Yogyakarta (4/9) – BUMDes Makmur Mandiri Desa Garung Lor dan BUMDes Sumber Joyo Desa Kedungdowo mengunjungi 3 BUMDes di Yogyakarta pada Sabtu sampai Minggu (2-3/9). Kunjungan BUMDes dampingan Perkumpulan Desa Lestari (PDL) bersama Lokadata ke BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo, BUMDes Sindu Mandiri Desa Sinduadi, dan BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo dalam rangka Studi Tiru.
Ada 17 orang peserta dari unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes didampingi oleh staf PDL dan Lokadata yang menngikuti kegiatan ini. Pelibatan pemerintahan desa dan BPD supaya mereka mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung usaha pengelolaan sampah di desa. Peserta dari BUMDes diarahkan untuk menyerap pengetahuan tentang operasionalisasi usaha pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah di 3 desa di Yogyakarta secara terintegrasi dilakukan oleh beberapa pihak, tidak hanya BUMDes saja. Bahkan pihak desa pun ikut turun tangan berpartisipasi.
“Sampah adalah masalah bersama di desa. Penanganannya pun harus melibatkan semua pihak, baik desa, BUMDes, maupun masyarakat. Tidak boleh melemparkan penyelesaian masalah komunal kepada satu pihak saja. Akibatnya BUMDes yang harus menanggung kerugian sendiri.” Kata Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi.
Dengan demikian, penanganan sampah di Desa Panggungharjo pun melibatkan beberapa pihak. Desa menangani sampah organik, BUMDes menangani sampah anorganik, pelanggan menangani sampahnya sendiri dengan memilah secara mandiri. Kalau tidak, pelanggan dibebani tarif retrubusi per bobot sampah yang dibuang ke TPST yang telah ditentukan
Pengelolaan sampah di TPST Desa Sinduadi dirancang secara terintegrasi. Sampah dipilah menjadi sampah bernilai ekonomis, organik, dan residu. Sampah organik diolah di bak-bak dengan menggunakan maggot. Maggot yang dihasilkan digunakan untuk pakan ikan dan ternak bebek di lokasi TPST. “Hasil produksi ikan dan bebek menjadi sumber pendapatan tambahan bagi BUMDes selain retribusi sampah dan penjualan sampah bernilai ekonomis,” ujar Staf Lapangan PDL Mikdon Purba
Pengambilan sampah oleh BUMDes Amarta dari pelanggan bermitra dengan petugas pengambil sampah pribadi dan pengambil sampah yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat. Sampah dipilah di TPS menjadi sampah bernilai ekonomis, organik, dan residu. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos dan sebagian lagi diolah dengan bantuan maggot. Pupuk kompos secara rutin diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup yang selama ini sudah bekerjasama dengan BUMDes.
Peserta kunjungan dari desa dan BUMDes di Kudus mendapat inspirasi dan titik terang akan permasalahan pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Selama ini penanganan sampah di sana masih sebatas oleh BUMDes saja sehingga hasilnya kurang maksimal.
“Sistem operasional pengelolaan sampah di TPS Panggungharjo bisa diterapkan di Desa Kedungdowo. Penambahan modal BUMDes yang sudah dianggarkan tahun ini sebesar 200 juta nanti akan digunakan untuk mengadakan mesin pemilah sampah dan incinerator. Menurut perkiraan saya dengan adanya alat itu nanti sampah bisa habis dikelola di TPS3R Kedungdowo, tidak perlu diangkut ke TPA Tanjungrejo lagi,” ungkap Direktur BUMDes Sumber Joyo Desa Kedungdowo Syaiful Anas.
Setelah melihat langsung proses penanganan sampah di 3 BUMDes di Yogyakarta, perangkat desa berkomitmen mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di desa masing-masing. “Semua sepakat akan mengubah sistem pengelolaan sampah di desa. Dari pihak Pemdes dan BPD akan menangani masalah kebijakan anggaran yaitu penambahan modal desa untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan BUMDes,” ucap Sekretaris Desa Garung Lor Kodir.
Studi Tiru BUMDes Makmur Mandiri Desa Garung Lor dan BUMDes Sumber Joyo Desa Kedungdowo Kabupaten Kudus ke BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo, BUMDes Sindu Mandiri Desa Sinduadi, dan BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo Yogyakarta menambah pengetahuan tentang kebijakan dan tata kelola sampah desa. Harapannya BUMDes Makmur Mandiri dan BUMDes Sumberjoyo mampu menduplikasi atau memodifikasi model-model pengelolaan sampah dari 3 BUMDes yang dikunjungi, sesuai dengan kebutuhan serta kondisi desa masing-masing. Selain itu Pemerintah Desa dan BPD juga diharapkan mampu menyusun kebijakan baru dan/memaksimalkan kebijakan yang sudah ada untuk mendukung kegiatan unit usaha pengelolaan sampah. (LA)