Yayasan Penabulu Bekali Penggerak Masyarakat dengan Kemampuan Organisatoris dan Kepemimpinan

Fasilitator menggunakan permainan sebagai media penyampaian materi, sebagai salah satu cara mencegah suasana statis dalam sesi-sesi pelatihan.
Fasilitator menggunakan permainan sebagai media penyampaian materi, sebagai salah satu cara mencegah suasana statis dalam sesi-sesi pelatihan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (21/07) – Sebanyak 22 orang Penggerak Masyarakat dari berbagai program yang dilaksanakan Yayasan Penabulu di berbagai penjuru negeri mengikuti program pelatihan pengembangan kapasitas selama tujuh hari di Wisma Maria Sedayu Yogyakarta pada 18-24 Juli 2016. Peserta merupakan implementor berbagai program Penabulu di Aceh (Kabupaten Lhokseumawe), Kalimantan Timur (Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu), Jawa Barat (Kabupaten Garut), Yogyakarta (Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo), dan Jakarta.

Tugas Penggerak Masyarakat tidak cukup sekadar menguasai regulasi mulai dari Undang-undang hingga regulasi turunannya. Yayasan Penabulu membentuk para Penggerak Masyarakat dengan menumbuhkan nilai kepemimpinan, kemampuan pengorganisasasian masyarakat dan kemampuan analisis sosial. Pembangunan berperspektif hak asasi manusia (HAM) juga menjadi syarat penting dalam pemberdayaan pembangunan di berbagai aspek, khususnya pembangunan perdesaan.

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan untuk membekali para pelaksana program agar memiliki kepekaan yang lebih tajam dalam melihat dinamika masyarakat dan mampu menyusun strategi dalam memberdayakan masyarakat di wilayah-wilayah program kerjanya. Pelatihan ini difasilitasi oleh para aktivis senior penggerak masyarakat, yaitu Sri Purwani, Budi Susilo, Eko Prasetyo, Theresia Eko Setyowati, Ahmad Rofik, dan Setyo Dwi Herwanto.

Suhud Ridwan, salah satu implementor program di Mahakam Ulu, mengatakan, isu HAM bagi para Penggerak Masyarakat cukup penting untuk berbaur dengan masyarakat, terutama masyarakat desa. “Penggerak memiliki tanggungjawab menumbuhkan kesadaran masyarakat sipil bahwa hak asasi mencakup berbagai sektor seperti hak rakyat akan lingkungan sehat, keterbukaan informasi publik, pendidikan, kehidupan layak serta pekerjaan, hak pendidikan, hak perlindungan dari Negara. Kesadaran masyarakat tersebut akan mempengaruhi penentuan kebijakan stretegis, termasuk di tingkat desa,” ucapnya.

Pelaksana program Pusat Layanan Juru (PLJ) Bahasa Isyarat untuk difabel Jane Siregar mengatakan pelatihan pengembangan kapasitas ini membuat peserta semakin memahami permasalahan pada program yang tengah dilaksanakan. “Pelatihan ini bersifat aplikatif untuk semakin memahami permasalahan dalam kontek program yang sedang dijalankan. Paling tidak kami dapat semakin tajam memahami kebutuhan komunitas yang akan didampingi,” kata Jane.

Koordinator Unit Learn Penabulu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi mengatakan Indonesia merupakan negara besar di kawasan Asia Tenggara yang sedang melaksanakan pembangunan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, dengan lahirnya peraturan perundang-undangan menyangkut masa depan desa. Menurutnya, hal itu bukan tanpa tantangan, seperti tidak sinkronnya regulasi di berbagai tingkat, kapasitas aparat pemerintahan yang lemah, peran perempuan yang masih terpingirkan dalam pembangunan, pengelolaan sumberdaya lokal yang kurang efektif, dan tata kelola keuangan daerah sampai desa yang belum tersistem dengan baik.

Menurut Fransisca pada tahapan tersebut sangat dibutuhkan peran individu warga negara menciptakan kondisi sosial yang mendukung terciptanya pembangunan dan pengembangan organisasi atau institusi pembangunan yang demokratis. Salah  aktor pendukung tahapan pembangunan yang adil adalah masyarakat sipil yang membutuhkan kepemimpinan yang visioner.

“Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan individu dan masyarakat untuk berkomitmen pada nilai-nilai sehingga berpengaruh pada sistem sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang lebih adil,” ucap Fransisca.

Mia menambahkan, sebagai organisasi pembelajar, Penabulu tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kapasitas organisasi maupun personelnya sebagai ujung tombak dan kerja-kerja pendampingan masyarakat di lapangan untuk melayani masyarakat yang miskin dan terpinggirkan.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas, baik pengetahuan maupun keterampilan para Penggerak Masyarakat agar mampu mendorong transformasi sosial, dengan menggunakan paradigma penguatan kepemimpinan masyarakat sipil yang kontekstual dengan situasi dan kebutuhan perubahan. Para penggerak diharapkan memahami situasi pembangunan global dan nilai-nilai HAM-Ekosob (ekonomi, sosial, budaya) mampu melihat posisi peran masyarakat sipil dalam pembangunan, serta memahami peran, posisi dan tanggungjawab sebagai penggerak masyarakat secara terampil dengan metode pengelolaan, prinsip dan alur program. (EG)