Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Program Pembangunan Kebudayaan di Gunungkidul Jangan Terjebak Acara Rasulan

Balai Desa Salam (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (16/1) – Pelaksanaan UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menuntut seluruh komponen masyarakat desa lebih kreatif dalam membangun desa dan mendekatkan kesejahteraan. Sumber keuangan desa yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya hendaknya mendorong desa mewujudkan kemakmuran yang sudah lama menjadi impian rakyat tanpa kehilangan jati diri salah satunya nilai-nilai kebudayaan. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Siswanto menegaskan kebijakan program kerja desa khususnya menyasar nilai pembangunan kebudayaan agar tidak terjebak pada kegiatan seremonial seperti kegiatan rasulan atau bersih desa, walaupun hal tersebut menyentuh nilai budaya yang hampir luntur.

“Kades dan masyarakat harus kreatif mengemas agenda dan program pembangunan kebudayaan. Kebudayaan harus dipahami secara luas tidak hanya terjebak pada tradisi atau kesenian, tetapi kegiatan pelatihan seperti kursus pelatihan bahasa jawa rasanya mendesak mengingat semakin sedikit orang bisa berbahasa jawa dengan benar,” kata Siswanto, dalam sosialisasi UU desa yang dilaksanakan di penghujung tahun 2015 bersama Penabulu di Balai Desa Salam, Patuk.

Menurut Siswanto warga yang fasih Bahasa Jawa sudah mulai berkurang. Malah setiap ada kegiatan penting seperti pemberangakatan jenazah, atau pasrahan pernikahan dan hajatan lain membutuhkan pranatacara harus menunggu lama kehadiran tokoh masyarakat yang menguasai Bahasa Jawa.

“Idealnya harus ada lima orang atau lebih dalam desa yang terampil Bahasa Jawa untuk kelancaran kegiatan-kegiatan ditengah masyarakat. Selama ini hanya itu-itu saja yang tampil di depan,” ujarnya.

Ada yang menarik dari kegiatan sosialisasi yang dihadiri perangkat desa, dukuh, BPD, lembaga desa dan tokoh masyarakat Salam. Kades Sadjido yang belum genap sebulan dilantik sebagai kades baru untuk enam tahun kedepan diingatkan agar membuat kebijakan dan tata kelola yang lebih baik.

Pasalnya, sistem audit yang akan berjalan tidak hanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetapi dari tahapan perencanaan kebijakan. Keinginan Siswanto itu juga berkaitan dengan profil Desa Salam yang sampai sekarang belum selesai selesai. Ia meminta agar Sujito menyelesaikan kewajiban yang sudah seharusnya tuntas kala memimpin Salam periode sebelumnya. Selain itu, Siswanto mengingatkan regulasi menyangkut desa sekarang cukup banyak dan rumit karena seringnya terbit aturan baru, perubahan, dan melibatkan dua kementrian. Maka pemerintah desa harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Desa Salam juga didorong memiliki potensi yang fokus untuk digarap termasuk identitas atau icon-nya sebagai bentuk kemandirian. “Belum lama ini sempat mencuat potensi desa dengan munculnya bunga bawang procot yang menyita perhatian publik yang singgah dan berfoto-foto harus ditangkap sebagai potensi baru. Tidak ada salahnya itu ditangkap bagaimana agar bunga-bunga bagus itu tumbuh setiap hari atau tidak hanya sekali dalam satu tahun,” imbuh Siswanto.

“Gandeng mitra pihak ketiga LSM dan Perguruan Tinggi untuk kajian ilmiah supaya bunga bermunculan terus menerus. Dengan begitu ada identitas dan daya tarik mengundang wisatawan datang ke Salam ini. Ada dananya boleh itu dilakukan untuk kajian dan riset,” ucapnya seraya minta pelayanan publik ikut dikedepankan selain data desa sebagai pedoman dalam membuat kebijakan.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Sri Purwani dari Penabulu menambahkan beberapa hal penting yang harus diketahui desa. Mulai dari alur keuangan desa, siklus desa, serta tata kelola pemerintahan desa menuju desa lestari.

Ani, panggilan akrab Sri Purwani, mewanti-wanti kalangan perempuan harus terlibat aktif dalam kebijakan desa. Keterlibatan kaum perempuan maupun kelompok rentan seperti difabel, lansia dan anak, bukan hanya menjawab perjuangan kesetaraan dalam pambangunan masyatakat, melainkan termasuk memperkuat adanya jaminan hukum diberikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan.

“Termasuk Karang Taruna harus didorong sekuat tenaga agar kegiatannya tidak hanya terjebak pada seremonial, tapi juga menyangkut kebijakan pembangunan desa setiap tahunnya,” kata Ani.

Sementara itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP) Dusun Salam Jarot Subagyo mengakui pihaknya telah merasakan langsung Dana Desa sebesar Rp30 juta yang diperuntukkan pembangunan fisik jalan rabat di jalan lingkungan sepanjang 100 meter serta gorong-gorong sepanjang 7 meter. Jarot berjanji, untuk 2016 nanti akan mengusulkan program pembangunan fisik lainnya yakni pengerasan jalan dusun di RT 18 sepanjang 90 meter dengan lebar 3 meter.

“Kami sudah hitung estimasi anggaran karena kebutuhannya lebih dari 50 kubik. Hanya saja, untuk pelatihan bahasa Jawa memang sudah diusulkan sejak Musrendus Tahun 2014 lalu. Kami berharap ini juga bisa terwujud,” pungkasnya. (ETG)