Entitas Desa sebagai lingkup wilayah terkecil di Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi Indonesia yang lebih baik. Fokus pembangunan yang dicanangkan pemerintah Indonesia menjadikan desa sebagai sentra pembangunan Indonesia yang diwujudkan dengan berbagai fasilitas (sarana dan prasarana), dana, para ahli, pendampingan, dan regulasi yang diarahkan bagi pembangunan desa.

Perkumpulan Desa Lestari adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) yang didirikan pada 1 November 2014 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum pada 11 Oktober 2016. Sebagai sebuah OMS, Perkumpulan Desa Lestari menaruh kepedulian pada desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan pembangunan desa, menjadi prioritas utama Perkumpulan Desa Lestari dalam melaksanakan program-program penguatan kapasitas di desa.

Pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang kemudian dikenal dengan sebutan UU Desa) menjadi momentum penting bagi Perkumpulan Desa Lestari untuk turut berkontribusi dalam menguatkan keberdayaan masyarakat desa dalam kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam perjalanannya, Perkumpulan Desa Lestari berupaya mengambil peran dan tindakan strategis dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Perkumpulan Desa Lestari menekankan pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat, serta berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Hal tersebut dapat terwujud dengan optimalisasi potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan pembangunan desa dapat melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif.

Penetapan dan pemberlakuan UU Desa merupakan momentum berharga bagi terwujudnya pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.