Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Sosialisasi UU Desa Menggugah Kesadaran Masyarakat Sipil Desa Ponjong

 

 Sri Purwani menyampaikan materi sosialisasi UU Desa di Balai Desa Ponjong, Gunungkidul (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (9/6) – Desa Ponjong menjadi salah satu desa pertama di Kabupaten Gunungkidul yang terbilang paling partisipatif dalam sosialisasi produk Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan komponen akar rumput masyarakat sipil. Tak tanggung-tanggung, sosialisasi regulasi baru tentang desa menyentuh elemen masyarakat sipil desa paling bawah yakni RT bertempat di Balai Desa Ponjong pada Senin (8/6).

Penabulu Alliance, mitra kerja Desa Ponjong tampil sebagai narasumber tunggal untuk membedah UU dengan tiga produk regulasi Peraturan Pelaksana (PP) yang pada kenyataannya belum begitu ‘membumi’ bagi masyarakat umum, sekalipun tokoh dan pamong desa. Peserta sosialisasi mulai dari pejabat RT, RW, PKK Dusun, kaum muda Karang Taruna, Dukuh, BPD, LPMD-LPMP, perangkat desa, pengurus Gapoktan, hingga tokoh masyarakat Ponjong dan kelompok perempuan pun cukup antusias dalam “menelanjangi” pasal demi pasal inti dan krusial dari UU dan PP.

Koordinator Unit Layanan dan Pendukung Penabulu Alliance Yogyakarta Sri Purwani dibantu spesialis pemberdayaan komunitas Nurul Purnamasari, selama 2,5 jam mengundang antusias peserta aktif menanyakan keraguan dalam memahami gerak dan tata kelola kebijakan desa, setelah UU berikut tiga PP mulai “diblejeti” dari pasal penjabaran, perubahan, hingga pasal susulan baru. Pertanyaan seperti kemungkinan anggaran desa untuk program rumah tidak layak huni bagi warga miskin sebagaimana kerap dikeluhkan warga ke Ketua RT, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilanda keterbatasan modal usaha, hingga kemungkinan lain seperti pembangunan pembuangan limbah rumah tangga dan terwujudnya lingkungan sehat lainnya.

Tak hanya itu, beberapa hal yang baru dan mengejutkan peserta sosialisasi, yakni adanya penerapan sanksi administratif bagi desa-desa tergolong lambat dalam setiap implementasi program kebijakan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan tidak tertibnya sistem administrasi desa. Ani menyebutkan berbagai permasalahan menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD dan Dana Desa (DD) SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) pada APBDes yang harus diantisipasi, mulai dari tahun pertama penerapan UU Desa ini. Menurutnya, persoalan tersebut cukup menentukan perolehan anggaran desa untuk tahun berikutnya.

Sebaliknya, dalam salah satu PP secara tegas mengurai ketentuan bagi desa-desa yang berhasil menerapkan kebijakan dan tata kelola yang baik. Desa yang cepat beradaptasi dengan UU dan PP akan terus memperoleh kenaikan anggaran desa untuk tiap tahunnya. Tentu, syaratnya pengelolaan anggaran tahun sebelumnya harus baik.

“Baik ini meliputi perencanaannya, kedisiplinannya, penggunaannya, hingga dalam pertanggungjawaban,” ujarnya seraya membeberkan perhitungan sistem perolehan anggaran secara detail.

Sri memprediksi desa yang sedang gencar mempromosikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa tempat hiburan Water Byur ini baru bisa menembus perolehan alokasi anggaran desa Rp1,5 miliar sekitar tahun 2017 nanti. Tentunya, prediksi tersebut juga sangat ditentukan dari tata pengelolaan kebijakan dan keuangan Desa Ponjong sendiri, baik tahun 2015 ini yang nilainya hampir Rp 900 jutaan juga di tahun 2016 mendatang. “Semuanya sangat ditentukan pemerintah desa dan masyarakatnya sendiri,” imbuhnya.

 Pada Sosialisasi UU Desa yang mengusung tema “Regulasi Baru Menuju Harapan Baru”, Sekretaris Desa (Sekdes) yang juga selaku pejabat (Pj) Kades Ponjong Eka Nur Bambang Wacana mewanti-wanti agar seluruh aparat pemerintah desa dan seluruh lembaga desa untuk hati-hati dan tidak “main-main” dalam implementasi produk UU baru ini. Diperlukan kemampuan pemahaman yang cukup memadai dari semua regulasi yang ada.

Eka yang berstatus PNS ini juga mengingatkan tindak praktik korupsi yang kerap mencuat di tingkat desa dan SKPD tidak hanya disebabkan karena faktor niatan keinginan dan kesempatan memperkaya diri sendiri, tetapi juga karena ketidakpahaman regulasi, penafsiran regulasi yang keliru ataupun ketidaksengajaan mengambil kebijakan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara. Ia mengingatkan Desa Ponjong hendaknya menjadi salah satu desa garda depan di Gunungkidul dalam implementasi UU Desa secara baik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa yang tengah tertantang untuk rencana kemitraan dengan salah satu NGO Korea.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Ponjong Budiman menambahkan pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat sampai tingkat RT untuk tahu secara detail UU dan PP tentang Desa. Pamong desa asal Dususn Besi menyebut ujung tombak dari UU Desa adalah terdorongnya partisipasi masyarakat sipil dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungawaban setiap kebijakan.

Budiman menyatakan, materi sosialisasi diharapkan tidak sekadar “mandeg” ditingkat peserta yang hadir sosialisasi, melainkan bisa tersebarluas sampai ke basis masyarakat dusun dan skup RT. “Keinginan kami malah adanya regulasi ini harus membuka lebar-lebar kesadaran masyarakat. Dengan begitu akan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaran desa,” pungkas pengurus Taruna Siaga Bencana (Tagana) tingkat DIY ini. (*)