Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Sosialisasi Desa “Regulasi Baru Menuju Harapan Baru”

 

Seperti partisipasi masyarakat sipil menjadi kunci dari terwujudnya Desa Lestari. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (18/6) – Pemerintah Desa Pengkok, Patuk, Gunungkidul terus mendorong seluruh elemen masyarakat desa memahami wajah dan formula baru desa. Apa, Siapa, dan Bagaimana tentang desa menjadi langkah pemerintah desa dalam membuka lebar-lebar ‘kran’ informasi publik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sipil bertujuan mewarnai kebijakan dan program desa kedepan. Kegiatan sosialisasi Undang Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berikut ketiga Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Bupati (perbup) dilaksanakan di Balai Desa Pengkok, Rabu (17/6) belum lama ini dengan menggandeng mitra kerja, Penabulu Alliance.

Sosialisasi melibatkan kalangan pamong desa, BPD, LPMD, lembaga desa, pejabat RT dan RW, perwakilan ormas dan perwakilan kelompok masyarakat berjalan kondusif. Suasana santai dengan sajian ‘camilan’ tradisional makin menambah kegiatan lebih hidup dengan tanya jawab peserta dengan pemateri yakni manajer program Desa Lestari Penabulu Alliance, Sri Purwani dan dihadiri Sekretaris Camat Patuk.

Pasal krusial, seperti sanksi rendahnya penyerapan ‘jatah’ anggaran yang didapat, perbedaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan musyawarah desa, dan sistem tata kelola penyerapan keuangan menjadi perhatian serius peserta sosialisasi.

“Sepertinya peruntukan alokasi ADD dan DD sudah cukup jelas kami pahami. Langkah desa ini cukup baik untuk menghapus kesan tidak adanya kucing-kucingan antara desa dan masyarakat soal anggaran. Tentunya masyarakat Pengkok pun harus menangkap peluang ini,” ujar Gatot, anggota LPMD disela kegiatan berlangsung.

Menurutnya penjelasan secara detail hendaknya direspon kelompok masyarakat sipil desa untuk segera mengisi peran dan posisi strategis di desa. Mantan perantau ini menambahkan, kelompok masyarakat yang ada di desa cukup mendapatkan ‘angin segar’ tidak hanya menjadi obyek dan sasaran pembangunan, namun sebagai pelaku yang turut menentukan.

“Perlu adanya inovasi dan perpaduan beberapa program pemberdayaan usaha kecil produktif di masyarakat lahir setelah kegiatan ini. Apalagi, Pengkok memiliki rintisan wisata desa yang potensial menjadi fokus pembangunan desa kedepannya,” ujarnya.

Kepala Bagian Pembangunan Desa Pengkok Slamet mengatakan perlu ada sinergitas kerja dari seluruh perangkat kelembagaan Desa Pengkok. Ia mengaku perlu ada keberlanjutan untuk memfokuskan sasaran program lebih mengena kebutuhan masyarakat baik fisik maupun non fisik Desa Pengkok yang mengalami kekosongan jabatan kepala desa. Terlebih lagi, pemikir desa wisata “Gunung Ireng” ini menilai agenda desa ditengah bulan Ramadan menguras energi untuk mengejar beberapa pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut adalah perubahan ABPDes 2015 sebagai syarat pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama sebesar 40 persen dari kisaran Rp 310 juta dan maraton persiapan penyusunan rancangan APBDes 2016, dimana pelayanan desa tetap berjalan dan implentasi agenda kegiatan pembangunan fisik.

Sekretaris Desa Sudaryani yang juga menjabat Pj Kades Pengkok menambahkan kebijakan pembangunan harus berorientasi tercapainya kejahteraan masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk “hati-hati’ dalam mengelola tata keuangan. Tahun pertama berlakunya UU Desa tidak akan sungkan-sungkan bagi dirinya untuk menempuh konsultasi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Seperti diulas pemateri Penabulu Alliance Sri Purwani dengan pendamping Nurul Purnamasari dalam sosialisasi perihal desa berwajah baru UU nomor 6/2014 ini. Seperti partisipasi masyarakat sipil menjadi kunci dari terwujudnya Desa Lestari. Tak terkecuali, peran kaum perempuan yang tak luput sebagai peserta sosialisasi ini berpeluang mengambil peran penting dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat, mulai dari menyusun rencana kebijakan dan program desa, implementasi hingga pengawasan tidak boleh mengesampingkan kebutuhan urgen kebutuhan masyarakat. Kelompok rentan seperti kaum perempuan dan kelompok defabel, kelompok perajin dan UMKM, serta pemuda dan lansia tidak boleh diabaikan.

Pada kesempatan itu, Sri juga memberikan “lampu kuning” yang berarti hati-hati dengan berbagai jenis dan klasifikasi tindak korupsi dalam implementasi UU Desa yang memang potensi terjadi untuk desa-desa yang tidak mau belajar regulasi. Aktivis pemberdayaan masyarakat sejak 1999 itu membeberkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas potensi tindak korupsi dalam pelaksanaan UU Desa, yang bisa diakibatkan karena beberapa sebab seperti ketidakpahaman regulasi, persekongkolan yang memang sengaja atau tidak disengaja hanya menguntungkan diri dan kelompok tertentu, penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan desa (negara), hingga bentuk-bentuk ‘main mata’ antara pengambil kebijakan dengan tenaga pendamping. Sudah bukan jamannya lagi “kucing-kucingan” terjadi antara aparat desa dengan masyarakat dalam pemanfaatan anggaran desa yang wajib hukumnya harus berhasil mengangkat derajat ekonomi masyarakat desa.