Satu tahun berlakunya UU Desa, masih banyak kebingungan yang dialami oleh para perangkat desa. Sosialisasi yang tidak merata menjadi keluhan utama, khususnya bagi desa-desa yang berada di luar Pulau Jawa. Desa Diaq Lay yang berada di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimatan Timur, merupakan salah satu desa terpencil yang memiliki keterbatasan aksesibilitas informasi.

PT Dharma Setya Nusantara (DSN) Group yang bergerak dalam pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur, melalui CSR-nya turut memberi support nonmaterial kepada enam desa yang berada di pinggiran Sungai Wehea. Bodie Wibowo, Capacity Building Program Manager PT DSN Group, menyebutkan pihaknya ingin membantu memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas para perangkat desa di Kecamatan Muara Wahau yang wilayahnya berdekatan dengan perusahaan. Salah satunya dengan mengajak para perangkat desa melihat kondisi desa di Pulau Jawa, menggali informasi, bertukar pikiran, dan mampu menerapkan di desanya walau hanya sedikit informasi dari yang sudah didapatkan. Desa Sumbermulyo di Kabupaten Bantul dipilih karena dianggap sebagai desa yang ideal dalam sistem tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Perangkat Desa Diaq Lay adalah rombongan ketiga dari Kecamatan Muara Wahau yang melakukan studi banding ke DI Yogyakarta. Sebelumnya ada perangkat Desa Muara Wahau pada November 2014 dan perangkat Desa Miau Baru pada Januari 2015. Kepala Desa Diaq Lay, Yunta Herlambang, mengatakan jika studi banding ke Pulau Jawa sangat diperlukan bagi perangkat desanya untuk mencari informasi praktis tentang tata kelola pemerintahan desa. Bersama kepala desa ada Ketua BPD, Bendahara Desa, dan Ketua Penggerak PKK. Keberangkatan mereka dari Diaq Lay ke Sumbermulyo membawa misi untuk memperbaiki kondisi masing-masing bidang pendukung pemerintahan desa.

Desa Diaq Lay yang berada di pedalaman Kutai Timur merupakan salah satu desa yang berpenduduk asli Suku Wehea, atau suku dayak kuno yang berusaha menjaga keaslian tradisi mereka, dan berdiam di pinggiran Sungai Wehea. Dulunya penduduk Diaq Lay adalah penduduk yang berpindah. Terakhir kali mereka pindah dan menempati Diaq Lay adalah 10 tahun lalu akibat wilayah tempat tinggal mereka mengalami pergeseran tanah. Berdasarkan informasi dari Jumri, Ketua BPD Diaq Lay, desa mereka terdiri dari 117 kepala keluarga, dengan kapasitas SDM yang rendah yaitu dua sarjana dalam satu desa. Organisasi perangkat desa tidak bekerja secara layak. Kepala desa hampir selalu berkonflik dengan BPD, perangkat desa tidak selalu hadir di kantor desa dengan jam kerja maksimal hingga pukul 13.00.

“Organisasi PKK tidak berjalan optimal karena penduduk perempuan sulit ditarik menjadi subjek,” ujar Rupina Tuq, Ketua Penggerak PKK Diaq Lay. Melihat terorganisirnya kerja PKK di Sumbermulyo, Tuq mengaku dirinya memiliki tugas berat agar perempuan di Diaq Lay mau terlibat dalam kegiatan kelompok produktif. Perempuan masih sulit diajak terlibat menjadi subjek pembangunan. Marjiyati, salah satu Pengurus PKK yang turut mendampingi Tuq menyatakan bahwa kegiatan PKK di Sumbermulyo sudah berlangsung sejak tahun 1980-an, sehingga menjadi organisasi baik seperti sekarang tidak dalam waktu yang singkat.

Jauhnya Diaq Lay dari pusat pemerintahan (8 jam perjalanan darat menuju kabupaten dan 12 jam menuju ibukota propinsi, jika cuaca baik) diduga menjadi penyebab minimnya informasi yang diterima. Ketiadaan akses media massa dan jaringan internet menjadikan Diaq Lay belum memahami benar tentang pelaksanaan UU Desa. “Kami harus ke ibukota kabupaten untuk bisa akses internet. Waktu ada perintah mengisi Prodeskel, kami terpaksa tinggal di Sangatta seminggu. Katanya kalau tidak mengisi Prodeskel, maka desa kami tidak masuk dalam data kementerian dan tidak bisa dapat dana desa yang katanya 1,4 milyar,” cerita Stepanus Gea, Bendahara Desa, yang membuat kita harus berpikir panjang tentang ketersediaan akses internet bagi desa-desa yang sama pelosoknya dengan Diaq Lay. Betapa aturan dan teknologi belum ramah pada kondisi keterpencilan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Sumbermulyo sangat beruntung dipimpin Ani Widayani, yang selama 10 tahun terakhir telah mampu memanfaatkan koneksitasnya untuk membangun desa yang sempat lumpuh dihantam gempa bumi 2006 lalu. Ani yang juga Ketua “Tunggul Jati” – paguyuban kepala desa dan pamong desa se-Kabupaten Bantul, berusaha meng-update¬ informasi tentang perkembangan pelaksanaan UU Desa sebagai bahan diskusi diantara seluruh pamong desa dengan pemerintah kabupaten dan DPRD. Menurut Ani, kini desa dalam keadaan yang membingungkan karena terjadi tumpang tindih regulasi, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Desa dan PDT. Sedangkan pelaporan APBDes sudah harus menggunakan format baru seperti yang terlampir dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mendengar penjelasan Kepala Desa Sumbermulyo, para perangkat Desa Diaq Lay terbengong karena mereka belum tahu benar tentang Permendagri yang baru.

Studi banding yang dikemas dalam kegiatan magang tiga hari, sejak 10 hingga 12 Februari 2015, menjadi sarana tukar pikiran diantara para perangkat kedua desa. Stepanus Gea paling cepat dan tanggap memanfaatkan kesempatan menggali informasi dari bidang pemerintahan, bidang keuangan, bidang pelayanan. Kepala Desa dan Ketua BPD lebih banyak “menempel” pada anggota BPD dan Sekretaris Desa untuk mempelajari tentang penyusunan peraturan desa dan mensinergikan hubungan perangkat desa dengan BPD.

Di hari terakhir, seluruh rombongan tim Desa Diaq Lay berdiskusi tentang pengelolaan BUMDes. Desa Sumbermulyo memiliki banyak kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan untuk memahami fungsi BUMDes dan menimbulkan dorongan untuk terlibat dalam pengelolaannya. “Embung Merdeka” adalah salah satu unit usaha BUMDes Sumbermulyo yang dibangun setahun lalu dan menjadi kebanggaan.

Embung atau bendungan kecil tersebut dimanfaatkan untuk menampung air untuk mengairi sawah seluruh desa seluas kurang lebih 4 hektar dan area di sekitar embung sudah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial maupun ekonomi dengan total pendapatan pada tahun pertama sebesar kurang lebih 18 juta rupiah. Keberhasilan Sumbermulyo menjadi “Desa Good Governance Nasional” tidak lepas dari peran serta masyarakat. Semua perangkat desa dan pengurus lembaga-lembaga desa senada menyatakan bahwa gempa 2006 membawa berkah tersendiri dalam membangun kebersamaan perangkat desa dan masyarakat dalam mengawal proses pembangunan desa yang partisipatif melalui mekanisme rembug warga baik di tingkat dusun maupun desa dengan mengedepankan kearifan lokal.

Dalam refleksi bersama yang menjadi penutup kegiatan studi banding, perangkat Desa Diaq Lay mengaku mendapat banyak informasi dan contoh arsip yang ingin segera diterapkan di sana agar kesenjangan antara desa-desa di Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sumbermulyo dapat diminimalisir, jika sulit mencapai kemiripan. Sedangkan perangkat Desa Sumbermulyo mendapat informasi yang lebih banyak tentang kondisi desa-desa di luar Jawa. Mereka tidak boleh berpuas diri dan terus belajar memperbaiki tata kelola pemerintahan desa serta mempertahankan ketertiban dan keguyuban bermasyarakat.