Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Pemimpin Berkualitas Lahir dari Pemilih Cerdas

Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Gunungkidul Siswanto (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (17/9) – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk 56 desa di Kabupaten Gunungkidul serentak akan dilaksanakan 24 Oktober 2015 mendatang. Pemkab Gunungkidul mengisyaratkan masyarakat sebagai pemilih perlu membekali diri dengan pemahaman yang cukup sebelum menggunakan hak pilih menentukan calon memimpin desa. Wajah baru desa dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 menuntut sosok pemimpin yang menguasai persoalan desa dan masyarakatnya, selain cermat dalam kemampuan memahami regulasi yang lebih “rumit” dari sebelumnya.

Tim Pendamping Program Desa Lestari bersama Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, pekan lalu mendiskusikan rumusan sosok pemimpin desa ideal yang dibutuhkan dalam memajukan desa dan gerak cepat mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui UU Desa.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Gunungkidul Siswanto mengatakan pemimpin yang paling dibutuhkan desa saat ini pribadi yang memiliki karakter bekerja. Desa membutuhkan sosok pribadi yang memiliki kesungguhan dan kemampuan. Menurutnya, bekerja saja dipandang tidak cukup. Pasalnya kepala desa dituntut memiliki kemampuan diri yang baik.

“Kepala desa harus berkemampuan baik seperti pemahaman aturan agar kerja sesuai rel aturan tidak menabrak larangan-larangan dan kemampuan kesehatan yang baik dalam melaksanakan kepercayaan rakyat. Karena UU baru dengan banyak regulasi turunannya jelas menguras energi fisik yang besar seperti kecermatan, kedisiplinan, dan sebagainya. Terlebih yang dikelola bukan hanya desa dengan potensinya tapi dana yang besar,” kata Siswanto.

Pemerintah pusat akan menyediakan tenaga pendamping desa dalam waktu dekat. Namun Siswanto berharap kalau tenaga pendamping desa kelak tidak terlibat jauh dalam urusan-urusan yang seharusnya tidak pantas dilakukan. Karenanya kepala desa harus dapat mengakomodir ragam kepentingan dan kebutuhan rakyat dengan diperolehnya alokasi dana desa-dana desa (ADD dan DD). Di Kabupaten Gunungkidul, dari 144 desa sudah ada 139 desa yang tahun ini sudah mengelola total pendapatan desa diatas Rp1 miliar yang berasal dari ADD, DD, maupun hibah.

Penyelenggaraan Pilkades serentak tidak menutup terjadinya gesekan horizontal antar calon maupun kelompok pendukung. Atas potensi tersebut, Siswanto mewanti-wanti agar calon yang terpilih memiliki ketrampilan merangkul seluruh masyarakat dan mendinginkan suasana setempat.

“Selain itu ya harus rajin koordinasi dengan semua pihak termasuk camat dan pemkab. Jangan gegabah mengambil keputusan sebelum memahami regulasi secara tuntas,” ujarnya.

Tim Pendamping Program Desa Lestari juga sependapat mengenai perlunya membekali pemilih sebelum menuju ke TPS. Menjadi pemilih cerdas mengetahui rekam jejak calon kades dan mengetahui kemampuan dari semua calon mutlak dibutuhkan sebelum menggunakan hak pilih. Pelaksaanaan pilkades harus dikawal secara ketat masyarakat. Pilkada harus menjadi ruang masyarakat dan desa untuk mewujudkan kualitas demokrasi secara sehat, jujur, adil dan jauh dari transaksional. (ETG)