Skip to content
Tata Kelola
Pemerintahan Desa

Masyarakat Indonesia sedang menuju perubahan relasi, khususnya relasi antara pemerintah (Negara) dan masyarakat. Perubahan ini mengandung unsur penguatan peran aktif warga; termasuk peran warga desa dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi yang diprakarsai oleh warga semakin menguat seiring dengan tumbuhnya aneka institusi atau lembaga penopang demokrasi di tingkat akar rumput, yaitu pedesaan.

Banyak institusi atau lembaga penopang demokrasi muncul di tengah masyarakat berbentuk kelompok-kelompok petani, pemakai air, kepemudaan, perempuan, pembinaan anak usia dini, peduli lingkungan, lembaga permusyawaratan masyarakat, dan lain-lain. Kemunculan institusi atau lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bergesernya formasi bentuk pemerintahan yang sentralistik menuju kekuatan yang semakin mendekat dengan warga desa. Warga mulai bersemangat memberikan aspirasi dan bertanggung jawab atas kehidupan di wilayah mereka. Proses pergeseran ini menunjukan lembaga perwakilan warga dan pemerintah bukan lagi menjadi satu-satunya penentu kebijakan publik tetapi peran aktif dan partisipasi warga desalah yang mulai menjadi sistem untuk pengambilan keputusan, pemantau, dan penilai kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan bagi warga desa.

Pada konteks penentu kebijakan publik yang termanifes melalui peraturan-peraturan, peran aktif dan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan desa dipahami sebagai bentuk inisiatif melakukan pengorganisasian diri dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan publik. Pengambilan keputusan dan berbagai kebijakan publik memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pemberlakuan UU Desa dan UU Pemerintah Daerah, bentuk dan praktek peran aktif dan partisipasi warga desa tampak pada:

  1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kabupaten;
  2. Pemantauan warga terhadap praktek pelayanan publik;
  3. Keterlibatan warga dalam pemantauan anggaran pembangunan;
  4. Kampanye untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab bagi kepentingan warga.

Pada tataran implementasi, peran serta dan partisipasi warga tercermin dalam pembagunan pedesaan. Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan terlaksana melalaui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Alur Perencanaan Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasarkan UU Desa, alokasi Dana Desa telah disalurkan langsung dari APBN bagi pembiayaan pembangunan desa sejak 2015, disamping DAU, DAK, ADD dan PAD yang selama ini telah menjadi penerimaan desa. Adanya alokasi Dana Desa telah sedikit banyak mengubah siklus perencanaan pembangunan desa, dan terutama mengubah pola pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

Seluruh rangkaian kegiatan pembangunan sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tampak nyata dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan. Pada arena inilah masyarakat terlibat dalam berbagai peran melalui institusi-institusi warga untuk menyuarakan dan memberikan masukan sebelum kebijakan atau peraturan itu sah dan berlaku secara resmi.

Pemberdayaan
Masyarakat

Mandiri didefinisikan sebagai keadaan satu pihak dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak-pihak lain. Namun, kemandirian (independence) juga dinyatakan sebagai perspektif yang sama sekali berbeda dengan saling ketergantungan (interdependence). Kondisi saling ketergantungan mensyaratkan kolaborasi dan sinergitas multipihak. Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan saat ini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan (pemerintah, sektor usaha dan masyarakat sipil), dalam ruang kesetaraan dialog yang cukup luas bagi begitu kompleksnya permasalahan dan kondisi yang sesungguhnya kini dihadapi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi menghadapkan kita pada tantangan besar. Tantangan itu terlihat pada ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang tampak nyata dalam pelanggaran HAM, degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Melihat tantangan yang kompleks ini, kebutuhan strategi pemberdayaan masyarakat desa yang secara khusus diharapkan mampu:

  1. Merespon kondisi dan permasalahan masyarakat desa yang sangat spesifik di masing-masing wilayah.
  2. Membangun strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong terwujudnya konsep desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dengan membangkitkan dan mempertautkan segenap potensi kemampuan para pihak pada tingkat lokal itu sendiri.
  3. Membangun pemberdayaan yang memiliki perspektif jangka panjang dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada sisi lain, UU Desa beserta PP, Permendagri, dan Permen Desa & PDT sudah berlaku secara formal sejak tahun anggaran 2015. Pemberlakukan UU dan peraturan tersebut mendorong dan menuntut perwujudan kemandirian desa. Desa akan mandiri jika masyarakatnya turut serta terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, mengawasi, dan menyusun laporan bersama. Desa memiliki kewenangan besar mengatur rumah tangganya tanpa intervensi program dari pihak luar desa. Tanggung jawab desa bukan lagi dipikul oleh perangkat pemerintah desa, melainkan bersama lembaga desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

Perkumpulan Desa Lestari mengembangkan strategi komprehensif bagi model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari; pembangunan desa yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Besarnya kewenangan desa dalam mengelola seluruh sendi kehidupannya memerlukan proses adaptasi, terutama bagi masyarakatnya. Desa Lestari awalnya merupakan pilot project program village development yang berbasis pendidikan masyarakat yang merupakan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dan mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa. Desa masa depan adalah desa yang masyarakatnya partisipatif, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dibutuhkan masyarakat desa yang sadar pada peran dan tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan desa. Desa harus berdaya bersama seluruh elemen yang ada di dalamnya, melalui penyelenggaraan kewenangan dasar desa yaitu asas rekognisi (hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul) dan asas subsidiaritas (kewenangan lokal berskala desa).

Pada pemberdayaan masyarakat, desa membutuhkan pihak eksternal yang berperan sebagai teman dan informan yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kawasan desa. Masyarakat harus mau dan mampu menjadi subyek pembangunan di era UU Desa. Masyarakat desa adalah mitra yang sejajar dengan perangkat pemerintahan desa. Desa yang otonom adalah konsep yang seharusnya dimaknai sebagai mampunya masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya berdasarkan kemampuan sendiri.

Wirausaha Desa

Geliat perekonomian pedesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi pedesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan. Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan massif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.

Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah unit usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusanya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Pada UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Asas Pembentukan BUMDes

Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di tingkat desa. Pembangunan ekonomi di desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Tata Kelola
Pemerintahan Desa

Masyarakat Indonesia sedang menuju perubahan relasi, khususnya relasi antara pemerintah (Negara) dan masyarakat. Perubahan ini mengandung unsur penguatan peran aktif warga; termasuk peran warga desa dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi yang diprakarsai oleh warga semakin menguat seiring dengan tumbuhnya aneka institusi atau lembaga penopang demokrasi di tingkat akar rumput, yaitu pedesaan.

Banyak institusi atau lembaga penopang demokrasi muncul di tengah masyarakat berbentuk kelompok-kelompok petani, pemakai air, kepemudaan, perempuan, pembinaan anak usia dini, peduli lingkungan, lembaga permusyawaratan masyarakat, dan lain-lain. Kemunculan institusi atau lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bergesernya formasi bentuk pemerintahan yang sentralistik menuju kekuatan yang semakin mendekat dengan warga desa. Warga mulai bersemangat memberikan aspirasi dan bertanggung jawab atas kehidupan di wilayah mereka. Proses pergeseran ini menunjukan lembaga perwakilan warga dan pemerintah bukan lagi menjadi satu-satunya penentu kebijakan publik tetapi peran aktif dan partisipasi warga desalah yang mulai menjadi sistem untuk pengambilan keputusan, pemantau, dan penilai kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan bagi warga desa.

Pada konteks penentu kebijakan publik yang termanifes melalui peraturan-peraturan, peran aktif dan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan desa dipahami sebagai bentuk inisiatif melakukan pengorganisasian diri dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan publik. Pengambilan keputusan dan berbagai kebijakan publik memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pemberlakuan UU Desa dan UU Pemerintah Daerah, bentuk dan praktek peran aktif dan partisipasi warga desa tampak pada:

  1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kabupaten;
  2. Pemantauan warga terhadap praktek pelayanan publik;
  3. Keterlibatan warga dalam pemantauan anggaran pembangunan;
  4. Kampanye untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab bagi kepentingan warga.

Pada tataran implementasi, peran serta dan partisipasi warga tercermin dalam pembagunan pedesaan. Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan terlaksana melalaui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Alur Perencanaan Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasarkan UU Desa, alokasi Dana Desa telah disalurkan langsung dari APBN bagi pembiayaan pembangunan desa sejak 2015, disamping DAU, DAK, ADD dan PAD yang selama ini telah menjadi penerimaan desa. Adanya alokasi Dana Desa telah sedikit banyak mengubah siklus perencanaan pembangunan desa, dan terutama mengubah pola pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

Seluruh rangkaian kegiatan pembangunan sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tampak nyata dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan. Pada arena inilah masyarakat terlibat dalam berbagai peran melalui institusi-institusi warga untuk menyuarakan dan memberikan masukan sebelum kebijakan atau peraturan itu sah dan berlaku secara resmi.

Pemberdayaan
Masyarakat

Mandiri didefinisikan sebagai keadaan satu pihak dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak-pihak lain. Namun, kemandirian (independence) juga dinyatakan sebagai perspektif yang sama sekali berbeda dengan saling ketergantungan (interdependence). Kondisi saling ketergantungan mensyaratkan kolaborasi dan sinergitas multipihak. Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan saat ini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan (pemerintah, sektor usaha dan masyarakat sipil), dalam ruang kesetaraan dialog yang cukup luas bagi begitu kompleksnya permasalahan dan kondisi yang sesungguhnya kini dihadapi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi menghadapkan kita pada tantangan besar. Tantangan itu terlihat pada ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang tampak nyata dalam pelanggaran HAM, degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Melihat tantangan yang kompleks ini, kebutuhan strategi pemberdayaan masyarakat desa yang secara khusus diharapkan mampu:

  1. Merespon kondisi dan permasalahan masyarakat desa yang sangat spesifik di masing-masing wilayah.
  2. Membangun strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong terwujudnya konsep desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dengan membangkitkan dan mempertautkan segenap potensi kemampuan para pihak pada tingkat lokal itu sendiri.
  3. Membangun pemberdayaan yang memiliki perspektif jangka panjang dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada sisi lain, UU Desa beserta PP, Permendagri, dan Permen Desa & PDT sudah berlaku secara formal sejak tahun anggaran 2015. Pemberlakukan UU dan peraturan tersebut mendorong dan menuntut perwujudan kemandirian desa. Desa akan mandiri jika masyarakatnya turut serta terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, mengawasi, dan menyusun laporan bersama. Desa memiliki kewenangan besar mengatur rumah tangganya tanpa intervensi program dari pihak luar desa. Tanggung jawab desa bukan lagi dipikul oleh perangkat pemerintah desa, melainkan bersama lembaga desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

Perkumpulan Desa Lestari mengembangkan strategi komprehensif bagi model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari; pembangunan desa yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Besarnya kewenangan desa dalam mengelola seluruh sendi kehidupannya memerlukan proses adaptasi, terutama bagi masyarakatnya. Desa Lestari awalnya merupakan pilot project program village development yang berbasis pendidikan masyarakat yang merupakan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dan mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa. Desa masa depan adalah desa yang masyarakatnya partisipatif, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dibutuhkan masyarakat desa yang sadar pada peran dan tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan desa. Desa harus berdaya bersama seluruh elemen yang ada di dalamnya, melalui penyelenggaraan kewenangan dasar desa yaitu asas rekognisi (hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul) dan asas subsidiaritas (kewenangan lokal berskala desa).

Pada pemberdayaan masyarakat, desa membutuhkan pihak eksternal yang berperan sebagai teman dan informan yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kawasan desa. Masyarakat harus mau dan mampu menjadi subyek pembangunan di era UU Desa. Masyarakat desa adalah mitra yang sejajar dengan perangkat pemerintahan desa. Desa yang otonom adalah konsep yang seharusnya dimaknai sebagai mampunya masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya berdasarkan kemampuan sendiri.

Wirausaha Desa

Geliat perekonomian pedesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi pedesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan. Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan massif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.

Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah unit usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusanya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Pada UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Asas Pembentukan BUMDes

Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di tingkat desa. Pembangunan ekonomi di desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.