Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Kepala Desa Terpilih Dilantik, Tanda Era Baru bagi 56 Desa di Gunungkidul

Pelantikan Kepala Desa di Gunungkidul (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (17/12) – Tahun 2016 akan menjadi masa baru bagi 56 desa di Kabupaten Gunungkidul. Sebanyak 56 kepala desa (kades) terpilih hasil PilKades serentak pada 24 Oktober lalu dilantik di Pendopo Bangsal Sewokoprojo, Kamis (17/12). Empat desa mitra Penabulu dalam program Desa Lestari, yakni Desa Ponjong Kecamatan Ponjong, Desa Salam dan Pengkok Kecamatan Patuk, Desa Bleberan Kecamatan Playen juga secara resmi memiliki kepala desa definitif.

Pelantikan dilakukan oleh Pejabat Bupati Gunungkidul Budi Antono dengan mengambil sumpah dan janji menurut tata cara keyakinan masing-masing Kades. Dalam sumpahnya, ke-56 Kades menyatakan sanggup menjadi pemimpin yang siap melayani masyarakat serta menjauhkan diri dari praktik KKN.

Budi mengatakan peran dan tugas Kades saat ini tidak bisa dianggap sepele. UU Desa menempatkan desa sebagai pilar pembangunan paling depan. Desa yang akan dipimpin para Kades baru sangat menentukan cepat lambatnya gerak pertumbuhan kesejahteraan dan pembangunan. Budi mengingatkan desa menjadi pelaku pembangunan yang secara langsung harus mulai melakukan pengelolaan aset dengan baik. Selain itu, layanan publik layanan prima harus diutamakan sesuai fungsi pelayanan masyarakat.

Budi menambahkan adanya UU Desa yang memberi dampak keuangan atau dana desa, kepala desa juga memiliki tugas dan tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat keberadaan lembaga desa, serta membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat. Keberhasilan desa diraih hanya dari sejauh mana ketepatan perencanaan desa dapat dilakukan. Tolak ukur lainnya, dari tertib administrasi desa.

Budi berharap siklus tahunan, RPJMDes, RKPDes, APBDes, kewajiban yang harus disusun tepat waktu. “Akomodasikan kebutuhan desa dengan kemampuan desa. Dan yang juga penting, Kades harus bisa menjadi teladan masyarakat,” katanya.

Kades Bleberan Supraptono menyatakan kesiapan melayani rakyat. Pengalaman dirinya sebagai kepala dusun menjadi modal dalam memikul tanggungjawab yang lebih besar. Supraptono menambahkan salah satu prioritas yang akan dilakukan pertama kali yakni menciptakan kekompakan kerja di pemerintahan desa yang akan dipimpin.

“Yang paling penting mengubah gaya kerja desa kami. Tidak lagi menjadi pangreh tapi pamong yang berarti pelayan rakyat,” kata mantan Dukuh Peron itu.

Lebih lanjut, Supraptono mengungkapkan Desa Bleberan menjalankan dua tugas berat, yaitu tidak hanya mengimplementasikan UU Desa tetapi juga menjadi desa yang terpilih menjadi mitra dalam program kerjasama dengan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) untuk lima tahun kedepan. “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Perlu kekompakan kerja desa dan masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan Kades Salam Sadjido yang ditemui Penabulu sebelumnya juga mengaku siap bekerjasama dengan seluruh pihak termasuk Penabulu. Petahana Kades ini menyatakan pembangunan fisik dan nonfisik seperti pelatihan-pelatihan masyarakat menjadi fokus perhatian kebijakan desa kedepan. (ETG)