Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Kelola Sampah menjadi Berkah bagi Desa

Tempat pembuangan sampah di Panggungharjo, Bantul (sumber: dokumentasi lembaga)

Bantul (2/11) – Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul sudah merintis tata pengelolaan sampah selama dua tahun. Meskipun bukanlah satu-satunya desa di DIY yang mengelola produksi sampah dari rumah tangga warganya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo cukup menginspirasi sejumlah pegiat pemberdayaan desa dari Sulawesi Tenggara. Selama dua hari, staf IDRAP dan Penabulu menjadikan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) sebagai wahana belajar sistem pengelolaan sampah dilingkup desa. Mereka mempelajari dan menyaksikan secara langsung proses tata kelola sampah Desa Panggungharjo.

Direktur BUMDes Kupas Panggungharjo Gatot mengatakan Panggungharjo wilayahnya luas, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk cukup pesat dengan pertumbuhan penduduk, dan produksi sampah sehari-hari dinilai akan menjadi salah satu permasalahan.

“Beberapa aktivis desa dan pemerintah desa menangkap masalah ini dengan merintis BUMDes. Sudah dua tahun ini kami beroperasi,” ujar Gatot.

Perjuangan Gatot dan kawan-kawan bukan tidak menemukan hambatan. Hingga menginjak tahun ketiga BUMDes “Kupas” beroperasi, tidak semua masyarakat Panggungharjo bersedia menjadi pelanggan. Sampai saat ini, jumlah pelanggan jasa BUMDes baru menjangkau kurang dari 1.500 kepala keluarga (KK) dari keseluruhan sebanyak 8.000 KK. Selebihnya, sebagian warga di Panggungharjo memilih jadi pelanggan dari pengelola sampah swasta lain. Walaupun Kupas sudah mengkategorikan tarif pelanggan mulai dari rumah tangga miskin hingga skala industri.

“Kami pakai kode etik menghadapi kompetitor, karena kami juga menyadari pengelola sampah swasta lebih dahulu beroperasi dibanding Kupas,” tambah Gatot.

Namun demikian, Gatot meyakini BUMDes Kupas akan menunjukkan peningkatan yang baik, mengingat kini jumlah warga penunggak bayar sampah hanya sekitar 5 persen dari total pelanggan. Para pengelola “Kupas” membagi cara dalam mengatasi pelanggan yang menunggak bayaran dengan melibatkan PKK di dusun.

“Ada bagi hasil dari kerjasama dengan PKK. Jadi dari pungutan sampah juga memberikan pemasukan untuk PKK sebesar Rp 10 ribu per pelanggan yang sampahnya dikelola oleh PKK dusun,” katanya.

Dalam dua tahun operasinya BUMDes Kupas belum dapat memberikan pemasukan untuk pendapatan desa. Pasalnya, hasil pemungutan jasa sampah pelanggan yang berkisar Rp 30 juta per bulan ini masih berkutat untuk membiayai tingginya kebutuhan operasional harian, penambahan aset, dan pembayaran karyawan tenaga jemput sampah. Operasionalisasi penjemputan sampah di pelanggan warga Desa Panggungharjo ke titik pelanggan dilakukan dengan tiga armada yakni satu kendaraan roda empat dan dua unit sepeda motor roda tiga.

Dari sampah yang diproduksi rumah tangga di Panggungharjo, pihak manajemen menyiapkan tenaga pilah. Sampah yang bernilai ekonomis dijual untuk penambahan pendapatan, sedangkan sampah jenis residu yang tidak dapat diolah dibuang ke Pembuangan Akhir Sampah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul. “Untuk sementara pengolahan sampah menjadi pupuk sementara macet, sehingga belum ada nilai tambah dari sampah yang kami kelola,” sambung Gatot.

Selama sehari studi lapangan di Desa Panggungharjo, Mahmud, salah satu peserta dari Kendari mengungkapkan jika tata penanganan sampah oleh para karyawan di RPS yang belum memperhatikan risiko atas sampah yang tiap hari dipilah berpotensi dalam keselamatan kerja dan kesehatan. Ia berharap hal ini menjadi perhatian khusus bagi pengelola BUMDes agar karyawan lebih terlindungi dari resiko kesehatan dan keselamatan dengan dukungan peralatan yang lebih memadai.

Sedangkan Lukman – yang juga dari Kendari, mengaku tertarik belajar tata kelola sampah Panggungharjo untuk dapat diterapkan di tanah kelahirannya dan desa dampingan IDRAP, walaupun jumlah kepadatan penduduk tidak sebanyak di Panggungharjo dan kebutuhan pembiayaan operasional harian cukup besar. “Kalau dikelola dengan lebih baik. Sampah bisa mendatangkan berkah,” pungkas Kartolo, staf pemberdayaan desa dari Penabulu. (ETG)