Dorong Kemandirian Petani Ponjong Demi Terwujudnya Pertanian Ramah Lingkungan

 

mol55
Proses akhir pembuatan mikro organisme lokal berbentuk cairan fermentasi (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (21/4) – Sejak 40 tahun lalu, tanah pertanian di Desa Ponjong telah “dieksploitasi” untuk kepentingan usaha tani yang terus menerus. Dalam usaha taninya keseimbangan antara pemberian bahan-bahan organik tanah tidak seimbang dengan pemberian pupuk kimia, serta penggunaan pestisida kimia dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Akibatnya mikroorganisme dan keanekaragaman hayati semakin tertekan populasinya. Berbagai serangan hama seperti wereng, blast dan kresek semakin memperparah kondisi lingkungan pertanian desa.

Berdasarkan amatan Saemaul Globalization Foundation (SGF), petani sudah sangat memerlukan keterampilan pembuatan mikro organisme lokal dan pestisida alami melalui pelatihan pemanfaatan limbah pertanian. Koordinator Relawan SGF Wilayah Gunungkidul Choi Ho Jun menyebutkan adanya pelatihan khusus tersebut untuk melindungi dan melestarikan keragaman hayati, memasyarakatkan kembali budidaya pertanian organik, dan membatasi pencemaran lingkungan akibat residu pestisida dan pupuk kimia.

“Kami sangat senang karena para petani antusias mengikuti pelatihan ini, kami berharap bisa dipraktikan di kelompok masing-masing,” kata Choi.

Sebanyak 40 petani Desa Ponjong terlihat antusias berpartisipasi dalam pelatihan yang dipandu Heru Prasetya, Petugas Penyuluh Lapangan Desa Ponjong. Pelatihan dipusatkan di kediaman Suhardi, Ketua Gapoktan Desa Ponjong.

Heru menyampaikan cara pembuatan mikro organisme lokal, pestisida alami, bakteri pemacu pertumbuhan akar dan batang, sekaligus mengajak peserta praktik membuat secara langsung. Heru menjelaskan untuk meningkatkan kesuburan tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah diperlukan pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hijau. Selain kebutuhan pada ketiga jenis pupuk tersebut, tanah pertanian juga memerlukan mikro organisme lokal (MOL) berupa cairan yang merupakan hasil fermentasi yang terbuat dari bahan-bahan alami sebagai bahan pembiakan bakteri. Pembuatan MOL berbahan baku buah-buahan dan hewan seperti keong dan lele.

“MOL dapat digunakan sebagai bioaktivator dalam proses dekomposer, pupuk hayati ataupun pestisida hayati. Bahan-bahan untuk membuatnya banyak tumbuh disekitar kita, jadi mudah dan murah,” jelas Heru kepada peserta.

Sri Purwani, Manajer Program Desa Lestari Yayasan Penabulu, mengajak para peserta untuk mulai menjaga kelestarian alam secara mandiri dengan beralih ke pertanian yang ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan selain aman, juga mudah dan murah. Kembali ke alam memiliki tujuan jangka panjang agar ekosistem terjaga, dapat mengembalikan kondisi kesuburan tanah dan meningkatkan hasil pertanian, dalam hal ini khususnya petani di Desa Ponjong. (ES)

Kembangkan PGPR, Slamet Raup Panen 10 Ton per Hektar

 

Salah satu cara meningkatkan produktivitas pertanian, Slamet berbagi pengalaman dengan teman seperjuangannya dalam membuat plant growth promoting rhizobacterial (PGPR) atau bakteri pemacu pertumbuhan akar dan batang
Salah satu cara meningkatkan produktivitas pertanian, Slamet berbagi pengalaman dengan teman seperjuangannya dalam membuat Plant Growth Promoting Rhizobacterial (PGPR) atau bakteri pemacu pertumbuhan akar dan batang. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (18/4) – Masyarakat masih dapat melihat hamparan padi di lahan sawah saat mengelilingi Desa Ponjong, Gunungkidul. Juga, para petani yang mengolah lahannya dengan bangga. Salah satunya Slamet, petani Dusun Sumber Kidul, yang masih mampu mengolah sawahnya hingga menghasilkan padi 10 ton per hektar, dimana rata-rata produktivitas petani lain hanya 5-6 ton per hektar.

Di usianya yang menjelang senja, Slamet bukan hanya petani yang pasrah pada keadaan. Slamet adalah salah satu tokoh petani di Desa Ponjong yang rajin mengembangkan inovasi dan teknologi budidaya.

Tidak ada yang dirahasiakan oleh Slamet. Sebagai penyuluh swadaya, dirinya dengan sabar membeberkan rahasia agar petani dapat meningkatkan produktivitasnya. “Seorang petani jangan jadi petani yang monoton. Harus dihitung untung ruginya. Hasil panen yang kita dapat dalam tiga kali masa panen harus dihitung dan dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Itu semua harus dihitung. Ya, kalau hanya dapat 5-6 ton per hektar namanya rugilah,” katanya.

Slamet menambahkan jika mau meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian padinya, sebagai petani harus memperhatikan pertumbuhan tanaman padi sejak masa tanam hingga panen. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi agar tanaman padinya tumbuh dengan mempunyai postur yang kuat. “Batang dan akar yang harus kuat bukan hanya daun yang hijau saja, agar malainya jangan sampai kopong,” tegas Slamet.

Slamet tak tinggal diam ketika diperkenalkan cara membuat Plant Growth Promoting Rhizobacterial (PGPR) atau bakteri pemacu pertumbuhan akar dan batang. Sebagai Ketua Kelompok Tani ‘Tani Rukun’ Dusun Sumber Kidul, Slamet menguji coba PGPR untuk lahannya sendiri.

“Agar tanaman padi kita kuat dan malainya panjang harus diberikan pemacu pertumbuhan tanaman yang dinamakan PGPR dan untuk membuat PGPR bahan-bahanya bisa ditemukan disekitar kita seperti akar bambu dan akar putri malu,” tuturnya.

Bakteri pemacu pertumbuhan akar dan batang sangat penting bagi tanaman pertanian karena PGPR merupakan agen hayati yang mampu menekan perkembangan organisme pengganggu tanaman, serta meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman.

Penyuluh Pertanian Desa Ponjong Heru Prasetya Juga menjelaskan mekanisme PGPR dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan ketahanan tanaman. PGPR sebagai bakteri baik mampu memproduksi zat pertumbuhan tanaman (ZPT), mampu melarutkan fosfat sehingga bisa meningkatkan efisiensi pemupukan, memproduksi antibiotik, memproduksi siderofor yang meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan meningkatkan produksi senyawa pertahanan tanaman.

Heru menambahkan ada penelitian yang menyebutkan jika kandungan pupuk organik tanah di Desa Ponjong kurang dari dua persen. Untuk meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya maka petani perlu meningkatkan penggunaan pupuk organiknya. Pupuk organik merupakan penyubur tanah yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tanaman.

“Kebutuhan pupuk organik per hektarnya minimal 2 ton. Jika bisa lebih banyak akan semakin baik dan inputan pupuk kimia bisa dikurangi, sehingga terjadi peningkatan hasil panen,” pungkas Heru. (ES)

Melimpahnya Limbah Pertanian jadi Berkah untuk Petani dan Ternak Ponjong

 

Peserta pelatihan mempraktikkan proses fermentasi jerami menjadi pakan ternak
Peserta pelatihan mempraktikkan proses fermentasi jerami menjadi pakan ternak. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (18/4) – Sebanyak 40 petani di Ponjong mengikuti pelatihan pengolahan limbah pertanian pada 11-12 April 2016 di kediaman Ketua Gapoktan Desa Ponjong. Pelatihan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pertanian dalam skema kerjasama antara Desa Ponjong dengan Saemaul Globalization Foundation (SGF) dan Yayasan Penabulu.

Koordinator Relawan SGF Wilayah Gunungkidul Choi Ho Jun mengatakan pelatihan ini bertujuan menjawab kebutuhan petani dan peternak di Desa Ponjong agar mampu memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak. “Saya melihat banyak sekali potensi limbah pertanian di Desa Ponjong ini seperti jerami padi, batang jagung, tongkol jagung, kulit kacang dan masih banyak lagi yang belum dioptimalkan menjadi pakan ternak, padahal kalau dimanfaatkan para peternak,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Eko Sujatmo, Staf Pemberdayaan Desa Yayasan Penabulu, yang juga mengamati banyak sekali potensi limbah pertanian di Ponjong. Namun pada saat musim kemarau masih banyak mendatangkan pakan ternak dari luar desa bahkan dari Klaten, Jawa Tengah.

“Limbah pertanian di Desa Ponjong ini sangat melimpah, apalagi sebagian besar petani bisa panen padi sawah tiga kali. Kalau limbah pertanian ini diolah dengan fermentasi bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak bagi petani di Desa Ponjong,” kata Eko.

Pelatihan pengolahan limbah pertanian ini menyasar para petani yang tersebar di 11 pedukuhan Desa Ponjong yang mempunyai ternak sapi maupun kambing. Selain berlatih membuat pakan ternak fermentasi, dalam pelatihan tersebut juga memperkenalkan pembuatan pupuk organik padat dari kotoran sapi. Selama dua hari pelatihan, peserta memadukan teori dan praktik, sehingga pemahaman peserta bersifat komprehensif dan kegiatan jauh dari kata membosankan.

Untung Premadi, pakar peternakan dari Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Ponjong menjelaskan jerami dan limbah pertanian lainnya dapat difermentasi menggunakan ragi jerami dan diawetkan menjadi pakan sapi dan kambing. Ada beberapa cara petani mengawetkan jeraminya untuk cadangan pakan di musim kemarau antara lain jerami dikeringkan dan ditumpuk di lahan pertaniannya, atau disimpan di kandang. Apabila tidak sempat mengeringkan jeraminya, maka jerami dapat langsung difermentasi dalam kondisi basah.

Adi Muryanto, salah satu petani dari Dusun Serut, mengaku sangat senang karena mendapat ilmu bagaimana cara mengawetkan limbah pertanian menjadi pakan ternak. Dusun Serut merupakan wilayah yang kering, sehingga ketersediaan makanan ternak sangat terbatas di saat musim kemarau.

“Limbah pertanian di wilayah kami saat musim hujan sangat melimpah, ini menjadi berkah tersendiri bagi kami petani yang semuanya mempunyai ternak. Makanya kami senang jika mendapat pelatihan seperti ini, jadi bisa memanfaatkan limbah-limbah yang biasanya tidak terpakai,” kata Adi.

Pada kesempatan yang sama, Rudi, peternak kambing dari Dusun Sumber Kidul berharap agar setelah pelatihan ini ada pendampingan yang intensif agar para peternak bisa beternak dengan baik dan benar. Peternak yang mempunyai 20 ekor kambing ini sedang memulai usahanya dan mengatakan kalau selama ini peternak tidak tahu bagaimana memberikan pakan yang bermutu bagi kambingnya bisa mengalami kerugian.

“Saya sebagai peternak sudah sering mendapatkan pelatihan seperti ini namun belum pernah ada pendampingan. Sebenarnya kami ingin hasil praktiknya diberikan kepada kambing dan sapi kami untuk percobaan. Kalau bagus pasti semua petani akan mengikuti,” tandasnya. (ES)

Raperdes APBDes Disepakati, Ponjong Siap Cairkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Gunungkidul (13/4) – Setelah mengalami keterlambatan selama tiga bulan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), akhirnya Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Ponjong tentang APBDes 2016 disetujui. Raperdes disepakati bersama antara Pemerintah Desa Ponjong dengan BPD Ponjong pada 10 April 2016 yang lalu.

Kepala Desa Ponjong Arif Al Fauzi mengatakan keterlambatan ini disebabkan oleh belum tersusunnya RPJMDes yang baru, sedangkan RPJMDes lama sudah tidak berlaku lagi sejak Desember 2015. Proses penyusunan RPJMDes yang baru serta RKPDes 2016 harus menyesuaikan dengan visi dan misi kepala desa baru dan membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga penyusunan APBDes 2016 juga tertunda.

“Di masa transisi ini kita perlu penyesuaian-penyesuaian dalam beberapa hal termasuk perencanaan desa,” kata Arif.

Sidang yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD Ponjong sepakat menyetujui Raperdes APBDes Ponjong 2016 yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Ketua BPD Ponjong Mujiyo mengatakan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa telah menerima Raperdesnya dua minggu sebelumnya dan sudah dibahas di rapat internal BPD. BPD juga telah memberikan beberapa koreksi kepada Pemerintah Desa dan harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.

“BPD minta kalau koreksi yang kita sampaikan sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Siltap dan tunjangan Perades maka kami siap menandatangani, agar pencairan dana segera dapat dilakukan,” ujar Mujiyo.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Ponjong Budiman Setyanugraha memaparkan di tahun 2016 ini Pemerintah Desa Ponjong akan mengelola dana sejumlah Rp1.419.053.010,00 yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, alokasi dana desa, dan dana desa. Rencana Belanja yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa diperkirakan sebesar Rp1.615.121.794,00, sehingga terjadi defisit yang ditutup dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2015 sebesar Rp196.068.784,00 yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Penyepakatan Raperdes APBDes Ponjong 2016 juga disertai diskusi-diskusi panjang. Para anggota BPD mengkritisi kelambatan pembangunan tahun 2015 dan berharap tidak terulang di tahun anggaran 2016. “Proses pengerjaan fisik tahun ini sebaiknya memperhatikan tenggat waktu agar tidak terlambat seperti tahun lalu,” usul Mujiyo.

“Raperdes APBDesa telah disepakati bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa maka harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi,” kata Staf Pemebrdayaan Desa Yayasan Penabulu Eko Sujatmo.

Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes tentang APBDes. Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya dan Pemerintah Desa Ponjong sudah dapat mencairkan dana, tetapi apabila Bupati memberikan evaluasi maka Pemerintah Desa Ponjong bersama BPD Ponjong harus melakukan penyempurnaan. (ES)

Beban Berat Kelompok Perempuan dalam Penyelenggaraan Desa

 

Anggota, kader, dan pengurus PKK Desa Ponjong dalam Forum Warna Sari yang berkomitmen turut membangun desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Berbagai istilah dalam UU Desa yang sudah sering disosialisasikan rupanya belum dipahami dengan baik, termasuk oleh kader dan pengurus PKK. Pegiat PKK Desa Ponjong pun masih kebingungan mendengar istilah Musyawarah Desa atau Musdes yang menjadi salah satu amanat implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Apa ya musdes itu?” bisik seorang anggota PKK ketika Pendamping Lapangan Desa Lestari melempar istilah tersebut dalam pertemuan dan sosialisasi berlangsung di balai kuliner Desa Ponjong, Selasa (25/8) siang. Mendengar istilah yang masih dirasa asing tersebut, beberapa anggota lain juga nampak saling menoleh dengan tatap mata kosong.

“Kami belum familier,” celetuk lain ibu berbaju batik.

Itulah salah satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Masih jauhnya kelompok perempuan desa terlibat atau partisipasi aktif dalam tahap perencanaan dan penentukan kebijakan desa. Mereka terkejut dengan kenyataan bahwa kini kelompok perempuan mendapat tempat khusus di desa. PKK Desa Ponjong mengaku memang hanya bisa mewakilkan aspirasinya melalui pengurus yang berkesempatan untuk terlibat dalam ajang Musdes yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beberapa waktu lalu. Namun demikan, mereka belum memahami sejauh mana urgensi kelompok perempuan harus terlibat dalam tahapan perencanaan desa agar pembangunan di desa berkesinambungan. Keterlibatan kelompok perempuan kini menjadi sangat penting bagi desa yang kini penyelenggaraannya juga diawasi oleh KPK.

PKK yang turut didampingi Yayasan Penabulu melalui Program Desa Lestari diharapkan dapat memotivasi organisasi kelompok perempuan. Sehingga mampu menangkap peluang luas berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dan pembinaan di desa.

PKK Desa Ponjong sangat membutuhkan akses pada program pemberdayaan dan pembinaan seperti pendidikan kaderisasi sebagai upaya memantapkan langkah gerakan PKK di Desa Ponjong. Selain itu, PKK juga berhak untuk mengakses program pembinaan, kepelatihan hingga penguatan kapasitas diri kader anggotanya seperti pendidikan kesehatan menyangkut kesehatan diri kaum perempuan, tata kelola manajemen keluarga. Bahkan, beberapa kader setia PKK yang tergolong “mbah putri” juga berhak mengusulkan kebutuhan kelompok lanjut usia (lansia) seperti peningkatan kualitas hidup lansia, peningkatan kesehatan, akses layanan pengecekan kesehatan, juga kegiatan olah raga untuk meningkatkan kebugaran lansia.

“Kami berharap nanti pertemuan ini ada tindak lanjut. Kami perlu terus mendapat pendampingan untuk bisa partisipasi lebih aktif lagi,” ungkap Wakil Ketua PKK Ponjong Painah.

Penjelasan dari Pendamping Lapangan Desa Lestari mendapat sambutan positif dari para kader dan pengurus PKK Desa Ponjong untuk menggugah pentingnya peran perempuan untuk lebih aktif melibatkan diri maupun dilibatkan, mulai dari perencanaan hingga penyusunan dan pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Para perempuan dari berbagai kategori usia mulai paham dengan penjelasan singkat menyangkut wajah desa baru yang kini wajib melibatkan seluruh elemen desa dalam perencanaan kebijakan desa.

Hal yang masih harus diperhatikan serius adalah beratnya komitmen kaum perempuan desa untuk bisa terlibat aktif dalam penyelenggaraan desa, jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pasalnya, selain perempuan lebih fokus mengurus rumah tangga dan mendampingi anak, kaum perempuan cenderung masih dipandang warga nomor dua.

Selama ini, setiap pertemuan PKK Desa Ponjong sebenarnya memiliki kegiatan yang cukup strategis dalam menyumbang tenaga dan pikiran guna mempercepat pembangunan desa secara luas. Selain acara khas arisan, pertemuan rutin bulanan memiliki ruang efektif adanya ajang diskusi yang dinamakan Warna Sari, yang merupakan ruang bagi para anggota, kader, dan pengurus PKK untuk mendiskusikan beberapa informasi penting maupun persoalan organisasi hingga respon terhadap lingkungan dan pemerintah desa.

Forum Warna Sari juga membahas persiapan menghadapi pesta politik pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan dihelat serentak pada 7 Oktober mendatang. Pengurus PKK berharap agar Pilkades dapat dilaksanakan dalam suasana tetap rukun dan demokratis, meskipun diantara kader dan anggota ada perbedaan dalam mendukung calon kepala desa.

“Siapa pun yang menang pada Pilkades nanti semua harus dewasa menerimanya. Siapapun nanti itulah pemimpin yang harus kita terima untuk kemajuan desa ke depan,” ungkap Painah. (ETG)

Gapoktan Ponjong Ingin Terlibat Dalam Musdes

Pertemuan Gapoktan Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (10/8) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ponjong memprediksi jelang masa tanam ketiga di bulan September mendatang kelangkaan pupuk mulai mengancam aktivitas pertanian di Ponjong dan daerah lain. Pemerintah dan desa diharapkan dapat mengantisipasi kendala tersebut agar tidak menyebabkan turunnya produktivitas tanaman padi sebagai produk unggulan petani Ponjong. Mereka juga berharap kelompok tani di Ponjong dapat dioptimalkan terlibat dalam perencanaan program dan arah kebijakan pembangunan kedepan.

Ketua Gapoktan Ponjong Sartono menyambut baik upaya Yayasan Penabulu yang beberapa waktu telah mensosialisasikan UU Desa secara masif. Sosialisasi tersebut memberikan gambaran singkat wajah baru desa didalamnya membuka ruang bagi kelompok masyarakat yang ada di desa untuk terlibat lebih optimal dalam penentuan kebijakan desa, termasuk posisi kelompok tani yang menjadi salah satu bagian penting di desa. Selama ini Gapoktan Desa Ponjong kurang mengikuti perkembangan regulasi dan ketentuan desa dalam merumuskan program kerja pembangunan. Mereka berharap terbitnya regulasi baru bisa menjadi momentum untuk lebih pro aktif melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) khususnya gapoktan.

“Kita akan mulai koordinasi lebih intensif dengan pihak pemerintah desa agar bisa terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan seiring berjalannya UU Desa,” kata Sartono pada Pendamping Lapangan Desa Lestari. 

Sartono mengakui jika selama ini memang belum optimal menyampaikan berbagai masukan maupun usulan program yang bersifat menyasar pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan bagi 12 kelompok tani termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Ponjong.

Pada catatan Gapoktan Ponjong, ada banyak kendala dan persoalan di sektor pertanian yang perlu di ketahui pihak pemangku jabatan pemerintah Desa Ponjong maupun Pemkab Gunungkidul. Misalnya pengolahan dan tata kelola produksi pupuk kompos yang selama ini dipandang belum cukup maksimal.

Pada kesempatan diskusi bersama Pendamping Lapangan Desa Lestari dan Pendamping dari Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunungkidul, ada beberapa program yang dapat diinisiasikan oleh Gapoktan Ponjong. “Sebenarnya perlu disiapkan mulai sekarang wacana pengelolaan ternak secara terpadu agar memudahkan pengolahan dan pengelolaan pupuk kandang,” ujar tenaga pendamping BP2KP Gunungkidul Heru Prasetyo.

Heru yang sudah empat tahun mendampingi petani Desa Ponjong menyebutkan jika pertanian di Desa Ponjong sudah mengikuti program legalitas kelompok tani melalui pendaftaran registrasi kelompok tani dilakukan pemerintah. Pengelolaan pupuk kandang memang dipandang penting dan efektif bagi kebutuhan pertanian sejalan program pemerintah mengurangi ketergantungan pupuk kimia yang mengancam keberlangsungan kualitas tanah. Hal ini mengingat kondisi lingkungan di Ponjong dengan air yang melimpah sangat memungkinkan petani memanfaatkan tiga masa tanam padi tanpa selang masa tanam palawija. Tiga masa tanam yang selalu penuh dengan padi menjadikan kebutuhan pupuk di Ponjong menjadi lebih besar dibanding desa yang lain.

Jika air di Ponjong berlimpah, lain dengan ketersediaan pupuk yang hampir selalu menjadi keresahan petani. Penggunaan pupuk kandang bagi petani Ponjong nyatanya masih harus melalui tahapan yang panjang. Karena pemahaman pengolahan kotoran ternak harus diperoleh terlebih dahulu sebelum digunakan, serta kebutuhan pada pelatihan tata kelola pupuk bersama dan terpadu. Kebutuhan pupuk organik bagi petani Ponjong sangat mendesak untuk menjadi prioritas perhatian dan tindak lanjut dari pihak-pihak berwenang, untuk mengurangi efek berlebih dalam penggunaan pupuk kimia selama ini.

Selain itu, ancaman kelangkaan pupuk untuk masa tanam ketiga (MT3) sudah berkurang drastis dari yang diajukan pada awal masa tanam pertama (MT1). Jika dihitung secara kasar, kebutuhan pupuk kimia jenis NPK untuk MT3 nanti mencapai kisaran 30 ton. Belajar dari berbagai kejadian distribusi pupuk, disadari bahwa perlu ada perubahan sistem pengajuan pupuk yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar prosesnya lebih cepat dari pengajuan pemerintah kabupaten ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat hingga ke PT Pusri.

Pertemuan rutin Gapoktan Ponjong tidak selalu mendiskusikan tentang pertanian. Pada pertemuan minggu pertama Agustus lalu gapoktan juga membahas pengelolaan simpan pinjam modal produksi yang digulirkan pemerintah pusat melalui Program Usaha Ekonomi Pertanian (PUEP). Sejak tahun 2009, Gapoktan Ponjong mendapatkan bantuan PUEP sebesar Rp 100 juta yang kini telah berkembang menjadi Rp 130 juta berkat kedisiplinan dari seluruh anggota sebagai pengguna, pengurus sebagai pengelola, dan pendamping dalam fungsi pengawasan.

“Kami ingin lebih banyak dilibatkan dalam rembug-rembug di desa. Harapannya agar dari dana desa juga bisa memberikan penyertaan modal atau hibah bagi aset PUEP agar lebih membantu petani,” pungkas salah satu anggota gapoktan. (ETG)

Tradisi di Ponjong: Ada yang Hilang, Ada yang Tumbuh

 

Diskusi bersama Kepala Dusun Kuwon dan warga Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Mengapa Tradisi Lama Menghilang?

Desa adalah pengobat rindu. Rindu pada kebersamaan, pada nilai-nilai dan kearifan lokal, pada keramahan dan tepo sliro. Tiap desa memiliki kepercayaan dan nilai yang masih melekat dalam kehidupan keseharian. Tapi seringkali kerinduan kita tak mampu terobati. Apa penyebabnya?

Berkembangnya budaya masyarakat dan nilai-nilai baru tidak dapat dibendung. Sayangnya, gempuran nilai-nilai baru itu menjadi salah satu yang menggerus nilai-nilai yang dulu dianggap baik oleh nenek moyang, menjadi dipandang tidak baik di mata suatu pihak. Kondisi ini pun terjadi di Desa Ponjong, Gunungkidul.

“Sejak 1974 di sini (red. Desa Ponjong) tidak ada lagi kegiatan rasulan. Kalau kenduri dan sedekah sasi (sedekah bumi) menurun karena pengaruh tokoh desa. Paling hanya tinggal separo masyarakat yang masih mengadakan. Itu pun inisiatif untuk menjaga tradisi supaya tidak hilang,” ujar Kepala Dusun Kuwon Sukat.

Pernyataan itu membuat terperangah. Betapa ternyata telah kehilangan beberapa aktivitas tradisi yang dulu pernah lestari. Kegelisahan yang dialami Sukat rupanya juga dialami beberapa kepala dusun. Kegiatan kemasyarakatan yang masih kental dan tetap terjaga adalah gotong royong atau kerjabakti. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan menurut Pjs. Kepala Desa Eka Nur Bambang Wacana, kegiatan-kegiatan tradisi tersebut mungkin saja hidup kembali berdasarkan visi kepemimpinan kepala desa dan kesepakatan yang baru. Regulasi desa yang baru akan mendorong desa lebih berpijak pada tradisi-tradisi lokal. Desa memiliki kewenangan dan hak asal usulnya. Hal-hal yang bersifat adat dan lokal menjadi lebih dihargai. Desa berwenang untuk memiliki pranata adat yang merupakan kesepakatan bersama masyarakat. Memang tidak mudah untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi lokal yang bernilai tinggi, namun seperti halnya Desa Ponjong, visi kepemimpinan perlu diketuk agar desa lebih berdaya dan berciri-khas.

Menuju Standar Pelayanan Prima

Dari 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, hanya Desa Ponjong yang menerapkan jam kerja bagi sebelas kepala dusunnya. Para kepala dusun wajib berkantor di balai desa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 – 15.30 WIB. “Ada peraturan bupati yang menyebutkan kalau dukuh (red. kepala dusun) adalah perangkat desa yang terikat dengan peraturan administrasi, salah satunya waktu kerja,” kata Doni, Kepala Dusun Sumber Kidul.

Loket pelayanan di Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Pelayanan publik menjadi bidang yang ingin diperbaiki oleh Pemerintah Desa Ponjong. Walau tiap pedukuhan memiliki balai dusun, tetapi kepala dusun diwajibkan hadir di balai desa. “Balai dusun biasanya dipakai untuk kegiatan masyarakat. Kami disini, supaya pelayanan lebih cepat. Masyarakat ndak perlu kesana kemari kalau butuh tanda tangan dukuh dan kades. Kami juga bisa membantu perangkat desa yang lain, karena jumlahnya sedikit pekerjaannya banyak,” kata Ratiman, Kepala Dusun Ponjong, menjelaskan sembari melayani masyarakat yang mengurus akta kematian. Selain kecepatan pelayanan, keberadaan kepala dusun di balai desa juga mempercepat transfer informasi kebijakan dari pemerintahan desa ke masyarakat.

Selain kecepatan pelayanan, Desa Ponjong telah membebaskan biaya pelayanan atau pungutan desa sesuai Permendesa dan PDT nomor 1 tahun 2015 yang diperkuat dengan Perdes nomor 4 tahun 2015. Walaupun dampaknya peniadaan pungutan desa telah mengurangi pendapatan asli desa (PADes) cukup besar.

“Adanya DD dan ADD menimbulkan persepsi desa banyak uang, jadi pungutan desa harus ditiadakan. Kalau biaya surat administrasi kependudukan memang sudah lama kami tiadakan. Kalau yang surat rekomendasi dan surat keterangan, biasanya untuk urusan SKCK, tanah dan bangunan dihapus, PADes jadi berkurang banyak,” Pjs. Kades Ponjong menuturkan kegundahannya.

Tradisi pelayanan ingin dibangun Pemerintah Desa Ponjong yang sedang berbenah. Bahkan keberadaan kepala dusun di balai desa telah sangat membantu atmosfer pelayanan publik. Tidak ada sekat antara masyarakat dengan perangkat desa. Akses dan kemudahan mulai tertata agar masyarakat merasa nyaman menikmati pelayanan Pemerintahan Desa Ponjong.

Perpustakaan “Sumber Berita” Menggalang Minat Baca Anak-anak

Memanfaatkan ruangan kosong di salah satu sudut Balai Desa Ponjong, Perpustakaan “Sumber Berita” menjadi salah satu fasilitas publik yang disediakan pemerintah desa. Hampir setiap hari di waktu pulang sekolah puluhan anak usia TK dan SD berbondong-bondong, berjalan kaki maupun bersepeda menuju balai desa. Celoteh khas anak meramaikan ruangan kecil yang fasilitasnya masih terbatas.

Keterbatasan koleksi buku tidak menyurutkan anak-anak berburu bacaan. Mahfud, petugas perpustakaan, mengatakan  koleksi buku disediakan untuk semua kalangan usia, tetapi pengunjung paling banyak adalah anak-anak. Keberadaan perpustakaan yang mulai aktif di awal 2015 ini merupakan wujud dan upaya yang dilakukan desa untuk membangun dan meningkatkan budaya membaca pada masyarakat.

Jumlah buku yang terdapat di perpustakaan ini memiliki koreksi sekitar 2000 buku dengan berbagai jenis. Salah satu petugas perpustakaan menuturkan, pengunjung yang meminjam buku di perpustakaan tersebut dominan adalah anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Buku-buku yang menjadi favorit pinjaman mereka adalah bacaan anak yang berkaitan dengan cerita daerah atau komik. Kini, pemerintah desa masih mencari donatur buku untuk menambah koleksi buku dan menghidupkan perpustakaan sebagai potensi desa yang memberdayakan masyarakat. (*)

Catatan Perjalanan Tim Jogja Kunjungan ke Desa Salam & Pendampingan Rutin Desa Ponjong

 

IMG_6462_2

Gunungkidul (12/3) – Setelah Kades Terbah memutuskan untuk menjalani masa pendampingan dari Yayasan Pengembangan Pemberdayaan (YP2) terlebih dulu dan ada proses diskusi yang agak panjang dengan Camat Patuk, akhirnya Tim Jogja mendapat lampu hijau untuk mulai bekerja di Desa Salam, sebuah desa yang secara geografis tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan, tetapi kondisi jalan menuju Desa Salam sangat memprihatinkan dan posisi desa yang berada di lembah (cekungan).

Desa Salam merupakan satu dari sebelas desa yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Patuk. Desa Salam berdasarkan data Kecamatan Patuk dalam angka tahun 2008 mempunyai total jumlah penduduk 3.052 jiwa dengan rincian 1.540 laki-laki dan 1512 penduduk perempuan atau sekitar 786 KK. Sedangkan menurut data BPS Gunung Kidul tahun 2008, banyaknya keluarga miskin di Desa Salam berjumlah 167 KK atau 558 jiwa. Desa Salam mempunyai potensi industri makanan lokal dan Gogor Park, sebuah area perkebunan yang berisi aneka pohon yang dikelola oleh desa dan ditawarkan sebagai area wisata, namun belum terkelola secara optimal.

Tim Jogja bersilaturahmi ke Balai Desa Salam dan bertemu dengan Pj. Kades yang dijabat oleh Sekretaris Desa Ibu Nuraini Ekawati pada Kamis (22/1). Pada pertemuan perdana dan proses “kulonuwun” tersebut, tim Jogja memperkenalkan diri dan menjelaskan berbagai proses pendampingan dengan model kemitraan. Dalam diskusi diutarakan bahwa proses pendampingan akan dilaksanakan dalam beberapa bentuk, 1) Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk pendampingan terkait dengan implementasi regulasi yang baru UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta 2 PP nya (PP No. 43 dan PP No. 60) hingga Perdais dan Pergub DIY No. 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. 2) Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa maupun dusun untuk mampu memanfaatkan aplikasi SIAP & SIMPUL Desa lengkap dengan proses pendampingannya.

Pj. Kades Salam menyambut baik pertemanan ini dan berterima kasih karena ada yang mau menemani desa, karena menurut Nur, “menemani desa” itulah yang saat ini dibutuhkan untuk membuat Desa Salam semakin berkembang terutama dalam pengelolaan adminduk dan perbaikan tata kelola pemerintahan terkait dengan penguatan kapasitas pemerintahan desanya. Selain itu, Pj. Kades Salam ini juga memaparkan kesulitan mengakses Prodeskel, karena akses internet sangat sulit didapat. Maka ketika ada rencana pendampingan untuk memanfaatkan aplikasi SIAP dan SIMPUL secara offline, dengan antusias hal tersebut diterima dan dinanti kehadirannya. Sebagai akhir pertemuan, Tim Jogja akan diundang dan dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan di desa selanjutnya sehingga bisa dikenal oleh perangkat pemerintah desa, dusun, dan lembaga yang ada di desa.

Pendampingan Rutin Desa Ponjong

Photo-0679_2Desa Ponjong merupakan salah satu teman lama yang pernah kami dampingi. Desa ini sangat kaya dengan potensi lokal, baik potensi sumberdaya alam, maupun sumberdaya manusianya. Pemerintah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa sebagai Pj. Kades. Meski demikian, Desa Ponjong mampu menjadi rujukan bagi desa lain di Kabupaten Gunung Kidul untuk belajar tentang Sikudes (Sistem Keuangan Desa), sebuah aplikasi sistem keuangan yang diinisiasi oleh PNPM dan dikembangkan diseluruh kabupaten termasuk Kabupaten Gunung Kidul. Namun karena beberapa alasan, maka belum semua desa menggunakan Sikudes dalam setiap pelaporan keuangan. Alasan utamanya adalah minimnya sumberdaya para perangkat desa dan kurangnya fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten kepada desa.

Kamis, 22 Januari 2015, Tim Jogja (Ani dan Nurul), seusai berkunjung dari Desa Salam melanjutkan perjalanan ke Desa Ponjong. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Desa yang juga Pj. Kades Ponjong yaitu Bapak Eka Bambang Wacana, kami banyak berdiskusi dan cross check tentang dokumen RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, RKA maupun Perdes. Dalam diskusi tersebut, Pak Eka meminta masukan mengenai komposisi RKPDesa, APBDesa dan perbaikan Perdes tentang pungutan yang perlu direvisi karena terakhir diterbitkan tahun 2010.

Diskusi dilanjutkan dengan cross check aplikasi Sikudes yang ternyata menunya belum disesuaikan dengan format PP yang baru. Maka kami menawarkan aplikasi SIAP dan SIMPUL Desa. Karena Pak Eka termasuk perangkat desa yang biasa menggunakan sistem aplikasi keuangan, beliau ingin melihat penggunaan sistem SIAP dan SIMPUL, terutama SIAP yang dianggap penting sebagai sarana penataan keuangan desa secara lebih tepat. Aplikasi SIAP kemudian di-instal dan dibuka, tetapi harus menunggu kode aktivasi dari Farhan. Selanjutnya uji coba bersama kami lakukan jarak jauh karena kode aktivasi baru dapat dikirimkan keesokan hari.

Beberapa catatan dari uji coba SIAP antara lain:

  1. Belum ada kode rekening otomatis (misal: Kode 1 adalah kode untuk Pendapatan), kemudian Kode 1.1 adalah kode untuk PADesa), 1.2 untuk bagi hasil pajak), Kode 2 belanja, dll). Menu-menu tersebut akan lebih baik apabila muncul di menu transaksi.
  2. Bagaimana cara update transaksi RKA/program kegiatan?
  3. Rekap total menu belanja langsung belum secara otomatis, pengguna masih harus entry data satu per satu / manual per kode rekening, sehingga prosesnya lama.
  4. Belum ada menu kas.
  5. Ada baiknya di setiap transaksi di tiap level (baik pendapatan maupun belanja) diberi fasilitas print preview.

Catatan-catatan tersebut diharapkan menjadi hal yang berguna untuk perbaikan aplikasi yang ada. Hal ini tentu karena Penabulu akan mendampingi banyak desa di wilayah lain, yang pastinya akan menggunakan sistem ini sebagai model lain dari aplikasi yang sudah ada.

Di akhir diskusi yang berjalan sampai dengan pkl. 16.30 wib, kami sempat mendiskusikan siklus pendampingan yang terintegrasi dengan program desa. Dalam RKPDesa dan APBDesa Ponjong, pendampingan Tim Jogja telah dimasukkan menjadi program desa dalam bentuk penguatan kapasitas. Desa Ponjong akan membiayai 3 (tiga) kali kegiatan dalam tahun anggaran 2015. Proses penguatan kapasitas terdekat rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2015 (sekitar minggu ke-2 atau ke-3).

Penguatan kapasitas akan fokus pada penguatan sisi tata kelola pemerintahan dan Good Governance serta memperkenalkan sistem aplikasi SIAP dan SIMPUL Desa. Setelah Desa Ponjong berbenah secara internal, aplikasi dan model pendampingan dari Tim Jogja ini akan diperkenalkan Pj. Kades kepada 6 desa lain di wilayah Kecamatan Ponjong dan harapannya dapat dipromosikan ke tingkat Kabupaten agar semakin banyak desa di Kabupaten Gunung Kidul yang tertib dalam pendokumentasian dan optimalisasi sistem keuangan desa dan adminduk, sebagai antisipasi berbagai proses keuangan yang diterapkan dalam PP 43 maupun PP 60 tahun 2014.

Sebelum pulang, kami diajak untuk melihat lokasi BUMDesa Pusat Kuliner di Desa Ponjong yang sudah diresmikan dan mulai dioperasionalkan dalam sebulan terakhir. Desa Ponjong mempunyai BUMDesa yang mengelola 2 kegiatan yakni: Water Byur sebagai sarana rekreasi bagi anak-anak dan tidak jauh dari Water Byur telah dibangun pusat kuliner desa, yang bertujuan mengakomodir pemasaran berbagai usaha ekonomi lokal masyarakat Desa Ponjong.