

Meski kampung tak memiliki aset laut, potensi kekayaan laut Indonesia menjadi harapan sekaligus masa depan yang baik untuk diolah sebagai sumber penghidupan. Kampung Sumber Agung, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, melirik potensi rumput laut. Kini mereka tengah mengembangkan rumput laut sebagai produk unggulan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). 

Tim Desa Lestari mendapatkan kesempatan dari Yayasan Peduli Konservasi Alam (PEKA) Indonesia untuk mengunjungi kampung yang berada di tengah perkebunan sawit selama sepekan. Kedatangan Tim Desa Lestari tidak lain untuk memperkuat peran BUMK Mandiri Sejahtera yang belum genap dua bulan dibentuk Pemerintah Kampung. 

Pemanfaatan rumput laut diyakini dapat lebih maksimal untuk mendukung keragaman produk olahan hasil laut. Produk tersebut dapat memperkuat perekonomian kampung.

Sekretaris Kampung Sumber Agung Suparno Edi mengaku senang BUMK Sumber Agung berani menaruh perhatian pada produk hasil laut. Menurutnya, upaya BUMK melirik potensi laut yang terletak sekitar enam kilometer dari kantor desa bukan tanpa alasan. Selama ini wilayah Berau, khususnya Batu Putih, diakui melimpah hasil ikan laut. Akan tetapi, potensi hasil laut seperti rumput laut belum banyak digarap.

“Kami berharap teman-teman Tim Desa Lestari dan PEKA dapat memperkuat bidikan BUMK yang dijalankan anak-anak muda kampung kami,” ujar Suparno saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (16/11) lalu. 

Suparno mengaku peran BUMK di Sumber Agung masih perlu diperkuat organisasi agar perannya terasa dalam pembangunan perekonomian pedesaan atau kampung melalui wirausaha kampung. “Dengan demikian gerak pembangunan fisik dan ekonomi bisa seiring sejalan,” imbuhnya. 

Kampung Sumber Agung memiliki perhatian besar terhadap BUMK. Umumnya kampung dan desa lain, Sumber Agung juga mulai menyiapkan penyertaan modal awal untuk mendorong kiprah BUMK Mandiri Sejahtera untuk tahun anggaran 2018 nanti.

Pada kesempatan diskusi dengan Tim Desa Lestari, Direktur BUMK Mandiri Sejahtera Hedi Darmawan merasa beruntung dengan adanya kemitraan dengan pihak ketiga seperti LSM. Pasalnya, meskipun BUMK yang dipimpinnya sebulan lalu belum mendapatkan anggaran kampung, tetapi sudah melakukan “pemanasan”dengan adanya Konsorsium PEKA di kampungnya. BUMK sudah memulai usaha produksi olahan hasil laut seperti kerupuk, dodol dan terasi.

Menurut Hedi, produk kerupuk, dodol, dan terasi asli Sumber Agung dengan bahan utama rumput laut dan udang rebon bukan hanya khas. Produk makanan asli kampung yang memanfaatkan kekayaan hasil laut Indonesia diolah tangan-tangan kreatif kelompok perempuan Sumber Agung dan dipasarkan BUMK mulai disambut antusias warga masyarakat.

“Tiga produk kami coba ternyata laris manis dibeli masyarakat kampung sendiri dan beberapa juga kampung tetangga. Ini pertanda pelung usaha baik bagi kelompok perempuan juga BUMK sendiri,” kata Hedi.

Hedi mengaku saat ini memang bahan baku rumput laut dan udang rebon untuk produksi ketiga icon kampung Sumber Agung masih bergantung dari kampung lain yakni Batu Putih. Dirinya khawatir ketergantungan bahan dari luar kampung Sumber Agung kedepan mengundang persoalan tersendiri dalam laju kesinambungan usaha kerupuk dan dodol yang tengah “naik daun”. 

Produksi kerupuk, dodol, dan terasi akan terus berjalan seiring dengan program BUMK bersama Pemerintah Kampung dan Konsorsium PEKA yang mulai memikirkan perlunya gerakan budidaya rumput laut sebagai wujud keswadayaan dan kemandirian kampung.

“Sambil tetap menjalankan produksi yang sudah jalan, kedepan kami ingin rumput laut bisa kami hasilkan sendiri dari teman-teman kelompok nelayan,” lanjut Ratna Sari, pemudi setempat yang aktif terlibat dalam kiprah Konsorsium PEKA.

Budidaya penanaman rumput laut pertama memang pernah gagal karena serangan penyu. Namun PEKA dan kelompok nelayan pantang menyerah. Konsorsium terdiri dari Yayasan PEKA Indonesia, Yayasan Lamin Segawi, Yayasan Penyu Berau, Pemerintah Kabupaten Berau, yang didukung oleh Millennium Challenge Corporation Account-Indonesia (MCCAI) kini kembali memprakarsai budidaya rumput laut dengan kelompok nelayan setempat sebagai salah satu daya dukung kemandirian memproduksi rumput laut kampung.

Awak pengurus BUMK sendiri secara khusus menyaksikan langsung penanaman rumput laut sebanyak 3,1 ton dari Bontang. Dibutuhkan waktu selama tiga hari pemasangan bibit rumput laut yang 45 hari kedepan hendaknya sudah bisa panen perdana.

Sembari menunggu hasil panen budidaya rumput laut, BUMK Mandiri Sejahtera memperkuat lembaga. Tim Desa Lestari sebagai mitra membantu BUMK Mandiri Sejahtera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Focus Group Discussion (FGD) pengurus BUMK. Adanya SOP nantinya membuat pengelolaan BUMK berjalan dengan baik dan terarah.

Tak terkecuali, tetangga Sumber Agung yakni Kampung Giring-Giring, di Kecamatan Biduk-Biduk, juga mempersiapkan SOP BUMK guna mendukung laju industri kreatif kampung seperti produksi minyak kelapa, pengolahan serabut kelapa dan usaha layanan simpan pinjam untuk memperkuat permodalan pegiat usaha kecil menengah Giring Giring.

Tak hanya BUMK Mandiri Sejahtera di Kampung Sumber Agung, kampung tetangga juga turut memperkuat lembaga kewirausahaan desa. Kampung Giring-giring di Kecamatan Biduk-biduk mempersiapkan SOP BUMK guna mendukung laju industri kreatif. Beberapa usaha dari industri kreatif antara lain minyak kelapa dan pengolahan serabut kelapa. Selain itu, ada juga usaha layanan simpan pinjam untuk memeprkuat modal pegiat usaha kecil menengah di Giring-giring.

Konsorsium PEKA tengah mengupayakan sumber listrik untuk mendukung pelaku usaha dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kampung Sumber Agung dan Giring-giring.

Executive Committee Yayasan PEKA Indonesia Farhan memastikan Desember 2017 mendatang ada penambahan pasokan listrik tenaga surya di dua desa yang saat ini sedang dikebut untuk daya dukung sektor usaha kecil. PEKA dalam beberapa tahun menaruh perhatian besar kedua kampung di Berau ini agar geliat perekonomian semakin terlihat tumbuh sejalan dengan semangat pemerintah menempatkan desa dan kampung garda depan  pembangunan sebagaimana amanat UU Desa.

Selain pembangunan fisik, pembangunan nonfisik juga PEKA lakukan seperti pelatihan kewirausahaan baik kelompok pelaku usaha kecil, pegiat induatri kreatif, kelompok nelayan, pedagang, wirausaha muda. Sebanyak 100 ribu bibit kelapa hibrida rencananya akan ditanam di kawasan sebagai upaya peremajaan kelapa lokal. (ETG)