Konsensus Nasional Desa Membangun Indonesia

Pembacaan Konsensus Nasional Desa Membangun Indonesia oleh perwakilan dari Bappeda, Apdesi, Kepala Desa Adat, Akademisi, dan pegiat LSM sebagai pemangku kepentingan desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Jakarta (16/12) – Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan salah satu isi Nawa Cita program kerja Presiden Joko Widodo. Artinya pemerintah mengutamakan pembangunan desa dan daerah pinggiran (perbatasan) untuk memperkuat negara. Program kerja tersebut didukung oleh implementasi UU Desa beserta regulasi turunannya untuk memperkuat posisi desa dan menghadirkan potensi-potensi desa sebagai kekayaan nusantara.

Implementasi UU Desa telah berlangsung selama satu tahun. Selama itulah pola pikir masyarakat tentang desa juga mulai berubah, desa mulai berbenah, dukungan perubahan terus bertambah. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Marwan Ja’far, mencanangkan “Gerakan Nasional Desa Membangun Indonesia” sebagai titik tolak pelaksanaan Nawa Cita di bidang pembangunan desa dan daerah pinggiran (perbatasan) pada Selasa (15/12). Desa Membangun Indonesia harus menjadi paradigma dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada kesempatan itu pula dibacakan Konsensus Nasional Desa Membangun Indonesia. Konsensus ini merupakan kesepakatan dari elemen Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, akademisi, dan LSM untuk mengawal implementasi UU Desa, agar desa berada dalam keadaan bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya dan mandiri secara ekonomi.

“Penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa, untuk mempercepat implementasi UU Desa. Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Desa PDTT telah melakukan rintisan kerjasama dengan perguruan tinggi, kementerian atau lembaga negara terkait, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi dan komunitas internasional untuk berkonsensus dalam penguatan dan permberdayaan desa,” kata Sekjen Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi.

Pada konsensus disebutkan bahwa pengawalan pelaksanaan UU Desa harus dilaksanakan dalam paradigma Desa Membangun Indonesia dengan berlandaskan pada pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan, transformasi perekonomian desa harus diwujudkan melalui lumbung ekonomi desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi desa.

Para pemangku kepentingan desa juga berkonsensus pada penguatan partisipasi masyarakat agar berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa harus dijaga untuk melahirkan kepemimpinan muda desa, dalam rangka mewujudkan desa inklusi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas dan kelompok marginal, selain itu pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan secara konsisten UU Desa melalui pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, untuk ditingkatkan menjadi desa adat.

Sekitar 3000 kepala desa memadati Hall D Jakarta International Expo (JIExpo) dalam Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia 2015. (sumber: dokumentasi lembaga)

Konsensus Nasional Desa Membangun Indonesia juga menyebutkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menjamin akses perempuan desa terhadap sumber daya yang ada di desa, pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa, serta untuk memajukan desa dan masyarakat desa, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi secara merata dan berkeadilan.

Konsensus Nasional Desa Membangun Indonesia dibacakan oleh perwakilan masing-masing elemen pemangku kepentingan desa di hadapan kurang lebih 3.000 kepala desa. Dari konsensus tersebut diharapkan implementasi UU Desa dapat lebih tepat sasaran dan mampu menyegerakan terwujudnya masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

“Intisari UU Desa adalah desa sebagai pusat pembangunan, bukan sebatas locus keberadaan sumber ekonomi yang secara mudah dimanfaatkan oleh wilayah lain untuk berbagai kepentingan,” tegas Marwan Ja’far. (NP)