Skip to content

Liputan

Pemutakhiran Data Desa Masih Perlu Ditingkatkan
20 June 2022
[SIARAN PERS] Dana Abadi LSM: Menciptakan Lingkungan Pendukung untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal
01 June 2022
Perkumpulan Desa Lestari Membuka Rekrutmen Staf Baru
24 May 2022

Cerita Perubahan

Strategi Baru BBI Anambas Memasarkan Kerapu
23 April 2022
Inovasi Pemijahan Indukan Ikan Kerapu di BBI Anambas
10 April 2022
Desa Lestari dan Lokadata Dampingi 4 BUMDes di Kudus
21 February 2022

Desa di Gunungkidul Mencari Standar Laporan Keuangan

Camat Patuk Gunungkidul R Haryo Ambar Suwardi bersama tim Desa Lestari Penabulu (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (11/12) – Pada penghujung 2015, seluruh desa di Indonesia berhadapan dengan rutinitas penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). Desa-desa wajib menggunakan standar-standar baru sesuai regulasi turunan dari UU Desa, termasuk standar pelaporan keuangan desa.

Salah satu yang menjadi perbincangan hangat di desa adalah aplikasi SIMDA Desa yang menjadi standar pelaporan keuangan desa. SIMDA Desa telah disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKP. Namun sayangnya aplikasi tersebut hingga kini belum tersosialisasikan secara merata. Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi untuk pembangunan desa dihadapkan pada kendala ketersediaan infrastruktur, kondisi geografis desa, dan kapasitas sumber daya manusia.

Desa-desa di Kabupaten Gunungkidul sedang mengalami kebingungan massal. Tidak semua desa menguasai model perangkat aplikasi untuk mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran desa di tahun pertama implementasi UU Desa. Bimbingan teknis (Bimtek) mengenai keuangan desa yang diselenggarakan akhir November lalu, juga memperkenalkan SIMDA Desa kurang membuahkan hasil menggembirakan. Terlebih tidak semua perangkat desa diundang mengikuti Bimtek tersebut. Alhasil, perangkat desa yang kebingungan pada fitur-fitur aplikasi. “Jangankan paham, wong pakai komputer saja masih nunak-nunuk (red. belum lancar),” ujar Sutiyani, Bendahara Desa Semoyo.

Menanggapi kondisi tersebut, Camat Patuk Gunungkidul R Haryo Ambar Suwardi mengatakan dari sebelas desa di kecamatan yang dipimpinnya hanya lima desa yang mendapatkan kesempatan pengenalan dan pelatihan aplikasi keuangan. “Lima desa yang ikut pelatihan itu pun kurang begitu menguasai, sehingga tidak bisa menularkan ilmunya ke enam desa yang lain,” katanya dalam pertemuan dengan Penabulu, Jumat (11/12).

Menurut Haryo kondisi tersebut tidak diprediksi sebelumnya dan cukup mengkhawatirkan. Terlebih, menghadapi tutup tahun anggaran 31 Desember tinggal hitungan hari saja. “Yang ikut mendapat pelatihan saja masih bingung. Apalagi yang tidak mendapatkan pelatihan,” ujar Haryo sepekan terakhir kebanjiran keluhan di kalangan bendahara desa se-Kecamatan Patuk.

Haryo mengaku memang tidak semua mendapatkan kesempatan pelatihan pengenalan aplikasi laporan keuangan desa di tiap kecamatan di Gunungkidul. Dirinya pun mengakui jika belum pernah tahu seperti apa aplikasi SIMDA Desa yang kemudian menjadi standar laporan keuangan dan penyusunan RAPBDes. Ada dugaan Pemerintah bermaksud memberlakukan pola “getok tular” desa ke desa untuk menyusun laporan keuangan dan menggunakan aplikasinya.

Agar persoalan tidak berlarut yang mengakibatkan tidak tersusunnya laporan keuangan, Kecamatan Patuk menggandeng Penabulu secara khusus membekali sebelas desa dengan pelatihan dan pendampingan untuk kejar target akhir tahun nanti. Pemkab Gunungkidul, lanjut Haryo, memang dalam tiga hari akan secara maraton melakukan pembekalan bagi 144 desa di Bumi Handayani. Hanya saja, untuk lebih memantapkan kemampuan sebelas desa di Patuk, Penabulu sebagai mitra pendampingan Desa Pengkok dan Salam hampir setahun ini diharapkan mengambil peran dan meluaskan sayapnya. Camat Patuk juga melibatkan para Pendamping Desa yang diterjunkan Kemendes PDTT untuk belajar bersama Penabulu.

“Pekan depan setelah pelatihan di Pemkab kegiatan pelatihan mandiri ini harus dilaksanakan untuk lebih mendalami,” imbuh Haryo didampingi Ani, Bendahara Desa Pengkok.

Manajer Program Desa Lestari Penabulu Sri Purwani membenarkan banyak desa di Gunungkidul menemui kebingungan menggunakan aplikasi baru pemerintah. Beberapa desa yang tidak mendapatkan pelatihan malah sampai hari ini belum tahu seperti apa aplikasi keuangan yang baru itu.

“Ini harus disikapi bersama agar persoalan dihadapi desa bisa tertangani dengan baik,” kata Sri Purwani. Tim Keuangan Desa dari Penabulu direncanakan akan memfasilitasi pelatihan penyusunan RAPBDes di Kecamatan Patuk. (ETG)