Kualitas sumberdaya manusia menjadi tantangan yang mendasari beberapa persoalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kudus. Poin tersebut dirumuskan oleh BUMDes peserta pelatihan dan pendampingan dari PT Djarum melalui mitra Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata. BUMDes kerap menemui tantangan komitmen, kapasitas dan ketersediaan personal sebagai sumber daya manusia. Ada pengelola yang punya kapasitas tapi komitmennya lemah. Ada juga pengelola yang punya komitmen tetapi kapasitasnya kurang. Ada juga desa yang mempunyai sumber daya manusia yang unggul tetapi tinggal dan mengabdi di luar daerah. Tantangan tersebut memotivasi Perkumpulan Desa Lestari dan Dinas PMD untuk menginisiasi pendirian wadah komunikasi BUMDes.

Bersamaan dengan momentum pembekalan direktur BUMDes oleh Dinas PMD 17 September 2024 lalu dengan dihadiri 90 BUMDes, Forum Komunikasi BUMDes Kudus berdiri. Selain dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD, Eko Sujatmo selaku Manajer Program Perkumpulan Desa Lestari Kudus juga telah berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa dalam konsep inisiasi pembentukan forum.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD, Lilieq Ngesti Widyasuryani, mengatakan bahwa pembinaan terhadap Forkom BUMDes Kudus oleh instansinya dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Lilieq menjelaskan Forkom BUMDes Kudus yang nantinya akan menginduk organisasi pada Forkom BUMDes Jawa Tengah di awal akan difasilitasi Dinas PMD dalam pertemuan rutin dengan tujuan untuk membangun motivasi awal pengurus dan anggotanya.

“Jika nanti sudah menginduk pada Forkom (BUMDes) Jawa Tengah, Forkom (BUMDes) Kudus bisa membawa bisnis BUMDesnya menembus pasar internasional,” tambah Lilieq. Selain membidik perluasan jaringan di luar Kudus, Lilieq juga optimis jika Forkom BUMDes Kudus bisa memajukan BUMDesnya melalui jaringan 900 lebih perusahaan yang ada di Kudus. Dinas PMD Kudus mengamanahkan agar Forkom BUMDes bisa menunjukkan eksistensinya dalam mengorganisir kegiatan peringatan hari BUMDes yang diadakan disetiap tanggal 2 Februari.

Menurut Ali Ismanto selaku koordinator Forkom BUMDes Kudus, dalam waktu dekat Forkom akan membuat kegiatan belajar bersama usaha budidaya ternak dengan narasumber ahli peternakan sekaligus pengusaha pakan ternak. Kemudian, setelah Forkom menyusun dan menyepakati AD/ART akan melakukan kunjungan silaturahmi ke semua desa anggota, pengusaha dan bupati Kudus.

Ali menjelaskan bahwa fokus utama Forkom BUMDes adalah penguatan SDM karena saat ini tantangan terbesar BUMDes yaitu mencari SDM yang memiliki kapasitas dan komitmen. Ali juga berpendapat bahwa BUMDes akan sulit berkembang kalau tidak ada dukungan dari pemerintah desa, kabupaten maupun pusat.

Mengenai kualitas SDM, Ali memilik sudut pandang tersendiri. “Umumnya SDM BUMDes yang bagus menerima gaji di atas lima ratus ribu rupiah. Ada juga direktur dan staf BUMDes yang bergaji di atas dua juta rupiah yang kesemuanya punya jam tetap di kantor,” ungkapnya. Oleh karena itu, jika desa bisa memberikan tambahan penyertaan modal maka Forkom BUMDes akan mendorong BUMDes agar memberi gaji yang bisa mengikat komitmen pengurus dan pegawainya.

Ali menambahkan, untuk mengembangkan organisasi Forkom BUMDes membutuhkan SDM profesional multi bidang yang mendukung. SDM yang dibutuhkan tersebut di antaranya ahli di bidang akuntansi keuangan, perizinan, hukum dan bisnis akan direkrut dari BUMDes-BUMDes anggota.

Sebagai mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) wilayah Kudus, Ali ingin mempertemukan Forkom dengan mitra-mitra HIPMI. Menurutnya, Hal itu dilakukan untuk melebarkan sayap kerjasama bisnis dan organisasi Forkom. Bahkan, Ali mengusahakan agar Forkom BUMDes Kudus bisa juga memperoleh dana kegiatan dari Rumah BUMN. Menceritakan pengalamannya, Ali menyebutkan bahwa ia telah mengadakan banyak pelatihan calon pengusaha muda dengan memanfaatkan dukungan Rumah BUMN.

Selain memiliki koordinator, Forkom BUMDes Kudus memiliki 1 orang sekretaris umum, 1 orang bendahara, dan 6 orang yang bertugas di divisi pengelolaan pengetahuan, advokasi, inovasi, informasi dan humas. Sembilan orang tersebut mewakili Sembilan kecamatan yang ada di Kudus. Kesembilan orang pengampu Forkom BUMDes ini menjadi tumpuan sinergi semua pihak untuk menjawab tantangan BUMDes di Kudus.

Eko selaku Manajer Program Perkumpulan Desa Lestari Kudus berharap forum yang juga menyepakati pembentukan pengurusnya tersebut bisa memberikan manfaat untuk anggotanya. Selain itu, Eko menginginkan agar Ali bisa mengadopsi pola organisasi yang diterapkan oleh HIPMI. Menurut Eko, langkah inisiatif yang sudah dibuka jalannya yaitu kerjasama pengetahuan antara Forkom BUMDes dengan kampus yang ada di Kudus.

Sebagai salah satu penginisiasi Forkom BUMDes Kudus, Lilieq berharap Forkom BUMDes akan menjadi institusi mandiri yang bisa menemukenali dan mengembangkan potensi desa untuk kesejahteraan desa-desa anggotanya. Lilieq juga mengharapkan Forkom BUMDes menjadi ruang kolaborasi bisnis antar desa dan mengembangkan jenis usaha baru di desa.

“Semoga forum ini bisa menjadi penyemangat sekaligus media bertukar informasi dan pengalaman di antara BUMDes-BUMDes anggota.” Tutup Ali. (LSY)

Wisata desa saat ini menjadi primadona di Indonesia. Sayangnya, pengelolaan wisata desa seringkali menjadi wahana adu kepentingan antar unsur yang ada desa. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berfokus pada pengembangan wisata desa dan BUMDes yang berfokus pada pengembangan ekonomi desa lewat usahanya memiliki irisan kepentingan yang mendorong sinergi keduanya. Sinergi ini mulai dilakukan oleh semua pemangku kepentingang pariwisata di Desa Wisata Kandangmas, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Desa Kandangmas terletak di bagian tenggara kaki Pengunungan Muria, memiliki beberapa objek wisata, salah satunya Waduk Logung. Waduk Logung dengan luas sekitar 88,5 Ha yang dibangun pada tahun 2014 dan diresmikan pada 2018 sebagian besarnya masuk wilayah Desa Kandangmas dan sebagian lainnya masuk wilayah Desa Tanjungrejo.

Sejak waduk beroperasi, warga dan penambang pasir di kawasan terdampak pembangunan waduk beralih profesi menjadi pemilik kios dan pengelola wisata. Sejak dikukuhkan menjadi desa wisata, Desa Kandangmas membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Akan tetapi, kegiatan Pokdarwis tidak lagi aktif karena tidak mendapatkan legalitas berupa Perdes. Wisata Waduk Logung sempat ramai dikunjungi dengan tambahan wisata speedboat. Waduk juga dikelilingi sabuk hijau atau perbukitan yang cukup menarik untuk dijelajahi wisatawan. Sayangnya, kegiatan pengelolaan wisata ini vakum saat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 BUMDes di Desa Kandangmas terbentuk yang difasilitasi oleh Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata selaku mitra implementasi program pelatihan dan pendampingan BUMDes oleh PT Djarum. BUMDes bernama Mitra Sejahtera memulai kegiatannya dengan usaha pengelolaan sampah. Proses rencana kerjasama Pokdarwis dengan BUMDes berlangsung lambat karena belum semua anggota Pokdarwis menyepakati ini. Saat itu arogansi kelompok masih terlihat kuat.

Sejak akhir 2023 BUMDes Mitra Sejahtera menambah kegiatan usahanya berupa jasa pembayaran dan penyewaan alat molen. Pada tahun 2023 Pokdarwis sendiri yang meminta BUMDes untuk mengelola wisata Waduk Logung. Selain itu, dukungan juga datang dari Paguyuban Wisata Speedboat Logung.

Paguyuban menginginkan BUMDes menjadi pengelola tiket, toilet, dan parkir. Pemilik speedboat menginginkan BUMDes turun tangan agar antrian penggunaan speedboat bisa terarah, adil, dan tertib. Selain itu, pemilik speedboat tidak ingin kerepotan lagi menarik pelanggan dan mengelola tiketnya.

Pada awal 2024 BUMDes menambah usaha agen pendaftaran dan pembayaran BPJS Tenaga Kerja. Melalui musyawarah desa laporan tahunan dan penyampaian program kerja, usulan BUMDes untuk menambah usaha pengelolaan wisata Waduk Logung disetujui oleh masyarakat. Melalui beberapa pertemuan semua pemangku kepentingan pariwisata di Desa Kandangmas akhirnya mendapat kesepakatan kerjasama antara BUMDes dengan Pemerintah Desa Kandangmas. Pemerintah desa menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan di Kawasan Wisata Waduk Logung Kandangmas. Dalam perjanjian disebutkan kesepakatan pemberian kontribusi hasil usaha dari BUMDes untuk desa senilai Rp16.000.000,00 per tahun.

Saat ini, area parkir kendaraan masih dikelola secara manual. Tarif per sepeda motor sebesar Rp5.000,00, tarif per kendaraan roda empat minibus sebesar Rp10.000,00 dan tarif per kendaraan besar sebesar Rp20.000,00. Speed boat yang disewakan dikenakan tarif Rp100.000,00 per perahu. Penghitungan jumlah pengunjung yang masih manual membuat jumlah kunjungan dan pemasukan wisata tidak terukur secara pasti. “Setiap hari jumlah pemasukan dari karcis parkir maksimal sekitar dua juta rupiah per hari. Warga sekitar yang kami kenali tidak kami mintakan tarif parkir. Karena tak ada palang pintu parkir sepertinya banyak yang terlewat kami kutip uang parkirnya,” ucap Kasmuri, pengelola parkir Waduk Logung yang sebelumnya adalah pekerja tambang pasir di lokasi waduk.

Riska, Direktur BUMDes Mitra Sejahtera Kandangmas, mengatakan bahwa melalui proses yang tidak mudah kini Pemerintah Desa Kandangmas sudah memberikan dukungan yang cukup baik untuk pengelolaan waduk melalui BUMDes. Menurutnya semua yang bisa pemerintah desa kerahkan untuk BUMDes agar bisa meningkatkan ekonomi desa melalui wisata desa sudah dikerahkan. Riska optimis wisata Desa Kandangmas bisa maju karena menurutnya selain memiliki Waduk Logung, Desa Kandangmas juga memiliki objek wisata Punden Masen, pabrik besar gula tumbu, pengrajin batik ecoprint, tradisi jajanan tradisional di hari minggu.

“Persoalannya saat ini ada beberapa lahan yang status tanahnya masih milik pribadi jadi tidak bisa diubah semaunya untuk kepentingan wisata Logung. Selain itu, penataan kawasan sekitar waduk berupa lampu-lampu estetik untuk membantu penerangan kawasan waduk di sore dan malam hari masih kurang,” jelas Riska. Oleh karena itu, Riska menginginkan ada penataan lebih serius dari Pemerintah Desa yang didukung anggaran yang mencukupi. Menurutnya, wisata malam di Waduk Logung juga cukup potensial karena banyak komunitas pemancing yang datang di malam hari untuk memancing dan wisata kuliner. Selain itu, warung-warung di sekitaran waduk saat ini bahkan ada yang buka hingga subuh.

Lilieq Ngesti, Kabid Permas Dinas PMD Kudus mengatakan pengelolaan dan pengembangan bahwa Waduk Logung tidak hanya menjadi tanggung jawab Desa Kandangmas. Desa Tanjung Rejo, Desa Rejosari, dan Desa Terban juga termasuk desa-desa penyangga Waduk Logung juga memiliki tanggung jawab pada pengembangan dan pengelolaan Waduk Logung. Menurutnya, harus ada sinergi dalam pembagian tugas pengelolaan dan pengembangan wisata Waduk Logung ini di antara desa-desa tersebut. “Desa Kandangmas tak bisa sendirian. Semua desa penyangga harus ketemu, berbagi tugas dalam rencana pengelolaan wisata Waduk Logung ke depannya.” tutup Lilieq. (LSY)