Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Pengelolaan Organisasi di Desa DIY dalam Peningkatan Ekonomi Desa

 

Perangkat desa dan pengelola kelompok usaha desa mengikuti Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT dan BPPM DIY. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (17/12) – Kementerian Desa PDTT bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Supervisi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa se-DIY pada 15-17 Desember 2015. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, pengelola BUMDes, dan pengurus lembaga-lembaga desa untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya desa memiliki kegiatan ekonomi produktif yang terorganisir.

Kegiatan ini bertujuan mendukung pengembangan usaha ekonomi desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat Bambang Riyadi Eka Putra mengatakan desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian.

“Peluang desa untuk mengembangkan perekonomian sangat besar. Bahkan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) pun bisa memanfaatkan dana desa. Sayangnya, selama ini masyarakat jalan sendiri-sendiri, sehingga kemanfaatannya tidak dirasakan oleh seluruh warga desa,” ujarnya.

Kegiatan difasilitasi oleh fasilitator dari Kemendes PDTT, Penabulu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul, dan Pendiri BUMDes “Sejahtera” Bleberan.

Koordinator Media dan Pengelolaan Pengetahuan Desa Lestari Nurul Purnamasari menyampaikan paparan tentang peran organisasi desa dalam penguatan ekonomi desa. “Masing-masing desa punya potensi, sayangnya kemauan untuk mengembangkan potensi tersebut masih rendah. Kelompok-kelompok usaha belum mengidentifikasi rantai distribusi, sehingga ketika produknya tidak laku kegiatan produksinya berhenti dan kelompoknya bubar,” kata Nurul.

Pernyataan Nurul ini dikuatkan oleh para peserta bahwa sebenarnya ada banyak pelatihan keterampilan dan pendampingan yang diterima kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga desa. Namun seusai program tidak ada tindak lanjutnya karena  promosi dan pemasarannya tidak jelas. Maka kelompok-kelompok yang ada di desa sudah harus mulai memperjelas pembagian peran dan tugas agar keberlangsungan organisasi berjangka panjang.

Pengelola BUMDes Sumbermulyo Mandiri dari Desal Sumbermulyo, Bantul Heny Nursanti memberikan pandangannya terhadap kegiatan Bimtek dan Supervisi yang diselenggarakan BPPM.

“Kegiatan seperti ini sangat sering diadakan sepanjang tahun, tapi hampir tidak memberi solusi karena seusai kegiatan tidak ada rencana tindak lanjut yang bisa jadi ukuran keberhasilan peserta mengikuti bimtek atau pelatihan. Selain itu, harusnya alokasi waktu pemaparan materi tentang penguatan organisasi tidak cukup satu sesi. Karena peserta membutuhkan diskusi dan pengalaman-pengalaman dari tiap desa,” ungkapnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Suwarti dari Desa Giritirto, Purwosari dan Lekta Manuri dari Desa Sumberharjo, Prambanan yang ditemui di sela-sela waktu istirahat. Pendeknya waktu paparan materi tiap narasumber seringkali kurang memberi kesempatan peserta berdiskusi di tiap-tiap sesi. (NP)