Warga Kawasan Gambut Antusias Kembangkan BUMDes

Sugeng Handoko, pengelola BUMDes Tunas Mandiri dari Desa Nglanggeran, berbagi pengalaman pemetaan potensi desa untuk pembentukan BUMDes.
 Pengelola BUMDes Tunas Mandiri dari Desa Nglanggeran Sugeng Handoko berbagi pengalaman pemetaan potensi desa untuk pembentukan BUMDes. (sumber: dokumentasi lembaga)

Jambi (7/11) – Kawasan pedesaan gambut merupakan daerah yang mempunyai kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam rangka pengelolaan kawasan yang lebih selaras dengan pembangunan perdesaan, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan program Desa Peduli Gambut (DPG) yang harapannya dapat mendorong desa memiliki kehidupan yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatannya.

Kebakaran hutan dan lahan gambut dahsyat yang terjadi pada 2015 lalu berdampak pada terganggunya ekosistem dan perekonomian di wilayah area gambut. Untuk mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa.

Jambore Masyarakat Gambut yang digelar di GOR Kota Baru Jambi pada 5-7 November 2016, menyediakan banyak sesi di Pondok Belajar dengan berbagai tema yang menarik minat peserta. Salah satu Pondok Belajar yang diasuh Yayasan Penabulu adalah Pondok Belajar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) yang diadakan pada 6 November 2016. Fasilitator dari Penabulu, Ahmad Rofik dan Nurul Purnamasari, pemuda Desa Nglanggeran, Gunungkidul Sugeng Handoko turut hadir membagi pengalamannya mengelola BUMDes Tunas Mandiri.

Pada pembentukan BUMDes, seringkali pemerintah desa dan masyarakat terjebak dalam besaran jumlah Pendapatan Asli Desa yang akan didapat dari BUMDes. Namun besaran kemanfaatan secara sosial tidak diperhitungkan, seperti halnya pelibatan kelompok-kelompok masyarakat untuk pengolahan produk, penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

“BUMDes merupakan bisnis sosial yang berorientasi manfaat bagi masyarakat, bukan semata menghitung berapa keuntungan materiil yang akan diperoleh,” tutur Nurul saat membuka sesi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sugeng. Dirinya pun membagikan ceritanya saat proses pembentukan BUMDes di desanya. “Awalnya sulit mencari potensi yang ada di desa, karena dari lahir sudah terbiasa melihat alam yang bagi kami tidak istimewa. Ternyata ketika banyak orang tahu tentang Gunung Api Purba dan mulai berdatangan ke desa, kami baru sadar kalau ternyata yang dilihat sehari-hari menjadi potensi besar yang bisa jadi simpul untuk menggerakkan masyarakat,” ungkapnya.

Sugeng juga menuturkan jika saat ini Desa Nglanggeran dan desa-desa lain di Kecamatan Patuk sedang memetakan potensi bersama agar pengembangan jenis usaha desa se-kecamatan dapat lebih bervariasi.

Solusi lain yang ditawarkan dalam pengembangan badan usaha di kawasan pedesaan adalah Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) yang kini regulasinya sedang dalam penggodokan. Ahmad Rofik melihat kondisi desa-desa di kawasan gambut memiliki kemiripan potensi. Sehingga agar produknya satu desa dengan desa yang lain tidak sama, dapat saling bekerjasama dalam produksi dan ditribusi.

“Misalnya ada desa yang memiliki hasil pertanian berupa kopi, lalu ada desa lain yang mengolah dan mengemas kopi tersebut, sehingga kopi tersebut merupakan produk bersama dari dua desa. Penjualannya dilakukan dengan mekanisme yang disepakati,” ujar Rofik.

Hampir seluruh desa-desa yang berada di kawasan gambut belum memiliki BUMDes. Beberapa alasan yang dikemukakan peserta Pondok Belajar adalah karena ketidaktahuan prosedur dan manfaat pembentukan BUMDes. Selain kurangnya informasi, masyarakat merasa belum yakin dengan potensi yang dihasilkan dan dapat dioptimalkan dari lahan gambut.

“Di desa kami banyak masyarakat yang menangkarkan sarang burung walet. Tetapi kami tidak tahu bagaimana mengorganisir dan mengoptimalkan hasilnya. Juga seberapa besar dana desa dapat digunakan untuk modal. Dari paparan ini saya menjadi lebih jelas tentang prosedur dan nanti kami harus lihat lagi apa potensi di desa,” ujar Nordiansyah dari Kabupaten Pulang Pisau.

Kepala Desa Basarang, Kapuas Kadiman mengatakan Desa Basarang menjadi satu-satunya desa di kawasan gambut yang memiliki BUMDes. BUMDes di Desa Basarang yang berdiri sejak 2012 sudah mengembangkan dua unit usaha yaitu produk olahan nanas yang saat ini produknya telah didistribusi keluar desa dan unit usaha persewaan tenda yang khusus untuk menggerakkan kaum muda.

“Tadinya kami anggap nanas hanya produk pertanian biasa. Tapi ketika saya membaca dan melakukan banyak studi banding, kami coba jadikan nanas sebagai kripik, selai, sirup yang ini jadi produk usaha masyarakat Desa Basarang,” kata Kadiman.

Pondok Belajar bertema BUMDes dan BUMADes mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Lebih dari 30 orang memenuhi di ruangan yang relatif sempit demi mendapatkan informasi tentang pengelolaan kegiatan usaha di desa. Bahkan sebagian peserta yang tidak dapat masuk ke ruangan meminta sesi tambahan karena tema yang menarik dan dianggap wawasan baru bagi mereka. (NP)