Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Desa Pengkok Gelar Musyawarah Desa Pertama

Musyawarah Desa (Musdes) Pengkok yang pertama diselenggarakan di Balai Desa, Senin (10/8). (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (12/8) – Badan Permusyawatan Desa (BPD) Salam menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk kali pertama pada Senin (10/8) lalu. Musdes tersebut memiliki agenda sosialisasi inventarisasi aset dan pengakhiran PNPM, serta laporan pemerintah desa mengenai program kegiatan tahun 2015 sebagai bahan penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) tahun 2016. Musdes Pengkok yang dipimpin Khoirudin, salah satu anggota BPD Pengkok, dihadiri 43 orang dari berbagai kelompok masyarakat.

Dalam rangka menginventarisir aset-aset PNPM yang masa programnya sudah berakhir, pada Musdes ini membentuk Tim Inventaris yang beranggotakan lima orang. Tim Inventaris Aset yang diketuai Pjs. Kades Sudaryani bertugas menginventarisasi aset desa dari berbagai produk sumber program seperti PNPM, PPID, dan program lain yang masuk ke Desa Pengkok. Hasil inventarisasi dan dokumentasi aset desa akan digunakan untuk melengkapi RPJMDes dan Rencana Kebijakan Pemerintah Desa (RKP) Desa.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Desa Pengkok Slamet memaparkan ada lima program dan arah kebijakan desa yang rencananya akan menjadi prioritas pada tahun 2016. Kelimanya mencakup bidang-bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Secara garis besar arah kebijakan bidang pemerintahan akan difokuskan pada kebutuhan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan-pelatihan pelayanan publik menggunakan perangkat teknologi komunikasi dan informatika. Terlebih kini tuntutan melek teknologi sudah harus dikuasai oleh pemerintah desa agar lebih transparan dan akuntabel dalam pelayanan.

“Program peningkatan kapasitas aparat desa dan masyarakat harus dibenahi, karena peraturan yang baru menuntut penguasaan teknologi,” ujar Slamet.

Usia bukan penghalang partisipasi untuk wujudkan desa impian. (sumber: dokumentasi lembaga)

Ada beberapa usulan masyarakat yang kandas di program lain seperti PNPM kembali muncul yaitu perbaikan infratruktur desa seperti talud dan jalan lingkungan di bidang pembangunan. “Para pelaku usaha produktif kuliner Pengkok punya impian untuk memiliki semacam showroom sejalan dengan menggeliatnya sektor pariwisata desa,” imbuh Slamet seraya memaparkan platfom lain seperti peningkatan kemampuan kader kesehatan, tata managemen pokdarwis dan minat bakat kepemudaan.

Hal yang menarik adalah di Desa Pengkok akan memprioritaskan program untuk kelompok rentan seperti warga usia lanjut (lansia). Desa Pengkok berkeinginan dapat meningkatkan layanan kesehatan untuk mendukung program pemerintah dalam peningkatkan harapan hidup lansia yang selama ini terkesan dikesampingkan dari program desa.

Satu hal yang menjadi catatan penting Tim Pendamping Desa Lestari pada pelaksanaan Musdes adalah pimpinan Musdes tidak membuka ruang diskusi untuk meminta penjelasan dan mengkritik laporan-laporan kegiatan, serta memberi usulan pada kebijakan yang direncanakan untuk tahun 2016.

Selain itu, proses pemilihan Tim Inventaris Aset dipilih dengan cara penunjukan bukan usulan dari forum. Pimpinan Musdes Khoirudin berdalih penunjukkan anggota tim berdasar kebiasaan masyarakat ketika pemilihan tim-tim desa akan memilih orang-orang yang sama dari tahun ke tahun, sehingga untuk menyingkat waktu digunakan cara penunjukan.

“Esensi musdes adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, walau pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang sudah dapat diprediksi. Yang diperlukan adalah dinamikanya agar masyarakat dapat memberikan usulan-usulan untuk pembangunan desa, karena desa masa kini adalah milik semua warga,” tegas Sri Purwani, Manajer Program Peningkatan Kapasitas Desa Lestari.

Di tempat terpisah, Kepala Urusan Perencanaan Desa Pengkok Riyanto menambahkan jika ada beban berat pekerjaan yang tengah dipikul BPD dan Pemerintah Desa hingga akhir tahun. Karena Desa Pengkok akan menghelat pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilanjutkan dengan penyusunan RPJM-Desa. Tetapi sebelumnya RKP-Desa sudah harus jadi sebagai acuan menyusun RAPB-Desa 2016. Sementara itu pelayanan publik tetap harus berjalan normal.

“Ini berat, tetapi kami pikul dengan senang karena masyarakat sudah bersedia dilibatkan dalam berbagai agenda ini,” ucap Staf Pelayanan Umum Desa Pengkok Suparna. (ETG)