Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Legowo Demi Terwujudnya Kemandirian Desa

Gunungkidul (12/5) – Surat edaran Bupati Gunungkidul yang merujuk pada Permendesa & PDT Nomor 1 tahun 2015, yang salah satunya mengatur tentang pungutan desa, mau tidak mau harus disambut sikap legowo jajaran pemerintah desa. Tak terkecuali bagi Desa Salam di Kecamatan Patuk, yang juga langsung bergegas mengambil langkah kebijakan menghapus pungutan desa.

Respon cepat ditunjukkan Pemerintah Desa Salam bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menggelar rapat berlangsung di balai desa setempat pada Jumat (8/5). Pertemuan dihadiri 20 peserta terdiri dari pemerintah desa, dukuh dan anggota BPD, secara resmi menghapus berbagai bentuk pungutan yang dinilai sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Meskipun, diakui penghapusan pungutan dipastikan akan sedikit berdampak turunnya sektor pendapatan asli desa.

“Penghapusan ini harus kami lakukan sebagai konsekuensi bersama semua desa agar kebijakan pungutan tidak menyalahi aturan hukum diatasnya,” kata Pejabat Kepala Desa Salam Nurraini Ekawati.

Secara detail Pjs. Kades Salam  menyatakan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2014 dinyatakan resmi tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 pada 8 Mei 2015. Tercatat, dari sebanyak 39 jenis pungutan desa yang dicermati satu demi satu pamong desa dan anggota BPD Salam, tersisa lima hal pungutan yang masih memungkinkan untuk diberlakukan. Kelima jenis pungutan desa tersebut menyangkut sewa aset produktif desa, meliputi sewa penggunaan balai desa, sewa penggunaan aset kursi desa, sewa kios desa, sewa tanah kas desa, dan sewa lahan kios pasar desa.

Kepala Bagian Pembangunan Desa Salam Fajar Sahid Rahmadi menambahkan, dihapusnya Perdes Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa berpotensi hilangnya PADes biasanya diraih sekitar Rp 15 juta per tahun. “Sikap legowo penting dilakukan agar kemudian hari tidak justru menemukan persoalan. Hendaknya kebutuhan operasionalisasi pelayanan bisa bersumber dari dana desa,” ujarnya.

Selanjutnya Peraturan Desa Salam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa yang masih berlaku empat diantaranya telah ditetapkan sebagai harga sewa aset, yakni sewa penggunaan balai desa Rp250 ribu sampai dengan Rp400 ribu (termasuk fasilitas pendukung pertemuan), sewa aset kursi desa Rp500 per buah, sewa kios desa Rp20 ribu per bulan, sewa tanah kas desa Rp500/m per tahun. Namun, untuk pungutan sewa tanah lokasi pasar desa masih akan dilakukan pembahasan lanjutan pihak BPD dan Desa Salam dengan melibatkan kelompok pedagang.

Desa berpenduduk 981 KK atau sekitar 3.000 jiwa ini tengah bersiapkan menyambut implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Beberapa program desa telah disiapkan baik pembangunan fisik maupun non fisik, khususnya program yang tahun 2014 lalu tidak bisa terlaksana seperti pembangunan jembatan, rabat beton, dan pelatihan-pelatihan usaha produktif baik kelompok perempuan maupun karang taruna.(*)