Gunungkidul Gandeng Desa Lestari Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Gunungkidul (23/3) – Pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan daerah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perlu didorong agar berjalan seiring kebutuhan dan hak-hak anak. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) dengan meningkatkan peran forum anak dari mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Anak-anak terus didorong agar mau terlibat ditengah pembangunan di era partisipatif.

Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3AKBPMD Gunungkidul Tomy Darlianto mengatakan tercatat ada 60 desa di Gunungkidul yang telah membentuk Forum Anak per Maret 2018. Hal tersebut sejalan dengan komitmen mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak. Selanjutnya, keberadaan komunitas Forum Anak Desa perlu lebih dioptimalkan sebagai wadah anak-anak mewujudkan empat hak utama anak.

Hak anak terdiri dari empat, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Keempatnya merupakan rangkuman dari 31 jenis hak anak-anak yang harus diwujudkan negara (pemerintah) yang telah menjadi amanat dalam undang-undang untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

“Komitmen itu kami dorong tidak hanya untuk pembangunan level kabupaten. Kami juga mendorong agar desa ikut merubah wajahnya menjadi inklusif pada hak-hak anak,” kata Tomy.

Ada dua pekerjaan besar bagi Tomy dan DP3AKBPMD Gunungkidul dalam  mengemban tugas mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Selain mengajak seluruh pemangku kepentingan dari instansi pemerintahan untuk mulai menciptakan layanan kebijakan pembangunan yang ramah anak, anak-anak berusia kurang dari 18 tahun perlu didorong mau terlibat pembangunan desa dan kabupaten itu sendiri menurut tingkat kemampuan dan dan jenjang usia.

Menurut Tomy pekerjaan tersebut membutuhkan proses panjang untuk menuai hasil dan perubahannya. Pada beberapa desa, Tomy menggandeng Desa Lestari yang selama ini telah banyak berkiprah di sektor pembangunan masyarakat desa. Dia berharap setelah layanan umum nanti mencakup kebutuhan ramah anak, penyusunan perencanaan arah kebijakan pemerintah, termasuk desa, turut mengakomodir pendapat dan hak-hak anak.

Angka Kasus Bertambah

Kendati telah mencanangkan kabupaten layak anak tingkat madya, persoalan menyangkut hak-hak anak di Gunungkidul memang belum menunjukkan angka yang memuaskan. Melansir data Dinas Sosial Pemerintah DIY, jumlah anak Gunungkidul yang berhadapan dengan hukum hingga korban kekerasan mengalami peningkatan.

Pada 2015 terdapat tujuh anak dan meningkat drastis pada 2016 menjadi 21 anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlah kekerasan psikis anak tahun 2015 semula nihil, tetapi pada tahun 2016 lima anak. Tak kalah mencengangkan, angka kasus kekerasan seksual anak Gunungkidul tahun 2015 menimpa sebelas anak, naik di tahun 2016 menjadi 59 anak.

Selain itu, angka putus sekolah anak Gunungkidul tergolong tinggi. Tahun 2015 putus sekolah jenjang Sekolah Dasar sebanyak 12 anak, jenjang Sekolah Menengah Pertama 58 anak, dan jenjang Sekolah Menengah Atas sebanyak 66 anak. Jumlah tersebut beriringan dengan naiknya jumlah anak Gunungkidul yang hidup di jalan pada tahun 2015 sebanyak 47 anak dan tahun 2016 bertambah menjadi 50 anak.

Tugas Bersama, Komitmen Bersama

Naiknya peristiwa menyangkut anak mendapat perhatian Perkumpulan Desa Lestari. Sebagai pihak yang digandeng Pemkab Gunungkidul, Desa Lestari menilai permasalahan tersebut menjadi tugas semua pihak. Pemerintah kabupaten, pemerintah desa,  institusi pendidikan, dan utamanya keluarga harus terbentuk keterampilan menghadapi tantangan-tantangan perubahan zaman dan cepatnya laju pembangunan.

Desa Lestari menilai perlunya perhatian pada berbagai gejala yang mungkin akan muncul pada pembangunan. Sehingga pihak-pihak terkait dapat melakukan antisipasi sebagai tindakan preventif. Salah satunya yaitu kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap anak dalam pemenuhan empat hak utama anak.

Mewujudkan hak-hak anak yang terjamin bukanlah hal yang mengada-ada karena Indonesia sebagai salah satu bangsa yang menyatakan diri berkomitmen melalui penandatanganan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 2001 atas hasil sidang utama PBB pada 1989 lalu. Dari komitmen tersebut, Pemerintah terus mewujudkan upaya perlindungan terhadap hak anak dengan produk undang-undang. Desa Lestari juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.

“Sejalan dengan pembanguan daerah dan implementasi UU tentang Desa yang berjalan saat ini, melibatkan anak dari mulai perencanaan pembangunan sebenarnya menjadi keharusan. Tak terkecuali bagi pemerintah desa,” kata Ketua Perkumpulan Desa Lestari Budi Susilo.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan  jangan sampai terjebak pada anggapan hanya dengan telah melibatkan anak dalam forum-forum musywarah rencana pembangunan baik dusun, desa maupun daerah berarti sudah layak anak dalam rangka mewujudkan desa atau kota layak anak. Pembentukan lingkungan yang sehat, tata kelola kota, dan layanan umum perlu diwujudkan bersama-sama untuk memudahkan anak memperoleh ruang untuk mendapatkan hak-haknya.

Ada tiga desa dan dua kecamatan yang menjadi fokus kerja Dinas P3AKBP Gunungkidul dan Desa Lestari, yakni Forum Anak Desa Sidoharjo Tepus, Forum Anak Kecamatan Tepus, Forum Anak Desa Tileng, Forum Anak Kecamatan Wonosari, Forum Anak Desa Pulutan, dan Forum Anak Kabupaten Gunungkidul. (ETG)

Meningkatkan Peran Perempuan pada Pertanian dan Pangan Lewat Kelompok Wanita Tani

Kelompok Wanita Tani Ngudi Subur berperan penting dalam keberlanjutan pertanian di Dusun Natah Wetan, Gunungkidul. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (7/2) – Sektor pertanian masih menjadi penopang utama hidup masyarakat desa. Pada Februari ini, petani Gunungkidul memasuki masa panen palawija dan padi. Hamparan sawah dengan tanaman padi yang sudah mulai menguning menghiasi desa-desa. Di balik hamparan padi yang menguning, terlihat perempuan-perempuan sedang bekerja memanen padi. 

Perempuan-perempuan yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Subur, Dusun Natah Wetan, Natah,  Gunungkidul  bergotong-royong memanen padi di lahan sawah bengkok milik Kepala Dusun. Ketua KWT Ngudi Subur Purwanti menuturkan perempuan-perempuan yang tergabung dalam kelompoknya saat musim tanam dan panen selalu bekerja bersama-sama, bergantian dari anggota satu ke anggota yang lain. Bekerja secara gotong royong bukan hanya meminimalisir budidaya pertanian tapi juga menjaga tradisi leluhur masyarakat desa.

“Menjadi anggota KWT sangat menguntungkan karena bekerja dengan gotong royong bisa lebih cepat selesai, bekerja saling bergantian, tidak dibayar,” kata Purwanti yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Natah.

Melalui KWT, Purwanti selalu giat menggerakkan anggotanya untuk bekerja. Menurutnya sebenarnya perempuan sangat berperan dalam  usaha budidaya pertanian. “Sejak menyiapkan benih, menanam, menyiangi hingga masa panen tiba, ibu-ibu selalu ambil peran, bahkan lebih banyak dari kaum laki-laki,” ungkapnya.

Kepala Dusun Natah Wetan Sarno mendukung sepenuhnya peran perempuan desa sesuai kemampuannya dalam bidang pertanian dan pangan. Karena sosok perempuan menjadi pengatur lalu lintas pangan dalam keluarga. “Kalau perempuan tidak dlibatkan, ancamannya adalah kerawanan pangan,” kata Sarno.

Purwanti dengan optimis menegaskan jika peran KWT berdampak jangka panjang terhadap pertanian. “Perempuan sebagai pemelihara dan pelestari keanekaragaman pangan. Perempuan sejak turun temurun mengambil peran yang sangat penting dalam urusan pertanian  dan pangan,“ ujarnya.

Fasilitator Desa Lestari Eko Sujatmo menyebut revolusi hijau perlahan mengubah semua peran kaum perempuan atas urusan pangan. Semua kegiatan pertanian selalu diimplementasikan dalam paket proyek seperti benih, pupuk dan sarana produksi pertanian lainya. Hal ini menggusur semua peran mulia kaum perempuan dalam urusan pangan. Bahkan, penyuluh pertanian juga didominasi oleh kaum laki-laki saja, kaum perempuan kurang dilibatkan.

Eko berharap petani perempuan tidak boleh merasa senang jika mendapatkan raskin atau bantuan benih. ”Dulu perempuan selalu menyimpan benih, tapi sekarang lebih mengharap bantuan pemerintah dan beli di toko pertanian,” kata Eko. (ES)

Kecamatan Nglipar Punya Relawan Muda Penggerak Desa

 

Presentasi Ide Inovasi Kewirausahaan Kaum Muda Desa (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (23/1) – Denyut pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih dirasa berat sebelah. Zona utara Gunungkidul perlu mendapat perhatian lebih pemerintah setempat untuk meratakan pembangunan perekonomian. Dibutuhkan peran pemuda memberi berbagai pemikiran dan gagasan serta partisipasi agar semakin mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih maksimal.

Menyadari akan hal itu, sebanyak 25 pemuda Kecamatan Nglipar, Gunungkidul, berkumpul dan mulai menata rencana nyata untuk berperan dan terlibat dalam gerak pembangunan pedesaan sebagai relawan. Pertemuan pemuda perwakilan dari enam desa, yakni Desa Pilangrejo, Natah, Kedungpoh, Katongan, Nglipar, dan Pengkol, menjadi titik awal menemukan relawan-relawan muda yang hendak menjalin kerja sama pemerintah desa masing-masing memajukan potensi yang dimiliki desanya.

Pertemuan perdana melalui kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kaum Muda Desa berlangsung di Balai Desa Nglipar selama lima hari pada 18-22 Januari 2018. Beberapa materi diberikan pemuda Nglipar sebagai bekal kemampuan diri, membentuk perspektif positif pembangunan, mengolah ketrampilan diri oleh fasilitator yang diterjunkan tiga lembaga nirlaba yakni Perkumpulan Desa Lestari, The Head Foundation, dan JUMP! Foundation. Desa Lestari dan JUMP! Foundation membagi banyak ilmu dan berbagi pengalaman dalam membentuk kepemimpinan kaum muda dengan mendatangkan pegiat pembangunan mentalitas kaum muda dari Amerika, India, dan Beijing dan berbagi ketrampilan teknik fasilitasi.      

Aktivis kepemudaan Desa Nglipar Ida Ayu mewakili Desa Pilangrejo mengatakan metode pelatihan kepemimpinan cukup relevan menjawab kelesuan pemuda di Kecamatan Nglipar.

“Ironis, rendahnya kiprah pemuda saat ini terjadi ditengah desa-desa sedang gencar melaksanakan pembangunan dari implementasi UU Desa. Hendaknya ini era pemuda bahu membahu tampil dalam gerak pembangunan desa,” kata Ida yang juga anggota Karang Taruna Kecamatan Nglipar.

Ida optimis melalui kegiatan kepelatihan pemuda ini akan efektif mengubah cara pandang pemuda agar tidak sekadar menjadi penonton pembangunan desanya. Dirinya juga mengaku memang bukan persoalan mudah bisa mengubah cara pandang pemuda desa yang masih perspektif kerja adalah meninggalkan desa dan beradu nasib di kota-kota besar.

“Pelatihan ini mampu meyakinkan kami desa sebagai pusat perekonomian yang masih cukup terbuka bagi pemuda menemukan sumber pendapatan,” ujarnya.

Tidak adanya lapangan pekerjaan di desa, lanjut Ida, menjadi persoalan besar di Kecamatan Nglipar. Hanya saja, pelatihan ini mendorong pemuda untuk lebih kreatif untuk menemukan peluang-peluang usaha yang lebih produktif, tanpa meninggalkan peran serta tanggungjawab di desanya.  

Senada diungkapkan Suyadi, salah satu peserta dari wirausaha muda desa, mengaku jatuh bangun merintis usaha mandiri pembuatan tusuk sate. Menurut Suyadi, sebenarnya banyak potensi desa yang dapat dikelola pemuda sebagai kegiatan yang “menghasilkan”, baik dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.

“Pertemuan pelatihan ini menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kreativitas pemuda itu sendiri. Saya cukup puas,” ungkap perajin tusuk sate dari bambu yang menemukan pasar internasional dan terpilih penerima supporting usaha kelompok.

Fasilitator pelatihan dari Desa Lestari Eko Sujatmo mengatakan pelatihan ini memberi ragam materi pemuda agar lebih siap untuk berkiprah sebagai relawan-relawan pembangunan desa. Dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kaum Muda Desa ini, terurai beberapa permasalahan desa dan pemuda berikut solusinya yang hendak dikerjakan peserta setelah kembali ke desa.

Berikut potensi desa ditemukan sebagai peluang usaha pemuda Nglipar.

  1. Produk Gula Jawa Pilangrejo, hasil assesment kelompok pemuda Pilangrejo menemukan adanya perajin gula jawa di Desa Pilangrejo. Produksi gula jawa masih eksis dan cukup potensial dikembangkan sebagai salah satu icon Nglipar, baik sebagai daya dukung pengembangan pariwisata desa maupun gerakan konsumsi makanan dan minuman seduhan sehat seperti muniman seduhan tradional gula jawa jahe serta optimalisasi produk lokal Gunungkidul di seluruh pasar.
  2. Produk pertanian Hidroponik Nglipar, hasil assesment kelompok menemukan tingginya pasokan kebutuhan pangan sayuran setiap hari yang harus bergantung dari produk luar daerah untuk memenuhui kebutuhan pangan lokal Gunungkidul. Teknik pertanian hidropinik dipandang sebagai salah satu langkah yang bisa dirintis sebagai gerakan pemuda bertani untuk peran partisipasi mewujudkan kadaulatan pangan.
  3. Produk usaha tusuk sate Natah, kelompok ini menggali potensi besar tanaman bambu yang masih banyak di desa untuk dioleh sebagai produk tusuk sate. Adanya jalur pemasaran yang sudah menembus pasar internasional dengan permintaan pasar yang cukup tinggi memberikan peluang terbuka bagi pemuda untuk menggerakkan masyarakat sebagai sentra industri tusuk sate bambu Natah dengan tetap menjaga kelestarian alam.
  4. Konservasi tanaman cendana, kelompok assesment Pemuda Desa Pilangrejo menemukan potensi luasnya ketersediaan lahan pertanian dan hutan rakyat, salah satunya untuk konservasi tanaman lindung jenis cendana. Konservasi cendana dipandang cukup memberi harapan pemuda untuk pelestarian bersama dengan kelompok tani sebagai daya dukung pewarna produk perajin batik tulis lokal. Seiring dengan langkah konservasi cendana, produk batik tulis yang kian merebut pasar industri kreatif baik skala nasional maupun internasional.
  5. Pengelolaan sungai sebagai daya dukung kuliner, Kedungpoh, berada di kawasan kali, kelompok asessment pemuda mendapatkan belum optimalisasi Sungai Oya. Sungai masih sebatas digunakan sebagai jalur aliran air sehingga perlu terobosan baru untuk lebih dikelola secara produktif bagi pemuda. Ikan Wader, yang banyak ditemukan di Kali Oya dinilai sebagai potensi olahan kuliner yang dipandang mampu meraih pasar. Tentu menuntut kreativitas pemuda untuk siap mengolahnya lebih kaya sebagai produk makanan olahan seperti wader goreng, rempeyek, balado wader, dan jenis lainnya. (ETG)

Perempuan-perempuan Mekar di Kebun Sayuran

Kegiatan kelompok wanita tani Mekar Dusun Gading V, Playen, Gunungkidul dalam pengelolaan tanaman sayuran. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (9/8) – Gubuk kecil di tengah Dusun Gading V Gunungkidul tampak lebih ramai dari biasanya. Belasan perempuan berpakaian santai tampak akrab berkumpul. Ada perempuan yang datang membawa ketel air menyiapkan minuman teh panas dan camilan. Ada yang sibuk menyiangi rumput. Ada yang memperbaiki pagar pekarangan. Ada yang wira-wiri menarik selang saluran air. Ada yang mengecek deretan pot tanaman. Itulah pemandangan sore beberapa hari yang lalu, saat Tim Desa Lestari Yayasan Penabulu bertandang ke Dusun Gading V Playen Gunungkidul. Tim bertemu dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Dusun Gading V.

“Ini kegiatan pertanian kecil-kecilan yang kami kerjakan bersama-sama. Sekedar untuk kegiatan ibu-ibu sore hari,” sambut Ketua KWT Mekar Natalia Suminem kepada Tim Desa Lestari.

Natalia memperkenalkan anggota KWT lainnya sebelum mengantar tim ke lokasi tanam untuk melihat beberapa jenis sayuran seperti berbagai cabai, bunga kol, sawi, kacang panjang, gambas, kangkung, buncis, terong, hingga beragam kubis. Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan teknik penanaman masing-masing tanaman, kandungan gizi, hingga manfaatnya.

“Semua yang ditanam di sini bisa dikonsumsi sebagai pangan sayuran keluarga,” kata Natalia.

Saat musim kemarau tiba seperti sekarang, tanaman sayuran mendapat perhatian lebih. Asupan air harus memadai, dan pemantauan berkala untuk memastikan tanaman bebas dari serangan hama. Maka, para anggota KWT Mekar bergiliran melakukan pemeliharaan rutin.

Pemeliharaan meliputi penyiangan rumput liar, penyiraman tanaman, pengecekan gangguan tanaman, penambahan pupuk organik, hingga pemeliharaan keamanan lokasi sekitar. Dengan begitu, perempuan-perempuan dusun ini terlihat lebih tenang, lebih siap dan lebih berdaya yang sewaktu-waktu harga pangan meroket.

Lokasi hijau yang menjadi lahan demplot pertanian sayuran ini semula termasuk lahan tidur. Pekarangan pribadi yang tidak produktif yang ternyata dapat diolah menjadi lahan hijau dan mendatangkan manfaat keuntungan bersama.

KWT Mekar ini bermula dari dua bersaudara pegiat pertanian setempat, Heru Prasetyo dan Marsudi, merintis Gerakan Perempuan Dusun Menanam Sayuran sekitar dua tahun silam. Keduanya jatuh bangun memulai gerakan menciptakan kawasan hijau ini, kemudian satu demi satu ibu-ibu dusun mulai terpikat. Terlebih, kegiatan bertanam sayuran mulai dirasakan manfaatnya mendukung ekonomi keluarga saat harga pangan di pasar sedang tidak bersahabat. Ketertarikan ibu-ibu akhirnya terwujud melalui fasilitasi dilakukan Heru, yang juga tenaga penyuluh pertanian Pemkab Gunungkidul, dan Kepala Dusun Ngadirejo, Yusuf, untuk membentuk KWT di Dusun Gading V.

Meski saat itu terbilang kelompok baru, KWT Mekar yang beranggotakan 45 perempuan mulai menunjukkan prestasi panennya. Warga dan penjual sayur keliling merasakan manfaat hasil panen. Bahkan pada 2016 lalu, KWT ini menyabet dua kejuaraan yakni juara ketiga masak sayur lombok ijo diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan juara ketiga tingkat DIY untuk cipta menu bahan pangan lokal. Dari tiga kali panen, kualitas produk sayuran mengalami peningkatan. Bahkan sampai hari ini keberadaan dan aktivitas KWT Mekar kerap menjadi tempat belajar pendidikan pertanian bagi komunitas perempuan dan PKK di Gunungkidul.

Pendamping KWT Mekar Marsudi mengatakan kesadaran masyarakat mulai muncul dengan adanya gerakan ini. Mulai dari kelompok ibu-ibu hingga pemuda turut berkontribusi untuk KWT Mekar.

Lebih lanjut, Marsudi menambahkan peluang pasar sayuran di Gunungkidul memang cukup luas. asih banyak produk pertanian sayuran harus dibergantung pasokan dari luar DIY karena ketersediaan produk lokal belum bisa menjangkau. “Yang menggembirakan masyarakat dusun kami sekarang sudah mulai tergerak  memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk tanam sayuran seperti cabai terong dan kacang,” ujar Marsudi.

Marsudi optimis usaha pertanian sayuran masih menjadi peluang terbuka luas untuk dirintis di daerah lain Gunungkidul sejalan dengan meningkatnya kecerdasan masyarakat akan konsumsi pangan yang aman dan sehat seperti sayuran. (ETG)

Desa Jepitu Ingin Dirikan BUMDes yang Kokoh

Sosialisasi pendirian BUMDes di Balai Desa Jepitu, Rabu (26/07). (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (27/7) – UU Desa mengamanatkan pentingnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski amanat tersebut tidak bersifat wajib atau harus, pemerintah memiliki alasan konsep pembangunan perokonomian desa melalui BUMDes dengan tujuan agar semakin mendorong laju pertumbuhan perekonomian desa yang dapat segera terasakan.

Menyadari sumber daya alam yang dimiliki berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, Pemerintah Desa Jepitu, Girisubo, Gunungkidul mempersiapkan diri mendirikan BUMDes. Persiapan Desa Jepitu terlihat dari keseriusan Pemerintah Desa menggandeng masyarakat berbagai elemen untuk belajar bersama terkait apa dan bagaimana BUMDes bertempat di balai desa setempat pada Rabu (26/07). Dari dasar konseptual bisnis usaha hingga tata regulasi yang mengatur  BUMDes mulai disosialisasikan untuk daya dukung masyarakat desa Jepitu.

“Kami tidak ingin nanti sekadar mendirikan BUMDes. Tapi badan usaha desa yang benar-benar berjalan dan memberi nilai tambah pendapatan desa dan masyarakat,” kata Kepala Desa Jepitu Sarwana dalam sambutan kegiatan sosialisasi, kemarin. Ia yakin konsep BUMDes cukup efektif untuk ke depan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Desa dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Sekretaris Camat Girisubo Alsito mengapresiasi kegiatan sosialisasi BUMDes di Desa Jepitu. Selain memang amanat UU, Alsito menegaskan BUMDes perlu didorong tumbuh dan dapat berperan strategis di setiap desa. Ia tidak menampik, dari sebanyak 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, belum separuhnya memiliki BUMDes. Kenyataan itu menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui kecamatan yang akan memfasilitasi pendirian BUMDes di banyak desa untuk pengembangan potensi dan perekonomian warga.

Alsito menceritakan sebelum ada UU Desa Gunungkidul sudah memiliki produk Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMDes. Ada beberapa desa yang sejak itu sudah menggagas terbentuknya badan usaha, sehingga pendapatan asli desa dapat terdongkak dari hasil usaha yang dikerjakan. 

“Tidak ada kata terlambat bagi desa-desa lain di Kecamatan Girisubo ini. Terlebih secara geografis, desa di Kecamatan Girisubo ini berada di zona kawasan pantai selatan. Tentu akan lebih banyak peluang yang bisa diolah bersama,” ungkap Alsito.

Tim Desa Lestari dan Yayasan Penabulu secara khusus digandeng Javlec dan Pemerintah Desa Jepitu untuk terlibat merintis BUMDes. Selanjutnya beberapa konsep dasar BUMDes dipaparkan kepada masyarakat yang hadir di awal pertemuan.

Terdapat ruang diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dengan fasilitator Penabulu Endro Tri Guntoro setelah penyampaian materi BUMDes. Sarmun, salah satu peserta, mengharapkan sektor pertanian menjadi fokus usaha yang dibidik BUMDes Jepitu. Ungkapan Sarmun ini bukan tidak beralasan. Mayoritas masyarakat Desa Jepitu atau 90 persen warganya merupakan petani tadah hujan.

“Saya berharap BUMDes nanti dapat menyasar perlindungan terhadap produk pertanian palawija. Selama ini kami dipermainkian tengkulak. Harga selalu dibeli murah,” ujarnya.

Endro mengatakan secara konsep memang usaha BUMDes cukup memungkinkan bergerak di sektor perdagangan produk pertanian seperti palawija. Membeli hasil panen petani palawija dengan harga yang tidak membuat petani merugi sesungguhnya menjadi peluang cerdas BUMDes. Tentu dengan kemampuan pengelola BUMDes yang harus cermat dalam membaca kebutuhan pasar palawija.

Endro mencontohkan khusus produk palawija kedelai di Gunungkidul menjadi salah satu peluang besar bagi petani dan BUMDes. Pengamatan dilakukan Penabulu di empat lokasi sentra perusahaan tahu di Desa Kepek Wonosari. Para pengusaha terkendala keterbatasan mendapatkan kedelai lokal bahan baku terbaik untuk memproduksi tahu. Karena adanya penurunan produksi pertanian kedelai lokal, para mengusaha harus bergantung kedelai impor dari Amerika dan harus didapatkan dari luar DIY.

“Tentu kenyataan tersebut menjadi peluang besar untuk BUMDes dan petani palawija untuk kembali giat memproduksi tanaman kedelai. Terlebih setiap perusahaan rata-rata membutuhkan bahan baku kedelai empat kuintal per hari untuk kebutuhan tahu seluruh pasar di Gunungkidul,” tutur Endro, menekankan perlunya analisa perencanaan bisnis yang kuat agar BUMDes tidak sekedar dibentuk tapi mati muda.

Sementara itu, mewakili kelompok sadar wisata setempat mendukung rencana pembentukan BUMDes Jepitu. Selama ini memang sejumlah lokasi tempat wisata telah dikelola secara swadaya. Namun demikian dengan adanya BUMDes nanti akan lebih memperkuat legalitas usaha pariwisata.

PJ Sekretaris Desa Sukaja menyatakan meskipun kehadiran kelompok perempuan dalam sosialisasi BUMDes kemarin masih sedikit, tetapi Pemerintah Desa Jepitu akan terus mengoptimalkan sosialisasi. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dukuh, tokoh masyarakat, Ketua RT, LPMD, dan kelompok pemuda, rencana BUM Desa perlu sampai kepada masyarakat Jepitu lebih luas.

Sukaja mengaku usaha peternakan sebagai daya dukung usaha pertanian masyarakat juga mulai banyak masukan. BUMDes diharapkan dapat mengucurkan program ternak komunal kelompok sapi selain sektor pariwisata. Hasilnya pengelolaan ternak selanjutnya dapat dinikmati tidak hanya pemasukan pendapatan bagi BUMDes ke pendapatan asli desa, tetapi juga kelompok tani penerima manfaat. Tentu hal ini perlu pendampingan intens usaha agar disiplin pemeliharaan dan terhindarkan dari kerugian.

Sukaja menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPD untuk penentuan jenis usaha yang akan dibidik BUMDes dan membentuk tim penyusun pengurus atau pengelolanya. “Dalam pekan-pekan depan kami targetkan sudah Musdes pertama agar ini bisa berjalan cepat. Target kami tahun ini BUMDes sudah bisa mulai beroperasi,” pungkasnya. (ETG)

Pinjaman Datang, Warga Giripanggung Girang 

Ratusan warga Desa Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, mendapat pengarahan menjelang pencairan modal pinjaman usaha dari UPK Mekar Sari Kecamatan Tepus di balai desa setempat, Jumat (6/7). (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (7/7) – Ratusan warga masyarakat Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DIY, tersenyum lebar. Setelah merayakan suka cita hari Idul Fitri, langsung mendapat gelontoran bantuan modal usaha pemerintah untuk memacu usaha perekonomian keluarga. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mekar Sari, Kecamatan Tepus Gunungkidul, mengucurkan pinjaman modal bagi pelaku usaha ekonomi produktif sebesar Rp513,5 juta. Warga tampak sumringah menyambut hari pencairan pinjaman modal usaha dipusatkan di Balai Desa Guripanggung, Tepus pada Jumat (6/7) kemarin.

Alhamdulillah. Bagi kami orang desa, pinjaman sudah termasuk berkah rezeki yang kami syukuri,” kata War, salah satu warga penerima manfaat pinjaman.

War mengaku pinjaman yang diterima sebesar Rp4 juta dari pengajuan Rp5 juta cukup membantu mewujudkan rencana usaha ternak kambing. Pinjaman tersebut akan digunakan membeli beberapa ekor kambing dan ayam serta biaya pemeliharaan agar dapat menopang penghasilan suami dari bertani dan kadang merangkap buruh bangunan.

“Apalagi ini ‘kan tahun ajaran pelajaran baru bagi anak-anak. Kami lagi butuh biaya besar untuk mempertahankan usaha dan biaya melanjutkan sekolah anak,” ujar penerima lain saat ditemui disela antrean pencairan.

Memelihara ternak, bagi masyarakat desa di Kabupaten Gunungkidul memang menjadi salah satu rumus dalam membangun benteng ekonomi keluarga. Kendati perhitungan usaha terbilang cukup rumit, ternak seperti sapi dan kambing menjadi salah satu bentuk lain dari menabung. Pakan ternak bisa didapatkan sembari aktitivas bertani, sapi atau kambing sewaktu-waktu bisa dijual untuk mengejar kebutuhan mendesak. “Tapi kalau musim kemarau seperti ini pakan sudah mulai sulit,” ujarnya.

Senada diungkapkan penerima pinjaman yang lain, bernama Yem. Jelang lebaran lalu, seekor sapi peliharaan ibu tiga anak ini sudah dijual dan mendapatkan keuntungan. Hasil penjualan tidak semua dinikmati tetapi dibelikan anakan yang ukurannya lebih kecil. Adapun sisanya bisa untuk merayakan lebaran bersama keluarga.

“Tinggal seekor pedet (anak sapi) dan mau tambah dua ekor anakan kambing lagi agar hari kurban nanti bisa jual dan dapat untung lagi,” ungkapnya.

Ketua UPK Merak Sari Tepus Gunungkidul Dwi Asnuri menjelaskan program pinjaman usaha bagi warga Desa Giripanggung seperti halnya seluruh UPK Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Akses modal pinjaman usaha juga menyasar desa-desa yang lain dalam satu kecamatan untuk tujuan mempermudah akses modal usaha dan mendorong usaha masyarakat dapat tumbuh serta berjalan pesat.

Menurut Dwi sistem pengembalian dilakukan setiap bulan dan diberlakukan adanya pengembalian bagi kelompok yang tertib dan disiplin sampai seluruh pinjaman lunas. Ia menyatakan program ini melalui proses verifikasi usaha dan analisis petugas sebelum diputuskan untuk realisasi tahap pencairan. Khusus untuk penerima manfaat program UPK Tepus ini sebanyak Rp513,5 juta nilai pinjaman digelontorkan untuk masyarakat berbagai bidang usaha, dari pertanian, peternakan, perdagangan warung kelontong, pedagang bakso soto, usaha rias, olahan makanan, perajin tempe, dan ragam usaha lainnya.   

Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Giripanggung Suyadi menyatakan usaha pertanian warganya memang mayoritas dipadukan dengan usaha peternakan. Hal itu sudah menjadi pola hidup masyarakat petani tradisional yang sampai sekarang masih berjalan di desanya. Limbah dari panen hasil produksi pertanian warga petani merupakan stok pakan bagi ternak peliharaan. Suyadi mengistilahkan 90 persen warga petani di desanya tidak hanya panen hasil palawija saja tetapi limbahnya jadi panen untuk pakan ternak. Inilah yang membuat biaya pemeliharaan sapi atau kambing di Gunungkidul lebih terjangkau.

Pada kesempatan membuka kegiatan pencairan pinjaman warga kemarin, Suyadi berpesan agar warga penerima bantuan berhati-hati dalam mengelola uang yang diterima. Ia mengingatkan uang yang diterima dari UPK Mekar Sari bukanlah pemberian secara cuma-cuma, melainkan pinjaman usaha atau utangan. Suyadi menambahkan modal usaha tidak dikelola dengan baik untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif hanya akan membawa musibah bagi peronomian keluarga.

Pria yang tengah fokus merancang badan usaha desa Giripanggung menambahkan, budaya konsumtif, seperti berhutang untuk keperluan membeli kebutuhan yang tidak produktif harus dijauhi warga desa. Terlebih, kata Suyadi, saat ini era teknologi gadget sudah merambah desa hendaknya mempertimbangkan ulang dan tetap fokus pinjaman untuk menguatan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, keseriusan pemerintah desa mendukung warga untuk meningkatkan aktivitas pertaniannya disinggung Suyadi. Salah satunya, rencana membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan penyediaan alat pertanian seperti traktor. Melalui BUMDes yang kepengurusannya akan dibentuk dan bekerja sama dengan kelompok tani (Poktan) dusun-dusun di Desa Giripanggung, masyarakat dapat menggunakan traktor untuk meningkatkan produksi pertanian. Suyadi mengaku selama ini warga petani Giripanggung setiap memerlukan alat bajak harus mendatangkan dari luar Gunungkidul. seperti Klaten dengan sewa Rp800ribu per hari untuk luas lahan 4,000 meter. Harapannya, setelah terbentuknya BUMDes dapat menjawab kebutuhan produksi tanam bagi petani yang lebih mudah dan murah.

“Ini komitmen desa untuk menjawab kebutuhan warga petani, karena memang 90 persen warga desa Giripanggung adalah petani,” ujar Suyadi.

Tim Desa Lestari sebagai mitra pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Giripanggung turut menyaksikan langsung mencairan pinjaman modal usaha dari UPK senilai Rp513,5 juta tersebut. Endro Guntoro salah satu tim dari Desa Lestari, menilai ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program penguatan modal usaha rakyat ini. Pertama, pemahaman bersama yakni program permodal usaha digelontorkan pemerintah adalah pinjaman, yang secara otomatis merubah derajat ekonomi warga masyarakat. Dari semula (mungkin-red) menjalankan usaha tanpa memiliki hutang atau pinjaman, menjadi berstatus mempunyai utang atau pinjaman.

“Hendaklah ini perlu diperhatikan semua pihak termasuk pemerintah desa dan UPK sendiri untuk tidak sekadar melakukan pengawasan ketertiban administrasi dan teknis pembayaran, tetapi turut terlibat memperkuat ketrampilan tata manajemen keluarga petani melalui pendampingan yang lebih efektif,” katanya.

Kedua, resiko yang disebabkan dari program pinjaman pemerintah. Hendaknya resiko ini mulai ikut dipikirkan secara bersama termasuk pemerintah. Endro menyebut resiko dimaksud tidak hanya menyangkut kemungkinan terjadi kemacetan dalam sistem pembayaran angsuran setiap bulan bagi warga petani, tetapi keterlibatan menangani resiko yang timbul dari sebab program yang dibuat, salah satunya pembangun mentalitas warga masyarakat dalam melawan budaya konsumtif ditengah gempuran teknologi baru dan munculnya kebutuhan-kebutuhan baru. Ketiga, mengukur pencapaian tingkat berkembangnya usaha-usaha masyarakat yang menerima manfaat program pemerintah.

Endro mengharapkan, program UPK dari sumber sisa-sisa aset program PNPM yang sudah dihentikan pemerintah ini dapat melaksanakan ketiga hal penting tersebut, sehingga program tidak sekadar melatih ketrampilan rakyat berhutang dalam membangun usaha.

“Pendampingan usaha bagi kelompok dan pelaku usaha mandiri desa perlu dilakukan baik desa, pemerintah, khususnya UPK sendiri,” pungkasnya. (HHW)

Perkuat Layanan dan Usaha Desa, Lima Desa Gunungkidul Ingin Seriusi SID

Pasar Ngenep di Desa Dadapayu yang menjadi poros ekonomi desa (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (6/5) – Sistem Informasi Desa (SID) menjadi pintu masuk layanan berbagai data dan informasi desa, membawa pengaruh kuat jalannya pemerintahan yang transparan dan partisipastif ditengah gencarnya pembangunan desa. Setidaknya ada lima desa di Kabupaten Gunungkidul, DIY yang menyatakan berminat mengarap program SID secara lebih serius untuk mewujudkan layanan data informasi masyarakat secara online.

Lima desa berada di wilayah Kecamatan Semanu tersebut antara lain Semanu, Ngeposari, Dadapayu, Candirejo, dan satu desa yang memiliki dusun terbanyak yakni Pacarejo. Kelimanya memiliki potensi sumber daya yang cukup beragam dan potensial untuk dikembangkan lagi.

Kepala Desa Ngeposari Ciptadi menyampaikan kepada Desa Lestari bahwa potensi desa yang dipimpin sebenarnya dapat mendorong semakin hidupnya gerak perekonomian desa. Potensi desa tersebut adalah sumber daya alam gua di bawah kawasan karst perut bumi. Terdapat tiga gua yang cukup memungkinkan untuk didorong sebagai paket alternatif pariwisata desa. Ketiga gua yang memungkinkan untuk daya tarik wisata minat khusus susur gua dengan jarak tempuh 80 menit dan terintegrasi yakni Gua Jamprong, Gua Gesing, dan Gua Sinden.

“Sengaja kami belum launching produk wisata gua itu sebelum semuanya siap. Termasuk SID itu harus siap. Selain itu, kami butuh mitra untuk menggarap BUMDes dan SID supaya ke depan ada integrasi,” kata Ciptadi di ruang kerja (05/05).

Menurutnya SID memiliki andil besar bukan hanya sebagai layanan data dokumentasi desa, tetapi juga menjadi media desa yang bisa efektif digunakan jalur pemasaran dan promosi produk desa. “Kami minat menggarap SID ini agar lebih baik lagi,” katanya.

Desa Ngeposari yang terbagi menjadi 19 dusun sedang menggagas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rencananya BUMDes akan fokus pada empat unit layanan usaha yaitu pengelolaan pasar desa, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan simpan pinjam modal usaha.

Desa Ngeposari menjadi satu-satunya desa yang memiliki aplikasi arsip dan bekerja sama dengan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ARSI). Hal itu menjadikan desa berpenduduk 9.741 jiwa ini unik.  Tak heran jika beberapa desa lain sering menghubungi Ngeposari untuk mengurus arsip data dan kebutuhan surat.

Tak hanya itu, tata layanan desa dalam program nasional (Prona) sertifikasi tanah masyarakat kurun waktu dua tahun memberlakukan Desa Rp0,- mendapat kepercayaan Badan Pertanahan sebagai desa model percontohan. “Kami ingin bisa bermitra untuk SID ini,” ujar Ciptadi.

Kebutuhan untuk lebih serius mengelola SID juga disampaikan Sekretaris Desa Semanu Suhartanto saat ditemui di tempat terpisah. Pasokan informasi kegiatan dan pembangunan desa selama ini masih luput dari publikasi melalui SID. Pasalnya pelatihan selama ini baru menjawab cara input data data seperti profil dan data kependudukan. Menurut Suhartanto pelatihan belum menyasar aspek teknis pengelolaan website khususnya penulisan kegiatan yang baik. Selama ini pelatihan belum menjawab kendala yang ditemui desa, salah satunya penyajian tulisan yang struktur, menarik dan berkesinambungan.

“Kami perlu pelajari lebih banyak lagi tentang teknis penulisan agar penyampaian informasi lebih enak dibaca dan pasokan (tulisan) yang stabil. Kami harus belajar tentang jurnalistik,” ucap Suhartanto sembari memaparkan potensi desa yang terkenal dengan sebutan sego abang sayur lombok ijo pernah dipilih Presiden Jokowi makan siang dalam kunjungan dinas.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahaan Dadapayu selaku penjabat Sekretaris Desa Sutanto juga memaparkan perlunya SID terus dipelajari. Terlebih, pejabat desa di Desa Dadapayu yang semula mengampu pekerjaan tersebut meninggal dunia sehingga diperlukan pengganti dalam tata pengelolaannya. Ia menambahkan, meskipun saat ini baru berupaya pengadaan tower untuk kelancaran jaringan internet, hal itu tak mengurungkan niat desa untuk mengembangkan SID lebih baik lagi.

Salah satu kendala umum desa dalam pengembangan SID adalah tidak adanya keterampilan dasar jurnalistik. Hal ini juga diakui Sekretaris Desa Candirejo, Triyanto. Pada bincang-bincang di tempat terpisah, Triyanto menyatakan kesiapan pemerintah desa mefokuskan dua personil khusus pengelolaan SID. SID dari sisi layanan data akan lebih membuat efektif pelayanan desa sekaligus mempercepat agenda desa sampai kepada masyarakat.

Senada dengan yang disampaikan Pemerintah Desa Pacarejo, pemanfaatan SID yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum maksimal. Maka, kelima desa di Semanu ini berharap ada pihak yang mengandeng dan melibatkan dalam program peningkatan tata kelola SID. (ETG)

BUMDes Kian Diminati di Gunungkidul

Budi Susilo memaparkan tahapan pembentukan dan pendirian BUM Desa kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Ngawis, Gunungkidul (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (28/2) – Cerita sukses tentang kiprah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengundang minat di beberapa desa Kabupaten Gunungkidul, DIY. BUMDes diharapkan bukan hanya menggenapi instruksi pemerintah, melainkan menjadi salah satu pintu dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo dan Desa Giripanggung, Tepus, berada di Kabupaten Gunungkidul merupakan dua desa yang pada tahun 2017 ini tengah berjuang merintis BUMDes agar kedepan semakin menggeliat. Upaya serius dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah DIY dan kecamatan setempat. Kedua desa belajar dasar filosofis pendirian BUMDes, tata aturan, dan menggali potensi masyarakat dengan mendatangkan tim Desa Lestari Yayasan Penabulu sebagai mitra belajar.

Belajar BUMDes di Desa Ngawis diadakan pada Selasa (21/02) dengan fasilitator dari Desa Lestari Eko Sujatmo dan Henricus Hari Wantoro sebagai narasumber. Kepala Desa Kurniawan mengundang seluruh kepala dusun, lembaga desa, dan tokoh aktivis desa supaya pengetahuan dan wawasan tentang BUMDes bertambah.

Para peserta diajak memetakan masing-masing dusun untuk menemukan potensi sumber daya desa seperti kelompok seni budaya, kepemudaan, produk olahan pangan, pertanian, hingga perdagangan. Selanjutnya potensi yang muncul hendak ditangkap desa sebagai salah satu peluang pasar. Satu catatan disampaikan Henri dan Eko kepada peserta, jenis usaha desa hendaknya memang yang bukan telah dilakukan masyarakat desa. “Prinsip utamanya usaha yang akan dipilih desa nanti jangan sampai mematikan usaha warga yang sudah lebih dulu ada,” kata Eko dalam sesi tanya jawab.

Menurut Eko desa hendaknya cermat akan prinsip tersebut. Terlebih, Desa Ngawis berada di sebelah  Desa Bejiharjo yang sudah terkenal pariwisata Gua Pindul. Kondisi itu hendaknya membuat semakin percaya diri dalam menangkap potensi usaha seperti produk industri kerajinan dan hingga kesenian dan kebudayaan.

Anjar mengatakan potensi paling besar yang ada di desanya adalah sektor pertanian. Ada 1.400 kepala keluarga, 70 persen dari 1,400 kepala keluarga bergantung pada komoditas pertanian seperti padi, sayuran, peternakan. Selain itu ada beberapa warganya hidup dari industri kerajinan bambu. “Pemuda malah sudah jalan dibidang pertanian sayuran jenis cabai,” ujarnya.

Kendati demikian, Anjar melihat selama ini petani Desa Ngawis masih sangat kesulitan mendapat daya dukung ketersediaan fasilitas tanam. Obat-obatan pertanian seperti umumnya disediakan toko tani petani Ngawis harus beli ke desa lain. “Mungkin itu yang bisa ditangkap sebagai peluang BUMDes nanti,” tambah Anjar kepada tim Desa Lestari.

Kehadiran desa sendiri pada tahun lalu sudah mulai terasa. Beberapa kegiatan kepelatihan desa yang didanai dari Dana Desa menyasar kelompok tersebut. Namun inventarisasi potensi desa untuk rintisan BUMDes Ngawis ini masih perlu didalami agar pendirian BUMDes tidak sekadar menjadi kegiatan jangka pendek, tetapi juga memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat yang mendatangkan keuntungan bersama.

Kegiatan belajar BUMDes di Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus dilaksanakan pada Rabu (22/02) lalu tidak jauh berbeda. Pihaknya mengundang tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan perwakilan lembaga desa.

Diskusi regulasi dan berbagi cerita implementasi BUMDes di wilayah lain, banyak potensi terungkap dari belasan dusun. Dari mulai tiga telaga, produk perajin gula jawa, hingga dusun yang dianggap strategis untuk kemungkinan pendirian rest area untuk menangkap ramainya pariwisata Gunungkidul setiap akhir pekan.

Meski begitu, rencana rest area yang sudah dicita-citakan dua tahun tersebut perlu dipertimbangkan ulang. Selain memerlukan modal besar, perlu dikaji secara serius tingginya akses jalur pantai di Gunungkidul melalui desa Giripanggung.

Kepada Desa Giripanggung Heri Purwanto mengapresiasi potensi semua dusun yang muncul pada kegiatan tersebut. Telaga, gula jawa, UKM produksi tas, makanan olahan seperti ceriping, harus direspon sebagai peluang baru. Desa Giripanggung, menurut Heri, merupakan wilayah pegunungan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan wahana permainan dan olah raga alam. Beberapa produk alat pertanian juga menjadi pelengkap, termasuk produk tempe, abon, stik pepaya, dan stik labu yang perlu lebih dicarikan formula baru untuk produk yang lebih menarik lagi.

Sekretaris Camat Karangmojo Rahmadian menyambut baik peran LSM seperti Penabulu yang membantu desa-desa di Gunungkidul dalam implementasi UU Desa. Ia berharap, peran Penabulu lebih sentral di Gunungkidul hingga desa mampu menemukan usaha desa dan tata kelola manajemen yang baik. (ETG)

Unit PAB BUMDes Bleberan: Kami Perlu Diperkuat Lagi

Pipa utama yang mengalirkan air dari bak penampungan utama di lokasi sumber mata air Jambe menuju bak penampungan di pusat Desa Bleberan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (14/2) – Rencana program optimalisasi sumber mata air Jambe dengan alih teknologi BBM ke listrik pada tahun 2017 menyisakan pekerjaan berat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY.

Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB) BUMDes Sejahtera harus banyak mengejar kesiapan, baik sumber daya manusia maupun tata manajamen layanan publik dan tata kelola distribusi air untuk menjaga kualitas layanan.

“Kami masih perlu banyak belajar. Masih perlu diperkuat lagi agar program optimalisasi sumber mata air nanti selesai, kami juga sudah siap lebih baik melayani air untuk warga,” kata Ketua Unit PAB Udi Waluyo pada diskusi dengan Tim Desa Lestari, Penabulu, usai mengikuti studi lapangan bersama UNY di sumber mata air Jambe, kawasan hutan negara Bleberan pada 8 Februari 2017.

Menurut Udi, ada beberapa yang harus dikejar unit PAB. Salah satunya sumber daya manusia yang harus lebih memadai. Udi menilai unit PAB saat ini baru memiliki tujuh orang pengelola kegiatan yang mencakup pekerjaan besar. Dari pencatatan penggunaan air setiap pelanggan, layanan pembayaran, tata manajemen, pelayanan sambungan baru, perawatan jaringan, hingga teknisi mesin.

“Kebutuhan yang paling mendesak untuk kami adalah penguatan aplikasi keuangan, agar tata administrasi kami semakin baik lagi. Kami harap Penabulu bisa menjadi mitra untuk itu (aplikasi keuangan),” pintanya kepada Penabulu.

Udi melihat selama ini tata kelola unit PAB masih cenderung dikerjakan dalam pembukuan manual. Adapun untuk penguatan personel unit PAB BUMDes dan perlu tidaknya penambahan personil yang kompeten, Udi menyerahkan sepenuhnya pada pengurus BUMDes Sejahtera Bleberan.

Meski begitu, lanjut Udi, kendati dikerjakan secara manual pengeloaan unit PAB sudah berjalan. Setiap tahun terjadi peningkatan keuntungan yang dilaporkan secara terbuka kepada seluruh pihak sebagai bagian dari pertanggungjawaban BUMDes Sejahtera bersama dua unit usaha lainnya, yakni unit pengelolaan wisata Air Terjun Sri Getuk dan unit Simpan Pinjam yang dapat diakses untuk modal usaha warga Bleberan.

Khusus untuk peningkatan hasil usaha dari unit PAB, tercatat menunjukkan laju peningkatan pendapatan yang signifikan sejak Udi memimpin. Pada akhir 2014, unit PAB baru dapat menyumbang pendapatan desa sebesar Rp49 juta. Sedangkan pada  2015 pendapatan keseluruhan mencapai Rp247 juta dengan tingkat kedisiplinan pelanggan memenuhui kewajiban bayar 65 persen. Pada tahun tersebut, bagi hasil keuntungan yang diserahkan pihak desa melejit hingga Rp71 juta. Pada akhir 2016 lalu, tingkat kedisiplinan pelanggan memenuhui kewajiban bayar 80 persen mendapatkan pendapatan Rp279 juta dan sebanyak Rp86 juta diserahkan sebagai pendapatan desa. Adapun kebutuhan paling besar produksi layanan air desa ini masih tersedot untuk belanja bahan bakar solar penggerak genset dan perawatan.

Secara khusus, Udi ingin menyelesaikan persoalan tunggakan di tingkat pelanggan yang masih terbilang tinggi. Pada 2015 terdapat tunggakan pelanggan sebesar Rp7 juta, sedangkan pada 2016 jumlah tunggakan pelanggan turut meningkat menjadi Rp22 juta.

Persoalan tersebut kini masih dicarikan solusi terbaik. Pasalnya, sejak berjalan, unit PAB belum pernah melakukan pemutusan sepihak bagi penunggak. Selama ini pengelola PAB tidak dapat menindak tegas dengan cara-cara pemutusan sambungan, mengingat ada banyak pertimbangan seperti sektor pemenuhan kebutuhan air sebagai usaha desa serta aspek pelayanan desa.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Desa Bleberan Supraptono juga mengaku sedang melakukan pembahasan untuk pengambilan keputusan. Ia mengatakanada jalan keluar antara usaha desa dan layanan desa dalam pengelolaan air bersih. Pihaknya tengah mengkaji pola pendekatan bagi nama-nama warganya yang tercatat sebagai penunggak. Ketegasan menjadi penting untuk menyikapi persoalan ini agar tidak sampai mengganggu tata kelola layanan air itu sendiri.

Supraptono berencana akan melibatkan kepala dusun atau dukuh sebagai pionir pendekatan dan petugas tagih khusus penunggak. Ia mencontohkan sistem simpan pinjam usaha kelompok warga di Dusun Peron perlu menjadi pertimbangan, dimana setiap bulan nama-nama penunggak diumumkan secara terbuka.

“Hasilnya memang bagus dan lancar. Angka penunggaknya rendah. Tapi untuk diterapkan di PAB perlu dipertimbangkan lagi dan kesepakatan pengurus Bumdes. Tapi harus ditemukan solusi agar tunggakan ini terkejar,” pungkas Supraptono. (ETG)

Optimalisasi Mata Air Jambe Untuk Sumber Kehidupan

 

Pipa utama yang mengalirkan air dari bak penampungan utama di lokasi sumber mata air Jambe menuju bak penampungan di pusat Desa Bleberan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (13/2) – Mata air Jambe di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY, menjadi salah satu sumber air yang berpotensi mengatasi persoalan krisis air. Pemerintah Desa Bleberan, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera, saat ini sedang berjuang mengoptimalkan sumber mata air yang berada di kawasan hutan negara sebagai sumber kehidupan. Optimalitasi mata air Jambe sebagai salah satu layanan air bersih Desa Bleberan ke depan akan didorong dapat mencakup masyarakat lebih luas.

Yayasan Penabulu menjadi mitra pihak yang dilibatkan Pemerintah Desa Bleberan mewujudkan program tersebut. Satu tahap telah diselesaikan pemerintah desa, yakni memprioritaskan program optimalisasi pengelolaan sumber mata air Jambe dengan menargetkan dapat beralihnya teknologi dari sistem penggunaan bahan bakar solar menjadi tenaga listrik. Adapun target waktu pekerjaan ini selesai pada tahun 2017.

Pemerintah Desa Bleberan dan BUMDes Sejahtera melakukan studi lapangan perdana yang dilaksanakan pada 8 Februari 2017 dengan menggandeng Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Tahap ini meninjau keberadaan hulu mata air dan sistem kerja lokasi yang sudah dikelola Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB), bagian dari layanan usaha BUMDes Bleberan yang melayani kebutuhan air 600 pelanggan warga masyarakat Bleberan. Selain melihat kualitas air, stabilitas debit air menjadi fokus tim dari UNY dipimpin Dr. Ing. Satoto E. Nayono, M.Eng., M.Sc.

Satoto belum mendapat kesimpulan mendalam pada tinjauan lokasi pertama. Pasalnya memang perlu tahap yang panjang untuk melihat kapasitas dan debit air sumber Jambe. Pihaknya masih melihat sekitar sumber dan cara kerja distribusi.

“Tahap awal ini kami ingin melihat dulu sejauh mana kualitas air dan kapastias tangkapan airnya. Ini kami lakukan dengan beberapa cara baik pengamatan langsung sumber seperti kami lakukan hari ini juga mendengar keterangan masyarakat pengguna atau pelanggan sebagai pihak yang setiap hakri memanfaatkan,” kata Satoto kepada tim Desa Lestari, Penabulu.

Selanjutnya tim akan banyak mengkaji data awal untuk melanjutkan kunjungan tahap kedua yang memastikan kapasitas debit air sumber Jambe dalam setiap detiknya. Pada tahap studi lanjutan kedua, tim dari UNY baru menggunakan berbagai peralatan pendukung untuk mendapatkan akurasi debit air. Cara ini juga belum bisa dikatakan final karena memang harus dilakukan berulang-ulang pada kondisi musim yang berbeda.

“Debit air per detik pada musim penghujan tentu akan berbeda dengan debit air pada saat musim kemarau. Ini perlu diketahui agar membantu dalam tata kelola distribisi dan manajeman pengelolanya,” ujarnya.

Pada pengamatan pertama, Satoto menemukan jika debit sumber air Jambe diprediksi mencapai 16 liter per detik. Prediksi awal debit ini perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dilakukan upaya-upaya untuk menjaga debit, melihat urusan pelayanan penyediaan air tentu harus mengutamakan manajemen dan tata kelola distribusi air sampai ke pelanggan tetap stabil, sehingga kebutuhan air setiap hari terpenuhi.

Pada kunjungan pertama, Satoto mendapatkan kesimpulan awal bahwa air dari sumber mata air Jambe ini masih banyak yang terbuang sia-sia. Sumber yang potensial ini belum secara optimal ditampung dalam bak yang lebih besar. “Kelihatannya memang masih perlu bak penampungan tambahan agar air tidak hanya terbuang,” ujar Satoto.

Dari seluruh dusun yang ada di Desa Bleberan, semua dusun sudah menikmati sumber air. Adapun tiga dusun lain di luar layanan BUMDes Sejahtera lebih dulu inisiatif membuat kelompok pengguna air dari sumber ini. Kepala Desa Bleberan Supraptono mengakui jika selama ini fokus pelayanan air bersih warga desa baru terletak pada tata kelola manajemen pengelola, yang di dalamnya mencakup sistem pengaturan distribusi air dari hulu sampai diterima masyarakat harus tersedia setiap waktu dan setiap jam.

“Ini yang musti kami persiapkan kedepan nanti agar pasokan air setiap jam setiap hari bisa stabil,” kata Supraptono.

Menurutnya, Pemerintah Desa Bleberan perlu memastikan debit air sumber air Jambe untuk rencana alih teknologi BBM ke tenaga listrik dengan melibatkan ahli dari UNY, mengingat alih teknologi memerlukan biaya besar kepastian debit air harus diperoleh secara detail. Satu sisi, pihaknya harus mempersiapkan BUMDes Sejahtera agar tata manejemen dapat lebih baik lagi dalam pelayanan maupun pengelolaan.

Untuk mewujudkan cita-cita Desa Bleberan dan BUM Desa Sejahtera dalam mengoptimalkan sumber air Jambe sebagai sumber kehidupan, Pemerintah Desa Bleberan bekerjasama dengan Yayasan Penabulu, Universitas Gajah Mada (UGM), serta Semaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office.

Kebutuhan 500 Juta Rupiah
Rencana program optimalisasi sumber mata air Jambe dengan alih fungsi teknologi BBM ke tenaga listrik merupakan rencana lama BUMDes Sejahtera Bleberan. Badan Pengawas BUMDes Sejahtera Taufik Ari Wibowo menyatakan sudah pernah melakukan konsultasi awal dengan pihak PLN Wonosari perihal kebutuhan totol biaya alih teknologi tersebut.

Menurut Taufik, pihak PLN Wonosari telah memberikan gambaran taksiran kebutuhan alih fungsi sampai pemasangan memerlukan biaya kisaran Rp500 juta. Biaya sebesar itu akan digunakan untuk mendirikan beberapa titik gardu listrik di sepanjang jalur sumber Jambe sebagai satu-satunya tenaga yang digunakan dalam distribusi air ke pelanggan.

“Ya sekitar Rp500 juta kebutuhan alih teknologi itu tapi detailnya masih perlu dibahas lagi dengan PLN,” pungkas Ketua Unit PAB BUM Desa Sejahtera Udi Waluyo.

Krisis air masih menjadi predikat yang melekat bagi Kabupaten Gunungkidul, DIY, sampai tahun 2017 ini. Tiap musim kemarau panjang tiba, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus menyediakan kebijakan pasokan air. Berdasarkan ata yang diperoleh tim Desa Lestari Penabulu, terdapat puluhan desa yang mengalami krisis air saat kemarau panjang. Puluhan desa tersebut berada di beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Girisubo, Tanjungsari, Saptosari, Panggang, Ngawen, Rongkop, Purwosari. Daerah yang dilanda krisis air paling parah akibat kemarau panjang yakni Kecamatan Tepus. (ETG)